Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.215
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Desa Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Sriwijaya Law Review KERTHA WICAKSANA Kerta Dyatmika Jurnal Analisis Hukum Jurnal Hukum Saraswati Jurnal Media Akademik (JMA) Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik
Anak Agung Istri Eka Krisnayanti
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
AKIBAT HUKUM HAK MEWARIS LAKI-LAKI YANG MELAKUKAN PERKAWINAN NYEBURIN DI KELUARGA ASALNYA I Gede Made Bima Oktafian; A.A. Istri Eka Krisna Yanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.684 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i10.p02

Abstract

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah mengkaji mengenai hak waris laki-laki yang melakukan perkawinan nyeburin terhadap warisan di keluarga asalnya. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitiannya adalah laki-laki yang melakukan perkawinan nyeburin akan kehilangan hak mewaris di keluarga asalnya karena perubahan statusnya menjadi pradana di keluarga istrinya dan dianggap sudah ninggal kedaton di keluarga asalnya sehingga kedudukannya seperti wanita yang sudah kawin keluar. Implikasi dari perkawinan nyeburin ialah kedudukan istri lebih dibandingkan dengan suami dalam hal tanggungjawabnya terhadap leluhur. The purpose of this research is to examine the inheritance rights of men who have nyeburin’s marriage against inheritance in their family of origin. The legal research used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. The results of his research are men who nyeburin’s marriage will lose the right to inherit in his family of origin because of a change in status to pradana in his wife's family and is considered to have “ninggal kedaton” in his original family so that his position is like a woman who has married out. The implication of nyeburin’s marriage is that the position of the wife is more than the husband in terms of his responsibilities to the ancestors.
PERLINDUNGAN HUKUM WISATAWAN DALAM PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DI INDONESIA A.A. Istri Eka Krisna Yanti
Kerta Dyatmika Vol 20 No 1 (2023): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.20.1.1408.75-84

Abstract

Kepariwisataan merupakan salah bagian dari hak asasi manusia, begitu juga dengan hak perlindungan hukum yang dimiliki oleh wisatawan dalam penyelenggaraan kepariwisataan karena tidak jarang terjadi peristiwa yang merugikan wisatawan sabagai implikasi penggunaan barang/jasa usaha pariwisata. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum wisatawan dalam hukum positif di Indonesia dan tanggungjawab pengelola usaha pariwisata terhadap wisatawan jika terjadi kecelakaan dalam berwisata. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan The Statue Approch yaitu penelusuran melalui peraturan perundang – undagan yaitu UU Kepariwisataan dan UU Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hasil penelitian, UU Kepariwisataan hanya memberikan pengaturan terhadap perlindungan hak – hak wisatawan, namun tidak mengatur pertanggungjawaban bagi pengusaha pariwisata apabila menyebabkan kerugian bagi wisatawan. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban terhadap wisatawan diatur dalam UU Perlindungan konsumen dan tidak menutup kemungkinan terdapat pertanggungjawaban pidana apabila terbukti adanya kesalahan yang dilakukan dalam pengelolaan usaha pariwisata. Tourism is part of human rights, as well as legal protection rights owned by tourists in the implementation of tourism because it is not uncommon for events that are detrimental to tourists, such as the implied use of tourism business goods/services. Based on this phenomenon, this study aims to determine the legal protection arrangements for tourists in positive law in Indonesia and the responsibilities of tourism businesses towards tourists in the event of an accident while traveling. This research was compiled using normative research methods with the Statue Approach, tracing through statutory regulations, the Tourism Law and the Consumer Protection Law. Based on the research results, the Tourism Law only provides arrangements for the protection of tourist’s rights but does not regulate accountability to tourism entrepreneurs if they cause harm to tourists. Arrangements regarding responsibility for tourists are regulated in the Consumer Protection Act and cannot rule out criminal responsibility if it is proven that an error has occurred in the management of the tourism business.
PERJANJIAN PRANIKAH: PERLINDUNGAN HUKUM KEPEMILIKAN HARTA PRIBADI PEREMPUAN HINDU BALI A.A Istri Krisnindya Cahyani; A.A. Istri Eka Krisna Yanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i05.p20

