Articles
<![CDATA[ANALISIS INVESTASI DALAM MENUNJANG PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Saputro, Dwi Yudha]]>;
<![CDATA[Basyarudin, Basyarudin]]>
<![CDATA[ SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 1 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/sentri.v3i1.2129
<![CDATA[Investasi merupakan penyaluran sejumlah uang pada saat ini dengan maksud untuk mendapatkan sejumlah keuntungan di masa mendatang. Investasi dapat diartikan sebagai komitmen untuk memasukkan sejumlah uang pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana analisis investasi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitianini menggunakan tehnik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Investasi sangat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya investasi yang dapat meningkatkan kemampuan produksi yang diharapkan untuk menghasilkan hasil dan nilai tambah, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.Selain itu kemampuan wilayah untuk menemukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai ukuran daya saing perekonomian wilayah terhadap wilayah lainnya juga sangat penting dalam upaya meningkatkan daya tariknya dan memenangkan persaingan. Salah satu faktor untuk meningkatkan pembangunan wilayah adalah dengan tersedianya modal dalam bentuk investasi. Ketiadaan modal dalam pembangunan.]]>
<![CDATA[PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN BAGI NARAPIDANA KASUS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BUKITTINGGI ]]>
<![CDATA[Fitra, Romaidil]]>;
<![CDATA[Basyarudin, Basyarudin]]>
<![CDATA[ SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 5 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Mei 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62335/azzqam20
<![CDATA[The Class IIA Bukittinggi Penitentiary is a correctional institution that conducts rehabilitation programs during incarceration to shape the character of inmates for their betterment in the future. This research explores the role of the Class IIA Bukittinggi Penitentiary in fostering self-reliance among inmates with narcotics cases, as well as the factors that hinder and support this rehabilitation process. Through a qualitative approach, this study collected data through documentation, interviews, and observations at the Class IIA Bukittinggi Penitentiary. The findings indicate that correctional institutions play a crucial role in providing self-reliance training to inmates, particularly in the context of narcotics cases, to prepare them for life after serving their sentences. However, there are several obstacles in implementing rehabilitation programs, including the lack of skills among supervisory staff in teaching relevant skills, as well as challenges in financing and providing adequate accommodation for a large number of inmates. Based on these findings, the study recommends that the Class IIA Bukittinggi Penitentiary enhance creativity and professionalism in providing self-reliance training, and offer relevant programs to equip inmates with the necessary skills to overcome challenges upon release. Implementation of these recommendations is expected to make correctional institutions more effective in rehabilitating inmates with narcotics cases and preparing them for reintegration into society. ]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PIDANA DAN PRAKTIK AKUNTANSI RUMAH TANGGA TERHADAP PERILAKU JUDI ONLINE DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Iqbal Hakim, Ardiyansyah]]>;
<![CDATA[Marini, Yushita]]>;
<![CDATA[Basyarudin, Basyarudin]]>
<![CDATA[ NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 1 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v11i1.2024.349-356
<![CDATA[Artikel Karya Ilmiah ini ditulis untuk menganalisis penegakan hukum pidana dan praktik akuntansi rumah tangga terhadap perilaku judi online masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Medan. Perjudian online membutuhkan penanganan hukum dan sosial dalam menanggulangi kecanduan dan dampak negatif terhadap diri sendiri maupun orang lain, termasuk keluarga. Artikel ini juga menganalisis peran praktik akuntansi terhadap perilaku judi online didalam keluarga. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, bersifat kualitatif dengan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online Kota Medan dilakukan melalui upaya penal, faktor penghambat dalam penegakan hukumnya yaitu faktor penghambat internal (sumber daya manusia, sarana prasarana fasilitas hukum) dan faktor eksternal (server, jaringan perangkat internet, masyarakat). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keluarga yang menerapkan praktik akuntansi rumah tangga tidak berpengaruh terhadap perilaku judi online, dan keluarga yang terdapat pelaku atau mantan pelaku judi online tidak melakukan praktik akuntansi rumah tangga dikeluarganya. Kesimpulannya penegakan hukum pidana perilaku judi online belum memberikan efek jera terhadap pelaku judi online, kemudian praktik akuntansi rumah tangga dapat menjadi praktik baik dalam mereda perilaku judi online masyarakat Kota Medan, Indonesia.]]>
<![CDATA[PERAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENGURANGAN OVERCROWDING DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Ahmad Sirad]]>;
<![CDATA[Basyarudin Basyarudin]]>
<![CDATA[ CORPUS JURIS : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 1 No. 1 (2025): CORPUS JURIS : Jurnal Ilmu Hukum, Agustus 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62335/corpusjuris.v1i1.743
