Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.695
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Pembaharuan Hukum Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Jurnal Selat Widya Yuridika Kosmik Hukum ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Journal of Law and Policy Transformation JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Legal Spirit Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Komunitas Yustisia Jurnal Independent Batulis Civil Law Review Jurnal Hukum Malahayati PAMALI: Pattimura Magister Law Review Jurnal Media Hukum Journal of Law & Policy Review Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Hutauruk, Rufinus Hotmaulana
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Kewenangan Pemko Batam Hutauruk, Rufinus Hotmaulana; Medi, Jepri
Journal of Law and Policy Transformation Vol 1 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.36 KB)

Abstract

The purpose of this research was to determine the authority of Batam City government in policing street vendors which stand on the land rights of exploitation of Batam Concession Entity. It is also to determine what factors impede the Batam City Government in policing street vendors which stand on the land rights of exploitation of Batam Concession Entity. The results of this research concludes that the Batam City Government has a mandatory authority in policing street vendors which stand on the land rights of the land management exploitation Batam. The factors impede the Batam City Government in policing street vendors arise from the duality of authority on the tenure rights to land. The solutions suggested is that the Batam Government City should take action to streamline the implementation eventually make an act of synergy between the parties government took office with government officials.   Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Pemko Batam dalam penertiban pedagang kaki lima yang berdiri di atas lahan hak pengelolaan BP Batam, untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menjadi Hambatan Bagi Pemko Batam dalam penertiban pedagang kaki lima  yang berdiri di atas lahan hak pengelolaan Lahan  Badan Pengusahaan Batam Batam dan untuk mengetahui solusi apa yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Batam dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima yang Berdiri di Atas Lahan Hak Pengelolaan Lahan  Badan Pengusahaan Batam. Hasil dari penelitian ini adalah Kewenangan Pemko Batam dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Atas Lahan Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam menjadi kewenangan wajib yang harus dilakukan.
Efektifitas Undang – Undang Kepabeanan terhadap Penanggulangan Penyelundupan Sembako di Kota Batam Hutauruk, Rufinus Hotmaulana; Susanto, Dedi
Journal of Law and Policy Transformation Vol 4 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (822.223 KB)

Abstract

The purpose of this research is to know the law against people in groceries Settings in Batam city is in compliance with the Customs Act, to find out the legal settlement Implementation taking action against smuggling People in Batam city. According to the law ? customs laws, to find out what factors are barriers/constraints to reduce smuggling groceries in Batam city. Data collection is carried out by the procedure and field studies libraries study authors take respondents research has to do with the issues that are discussed. As for the respondents in this study is the Head Office of the Customs and Excise unit area of Batam. The results of research that the Central Government in this case from customs and Excise in Batam city in dealing with the function of supervision. But a variety of conditions, from the geographical condition to the high consumptive society against imported goods so difficult to cooperate plus Batam port area is an area free of FTZ to vices-depravity internal irresponsible persons in the port so the practice of bribe make surveillance capacity has become weak.
Dampak Pemberlakuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Terhadap Investasi Negara Investor Asing Hutauruk, Rufinus Hotmaulana; Cik, Agus
Journal of Law and Policy Transformation Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (143.328 KB)

Abstract

Setiap Negara mempunyai metode penghindaran pajak berganda, akan tetapi dalam hal ini perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan Negara Maju terutama dalam hal pengenaan dividen kepada perusahaan penanaman modal asing (PMA) dari Negara Maju yang beroperasi di Indonesia perlu ditinjau kembali dimana pengenaan atas pajak penghasilan dividen tersebut mendapatkan potongan sebesar 50% dari tarif yang berlaku normal yakni 20%. Terdapat potensi kerugian pajak sebesar 10% dalam hal ini, dan di lain pihak pemanfaatan atas tax incentive ini bagi perusahaan Indonesia di Negara Maju tidaklah signifikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguraikan dampak pemberlakuan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) di Kota Batam apakah telah mencapai tujuan yang sebenarnya dan menemukan pemberlakuan tax treaty yang telah mengurangi pendapatan Negara Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Yuridis Berdasarkan hasil penelitian, Secara garis besar menurut sebagian pelaku usaha yang sudah diwawancarai pemberlakuan pemotongan terhadap dividen tidak terlalu berpengaruh terhadap daya tarik investor dikarenakan penyebab utama dari menariknya investasi di suatu Negara bukan dikarenakan insentif Pajak melainkan rendahnya biaya operasional produksi dan keamanan Negara serta kemudahan dalam perizinan.dan belum seutuhnya tercapai tujuan dari perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) atau lebih di kenal dengan nama Tax Treaty, dikarenakan tujuan dari Tax Treaty selain untuk penghindaraan pajak berganda juga menjadi daya tarik investor asing masuk kedalam negeri, dan tentunya pemberlakuan P3B memberikan dampak negatif terhadap penerimaan Pajak dalam negeri. 
KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DALAM ASPEK PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (CYBERBULLYING): PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA Oetary, Yana; Hutauruk, Rufinus Hotmaulana
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.43744

