Articles
<![CDATA[PERPESKTIF BUDAYA HUKUM PENERAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR TERHADAP PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DAN PPAT ]]>
<![CDATA[BASYARUDIN BASYARUDIN]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1 (2021): Hukum Dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (717.199 KB)
|
DOI: 10.59635/jihk.v8i1.140
<![CDATA[Notaris dan PPAT bertujuan untuk membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat terkait pembuatan akta autentik. Budaya Hukum Penerapan PSBB terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dan PPAT berbeda beda setiap daerah dalam pengaturannya dikarenakan kurang familiarnya pembuat peraturan mengenai PSBB sehingga Kantor Notaris dan PPAT yang merupakan menjalankan sebagian tugas Negara dalam memberikan pelayanan publik mendapat pembatasan dan tidak dapat menjalankan tugasnya dalam melayani publik. Identifikasi masalah pertama Bagaimana Penerapan Budaya Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar terhadap pelaksanaan Jabatan Notaris, Kedua Bagaimana Keotentikan akta Notaris yang dibuat pada masa Penerapan Sosial Berskala Besar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menelusuri, mengkaji dan meneliti bahan hukum sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum positif yang berasal dari data kepustakaan dan perbandingan hokum. Kesimpulan dari penelitian ini antara lain Budaya Hukum Penerapan PSBB terhadap pelaksanaan jabatan Notaris berbeda beda setiap daerah dalam pengaturannya dikarenakan kurang familiarnya pembuat peraturan mengenai PSBB sehingga Kantor Notaris dan PPAT yang merupakan menjalankan sebagian tugas Negara dalam memberikan pelayanan publik mendapat pembatasan dan tidak dapat menjalankan tugasnya dalam melayani publik. Keotentikan akta Notaris dimasa PSBB, apabila dibuat mengikuti aturan Perundang – undangan tetap berlaku sebagai akta otentik, akan tetapi karena adanya PSBB Pengurus INI mengeluarkan beberapa maklumat agar Notaris dapat menjadwal ulang penandatangan akta dengan para penghadap atau klien]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KONTRUKSI YANG DILAKSANAKAN KONTRAKTOR ]]>
<![CDATA[Basyarudin Basyarudin]]>
<![CDATA[ Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 1 No. 2: Oktober 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i2.2778
<![CDATA[Dalam praktek, para pihak sering mencantumkan suatu klausula dalam perjanjian bahwa mereka sepakat untuk melepaskan atau mengenyampingkan ketentuan pasal 1266 ayat 2 Kitab Undang-Undang hukum perdata, akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi maka perjanjian itu batal demi hukum. Ketentuan dan persyaratan dalam suatu perjanjian dapat menjadi tidak patut atau tidak adil bila perjanjian itu terbentuk dari suatu hubungan yang tidak seimbang. Adapun yang menjadi permasalahan bagaimana Prinsip Perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan dalam perjanjian konstruksi?. Untuk membahas permasalahan tersebut diatas, maka penelitian yang dilakukan Deskriptif Analistis dengan menggambarkan dan melaporkan secara rinci, dan sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa dalam perjanjian konstruksi bila terjadi wanprestasi, maka kepada pihak yang dirugikan diberikan prinsip perlindungan, yaitu prinsip exceptio non adimpleti contractus yang artinya para pihak dapat menolak melakukan prestasinya atau menolak melakukan prestasi, Prinsip Penolakan Prestasi selanjutnya dari pihak lawan, Prinsip Menuntut Restitusi yang artinya bila pihak yang telah melakukan prestasi tersebut berhak untuk menuntut restitasi dari pihak lawan, yakni menuntut agar kepadanya diberikan kembali atau dibayar setiap prestasi yang telah dilakukannya. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua pola yaitu melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam kontrak.]]>
<![CDATA[PEMILU DALAM SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA PERPEKTIF KEDAULATAN RAKYAT ]]>
<![CDATA[RISMAN, LAODE]]>;
<![CDATA[SUANDI, SUANDI]]>;
<![CDATA[BASYARUDIN, BASYARUDIN]]>
<![CDATA[ Jurnal Pilar Keadilan Vol. 2 No. 1 (2022): Pilar Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59635/jpk.v2i1.263
<![CDATA[Bahwa dalam sistem proporsional terbuka dimana berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Disamping berdasarkan suara terbanyak yang paling penting juga adalah aspek kedaulatan rakyat karena yang memmilih adalah rakyat. Oleh karena itu sistem proporsional terbuka dalam perspektik kedaulatan rakyat bagian yang tidak terpisahkan antara suara terbanyak dan kedaulatan rakyat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Bahwa rakyat sebagai pemilik kedaulatan ini berhak untuk memilih kehendak nya dalam menentukan pilihan politik nya. Bahwa artinya disini rakyat sebagai pemilik kedaulatan ini tidak boleh terbatas hak nya untuk menentukan pilihanya. Sisten proporsional terbuka secara subtansi adalah perintah konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 2 tentang Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar selain itu ada ketentuan Pasal 22E Ayat (3)]]>
<![CDATA[PROTECTION OF PERSONAL DATA ON WHATSAPP IN THE PERSPECTIVE OF LAW NO. 19 OF 2016 ABOUT ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTION (ITE) ]]>
<![CDATA[Kirana, Yanti]]>;
<![CDATA[Basyarudin]]>
