Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Restorative Justice

EKSISTENSI NOKEN SEBAGAI SISTEM PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PADA MASYARAKAT ADAT PAPUA Nasri Wijaya
Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v1i1.1909

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum Sistem Noken dalam prespektif Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan untuk mengetahui eksistensi sistem noken pada masyarakat adat Papua. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian normatif. Penelitian ini adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi. Kesimpulan dari penelitian adalah Kearifan Lokal di akui keberadannya dalam pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, dan Noken merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang terkait dengan sistem pemilihan umum dan secara otomatis di akui keberadannya dalam UUD NRI Tahun 1945. Penggunaan sistem noken bagi daerah Komunitas Noken itu sendiri sudah berlangsung sejak pemilu pertama di Papua yaitu pada tahun 1971, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya dinamakan sebagai Komunitas Noken.
EKSISTENSI NOKEN SEBAGAI SISTEM PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PADA MASYARAKAT ADAT PAPUA Nasri Wijaya
Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (661.625 KB) | DOI: 10.35724/jrj.v1i1.1909

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum Sistem Noken dalam prespektif Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan untuk mengetahui eksistensi sistem noken pada masyarakat adat Papua. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian normatif. Penelitian ini adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi. Kesimpulan dari penelitian adalah Kearifan Lokal di akui keberadannya dalam pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, dan Noken merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang terkait dengan sistem pemilihan umum dan secara otomatis di akui keberadannya dalam UUD NRI Tahun 1945. Penggunaan sistem noken bagi daerah Komunitas Noken itu sendiri sudah berlangsung sejak pemilu pertama di Papua yaitu pada tahun 1971, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya dinamakan sebagai Komunitas Noken.
Kebijakan Perubahan Iklim Di Papua: Kolaborasi Antara Pemerintah Dan Masyarakat Adat Wijaya, Nasri; Rahail, Emiliana B.; Jaya, Andi Ervin Novara
Jurnal Restorative Justice Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v9i1.6977

Abstract

Papua, with Indonesia's richest biodiversity, faces significant climate change challenges. Sustainable policies require synergy among stakeholders, including indigenous communities with their local knowledge and traditional practices. The forest, seen as "Mama" by Papuans, is crucial for their livelihood and customs. Despite their efforts to protect it, indigenous communities remain vulnerable to climate impacts. Their limited participation in planning and decision-making often leads to ineffective climate solutions. This research explores policies by regional and central governments and the active role of indigenous communities, focusing on climate change due to the conversion of customary forests into oil palm plantations and the marginalization of indigenous communities from losing their ancestral forest rights and access. The qualitative study shows that collaboration between the government and indigenous communities can enhance climate policy effectiveness. Indigenous participation enriches local knowledge and strengthens environmental commitments. The article highlights partnership challenges, such as differing perspectives and the need for flexible policy adaptation. The main recommendations are to strengthen communication and build capacity at both government and indigenous community levels for effective climate change mitigation in Papua. This collaboration could serve as a model for other regions facing similar challenges.