Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal E-Journal Of Cultural Studies An1mage Jurnal Studi Kultural Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Urban Sociology Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Jurnal Riset sosial humaniora, dan Pendidikan (Soshumdik) Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Journal of Political and Government Issues Studies in Social Sciences and Humanities
Siregar, Mangihut
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP BUKU "TEORI POLITIK ISLAM" Siregar, Mangihut; Yuliansyah, Muhammad Teguh
POLIGOVS Vol 2 No 2 (2024): JOURNAL OF POLITICAL AND GOVERNMENT ISSUES : (NOVEMBER) 2024 (ON PROCESS)
Publisher : Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Ronggolawe Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.0005/poligovs.v2i2.1504

Abstract

Abstrak Artikel ini mengulas buku karya Dr. Dhiauddin Rais yang berjudul "Teori Politik Islam" yang diterbitkan oleh Gema Insani Press. Buku ini membahas tentang bagaimana hubungan antara teori politik dengan ajaran Islam dimana kini sebagian umat Islam modern lebih memilih berpendapat untuk melakukan pemisahan antara mana politik dan mana agama. Lebih lanjut Dr. Dhiauddin Rais juga memberikan ulasan dan mengkaitkan praktik politik di masa sebelum adanya sekulerisme dengan teori politik yang dikemukakan oleh para ahli ilmu politik. Dr. Dhiauddin Rais juga memberikan penjelasan yang jelas dan ilustrasi yang relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana teori – teori tersebut bisa dipraktikkan dalam konteks politik Indonesia dan global. Beliau juga menekankan teori politik Islam ini tidak perlu ditabrakkan dengan ideologi yang kita pahami, dimana bangsa Indonesia sudah memiliki sebuah dasar negara yaitu sebuah falsafah dari founding father yang berupa lima sila dalam Pancasila. Dalam melakukan kajiannya Dr Dhiauddin Rais melakukan pendekatan dengan Pustaka, karena beliau merasa dengan mengaitkan praktik teori politik di masa lampau dan pendapat para ahli politik akan ditemukan benang merah dimana bahwa Islam sebenarnya bukan seperti klaim para pembaharu yang merasa bahwa Islam adalah sekadar keyakinan atau hubungan rohani antara seorang individu dengan Tuhannya sehingga tidak memiliki hubungan sama sekali dengan urusan-urusan yang dianggap sebagai materi di kehidupan dunia ini. Buku ini memberikan suatu pandangan dimana teori politik Islam adalah suatu cabang dari teori politik yang bisa dipraktikkan di masa sekarang.
PEMBERDAYAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA KANDUNG KECAMATAN WINONGAN KABUPATEN PASURUAN Siregar, Mangihut; Ani Lestari, Ratna; Dianita Handayani, Trianita; Kumala Dewi, Ratih; Rahadian Limanjaya, Randy
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8, No 7 (2025): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v8i7.3038-3044

Abstract

Indonesia menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi berlaku mulai dari tingkat pusat hingga tingkat yang paling bawah yang disebut dengan desa. Untuk melaksanakan demokrasi tingkat desa, di Indonesia sudah ada badan yang dikenal dengan lembaga musyawarah desa (LMD) hal ini sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1979. Setelah reformasi badan ini berubah menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD) yang dimuat dalam UU No. 22 Tahun 1999. Beberapa tahun berikutnya BPD disempurnakan menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui UU No. 32 Tahun 2004, dan penyempurnaan terakhir UU No. 6 tahun 2014. BPD mirip dengan DPR di tingkat pusat yang berfungsi untuk membuat peraturan di tingkat desa, menentukan anggaran pendapatan dan pengeluaran suatu desa serta sebagai saluran aspirasi masyarakat. Dalam praktiknya sering terjadi hubungan yang kurang baik antara BPD dengan kepala desa. Untuk itu dalam pengabdian ini disampaikan bagaimana hubungan kerja antara BPD dengan kepala desa. Metode pengabdian ini dilakukan dengan ceramah dan tanya jawab. Peserta yang mengikuti pengabdian adalah anggota BPD, perangkat desa dan perwakilan dari masyarakat. Hasil pengabdian menunjukkan, masyarakat, anggota BPD dan kepala desa semakin memahami hak, tugas dan perannya masing-masing.
PARTISIPASI MASYARAKAT SIPIL DALAM MEMANTAU PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2024 DI RW 09 KELURAHAN MULYOREJO KOTA SURABAYA Siregar, Mangihut; Ani Lestari, Ratna; Sumantri, Sumantri; Machmujur, Machmujur; Junita, Pipin
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 4 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i4.1407-1414

