Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal E-SOSPOL Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Analisa Sosiologi POLITICO Simulacra Jurnal Pendidikan dan Konseling The Journal of Society and Media Jurnal Entitas Sosiologi Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Ilmu Administrasi Negara Jurnal Kesehatan dr. Soebandi
Hary Yuswadi
FISIP Universitas Jember
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : POLITICO

 1 
PELAYANAN KESEHATAN PESERTA BPJS KESEHATAN Sama’i, Sama’i; Yuswadi, Hary; Toha, Akhmad; Sutomo, Sutomo
POLITICO Vol 18, No 1 (2018): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.901 KB) | DOI: 10.32528/politico.v18i1.1650

Abstract

ABSTRAKTujuan penelitian adalah untuk menjelaskan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSD dr. Soebandi kepada peserta BPJS Kesehatan berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas kesehatan.Adanya fenomena peserta BPJS Kesehatan tidak dapat memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan.Permasalahannya adalah bagaimana pelayanan kesehatan RSD dr. Soebandi kepada peserta BPJS Kesehatan dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan teknik purposive, kemudian data dianalisis dan diuji keabsahannya.Hasil penelitian menunjukkan pelayanan kesehatan RSD dr. Soebandi kepada peserta BPJS Kesehatan dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kelas kepesertaannya.Namun peserta BPJS Kesehatan tidak dapat memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan karena peserta BPJS Kesehatan menjadi peserta pada saat sudah masuk rumah sakit, sehingga kepesertaannya masih belum berlakuatau masih dalam masa tunggu atau waiting periode.Kata Kunci: Pelayanan kesehatan, Jaminan kesehatan, Kepesertaan BPJS Kesehatan.ABSTRACTThe purpose of the study was to explain the health services provided by RSD dr. Soebandi to BPJS Health participants related to the utilization of health facilities. The existence of BPJS Health participant phenomenon can not utilize health service facility. The problem is how RSD health service dr. Soebandi to BPJS Health participants in utilizing health service facilities. The research method used is qualitative research, with purposive technique, then the data is analyzed and tested its validity. The results showed that RSD health service dr. Soebandi to BPJS Health participants in utilizing health service facilities in accordance with the membership class. However, BPJS Health participants can not utilize health service facilities because BPJS Health participants become participants when they are hospitalized, so the membership is still not valid or still in waiting period or waiting period.Keywords: Health services, Health insurance, BPJS Health Membership.
Evaluasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Tahun 2014 Perspektif Game Theory Angin, Ria; Yuswadi, Hary; Patriadi, Himawan Bayu; Gianawati, Nurdyah
POLITICO Vol 17, No 2 (2017): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (567.583 KB) | DOI: 10.32528/politico.v17i2.1005

Abstract

Kebijakan kuota 30% diimplementasikan oleh aktor (partai politik) dan perempuan sebagai sub aktor.  Kebijakan diimplementasikan oleh  partai politik dengan merekrut perempuan sebagai caleg,   menempatkan pada suatu daerah pemilihan dan nomer tertentu. Ibarat suatu permainan, upaya tersebut adalah strategi partai politik  ketika menghadapi strategi  partai politik lain yang menjadi lawan. Caleg incumbent akan memilih non kooperatif dan pindah pada partai politik lawan, bila  strategi partai politik  tidak memberi keuntungan. Sebaliknya caleg baru  memilih kooperatif dengan strategi partai politik.Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Keterwakilan Perempuan, Game Theory
IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PADA PELAYANAN PUBLIK BIDANG PELAYANAN KESEHATAN (STUDI KASUS PADA RUMAH SAKIT UMUM dr. H. KOESNADI BONDOWOSO) Kuzairi, Untung; Yuswadi, Hary; Budiharjo, Agus; Patriadi, Himawan Bayu
POLITICO Vol 17, No 2 (2017): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (605.275 KB) | DOI: 10.32528/politico.v17i2.881