Abstract

Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui pengaturan perjanjian pranikah bagi perempuan Hindu Bali berkaitan dengan harta (kekayaan) pribadi yang didapatkan selama perkawinan dan untuk mengetahui akibat hukum perjanjian pranikah pasca perceraian bagi perempuan Hindu Bali. Karya ilmiah ini menggunakan metode normatif disertai dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa perjanjian pranikah yang dalam pengaturannya diatur dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan dapat menjadi cara dalam hal perlindungan hukum untuk para perempuan HinduBali dan juga mempertahankan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan selama perkawinan, terutama dalam hal harta (kekayaan) pribadi. Perjanjian pranikah ini juga menjadi suatu jaminan untuk para pihak dalam hubungan perkawinan agar tidak terjadi dominasi satu pihak yang akan merugikan pihak lainnya, terutama dalam hal adat yang masih menjunjung sistem patriarki. Perjanjian ini dapat menjadi acuan bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan dalam hal pembagian hak dan kewajiban antara pihak suami dan pihak istri. ABSTRACT The purpose of writing this scientific paper is to find out the arrangement of prenuptial agreements for Balinese Hindu women related to personal property (wealth) obtained during marriage and to find out the legal consequences of post-divorce prenuptial agreements for Balinese Hindu women. This scientific work uses normative methods accompanied by a statute approach and conseptual approach. The results of the study show that prenuptial agreements which in their arrangements are regulated in the Criminal Code and the Marriage Law can be a way in terms of legal protection for Balinese women and also maintain the rights they should have obtained during the marriage, especially in terms of personal property (wealth). This prenuptial agreement is also a guarantee for the parties in the marital relationship so that no dominance of one party will harm the other party, especially in terms of customs that still uphold the patriarchal system. This agreement can be a reference for the parties involved in the marriage in terms of the division of rights and obligations between the husband and the wife.
Perlindungan Seni Menghidangkan Makanan dan Karya Turunannya Berbasis Teknologi: Perspektif Hak Cipta Putu Aras Samsithawrati; Ni Ketut Supasti Dharmawan; Putri Triari Dwijayanthi; Anak Agung Istri Eka Krisnayanti; Dewa Ayu Dian Sawitri
Jurnal Analisis Hukum Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v6i1.4159

Abstract

Abstract This article aims to analyze the categorization of the food plating art as art in the context of copyright protection and the protection of photography and video works upon the food presentation. This article uses normative research method with conceptual, statutory and comparative approaches. The results show that the food plating art cannot be categorized as a work of art that is protected under copyright because the elements of copyright protection that are interrelated to each other have not been fully fulfilled, such as the fixation requirement which is not successfully fulfilled. The food plating art is impermanent because it is easily destroyed and will not exist after being eaten (perishable in nature) because the art is meant to be eaten. Thus, the element of “should be embodied in real form” are very difficult to fulfill. The food plating art cannot yet be considered copyrighted art. However, derivatives of the food plating art in the form of photographic and cinematographic works on the food plating art can be copyrighted as works of Food Art Photography and Food Art Cinematography. Therefore, the creator has exclusive rights in the form of moral rights and economic rights, while the copyright holder can enjoy exclusive rights in the form of economic rights over the photographic and cinematographic works. Keywords: Food plating art, Copyright, Derivative Work, Technology Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengkategorian seni menghidangkan makanan sebagai seni dalam konteks perlindungan Hak Cipta serta perlindungannya terhadap karya fotografi dan video terhadap keberadaan hidangan makanan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seni menghidangkan makanan tidak dapat dikategoritisasikan sebagai karya seni yang dilindungi Hak Cipta karena belum terpenuhinya secara utuh unsur-unsur perlindungan hak cipta yang saling berkaitan satu sama lain, seperti syarat fixation yang tidak terpenuhi. Karya seni menghidangkan makanan sifatnya memang tidak permanen karena mudah dihancurkan dan akan tidak eksis setelah dimakan, karena sifat seni penyajiannya memang untuk dimakan. Dengan demikian, unsur diwujudkan dalam bentuk nyata sangat sulit dipenuhi. Seni menghidangkan makanan belum dapat dianggap sebagai seni yang dilindungi hak cipta. Namun demikian, turunan dari seni menghidangkan makanan tersebut dalam wujud karya fotografi dan sinematografi atas seni menghidangkan makanan dapat dilindungi hak cipta sebagai karya Food Art Photography dan Food art cinematography, sehingga penciptanya memiliki hak ekslusif berupa hak moral dan hak ekonomi, sedangkan pemegang hak cipta dapat menikmati hak eksklusif berupa hak ekonomi atas karya fotografi dan sinematografi tersebut. Kata kunci: Seni menghidangkan makanan, Hak Cipta, Karya Turunan, Teknologi
ANALISIS YURIDIS PENUNDUKAN HUKUM SEMENTARA TERHADAP SALAH SATU AGAMA DALAM PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA Ni Kadek Dwi Darmayanti; A.A. Istri Eka Krisna Yanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i12.p10