Abstract

Dalam berkembangnya teknologi khususnya di Indonesia, banyak nya kasus yang berkaitan dengan teknologi, mulai dari penipuan online, judi online, hingga yang sering terjadi adalah kejahatan cyberbullying.  Kejahatan cyberbullying tidak dapat dianggap remeh karena dapat menghancurkan mental psikologi si korban, Untuk itu perlunya pemberian sanksi yang telah diatur didalam suatu peraturan perundang-undangan yang diberikan terhadap pelaku kejahatan cyberbullying sehingga memberikan efek jera terhadap pelaku dan juga hadirnya perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan cyberbullying sehingga terjaminya hak-hak si korban. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normaatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan jenis data sekunder untuk memperoleh data yang sesuai dengann topik yang diteliti.
Reconstruction Concept of Restorative Justice in the Crime of Theft with Elderly Perpetrators in Batam Alhakim, Abdurrakhman; Hutauruk, Rufinus Hotmaulana; Azlyn, Nurul
Jurnal Independent Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v11i2.237

Abstract

AbstractRestorative justice is an alternative to solving criminal cases in which the criminal justice procedure mechanism focuses on punishment which is changed into a dialogue and mediation process involving the perpetrator, victim, family of the perpetrator/victim, and other related parties. Indeed, the issue of sanctions is a very important issue in the implementation of the content of criminal law because it is a reflection of norms and rules that contain the values of a society. In its implementation, the determination and provision of criminal sanctions based on the law prioritizes Primum Remedium rather than Ultimum Remedium. The purpose of this research is to review, analyze and reconstruct the concept of restorative justice as an alternative to the settlement of criminal acts, especially against elderly perpetrators of theft in Batam city. Based on the result of the research, there is still no special regulation related to the settlement of theft crime by the elderly in Batam City, there is still a need for the establishment of legal institutions/agencies that develop the concept of restorative justice and the lack of knowledge of the people of Batam City on the concept of restorative justice
A Analisis Perlindungan Konsumen dalam Tindakan Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Penyelenggara Pinjaman Online Berdasarkan Perspektif Hukum Indonesia Novri, Novrianti; Amboro, Florianus Yudhi Priyo; Hutauruk, Rufinus Hotmaulana
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2488

Abstract

The emergence of regulations regarding personal data in 2022 is eagerly awaited and anticipated by consumers who feel aggrieved by online service managers, especially in the field of online-based loan financial services. The rules that specifically regulate the protection of personal data are Law no. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, prior to the existence of special regulations regarding personal data, the ITE Law and other similar legal regulations were used as a reference for consumer protection. Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection was formed so that it does not overlap with other regulations that guarantee the protection of personal data in the community. In addition to these regulations, there are still several regulations governing this matter, namely Law Number 11 of 2016 on amendments to Law Number 11 of 2008 concerning ITE, provisions of the Financial Services Authority (OJK) Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection and OJK Provisions Number 77/POJK.01/2016 concerning Online-Based Loan Services. The research method used to write this article is a normative research method which is defined as research that has basic material from data in similar journals, articles, theses, theses, and so on. Consumers who are harmed can act legally with two choices, namely arbitration and litigation channels, if arbitration has been carried out then there is no agreement between the two parties for peace then they can pursue litigation channels by reporting this matter to the local police or can file lawsuits against the law to local District Court.
Developing an Indonesian Regulatory Framework in the Face of SEZs 5.0 Hutauruk, Rufinus Hotmaulana; Tan, David; Situmeang, Ampuan; Disemadi, Hari Sutra
Journal of Indonesian Legal Studies Vol 8 No 2 (2023): Contemporary Issues on Law, Development, and Justice: Indonesian Context and Beyo
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jils.v8i2.67623

Abstract

Numerous emerging economies have embraced Special Economic Zones (SEZs) as more than just an instrument for policymaking to encourage growth and industrial development. Today’s “SEZ 5.0,” which is based on novel digital inventions offers a gateway to economic progression. This research utilizes the normative juridical method and secondary data based on library research. This research is novel in the way that it illuminates the numerous key lessons from effective SEZ practices, such as: geographical advantage, interoperability of zone strategic plan with the overarching development plan, acknowledging the context of the industry, and harnessing comparative advantage, as well as, making sure that SEZs are “special” in contexts of a business-friendly atmosphere supported by a sound statutory and regulatory model, along with the articulation of sustainable practices and adaptability towards the volatility of the market. This research recommends key policy lessons for the Indonesian SEZ governance.
Sanctions For Non-Performing Corporate Social Responsibility Jaya, Febri; Hutauruk, Rufinus Hotmaulana; Rusdiana, Shelvi
Batulis Civil Law Review Vol 4, No 2 (2023): VOLUME 4 ISSUE 2, NOVEMBER 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/ballrev.v4i2.1751