<![CDATA[The issue of overcrowding in correctional facilities (prisons) has become a major concern within the criminal justice system in Indonesia, including at the Class I Correctional Facility in Makassar. One approach that can help address this issue is the implementation of restorative justice, which emphasizes conflict resolution through dialogue between the offender, the victim, and the community, rather than relying solely on imprisonment. This study aims to analyze the role of restorative justice in reducing overcrowding at the Class I Correctional Facility in Makassar by identifying the implementation of this policy and the factors that affect its success. The research method used is a qualitative approach with a descriptive design, involving data collection through literature review and documentation related to the implementation of restorative justice at the facility. The results show that although restorative justice has significant potential to reduce the number of inmates in correctional facilities, its implementation is still hindered by several factors, such as limited resources, lack of public understanding, and coordination challenges between agencies. Based on these findings, this study recommends the need for enhanced training for law enforcement personnel and strengthening policies that support the application of restorative justice as an effective alternative to punishment. Thus, the implementation of restorative justice can make a significant contribution to reducing overcrowding at the Class I Correctional Facility in Makassar and create a more humane and sustainable criminal justice system.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI KABUPATEN TOPOYO ]]>
<![CDATA[Umar Umar]]>;
<![CDATA[Basyarudin Basyarudin]]>
<![CDATA[ CORPUS JURIS : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 1 No. 1 (2025): CORPUS JURIS : Jurnal Ilmu Hukum, Agustus 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62335/corpusjuris.v1i1.744
<![CDATA[This scientific work aims to determine the form of legal protection for children from a human rights perspective in Topoyo Regency. This type of research uses qualitative research with field data as the primary data source, especially the results of interviews and field observations at the Topoyo Regency Civil Service Unit Secretariat. Based on the results of this research, according to the Human Rights perspective, legal protection for children is an effort made by parents, government and society to fulfill and guarantee all children's rights guaranteed in the Convention on the Rights of the Child and Law Number 35 of 2014 concerning Protection. Child. According to a human rights perspective, legal protection for children is not being implemented because the government has not fulfilled its duty to protect children. The happiness of children is happiness together, and the happiness that is protected is happiness that protects. Children don't worry because their protection is done well, and they feel safe. Parents, families, communities, governments and countries benefit from children's welfare]]>
<![CDATA[PRILAKU KEJAHATAN MEMPERDAGANGKAN MANUSIA /TPPO (HUMANS TRAFFICKING)DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Dimas Arif Pratama]]>;
<![CDATA[Basyarudin Basyarudin]]>
<![CDATA[ CORPUS JURIS : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 1 No. 1 (2025): CORPUS JURIS : Jurnal Ilmu Hukum, Agustus 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62335/corpusjuris.v1i1.745
<![CDATA[Human Trafficking Crime Behaviour / TPPO from the perspective of criminal law in Indonesia is a very complex crime and difficult to eradicate. Human Trafficking Crime Behaviour has a tendency to occur by involving the complexity of life that covers several fields of life. Human trafficking crimes often occur within or outside the country. However, the discussion on human trafficking focuses more on women as a vulnerable group. All of this can be proven in several incidents from time to time without knowing the era. Therefore, the author conducts this research to find out what criminal sanctions should be given to the perpetrators of criminal acts of trafficking in persons based on positive criminal law. The research model chosen is a literacy research model using data from primary sources (primary) and additional sources (secondary). The main reference is the Law on the Crime of Trafficking in Persons Number 21 of 2007, but the supporting data comes from relevant fiqh books and law books. The data analysis tool uses a more positive descriptive analysis by adopting and considering the concept of positive crime by explaining the data obtained in the context of human trafficking crimes (TPPO) according to Indonesian positive criminal law, with the hope that data accuracy can be obtained. Laws that bring about legal reform. The results obtained in the research provide an illustration that according to the Law on the Crime of Trafficking in Persons Number 21 of 2007, perpetrators who are proven to have violated will be sentenced to prison between 3 to a maximum of life, as well as fines ranging from 120 million to 800 million rupiah, and penalties higher. This shows that it has been implemented. For business. Sanctions vary depending on the type and classification of sanctions application]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: STUDI KASUS DI PPA MANADO ]]>
<![CDATA[Farida Malurung]]>;
<![CDATA[Basyarudin Basyarudin]]>
<![CDATA[ CORPUS JURIS : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 1 No. 1 (2025): CORPUS JURIS : Jurnal Ilmu Hukum, Agustus 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62335/corpusjuris.v1i1.746
<![CDATA[This study aims to analyze the legal protection of child victims of sexual violence in Manado, focusing on a case study at the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (PPA). Sexual violence against children is a severe violation that requires comprehensive handling from both legal and social aspects. This research employs an empirical juridical method by reviewing relevant legislation and analyzing data from PPA Manado regarding the handling of child sexual violence cases. The findings indicate that PPA Manado has played a significant role in providing legal, psychological, and social assistance to child victims of sexual violence. However, there are obstacles in law enforcement against perpetrators, such as prolonged legal processes and limited public awareness of children's rights. Moreover, the application of the Child Protection Act and criminal law in sexual violence cases against children in Manado is considered suboptimal, as some victims do not receive timely and adequate justice. This study concludes that legal protection for child victims of sexual violence in Manado needs to be strengthened through improved coordination between PPA, law enforcement agencies, and increased public awareness of the importance of child protection. Recommendations include enhancing the capacity of PPA resources, improving law enforcement mechanisms, and public education to strengthen the prevention of sexual violence against children]]>
