Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Yuridis Pembagian Waris Anak Diluar Nikah Berdasarkan Hukum Waris Islam Dan KUHPerdata Damayanti, Windi Etika; Sahruddin, Sahruddin
Private Law Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The purpose of the study is to determine the inheritance rights of illegitimate children based on Islamic Inheritance Law and Indonesia Civil Code Inheritance Law and to find out the similarities and differences in the distribution of inheritance property to illegitimate children in Islamic Inheritance Law and Civil Code Inheritance Law. This research is the normative legal research method. The types of legal materials are primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this research explain the inheritance rights of illegitimate children according to Islamic Inheritance Law and the Inheritance Law of the Indonesia Civil Code; And reveal the similarities and differences in the distribution of inheritance of illegitimate children according to Islamic Inheritance Law and Indonesia Civil Code Inheritance Law.

Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Dalam Persepektif Hukum Positif Indonesia: Studi Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA.Tmk Haris, Auliya; Sahruddin, Sahruddin
Private Law Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research aims to elucidate the basis of judicial considerations in granting marriage annulment due to identity forgery in Decision Number 780/Pdt.G/2020/PA.Tmk and to explain the legal consequences of marriage annulment due to identity forgery from the perspective of Indonesian positive law. The research method employed is normative legal research. Based on the research findings, it is revealed that the legal basis for the judge's consideration in granting marriage annulment in Decision Number 780/Pdt.G/2020/PA.Tmk is the husband's identity forgery claiming to be a divorced widower, an act which constitutes fraudulent behavior. Additionally, the Panel of Judges evaluated the facts obtained during the trial, relying on the testimonies of witnesses. Based on these witness testimonies, it was established that at the time of marrying the Petitioner, the Respondent was still legally bound in a previous marriage with another woman or his previous wife. Consequently, the marriage between the Petitioner and the Respondent was a polygamous marriage without authorization from the competent Religious Court. Therefore, the Panel of Judges opined that the marriage between the Petitioner and the Respondent should be annulled. Meanwhile, the legal consequences of marriage annulment due to identity forgery consist of the legal consequences regarding the marital relationship and the legal consequences regarding property.

HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DICATATKAN MENURUT KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Rahmatun, Dwiana Aulya; Sahruddin, Sahruddin
Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.5150

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis kedudukan dan kewarisan anak dari perkawinan beda agama. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang menggunakan pendekatan konseptual, dan pendekatan Undang-Undang. Hasil dari penelitian ini ialah kedudukan anak dari perkawinan beda agama adalah anak tidak sah, karena menurut undang-undang perkawinan anak yang sah adalah anak yang berasal dari perkawinan yang sah, sedangkan perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilarang sesuai SEMA, dan Putusan MK. Untuk kewarisan anak dari perkawinan beda agama menurut kuhperdata perkawinan beda agama bukan larangan untuk seorang menjadi ahli waris, sedangkan menurut kompilasi hukum islam perkawinan beda agama merupakan penghalang bagi anak untuk menjadi ahli waris.

Konseptualisasi Pengaturan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah berbasikan kepastian Hukum dan Keadilan Fathoni, M. Yazid; Sahruddin, Sahruddin; Arifin Dilaga, Zaenal
Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3900

Permasalahan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah di Indonesia merupakan persoalan klasik yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan menarik untuk selalu menjadi bahan kajian Keberagaman penilaian dalam perjanjian jual beli hak atas tanah tergambar baik sebelum dan sesudah UUPA. Penelitian ini akan memfokuskan diri mengetahui konsep pengaturan perjanjian jual beli Hak Atas Tanah sebelum dan setelah berlakunya UUPA, konsep peralihan hak atas tanah di Indonesia jika dilihat dari perbandingan dalam konsep abstract system dan causal system, serta konsep peralihan hak atas tanah yang seharusnya dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normative. Sebelum dan setelah Indonesia merdeka, peralihan hak atas tanah melalui jual beli menekankan pada pejabat yang berwenang dalam jual beli hak atas tanah namun di masayarakat sebagian tetap menggunakan hukum adat sebagai dasar perjanjian jual beli hak atas tanah. Jika melihat ketentuan yang ada dalam KUHPerdata, dapat dikatakan KUHPedata menganut sistem campuran yakni causal-asbtract system. Sistem ini secara tidak langsung serupa Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 namun dilapisi dengan semangat yang ada dalam UUPA.. Untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam perjanjian jual beli hak atas tanah maka diperlukan pengaturan yang pasti terkait antara perjanjian jual beli dengan menggunakan akta PPAT dan perjanjian jual beli dengan cara adat. Penegasan ini diperlukan supaya masyarakat memiliki kejelasan mengenai patokan berprilaku, khususnya terhadap pegangan yang diyakini untuk mendapat perlindungan hukum dalam melakukan transaksi jual beli tanah.

Tinjauan Yuridis Pemberian Kartu Keluarga (KK) Bagi Pasangan Penikahan Siri Abdul Basit, Alliya; Sahruddin, Sahruddin
Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3901

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pemberian Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan pernikahan siri, serta akibat hukum perkawinan siri setelah dikeluarkannya KK. Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan pemberian Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan pernikahan siri yaitu supaya setiap warga negara termasuk anak yang lahir dari perkawinan siri juga tercatat atau memiliki KK. Ketentuan ini di tegaskan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pelaksana urusan kependudukan dalam mengeluarkan Peraturan Mendagri Nomor 108 Tahun 2019, lalu Kementrian Dalam Negeri pun telah menegaskan pasangan nikah siri bisa dimasukkan ke dalam satu KK, hal tersebut untuk menyukseskan pendataan semua penduduk melalui KK. akibat hukum pemberian Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan pernikahan siri di Indonesia hanya bersifat administrative dan bertujuan untuk menyukseskan pendataan penduduk melalui penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru, untuk memudahkan pembuatan akta kelahiran anak, dan untuk memperoleh kepastian hukum maka diikuti dengan penvcatatan perkawinan