<![CDATA[ Awang Long Law Review Vol. 3 No. 2 (2021): Awang Long Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (291.439 KB)
|
DOI: 10.56301/awl.v3i2.128
<![CDATA[Rapid technological progress in the field of communication has led to many innovations and new ideas, ideas that aim to make the process of human communication more effective. One innovation that facilitates the communication process is a cell phone or commonly abbreviated with the word mobile. The emergence of various smartphones such as Blackberry, Android, Iphone, Windows Phone and Symbian S60 is an example of technological sophistication in the form of cellphones. From the various types of smartphones that are available, many of them offer advanced application features such as the instant messenger service application, "WhatsApp Messenger". WhatsApp Messenger as a communication tool is used by all groups, including teenagers who are inseparable from the need for communication. This study uses a survey method, a questionnaire that used in survey activities with a focus on the use of ICT by households and individuals is a direct survey of households and individuals to conduct face-to-face interviews (respondents) with respondents using a list of questions (questionnaire). Keywords: Psychology and Professional Ethics. An empirical juridical approach is carried out with field research aimed at the application of criminal procedural law in criminal cases. Normative juridical approach or library approach. The data that has been obtained is processed through the editing process, such as the process of checking and re-checking the data from the journal results and compiled systematically and in detail for further presentations in the journal " PROTECTION OF PERSONAL DATA ON WHATSAPP IN THE PERSPECTIVE OF LAW NO. 19 OF 2016 ABOUT ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTION ( ITE ) ". Based on the identification of the above problems, the problem formulation can be raised as follows: 1. How to use Whatsapp Messenger as a medium of interpersonal and community communication? 2. Are there law sanctions for someone who prints a talk on the WhatsApp screen group? That people actively search for certain media and certain content to produce certain satisfaction (results). that individuals or communities use media and mass media content to meet certain needs that can provide satisfaction for them. so that individuals or audiences have greater freedom to choose and determine media content and media that can provide satisfaction, compared to the power of the media to influence them.]]>
<![CDATA[KONSEP DAN PRINSIP PASAR MODAL KONVENSIONAL VERSUS PASAR MODAL SYARIAH ]]>
<![CDATA[JAMILAH, JAMILAH]]>;
<![CDATA[BASYARUDIN, BASYARUDIN]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1 (2023): Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59635/jihk.v10i1.273
<![CDATA[Pasar modal Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Pasar Modal (UUPM) No 8 tahun 1995. UUPM tersebut tidak membedakan antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana Konsep dan Prinsip Pasar Modal Konvensional Versus Pasar Modal Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tehnik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Pasar modal syariah tidak merupakan sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Pada umumnya, kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa ciri khusus Pasar Modal Syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak melanggar prinsip-prinsip syariah]]>
<![CDATA[ANALISIS MINAT INVESTASI MASYARAKAT DI PASAR MODAL ]]>
<![CDATA[L S, GIBSON]]>;
<![CDATA[BASYARUDIN, BASYARUDIN]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2 (2022): Hukum Dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59635/jihk.v9i2.276
<![CDATA[Karena memiliki dua peran sekaligus, pasar modal memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian suatu negara. Pasar modal adalah tempat di mana penanam modal dan perusahaan bertukar uang untuk mendapatkan dana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui minat masyarakat Indonesia terhadap investasi di pasar modal. Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebagai metode keabsahan data, triangulasi digunakan. Hasil analisis data dan diskusi menunjukkan bahwa pengetahuan tentang investasi sangat penting bagi seorang calon investor sebelum memulai bisnis atau pasar saham. Pemahaman yang memadai akan mengajarkan seseorang untuk menciptakan nilai dan profitabilitas serta mengelola risiko, baik kecil maupun besar, untuk mengurangi kerugian yang mungkin terjadi.]]>
<![CDATA[ANALISIS BIAYA MODAL TERHADAP PENGEMBALIAN INVESTASI DI PT. BELANTARA SUBUR ]]>
<![CDATA[Khotib, ahmad]]>;
<![CDATA[Basyarudin, Basyarudin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1 (2024): Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59635/jihk.v11i1.307