Abstract

Penelitian dilaksanakan dengan tujuan agar dapat menjawab fenomena yang terjadi dalam masyarakat, yakni fenomena penundukan diri sementara terhadap salah satu hukum agama. Penelitian ini memfokuskan pada legalitas dari perkawinan yang dilaksanakan dengan skema penundukan diri sementara yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon pengantin. Dalam menganalisis permasalahan yang dikaji digunakan metode penelitian normatif melalui perundang-undangan sebagai pendekatannya. Penelitian ini memberikan hasil bahwasannya perkawinan yang dilaksanakan dengan penundukan diri sementara terhadap salah satu hukum agama tetap sah secara hukum. Hal ini berdasarkan analisis dari UU Perkawinan dan perspektif HAM. ABSTRACT The research was carried out with the aim of being able to answer the phenomenon that occurs in society, namely the phenomenon of temporary submission to one of the religious laws. This study focuses on the legality of marriages carried out with a temporary submission scheme carried out by one of the bride-to-be couples. In analyzing the problems studied, normative research methods through legislation are used as the approach. This study found that marriages performed with temporary submission to one of the religious laws remain legally valid. This is based on analysis of the Marriage Law and human rights perspectives.
Pengaturan Pemilihan Bandesa Adat Secara Musyawarah Mufakat Made Indra Suma Wijaya; A.A. Istri Eka Krisna Yanti
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 4 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i04.p12

Abstract

After the formation of the Bali Provincial Regional Regulation Number 4 of 2019, there were regulations regarding the mechanism for selecting Traditional Village Heads, which had never previously been regulated in previous regional regulations. This article aims to examine and analyze the Arrangements for the Election of Traditional Village Villages by Deliberation and Consensus After the Establishment of Bali Province Regional Regulation Number 4 of 2019. This article uses normative legal research methods as a type of research, which is studied through a statutory approach, analysis of legal concepts, and also history. The results of the study show that the Arrangements for the Election of Traditional Bandesas After the Establishment of Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019, which were carried out through a deliberation and consensus mechanism, resulted in legal uncertainty in the regulation of the election of Traditional Bandesas, because there were no strict sanctions or strict provisions prohibiting the election mechanism for Traditional Bandesas. not through consensus deliberation. Pasca terbentuknya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, terdapat pengaturan mengenai mekanisme pemilihan Bandesa Adat, yang sebelumnya tidak pernah diatur dalam perda sebelumnya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Pengaturan Pemilihan Bandesa Adat Secara Musyawarah Mufakat Pasca Terbentuknya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019. Artikel ini memakai metode penelitian hukum normative sebagai jenis penelitian, yang dikaji melalui pendekatan perundang-undangan, analisis konsep hukum, dan juga sejarah. Hasil studi menunjukkan bahwa Pengaturan Pemilihan Bandesa Adat Pasca Terbentuknya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 yang dimana dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat, mengakitbatkan ketidakpastian hukum dalam pengaturan pemilihan Bandesa Adat, oleh karena tidak terdapat sanksi tegas ataupun ketentuan tegas yang melarang mekanisme pemilihan Bandesa Adat tidak melalui musyawarah mufakat.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSEP POSITION MARK SEBAGAI MEREK NON-KONVENSIONAL DI INDONESIA Puspa, Putu Mulyani; Yanti, A.A. Istri Eka Krisna
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 11 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2023.v12.i11.p4