<![CDATA[PENTINGNYA SOSIALISASI TENTANG BAHAYA NARKOTIKA PADA REMAJA DAN PELAJAR DI KOTA BONTANG ]]>
<![CDATA[Warcipto Warcipto]]>;
<![CDATA[Basyarudin Basyarudin]]>
<![CDATA[ CORPUS JURIS : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 1 No. 1 (2025): CORPUS JURIS : Jurnal Ilmu Hukum, Agustus 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62335/corpusjuris.v1i1.747
<![CDATA[This research took place at BNN Bontang City, Bontang City. The aim that researchers want to achieve from the research is to provide moral support to BNN in handling the circulation of drug cases which is currently still high in the city of Bontang and also to help the younger generation not to fall into the drug cycle by using a qualitative approach with analytical literature study methods. The data used is qualitative analysis using data reduction, data presentation and conclusion drawing. The informants for this research were 2 people from the Bontang City BNN and 2 people from former drug users. The techniques used are observation, interviews and literature study. Based on data analysis of the results of interviews conducted by researchers, it was concluded that by using a combination method, namely online and manual, to improve the quality of handling drug cases in the city of Bontang, which is currently still high and of course requires extra handling.. Through this research it is hoped that it will be possible to provide education to the public, especially the younger generation, about the dangers of drugs, so that the younger generation thinks twice about using drugs. Although it is not easy because drug trafficking is massive and secretive to persuade the younger generation who are still unstable... to find their true selves. time . Even though there are several obstacles, I hope there will be synergy between BNN, law enforcement, the community and the Government joining hands to cut the chain of drug trafficking in the beloved city of Bontang. Hopefully the hopes and aspirations of making Bontang City drug free will be realized well]]>
<![CDATA[The Effectiveness of The Role of The Land Office (Badan Pertanahan Nasional) as A Mediator in Resolving Land Disputes ]]>
<![CDATA[Basyarudin]]>
<![CDATA[ Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31941/pj.v24i1.5145
<![CDATA[Land is an object that is vulnerable to disputes and problems regarding ownership and boundaries. The problem raised in this research concerns the effectiveness of the mediation role of the national land agency in resolving land conflicts and the factors that influence it. Research Objective: To examine and analyze the effectiveness of the role of the Land Office in resolving land disputes which are carried out by the provisions and are binding according to statutory regulations. This research was carried out in a normative juridical manner using a statutory approach. The role of the Land Office or National Land Agency as an effective mediator in resolving land disputes as a government institution that carries out government duties in the land sector. The role of the Land Office as a mediator in resolving land disputes is to strive to be a means of resolving land disputes by implementing a legal system that guarantees justice, legitimacy, and legal certainty. Therefore, it can be concluded that the results of conciliation within the land agency can have binding legal value, which indirectly shows that the role of the land agency as a mediator in resolving land disputes has been effective, but in reality, very few land disputes have been successfully resolved]]>
<![CDATA[PENYULUHAN HUKUM PERTANAHAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN MAFIA TANAH DI MASYARAKAT PESISIR KECAMATAN ANYER ]]>
<![CDATA[Basyarudin, Basyarudin]]>;
<![CDATA[Erwinsyah, Erwinsyah]]>;
<![CDATA[Febriansyah, Febriansyah]]>
<![CDATA[ MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment Vol. 3 No. 1 (2026): MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment, January 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62335/maju.v3i1.2229
<![CDATA[Land issues in the coastal areas of Anyer District, Serang Regency, exhibit structural and complex characteristics characterized by weak legal certainty over land, low community legal literacy, weak village land administration, and increasing land mafia practices along with the rising economic value of land due to the development of tourism and investment. These conditions place coastal communities in a vulnerable position to land disputes and loss of land rights. This Community Service (PkM) activity aims to increase awareness and legal protection for coastal communities through land law counseling as a preventive effort to prevent disputes and land mafia practices. The implementation method uses an educational and participatory approach that includes local context-based legal counseling, interactive discussions, and simple legal consultations. The results of the activity demonstrated a significant increase in public understanding and legal awareness regarding the importance of land certification and orderly land administration. Legal counseling also played a role in increasing community bargaining power in addressing land conflicts. This activity concluded that land legal counseling is a strategic instrument in building community legal resilience and sustainably preventing land mafia practices.]]>