Abstract

Pemilihan umum merupakan sesuatu yang harus dilakukan dalam negara demokrasi. Untuk melangsungkan kegiatan ini, di negara Indonesia dibentuk beberapa lembaga yaitu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Walaupun banyak lembaga yang sudah dibentuk untuk mengurusi Pemilu, bukan berarti pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik. Merupakan hal yang biasa diberitakan terjadinya kecurangan Pemilu. Untuk memberantas kecurangan ini diperlukan partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mengawasi dan memantau pelaksanaan pemilihan umum. Melalui pemantauan ini para oknum yang berniat untuk berbuat curang akan membatalkan niatnya. Metode yang dilakukan dalam pengabdian ini yaitu partisipasi aktif. Tim pengabdi bekerjasama dengan Forum Komunikasi Dekan Fisip/Ketua STISIP PTS se Indonesia (FK-DKISIP). Badan ini sudah mendapat akreditasi lembaga pemantau Pemilu dari Bawaslu RI Nomor 52/PM.05/K1/01/2024. Sebelum melakukan pemantauan, tim pengabdi terlebih dahulu mengikuti sosialisasi pemantauan Pemilu dalam skala nasional. Dalam sosialisasi tersebut, tim pengabdi mendapatkan rambu-rambu (apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan) dalam pemantauan. Selain itu tim pengabdi juga dibekali kisi-kisi dalam pemantauan. Hasil pengabdian menunjukkan, pengetahuan KPPS dalam melaksanakan Pemilu perlu ditingkatkan. Demikian juga pengetahuan masyarakat tentang kepemiluan sangat minim, hal ini terlihat dari partisipasi masyarakat baru sebatas memberikan suara di TPS, sedangkan proses penghitungan dan rekapitulasi kurang mendapat perhatian dari masyarakat sipil. Melalui pengabdian ini masyarakat mendapat pengetahuan bahwa semua masyarakat sipil berhak menjadi pemantau dalam Pemilu.
PERMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN DI RW 04 KELURAHAN MULYOREJO SURABAYA Siregar, Mangihut; Darsono, Darsono; Fernandez, Frederik
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 2 (2021): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v4i2.486-493

Abstract

Kemiskinan merupakan suatu masalah sosial yang sangat sulit diselesaikan. Kemiskinan bukan hanya dimiliki masyarakat desa namun masyarakat kota pun tidak luput dari masalah tersebut. Banyak teori yang membahas faktor penyebab kemiskinan dan juga usaha untuk mengatasinya, namun kemiskinan tidak bisa hilang dari kehidupan masyarakat. Demikian halnya kemiskinan yang dialami masyarakat di RW 04 Kelurahan Mulyorejo Surabaya, mereka sebelumnya pemilik lahan tetapi sekarang menjadi pengontrak dan penggarap di lahan sendiri. Lahan pertanian yang mereka miliki sebelumnya, dijual dan dikembangkan menjadi perumahan elit yang dikelola PT Galaxi Surabaya. Untuk mengurangi kemiskinan dan kebodohan yang menimpa mereka, tim pengabdi melakukan pendampingan terhadap tim Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) RW 04 Kelurahan Mulyorejo  Kota Surabaya. Melalui pengabdian, ibu-ibu PKK dibekali pengetahuan untuk membuat kue tradisional yaitu putu ayu dan lemper. Selain pengetahuan untuk membuat kue tradisional, mereka juga dibekali pengetahuan cara pengemasan serta pemasarannya. Tujuan pengabdian ini yaitu memberdayakan ibu-ibu PKK RW 04 Kelurahan Mulyorejo. Metode yang digunakan dimulai kordinasi dengan mitra, pelatihan serta pendampingan pemasaran kue tradisional yang diproduksi ibu-ibu PKK. Hasil dari pengabdian menunjukkan, para ibu-ibu PKK RW 04 sangat tertarik untuk membuat kue tradisional. Kue yang diproduksi dipasarkan ke warung-warung dan juga mini market di sekitar lingkungan mereka. Melalui pembuatan kue tradisional, para ibu-ibu PKK RW 04 sangat berperan untuk menambah pendapatan keluarga mereka.
PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA SAMBONGGEDE KECAMATAN MERAKURAK KABUPATEN TUBAN UNTUK PENGEMBANGAN DESA MANDIRI Siregar, Mangihut; Fernandez, Frederik; Alim Tualeka, Basa
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 5 (2022): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v5i5.1902-1909