Abstract

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui analisis yuridis konsep position mark sebagai merek non-konvensional di Indonesia menurut UU 20/2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis serta untuk memahami kendala perlindungan konsep position mark di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan memakai pendekatan peruu. Sifat penelitian dalam penyusunan ini ialah analisis bahan hukum kepustakaan dengan meneliti referensi berupa jurnal, skripsi, dan buku-buku hukum lainnya sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan persoalam hukum terkait. Pada jurnal ini, penulis mengangkat permasalahan konsep position mark sebagai merek non-konvensional di Indonesia Pengaturan mengenai merek non-konvensional di Indonesia sudah disusun dalam Pasal 1 (1) UU 20/2016, tetapi cuma terbatas pada bentuk 3 (tiga) dimensi, suara, serta hologram. Sedangkan, di negara lain seperti Uni Eropa dan Jepang sudah mengatur mengenai merek non-konvensional selain yang sudah dilindungi di Indonesia salah satunya yaitu merek posisi. Indonesia hanya mengatur merek non-konvensional yang berbentuk tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut sehingga hal ini akan memicu permasalahan apabila pengaturan mengenai position mark belum diatur di Indonesia karena semakin maraknya jenis-jenis merek yang beredar di pasaran. Padahal, negara-negara lain seperti Uni Eropa dan Jepang sudah melindungi dan mengatur merek non-konvensional tersebut di dalam pengaturan negaranya masing-masing. Kata Kunci: Merek Posisi, Hak Cipta, Indikasi Geografis ABSTRACT The aim of this study is to find out a juridical analysis of the concept of position marks as unconventional brands in Indonesia according to Law 20/2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and as well as the constraints on protecting the concept of position marks in Indonesia. This research is a normative juridical legal research with statutory regulations. The nature of the research in this compilation is an analysis of legal literature by reviewing references in the form of journals, theses, and other law books so that it can be used as a basis for drawing conclusions on related legal issues. In this journal, the author raises the problem of the position mark concept as an unconventional brand in Indonesia. The reason for choosing this theme is because Indonesia has not yet protected the concept of non-conventional marks in the Law on Trademarks and Geographical Indications. Indonesia only regulates non-conventional marks in the form of three dimensions, sound, holograms, or a combination of these elements so this will trigger problems if the regulation regarding position marks has not been regulated in Indonesia due to the increasing number of types of brands circulating in the market. In fact, other countries such as the European Union and Japan have protected and regulated these unconventional marks in their respective country settings. Key Words: Brand Position, Copyright, Geographical Indication.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MALPRAKTIK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN Arya Wangsa, I Made Kurniawan; Yanti, A.A. Istri Eka Krisna
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 13 No 06 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2024.v13.i6.p2

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dengan lebih mendalam cara pelaku usaha atau penyedia jasa bertanggung jawab terhadap malpraktik dan juga bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien dilihat dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada analisis literatur guna memperoleh pemahaman hukum yang lebih mendalam, yang mencakup tinjauan pustaka untuk mengidentifikasi norma, teori, serta pandangan hukum yang relevan dengan subjek penelitian ini. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih baik aspek-aspek hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaku usaha dalam kasus malpraktik dan perlindungan hukum pasien dalam kerangka hukum perlindungan konsumen.Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu jenis jaminan yang diberikan kepada orang-orang di bawah hukum melalui berbagai undang-undang tertulis dan tidak tertulis, termasuk yang bertujuan preventif dan disipliner. Salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar bagi pasien adalah hak atas informasi atau penjelasan. Oleh karena itu, penting bagi pasien dan keluarganya untuk memahami bahwa praktik kedokteran adalah suatu pelayanan yang berusaha memberikan perawatan dan pengobatan sesuai dengan kebutuhan pasien, tanpa menjanjikan hasil yang positif. Pasien berhak mendapatkan layanan kesehatan yang memenuhi standar mutu dan mematuhi peraturan profesi dan pedoman operasional yang ditetapkan pemerintah, yang merupakan aspek lain dari perlindungan konsumen. Hak atas perawatan yang efektif dan efisien untuk mencegah kerugian fisik, mental, dan material merupakan salah satu hak hukum tambahan yang dapat diakses oleh pasien. Selain itu, pasien mempunyai kebebasan untuk memilih jenis perawatan yang mereka terima dari dokter pilihan mereka, selama mereka mematuhi kebijakan. Kata Kunci: Perlindungan hukum, Malpraktik, Konsumen
LEGALITAS PENGGUNAAN VIRTUAL OFFICE OLEH PERSEREOAN TERBATAS (PT) DI INDONESIA Swari, Ni Komang Ayu Gita; Yanti, A.A. Istri Eka Krisna
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 13 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2023.v13.i1.p5