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Permodalan Antara Bumdes Dengan Usaha Kecil Dan Menengah Di Kawasan Mandalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Sahruddin, Sahruddin; Wagian, Diangsa; Fathoni, M. Yazid
Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3986

Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian kerjasama permodalan antara BumDes dengan usaha kecil dan menengah di KawasanMandalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat dan untuk mengetahui serta menganalisis factor-faktor yang menghambatpelaksanaan perjanjian kerjasama permodalan antara BumDes dengan usaha kecil dan menengah di Kawasan Mandalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, KabupatenLombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Pelaksanaan perjanjianpeminjaman uang antara BUMDes dengan masyarakat Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dibagi menjadi 2 tahapan yaitu tahapan permohonankredit dan tahapan penandatanganan perjanjian pinjaman kredit. Hambatanhambatan Penyebab terjadi pinjaman macet pada BUMDes Kuta, Kecamatan Pujut,Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari sebab internal dan sebab eksternal. Sebab internal meliputi iktikad tidak baik dan kurangnya kesadaran masyarakat DesaPutri Nyale. Sedangkan sebab eksternal meliputi faktor ekonomi, gagal usaha/ panen, penyalahgunaan pinjaman modal, dan pendapatan yang berkurang.

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Praktik Nikah Siri: Studi Di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah Dewi, Santika; Sahruddin, Sahruddin
Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4849

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir praktik nikah siri dan faktor penyebab terjadinya nikah siri di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang datanya bersumber dari data lapangan (primer) dan data kepustakaan (sekunder). Hasil penelitian ini terungkap bahwa peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat dalam meminimalisir terjadinya nikah siri ialah melakukan kerjasama dengan penyuluh non PNS, melakukan kerja sama dengan beberapa SMA, melakukan pemberitahuan atau pemahaman pada saat acara perkawinan tentang dampak buruk dari adanya pernikahan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum atau terkait perkawinan yg tidak dicatatkan. dan KUA Kecamatan Jonggat juga memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Sedangkan terkait faktor penyebebab terjadinya nikah siri di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok tengah ini disebabkan karena faktor poligami, faktor belum cukup umur, faktor hamil diluar nikah, faktor ekonomi, faktor syarat administrasi nikah, kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan pernikahan.

HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DICATATKAN MENURUT KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Rahmatun, Dwiana Aulya; Rahmatun, Dwiana Aulya Rahmatun; Sahruddin, Sahruddin
Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.5150

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis kedudukan dan kewarisan anak dari perkawinan beda agama. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang menggunakan pendekatan konseptual, dan pendekatan Undang-Undang. Hasil dari penelitian ini ialah kedudukan anak dari perkawinan beda agama adalah anak tidak sah, karena menurut undang-undang perkawinan anak yang sah adalah anak yang berasal dari perkawinan yang sah, sedangkan perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilarang sesuai SEMA, dan Putusan MK. Untuk kewarisan anak dari perkawinan beda agama menurut kuhperdata perkawinan beda agama bukan larangan untuk seorang menjadi ahli waris, sedangkan menurut kompilasi hukum islam perkawinan beda agama merupakan penghalang bagi anak untuk menjadi ahli waris.

Tinjauan Yuridis Pembagian Waris Anak Diluar Nikah Berdasarkan Hukum Waris Islam Dan KUHPerdata Damayanti, Windi Etika; Sahruddin, Sahruddin
Private Law Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/srxvnw49

The purpose of the study is to determine the inheritance rights of illegitimate children based on Islamic Inheritance Law and Indonesia Civil Code Inheritance Law and to find out the similarities and differences in the distribution of inheritance property to illegitimate children in Islamic Inheritance Law and Civil Code Inheritance Law. This research is the normative legal research method. The types of legal materials are primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this research explain the inheritance rights of illegitimate children according to Islamic Inheritance Law and the Inheritance Law of the Indonesia Civil Code; And reveal the similarities and differences in the distribution of inheritance of illegitimate children according to Islamic Inheritance Law and Indonesia Civil Code Inheritance Law.

Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Dalam Persepektif Hukum Positif Indonesia: Studi Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA.Tmk Haris, Auliya; Sahruddin, Sahruddin
Private Law Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ctrqs498

This research aims to elucidate the basis of judicial considerations in granting marriage annulment due to identity forgery in Decision Number 780/Pdt.G/2020/PA.Tmk and to explain the legal consequences of marriage annulment due to identity forgery from the perspective of Indonesian positive law. The research method employed is normative legal research. Based on the research findings, it is revealed that the legal basis for the judge's consideration in granting marriage annulment in Decision Number 780/Pdt.G/2020/PA.Tmk is the husband's identity forgery claiming to be a divorced widower, an act which constitutes fraudulent behavior. Additionally, the Panel of Judges evaluated the facts obtained during the trial, relying on the testimonies of witnesses. Based on these witness testimonies, it was established that at the time of marrying the Petitioner, the Respondent was still legally bound in a previous marriage with another woman or his previous wife. Consequently, the marriage between the Petitioner and the Respondent was a polygamous marriage without authorization from the competent Religious Court. Therefore, the Panel of Judges opined that the marriage between the Petitioner and the Respondent should be annulled. Meanwhile, the legal consequences of marriage annulment due to identity forgery consist of the legal consequences regarding the marital relationship and the legal consequences regarding property.

Title

Found 10 Documents
Search
Journal : Private Law

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search Journal : Private Law

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search
Journal : Private Law