Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lentera Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Sriwijaya Law Review Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan PROGRESIF: Jurnal Hukum Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Yuridika Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Jurnal Legislasi Indonesia
Serfiyani, Cita Yustisia
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan

 1 
IMPLIKASI HUKUM PERBANDINGAN KONSEP CO WORKING SPACE DENGAN PERKANTORAN DAN PERINDUSTRIAN BAGI PELAKU USAHA RINTISAN DI INDONESIA Cita Yustisia Serfiyani
Perspektif Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v25i1.756

Abstract

Co working space merupakan inovasi terbaru bagi pelaku usaha di seluruh dunia termasuk Indonesia dalam menyiasati tingginya harga properti khususnya tempat kerja. Meskipun sama-sama berfungsi sebagai tempat kerja, gedung atau bangunan co working space tidak lantas dapat disamakan dengan gedung perkantoran dan perindustrian apalagi tempat hunian sehingga regulasi yang dirumuskan untuk mengatur co working space sepatutnya berbeda. Ijin pendirian bangunan yang dimanfaatkan sebagai co working space harus disesuaikan pula dengan pengaturan zonasi yang berbeda di setiap daerah karena belum adanya payung hukum di tingkat pusat. Di samping itu, hubungan hukum antara pemilik dan pengguna co working space tergantung dari jenis perjanjian hukum yang diberlakukan. Kesimpulan dari penelitian dengan metode yuridis normatif ini adalah bahwa dari perbandingan konsep co working space dengan konsep perkantoran dan perindustrian tersebut dapat dirumuskan karakteristik co working space serta implikasi hukum yang terjadi sehingga perlu diprioritaskan penyusunan regulasi yang mengatur co working space secara spesifik.Co working space is the latest innovation for businesses around the world including Indonesia to dealing with high property prices, especially for workplace. Although both function as workplaces, co working space cannot be equated with office and industrial building especially residential so the regulations should be different. Building permits used as co-working spaces must also be adjusted to different zoning arrangements in each region because there is no legal regulation at the national level. In addition, legal relationship between the owner and the co-working space user depends on the type of legal agreement that is enforced. The conclusion of the research with this normative juridical method is that from the comparison of the concept of co-working space with the concepts of office and industry, the characteristics of co-working space can be formulated along with the legal implications, so that specific co-working space regulations needs to be prioritized.
KARAKTERISTIK PRODUK ROBOT TRADING BERBASIS KECERDASAN ARTIFISIAL DI BURSA BERJANGKA KOMODITI Serfiyani, Cita Yustisia; Hariyani, Iswi
Perspektif Vol. 28 No. 2 (2023): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v28i2.871

Abstract

Aktifitas trading di pasar komoditi yang biasanya dilakukan oleh manusia sebagai pialang kini telah melibatkan peran robot berbasis kecerdasan artifisial yang berpotensi bersinggungan dengan isu etika dan norma hukum bahkan dapat merugikan masyarakat utamanya akibat substansi iklan yang tidak lengkap mengenai informasi baik dan buruknya penggunaan robot trading apalagi terhadap robot trading yang disediakan oleh lembaga yang belum terdaftar di BAPPEBTI. Konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan padahal jika mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) konsumen berhak atas informasi dan perlindungan. Oleh sebab itu, perlu dikaji mengenai keabsahan perjanjian konsumen yang melandasi keputusan konsumen dalam memilih jasa robot trading di aktifitas investasinya serta kejelasan kedudukan subyek hukum dalam perjanjian investasi berjangka komoditi secara daring yang melibatkan peran robot trading ini. Penelitian dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep ini akan membahas dan meneliti mengenai aspek perlindungan konsumen bagi pengguna layanan robot trading di perdagangan berjangka komoditi sebagai perkembangan terbaru di luar UUPK sehingga penanganan terhadap kerugian konsumen hendaknya dapat disesuaikan dengan faktor utama penyebab kerugian yakni wanprestasi oleh pihak pengelola platform sebagai subyek hukum. Trading activities in the commodity market that are usually carried out by humans as brokers now involve the role of artificial intelligence-based robots which have the potential to intersect with issues of ethics and legal norms and can even be detrimental to society, mainly due to incomplete advertising substance regarding the good and bad information of using trading robots, let alone against trading robots provided by institutions that have not been registered with BAPPEBTI. Consumers are the most disadvantaged party even though when referring to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) consumers have the right to information and protection. Therefore, it is necessary to study the validity of consumer agreements that underlie consumer decisions in choosing robot trading services in their investment activities and the clarity of the position of legal subjects in online commodity futures investment agreements that involve the role of this trading robot. Research using the statutory approach method and this conceptual approach will discuss and examine aspects of consumer protection for users of robot trading services in commodity futures trading as the latest development outside the UUPK so that the handling of consumer losses should be adjusted to the main factors causing losses, namely default by the platform manager as a legal subject.
Co-Authors Ardhiwinda Kusumaputra Ari Purwadi Ari Purwadi Citi Rahmati Serfiyani Dyah Ochtarina Susanti Fendi Setyawan Hariyani, Iswi -- Hulwanullah, Hikam Iswi Hariyani L Budi Kagramanto Masda Agatha Sari Prameswari, Septiana Pratista, Farida Prima Sari, Mieke Yustia Ayu Ratna Serfiyani, Citi Rahmati Tharifah Arsari, Devina Yatini Yudisetyo, Zerry Akbar