Abstract

Kemajuan teknologi menyebabkan munculnya tren penggunaan kantor virtual yang digunakan oleh Perusahaan salah satunya Perseroan Terbatas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas penggunaan kantor virtual di Indonesia. Dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Hasil yang dari penelitian adalah penggunaan kantor virtual tidak menyalahi peraturan semasih berada di wilayah NKRI. Kantor virtual tidak dapat digunakan bagi PT yang terdaftar sebagai PKP karena dalam proses pengukuhan PKP akan dilakukan inpeksi lapangan. Kata Kunci: Kantor Virtual, Perseroan Terbatas, Legalitas ABSTRACT An increasing number of businesses, including Limited Liability Companies, are using virtual offices as a result of technological advancements. The aim of this research is to ascertain whether employing virtual offices is permitted in Indonesia. Normative research methodologies with an analytical and legislative approach are used in this study. The study's conclusion is that using virtual offices while on Republic of Indonesian territory is legal and compliant. Because field inspections will be conducted throughout the confirmation process of PKP, virtual offices are not permitted for PT registered as PKP. Keywords: Virtual Office, Limited Liability Company, Legality
WADAH PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE Putri, Komang Dina Meliana; Yanti, A.A. Istri Eka Krisna
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 13 No 08 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan jurnal ini adalah mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan. Saat ini, hukum bisnis berkembang dengan semakin laju. Dengan adanya teknologi yang semakin berkembang dan canggih, maka hal tersebut membuat hukum harus mengikuti perkembangan zaman. Di Indonesia mulai berkembang istilah suatu perbuatan yang disebut dengan perdagangan elektronik (e-commerce). Tidak bisa di pungkiri muncul kemungkinan yang menimbulkan masalah hukum yang ada kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di Indonesia telah disahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang merupakan dasar hukum untuk melindungi konsumen. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dikaji berdasarkan KUH Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektonik dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hasil studi menunjukkan Perjanjian Jual Beli Elektronik memberikan akses bagi konsumen agar lebih mudah dalam kegiatan penjualan maupun pembelian barang dan jasa sesuai dengan keperluan konsumen. Jurnal ini akan membahas bagaimana keabsahan perjanjian jual beli elektronik dan perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli elektronik secara singkat sebagai sarana penyelesaian permasalahan hukum yang berkaitan dengan konsumen dan bisnis. Kata Kunci: Perdagangan Elektronik, Perlindungan Hukum, Perjanjian Jual Beli. ABSTRACT The purpose of writing this journal is to examine legal protection for consumers based on legislation. Currently, business law is developing at an increasing pace. With the existence of increasingly developed and sophisticated technology, it makes the law must keep up with the time. In Indonesia, a term for an act called electronic commerce (e-commerce) has begun to develop. It cannot be denied that the possibility arises that raises legal issues related to the Consumer Protection Law. In Indonesia, Law No. 8 of 1999 has been passed which is the legal basis for protecting consumers. The method used in writing this journal is a normative legal research method that is studied based on the Civil Code, the Electronic Information and Transaction Law and the Consumer Protection Law. The study results show that the Electronic Sale and Purchase Agreement provides access for consumers to make it easier to sell and purchase goods and services according to consumer needs. This journal will discuss how the validity of electronic buying and selling agreements and legal protection for consumers in electronic buying and selling agreements briefly as a means of resolving legal problems related to consumers and business. Key Words: E-Commerce, Legal Protection, Sale and Purchase.
Co-Authors A.A Istri Krisnindya Cahyani Alexander Stepanus Sinaga Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Arya Wangsa, I Made Kurniawan Dewa Ayu Dian Sawitri Dewi, Ni Putu Kompiang Ratna Dwijayanthi, Putri Triari Firmantara, I Kadek Agus Aditya Gusti Ayu Sri Krisnayanti I Gede Agus Kurniawan I Gede Made Bima Oktafian Made Indra Suma Wijaya Maharani, Anak Agung Ayu Putri Bintang Ni Kadek Dwi Darmayanti Ni Kadek Mitha Sri Cahyani Ni Ketut Supasti Dharmawan Pradika, Putu Agus Puspa, Putu Mulyani Putri Triari Dwijayanthi Putri, Komang Dina Meliana Putu Aras Samsithawrati Sawitri, Dewa Ayu Dian Swari, Ni Komang Ayu Gita