Abstract

Implementasi kebijakan kesehatan yang dijalankan oleh rumah sakit salah satunya adalah standar pelayanan minimal (SPM). SPM merupakan tolak ukur mutu pelayanan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbicara permasalahan mutu pelayanan kesehatan, ditemukan fakta lapangan di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso pada tahun 2016 bahwa pencapaian indikator SPM RS masih belum memenuhi target indikator pedoman standar pelayanan rumah sakit Tipe B dan standar pelayanan minimal (SPM) rumah sakit. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan kesehatan di RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan hambatan dalam implementasi kebijakan SPM RS di RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dapat menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi SPM di RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso meliputi komunikasi, struktur birokrasi, sumber-sumber, disposisi (sikap) dan ego sektoral. Dari sekian faktor yang ada, faktor yang paling banyak peranannya dalam menghambat implementasi di rumah sakit ini yaitu ego sektoral pada pelayanan medis. Ego sektoral terbentuk dari pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) medis. Ego sektoral tersebut dapat diminimalisir dengan menerapkan beberapa hal meliputi gaya kepemimpinan yang mendukung dan penerapan prinsip transparansi, peran inidividu dengan membangun komunikasi intepersonal dan menerapakan manajemen pengelolaan konflik, serta nilai dan sikap dengan menerapkan budaya organisasi yang mendukung dan menumbuhkan motivasi individu untuk memberikan pelayanan sesuai dengan SPM. Ego sektoral pelayanan kesehatan mengacu pada adanya rasa yang berlebihan dari suatu hubungan kerja di pelayanan kesehatan rumah sakit. Hal inilah yang kemudian menyebabkan implementasi SPM di RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso tidak berjalan dengan baik.Kata kunci: Rumah Sakit, SPM, Implementasi, Ego Sektoral
FORMULATION OF VILLAGE HEAD DISCRETION POLICY (Policy Formulation Study in Sumber Lele Village and Kebon Agung Village) yanto, supri; yuswadi, hary
POLITICO Vol 20, No 1 (2020): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v20i1.3032

Abstract

This study The purpose of this study is to find out the process of formulating discretionary policies carried out by the village head. The method used in this study is a qualitative study method. The type of study used in this study is the type of descriptive study. Based on the results of the study it was concluded that the process of discretion policy formulation carried out by the village head was still not optimal, this is due to the low capacity of the village head as the main actor in the discretion policy formulation process. This can be seen from the lack of ability in discretionary policies, thus affecting the monopoly in the process of formulating discretionary and undemocratic policies, as happened in Kebon Agung Village. Whereas in Sumber Lele Village the conditions are better, because it has involved the parties (stakeholders). Although the parties (stakeholders) which is involved does not yet reflect aspects of democracy and representation, because of the parties (stakeholders) only community and religious leaders were involved.
Evaluasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Tahun 2014 Perspektif Game Theory Ria Angin; Hary Yuswadi; Himawan Bayu Patriadi; Nurdyah Gianawati
POLITICO Vol 17, No 2 (2017): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v17i2.1005

Abstract

Kebijakan kuota 30% diimplementasikan oleh aktor (partai politik) dan perempuan sebagai sub aktor.  Kebijakan diimplementasikan oleh  partai politik dengan merekrut perempuan sebagai caleg,   menempatkan pada suatu daerah pemilihan dan nomer tertentu. Ibarat suatu permainan, upaya tersebut adalah strategi partai politik  ketika menghadapi strategi  partai politik lain yang menjadi lawan. Caleg incumbent akan memilih non kooperatif dan pindah pada partai politik lawan, bila  strategi partai politik  tidak memberi keuntungan. Sebaliknya caleg baru  memilih kooperatif dengan strategi partai politik.Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Keterwakilan Perempuan, Game Theory
FORMULATION OF VILLAGE HEAD DISCRETION POLICY (Policy Formulation Study in Sumber Lele Village and Kebon Agung Village) supri yanto; hary yuswadi
POLITICO Vol 20, No 1 (2020): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v20i1.3032

Abstract

This study The purpose of this study is to find out the process of formulating discretionary policies carried out by the village head. The method used in this study is a qualitative study method. The type of study used in this study is the type of descriptive study. Based on the results of the study it was concluded that the process of discretion policy formulation carried out by the village head was still not optimal, this is due to the low capacity of the village head as the main actor in the discretion policy formulation process. This can be seen from the lack of ability in discretionary policies, thus affecting the monopoly in the process of formulating discretionary and undemocratic policies, as happened in Kebon Agung Village. Whereas in Sumber Lele Village the conditions are better, because it has involved the parties (stakeholders). Although the parties (stakeholders) which is involved does not yet reflect aspects of democracy and representation, because of the parties (stakeholders) only community and religious leaders were involved.
IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PADA PELAYANAN PUBLIK BIDANG PELAYANAN KESEHATAN (STUDI KASUS PADA RUMAH SAKIT UMUM dr. H. KOESNADI BONDOWOSO) Untung Kuzairi; Hary Yuswadi; Agus Budiharjo; Himawan Bayu Patriadi
POLITICO Vol 17, No 2 (2017): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v17i2.881

