Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Collegium Studiosum Journal Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Animha Law Journal
Wijaya, Nasri
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM Pelu, Handika; Wijaya, Nasri
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1313

Abstract

The institutional capacity of Bawaslu as a dispute resolver, starting from the personal commissioner of Bawaslu who has a strong vision regarding the design of dispute resolution as well as the carrying capacity of an organization that is capable of operationalizing its authority. Bawaslu itself has been strengthened by the existing electoral legal system, of course there are still various evaluations in strengthening the Bawaslu institution in order to achieve general elections that are not only democratic but also have integrity. This research aims to determine the Authority of the Election Supervisory Body Based on Legislative Mechanisms. In line with the problems to be researched, this research includes normative legal research using a Normative Juridical approach which takes primary data by conducting a literature review and secondary data by processing it from legal materials. primary, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Bawaslu's authority in accordance with law number 7 of 2017 concerning general elections is weak, the existence of Bawaslu in previous elections seems to have been limited to "complementary" because the authority given to this institution was inadequate in contributing to upholding election justice.
PENDAMPINGAN PERIZINAN USAHA DAN EVALUASI PARTISIPATIF PERDA PERLINDUNGAN IMS OLEH PEKERJA LOKALISASI YOBAR DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN Zesa, Yuldiana; Zesa Azis, Yuldiana; Wijaya, Nasri; Jaya, Andi Ervin Novara; Ali Muddin, Ahmad
Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 1 (2025): SAGU - JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pekerja di lokalisasi seperti di Lokalisasi Yobar, Kabupaten Merauke, menghadapi kerentanan multidimensional, meliputi aspek sosial, ekonomi (informalitas, eksploitasi), dan kesehatan (khususnya risiko IMS/HIV). Meskipun telah ada kerangka hukum seperti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 yang relevan untuk perlindungan IMS (Pasal 32 ayat 2), implementasi di lapangan dan pemahaman pekerja terhadap kebermanfaatannya masih memerlukan evaluasi. Guna mengatasi kerentanan ini dan meningkatkan kesejahteraan pekerja secara holistik, dilakukan intervensi melalui pendampingan perizinan usaha sebagai upaya formalisasi ekonomi dan evaluasi partisipatif terhadap implementasi Perda Perlindungan IMS dari perspektif pekerja. Pendekatan partisipatif dipilih untuk memastikan pendampingan sesuai kebutuhan riil dan evaluasi mencerminkan pengalaman langsung penerima kebijakan. Pendampingan perizinan usaha bertujuan membuka akses ekonomi dan stabilitas, sementara evaluasi Perda bertujuan memahami efektivitas perlindungan kesehatan dan mengidentifikasi hambatan. Kombinasi kedua pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi berbagai lapis kerentanan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di lokalisasi.  
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA 2024: ANALISIS TERHADAP AMBANG BATAS DAN PELANGGARAN TSM Muddin, Ahmad Ali; Pelu, Handika Dwi Ardiansyah; Hasyim Rado, Rudini; Pieter, Salvadoris; Wijaya, Nasri
Animha Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu wujud implementasi demokrasi langsung di Indonesia yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk memilih pemimpin mereka. Namun, dalam pelaksanaannya, sengketa hasil Pilkada sering kali terjadi, baik akibat selisih hasil suara maupun pelanggaran serius yang memengaruhi proses pemilu. Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran strategis dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, khususnya Pasal 158 yang mengatur ambang batas selisih suara dan pengecualian untuk pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan, putusan MK, dan data empiris terkait Pilkada 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan ambang batas selisih suara memberikan penyaringan awal terhadap gugatan yang masuk, sementara pembuktian pelanggaran TSM tetap menjadi tantangan utama karena kompleksitas bukti dan tekanan politik. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa peran MK sangat penting dalam menjaga legitimasi hasil Pilkada dan integritas proses demokrasi di Indonesia.
Co-Authors Ali Muddin, Ahmad Jaya, Andi Ervin Novara Muddin, Ahmad Ali Pelu, Handika Pelu, Handika Dwi Ardiansyah Rudini Hasyim Rado Salvadoris Pieter Zesa Azis, Yuldiana Zesa, Yuldiana