Abstract

Introduction: Companies are legal materials that have a role in national development. Its role can be realized by carrying out corporate social and environmental responsibilities as stipulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. However, many companies neglect this responsibility.Purposes of the Research: The purpose of this study is to analyze the sanctions related to companies that do not carry out these responsibilities.Methods of the Research: The method in this research is normative juridical. In this study also used literature study. In terms of reviewing this research, a judical basis was used which consisted of Law Number 40 of 2007 and Government Regulation Number 47 of 2012.Results of the Research: Based on the results of the research, it was found that the laws and regulations governing corporate social and environmental responsibility have a legal vacuum, namely that there are no clear sanctions for companies that do not carry out these responsibilities. The urgency of regulation is sanctions because by not regulating sanctions, there is an ambiguity of norms that will lead to legislative law.
IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN DISTRICT ATTORNEY’S OFFICE OF ROKAN HULU: CONTEMPORARY ISSUES Martua, Susanto; Situmeang, Ampuan; Hutauruk, Rufinus Hotmaulana
Journal of Law and Policy Transformation Vol 8 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v8i1.8286

Abstract

The Attorney General's Office issued Regulation of Attorney General Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice (hereinafter written RAG No. 15/2020). According to this regulation, the Public Prosecutor has the right to stop prosecuting the accused in certain cases, if the victim and the defendant have agreed to an amicable agreement. The existence of RAG No. 15/2020 which gives the Prosecutor's authority to stop prosecutions based on restorative justice is a breakthrough in the settlement of criminal acts. Restorative justice is an approach in resolving criminal acts which is currently being voiced again in various countries. Through a restorative justice approach, victims and perpetrators of criminal acts are expected to achieve peace by prioritizing win-win solutions, and emphasizing that the victims' losses are replaced and the victims forgive the perpetrators of the crime in condition that is committed with the value of the evidence or the value of the loss caused by the crime of not more than 2.5 million rupiah. Referring to the principle of fast, simple, and low-cost justice, RAG Number 15 of 2020 has been accommodated for settlement through an out-of-court process, namely a peace process between the victim and the perpetrator. The peace process is carried out by the parties voluntarily, with deliberation for consensus, without pressure, coercion, and intimidation. In the peace process, the Public Prosecutor acts as a facilitator, which means that he has no interest or connection with the case, the victim, or the suspect, either personally or professionally, directly or indirectly.
THE DEVELOPMENT AND STANDARDIZATION OF COVID-19 EXAMINATION LABORATORY: EFFECTIVITY AND CHALLENGES Siregar, Zulhirdan; Sudirman, Lu; Hutauruk, Rufinus Hotmaulana
Journal of Law and Policy Transformation Vol 8 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v8i1.8288

Abstract

Thorough COVID-19 pandemic considered done in Indonesia, In terms of surveillance and detection, countermeasures are carried out by examining COVID-19 specimens by the network of COVID-19 examination laboratories. The gold standard for COVID-19 examination is to carry out an RT-PCR (Real Time Polymerase Chain Reaction) test from samples taken with nasopharyngeal and oropharyngeal swabs. Batam City so far has had several laboratories for examining COVID-19 specimens that examined COVID-19 specimens with the RT-PCR test. The number of positive COVID-19 in Batam City until April 18, 2022 was 30,960 people obtained from the results of examinations by the COVID-19 examining laboratory. Arrangements are needed to ensure that all laboratories that carry out testing of COVID-19 specimens have standards and work in maximum capacity so that fast and valid COVID-19 specimen examination results are obtained. This study analyzes the effectiveness of the Decree of the Minister of Health (Kepmenkes) of the Republic of Indonesia Number HK.01.07/MENKES/4642/2021 concerning the Implementation of the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Examination Laboratory in the development of the COVID-19 examination laboratory in Batam City. Laboratory development is carried out by the Environmental Health and Disease Control Engineering Center (BTKLPP) Class I Batam. This study uses an empirical juridical method with a qualitative approach using secondary data. From the results of the research carried out, it was found that to get fast and valid results, the laboratory for examining COVID-19 specimens must have a standard that is a reference which refers to the Decree of the Minister of Health (Kepmenkes) RI Number HK.01.07/MENKES/4642/2021 concerning Organizing the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Examination Laboratory and supervisory laboratory in carrying out guidance and supervision of the implementation of the examination of COVID-19 specimens in each of the laboratories for examining COVID-19 specimens in Batam City.
Co-Authors Agustianto Agustianto, Agustianto Alhakim, Abdurrakhman Amboro, F. Yudhi Priyo Amboro, Florianus Yudhi Priyo Anjawai, Namrysilia Buti Anwar, N.A.D. Pramesti Azlyn, Nurul Binti Yussofi, Putri Saphira Audesti Christina Christina Cik, Agus Dedi Susanto Disemadi, Hari Sutra Febriyani, Emiliya Fitri, Winda Hendra S, Hendra Jaya, Febri Julvina, Julvina Lu Sudirman Martua, Susanto Medi, Jepri Nopriensa, Salsabella Dea Novri, Novrianti NURLAILY, NURLAILY Oetary, Yana Panama, Nikolas Patros, Asmin Priyo Amboro, Florianus Yudhi Putri, Tasya Raehan Annisa Rusdiana, Shelvi Seroja, Triana Dewi Silviani, Ninne Zahara Siregar, Zulhirdan Situmeang, Ampuan Sugianto, M Udik Tan, David Tan, Winsherly Tantimin, Tantimin Wulandari, Aura