Abstract

The national development of a country must start from the village, therefore the village plays an important role for the progress of a country.  Sambonggede Village is predicated as an independent village.  This predicate is obtained based on several results that have been obtained.  Usually a village is called an independent village if it has good basic services, adequate infrastructure, easy transportation, good public services, and good governance.  In addition to this, a village can be included as an independent village if the Village Development Index (IPD) is more than 75. Therefore, to achieve the predicate of an independent village, especially developing it is not an easy thing but requires extra and creative efforts from various parties, both the community, the government  , and other parties.  Sambonggede village has become an independent village based on criteria issued by the government.  The Sambonggede Village apparatus has succeeded in elaborating several natural and human resources with the community to advance their village.  However, there are several elements that have received less attention in this village, one of which is in the agricultural sector.  For this reason, it is necessary to provide assistance by motivating farmers and young people who have not yet found work.  The service method is carried out by counseling and assisting the community and village officials.  The results of the service show that young people together with their parents are willing and proud to be farmers.  The profession of a farmer becomes a choice and pride, not because it is forced.  
Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan melalui Pendekatan Manajemen Strategis Siregar, Mangihut; Nusanto, Baktiawan; Hidayat, Taufik; Mulyadi, Ely
SS&H: Studies in Social Sciences and Humanities Vol 2 No 3 (2025): SS&H: Studies in Social Sciences and Humanities
Publisher : Empat Sembilan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63232/ssh.v2i3.73

Abstract

Sustainable tourism development is a strategic issue in regional development because it is directly related to economic growth, environmental conservation, and social welfare of the community. However, tourism management in various regions still faces challenges in the form of limited strategic planning, weak coordination between stakeholders, and the lack of optimal integration of sustainability principles in destination management policies and practices. This research aims to analyze the development of sustainable tourism through a strategic management approach as the basis for the formulation of a long-term oriented tourism management strategy. This study uses a descriptive qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation studies on tourism planning policies and documents. The data analysis technique was carried out using SWOT analysis, PESTEL, and stakeholder analysis to identify internal and external conditions as well as the role of actors in tourism development. The results of the study show that the implementation of strategic management is able to comprehensively identify the potential and challenges of tourism development. Internal factors in the form of local resources and institutional support, as well as external factors such as policies, social conditions, and the environment, play a significant role in determining the direction of sustainable tourism strategies. In addition, the active involvement of stakeholders is key in maintaining a balance between economic, social, and environmental interests. This study concludes that the strategic management approach is an effective framework in supporting the development of sustainable tourism. The implications of this study emphasize the importance of collaborative and adaptive strategic planning to realize competitive and sustainable tourism management    
Narasi Green Development dalam Kebijakan Hilirisasi Nikel Indonesia: Analisis Wacana Kritis atas Kebijakan dan Kontestasi Makna Siregar, Mangihut; Shu'Udin, Achmat
Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 5 No. 1 (2026): Maret: Jurnal Riset Sosial Humaniora, dan Pendidikan (Soshumdik)
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/soshumdik.v5i1.3464

Abstract

This study analyzes the construction and contestation of the “green development” narrative within Indonesia’s nickel downstreaming policy, particularly in the Sulawesi region. Using a Critical Discourse Analysis (CDA) approach, the study examines how the state and corporations form a discursive coalition that dominates the policy space, as well as how counter-narratives from civil society critique the social and ecological impacts of mining expansion. The findings show that the dominant narrative emphasizes energy transition and economic growth, while overlooking agrarian conflicts, pollution, and the marginalization of local communities. A crosstab analysis of five types of policy documents indicates that public involvement remains very limited, with the majority of policy formulation processes taking place without substantive participation. This condition reveals an imbalance in the deliberative structure and the exclusion of meaning within the policy process. The study concludes that the green development narrative in nickel policy has functioned as a political-economic instrument of legitimation that sacrifices ecological justice. Institutional reform is therefore required to ensure spaces for public participation and recognition of local community narratives as part of a just and sustainable energy transition.
Co-Authors Alim Tualeka, Basa Anak Agung Bagus Wirawan Anak Agung Ngurah Anom Kumbara Ani Lestari, Ratna Baktiawan Nusanto, Baktiawan Basa Alim Tualeka Darsono Darsono Dianita Handayani, Trianita Fernandes, Frederik Fernandez, Frederik Junita, Pipin Kumala Dewi, Ratih Machmujur, Machmujur Mohammad Nasir, Mohammad Mulyadi, Ely Rahadian Limanjaya, Randy Ratna Ani Lestari Shu'Udin, Achmat sugeng pujileksono, sugeng Sumantri Sumantri Tamaulina Br Sembiring Taufik Hidayat Yuliansyah, Muhammad Teguh