Abstract

Implementasi kebijakan kesehatan yang dijalankan oleh rumah sakit salah satunya adalah standar pelayanan minimal (SPM). SPM merupakan tolak ukur mutu pelayanan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbicara permasalahan mutu pelayanan kesehatan, ditemukan fakta lapangan di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso pada tahun 2016 bahwa pencapaian indikator SPM RS masih belum memenuhi target indikator pedoman standar pelayanan rumah sakit Tipe B dan standar pelayanan minimal (SPM) rumah sakit. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan kesehatan di RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan hambatan dalam implementasi kebijakan SPM RS di RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dapat menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi SPM di RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso meliputi komunikasi, struktur birokrasi, sumber-sumber, disposisi (sikap) dan ego sektoral. Dari sekian faktor yang ada, faktor yang paling banyak peranannya dalam menghambat implementasi di rumah sakit ini yaitu ego sektoral pada pelayanan medis. Ego sektoral terbentuk dari pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) medis. Ego sektoral tersebut dapat diminimalisir dengan menerapkan beberapa hal meliputi gaya kepemimpinan yang mendukung dan penerapan prinsip transparansi, peran inidividu dengan membangun komunikasi intepersonal dan menerapakan manajemen pengelolaan konflik, serta nilai dan sikap dengan menerapkan budaya organisasi yang mendukung dan menumbuhkan motivasi individu untuk memberikan pelayanan sesuai dengan SPM. Ego sektoral pelayanan kesehatan mengacu pada adanya rasa yang berlebihan dari suatu hubungan kerja di pelayanan kesehatan rumah sakit. Hal inilah yang kemudian menyebabkan implementasi SPM di RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso tidak berjalan dengan baik.Kata kunci: Rumah Sakit, SPM, Implementasi, Ego Sektoral
PELAYANAN KESEHATAN PESERTA BPJS KESEHATAN Sama’i Sama’i; Hary Yuswadi; Akhmad Toha; Sutomo Sutomo
POLITICO Vol 18, No 1 (2018): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v18i1.1650

Abstract

ABSTRAKTujuan penelitian adalah untuk menjelaskan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSD dr. Soebandi kepada peserta BPJS Kesehatan berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas kesehatan.Adanya fenomena peserta BPJS Kesehatan tidak dapat memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan.Permasalahannya adalah bagaimana pelayanan kesehatan RSD dr. Soebandi kepada peserta BPJS Kesehatan dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan teknik purposive, kemudian data dianalisis dan diuji keabsahannya.Hasil penelitian menunjukkan pelayanan kesehatan RSD dr. Soebandi kepada peserta BPJS Kesehatan dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kelas kepesertaannya.Namun peserta BPJS Kesehatan tidak dapat memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan karena peserta BPJS Kesehatan menjadi peserta pada saat sudah masuk rumah sakit, sehingga kepesertaannya masih belum berlakuatau masih dalam masa tunggu atau waiting periode.Kata Kunci: Pelayanan kesehatan, Jaminan kesehatan, Kepesertaan BPJS Kesehatan.ABSTRACTThe purpose of the study was to explain the health services provided by RSD dr. Soebandi to BPJS Health participants related to the utilization of health facilities. The existence of BPJS Health participant phenomenon can not utilize health service facility. The problem is how RSD health service dr. Soebandi to BPJS Health participants in utilizing health service facilities. The research method used is qualitative research, with purposive technique, then the data is analyzed and tested its validity. The results showed that RSD health service dr. Soebandi to BPJS Health participants in utilizing health service facilities in accordance with the membership class. However, BPJS Health participants can not utilize health service facilities because BPJS Health participants become participants when they are hospitalized, so the membership is still not valid or still in waiting period or waiting period.Keywords: Health services, Health insurance, BPJS Health Membership.
Co-Authors Abd Syakur Agus Budihardjo Agus Budiharjo Akhmad Toha Anastasia Murdyastuti Bagus Sigit Sunarko Baiq Lily Handayani Budhy Santoso Budiharjo, Agus Diah Kartika Sari Dwi Shavira Putri Hardjo WIcaksono Edy Wahyudi Elanda, Yelly Ernawati Ernawati Firdaus, Rony Zamzam Ganefo, Akhmad Hari Susanto Hayati, Antika Himawan Bayu Patriadi Kuzairi, Untung Lailatus Sah’ro Maulana Surya K Meyliani, Lisa Moh. Wildan Mohammad Sawir Nur Dyah Gianawati Nurul Hidayat Nurul Hidayat Pairan . Prastika, Yhurika Raudlatul Jannah Ria Angin Ria Angin, Ria Rony Zamzam Firdaus RR. Ella Evrita Hestiandari Sama’i, Sama’i Sama’i Sama’i Selfi Budi Helpiastuti Supranoto Supranoto supri yanto Sutomo Sutomo Sutomo, Sutomo Toha, Akhmad Trihartono, Agus Untung Kuzairi Untung Kuzairi ZK Abdurahman Baizal Zulfa, Qorina