<![CDATA[Biaya modal merupakan faktor utama dalam kegiatan operasional perusahaan, termasuk kegiatan investasi. Fenomena Investasi belakangin ini menjadi sangat trendi dan menarik setiap perusahaan/ investor untuk melakukan kegiatan investasi. Karena kagiatan investasi yang dilakukan menjanjikan hasil yang menggiurkan. Seperti yang diangkat penulis pada objek penelitian di PT. Belantara Subur yang ingin menganalsis tingkat pengembalian investasinya atas biaya yang dikorbankan perusahaan, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui biaya modal dalam meningkatkan tingkat pengembalian investasi pada PT. Belantara Subur Metode yang digunakan adalah berupa survei dengan pendekatan eksploratif dan diskriptif dengan sumber data adalah laporan keuangan dari tahun 2008 hingga 2011. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Sumber pemodalan PT. Belantara Subur dengan pinjaman seluruhnya dapat memperkecil cost of capital menjadi 20,14 % yang sebelumnya sebesar 34,12 %.]]>
<![CDATA[PERAN PASAR MODAL BAGI INVESTASI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Basyarudin, Basyarudin]]>;
<![CDATA[Ramadhan, Gilang]]>
<![CDATA[ SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 11 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, November 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62335/98jstk03
<![CDATA[The role of the capital market as a source of corporate funding that has an impact on the country's economy and not as an option but is able to become the main source of funding. This research aims to find out about how the role of the capital market for increasing investment in Indonesia. This research uses data collection techniques with interview, observation and documentation methods. The results of this study can be seen that the capital market has an important role in a country, one of which is to provide investment options for investors in Indonesia. With the capital market, investors get the opportunity to benefit from the investments that have been made. In addition, the capital market also provides opportunities for the community to increase national economic activity. Almost every country in the world has a capital market, including Indonesia, this aims to provide facilities for the needs of all entities in fulfilling the capital needed or invested.]]>
<![CDATA[PENGUATAN PEMAHAMAN HUKUM PERDATA PERTANAHAN DI KELURAHAN BANJAR AGUNG UPAYA PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ]]>
<![CDATA[Basyarudin, Basyarudin]]>;
<![CDATA[Syahidah, Arafatus]]>;
<![CDATA[Siregar, Jessica Devi Shinta]]>;
<![CDATA[Surtiyah, Surtiyah]]>
<![CDATA[ MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment Vol. 2 No. 1 (2025): MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment, Januari 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62335/ysawzf86
<![CDATA[Sengketa pertanahan di Provinsi Banten mencapai lebih dari 500 kasus per tahun, terutama di wilayah pedesaan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum perdata pertanahan menjadi akar masalah utama. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) ini bertujuan memperkuat pemahaman hukum perdata pertanahan di desa-desa Banten dan mengembangkan mekanisme pencegahan serta penyelesaian sengketa tanah yang efektif. Pelaksanaan program meliputi: (1) Survei dan pemetaan pemahaman hukum serta jenis sengketa, (2) Edukasi hukum melalui seminar dan workshop, (3) Pelatihan mediasi untuk tokoh masyarakat dan aparat desa, dan (4) Pembentukan Pusat Konsultasi Pertanahan Desa. Program akan dilaksanakan di tiga desa di Kabupaten Serang dengan tingkat sengketa tanah tinggi: Cikolelet, Sindangsari, dan Tegalsari. Melalui pendekatan komprehensif ini, diharapkan terjadi peningkatan literasi hukum pertanahan, pengurangan potensi konflik, dan tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa berbasis komunitas. Hasil program akan berkontribusi pada pengembangan model edukasi hukum dan penyelesaian sengketa yang dapat diadaptasi di daerah lain, serta mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan tata kelola pertanahan di tingkat desa.]]>
<![CDATA[STRATEGI PEMBERANTASAN MAFIA TANAH MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN AGRARIA DI KELURAHAN BANJAR AGUNG ]]>
<![CDATA[Basyarudin, Basyarudin]]>;
<![CDATA[Hasanudin, Tias Aprilia]]>
<![CDATA[ BESIRU : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 10 (2025): BESIRU : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Oktober 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62335/besiru.v2i10.1881
<![CDATA[Land mafia practices pose a serious threat to legal certainty and agrarian justice in Indonesia, particularly in rural areas with low levels of legal literacy. This Community Service (PKM) activity was conducted in Banjaragung Village, Cipocok Jaya District, Serang City, as a strategic effort to prevent and eradicate land mafia through an educational and participatory approach. The methods used included land law counseling, mediation and paralegal training for community leaders, and the establishment of a Village Land Consultation Center (PKPD) as a local advocacy institution. The results of the activity demonstrated a significant increase in legal understanding among residents, the formation of a village paralegal network, and community commitment to supporting non-litigation land conflict resolution. This substantive justice-based approach and collective awareness have proven effective in strengthening land rights protection and building a robust legal defense system at the village level. This activity recommends replication of the PKPD model in other villages and the need for regulatory support from local governments for the sustainability of the community-based land mafia eradication program.]]>
