Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Tinjauan Yuridis Sistem Pengupahan Terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) Fadillah, Muhammad Aldian; Fauziah, Fauziah; Fahruddin, Muhammad
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 6 No 2 (2024): Telaah Penerapan Hukum Merespon Peluang Investasi
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v6i2.195

Abstract

Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan pekerja dalam sektor informal yang seringkali tidak menerima imbalan dalam bentuk upah yang diterimanya, imbalan dalam bentuk upah yang diterima Pekerja Rumah Tangga (PRT) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pekerja Rumah Tangga (PRT) dengan Pengguna/Majikan yang pada umumnya dibawah ketentuan upah minimum. Faktor utama yang membuat upah Pekerja Rumah Tangga (PRT) di bawah minimum karena faktor pendidikan, memang pada umumnya Pekerja Rumah Tangga (PRT) mempunyai tingkat pendidikan formal yang tidak tinggi, contohnya hanya pada tingkat SD, SMP bahkan ada yang tidak pernah menempuh jalur pendidikan formal sama sekali, sehingga membuat Pekerja Rumah Tangga (PRT) tidak mempunyai alternatif pekerjaan lain ataupun tidak adanya peluang ekonomi di dalam komunitas mereka. Metode pendekatan dalam penulisan yang digunakan adalah pendekatan dari putusan pengadilan di tambah data dari perundang-undangan dan perpustakaan untuk mengkaji permasalahan hukum yang ada. Sumber data dari penulis ini berasal dari perundang-undangan serta data riset kepustakaan terhadap buku-buku, makalah, jurnal yang berkaitan dengan sistem pengupahan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Metode penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 405/Pdt.G/2012 tentang tidak dibayarnya hak atas upah Pekerja Rumah Tangga (PRT), menganalisa data untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang tidak mendapatkan hak atas upah yang tidak di dasarkan perjanjian tertulis, maka diatur dalam lingkup Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.
Akibat Hukum Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Saham PT. Global Loket Sejahtera Oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 30/KPPU-M/2020 Novandri, Ghaly; Riyanto, Slamet; Fahruddin, Muhammad
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 6 No 2 (2024): Telaah Penerapan Hukum Merespon Peluang Investasi
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v6i2.201

Abstract

Dalam memaksimalkan keuntungan menjalankan kegiatan usahanya, dilakukan oleh pelaku usaha dengan berbagai cara, salah satu cara yang dapat dilakukan pelaku usaha adalah dengan cara merger, akuisisi dan konsolidasi. Dalam skripsi ini terdapat rumusan masalah yakni: 1) Bagaimana pengaturan akuisisi saham yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat ? 2) Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa ? 3) Bagaimana sanksi yang dijatuhkan KPPU atas keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa ? Guna menjawab rumusan masalah diatas, data yang dibutuhkan dalam skripsi ini data sekunder berupa beberapa peraturan, buku, artikel, serta beberapa literatur lainnya yang didapatkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terkait dengan data dan informasi yang selanjutnya akan dianalisis dengan kajian yuridis normatif. Kemudian hasil dari sumber-sumber tersebut dideskripsikan dengan secara deskriptif analitis dengan bahasa yang baku, mudah dipahami, dan mudah dimengerti. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa menggunakan pendekatan rule of reason serta memaparkan sanksi yang dijatuhkan KPPU atas keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham tersebut.
Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Se Kecamatan Tarumajaya - Kabupaten Bekasi Riyanto, Slamet; Mamang, Damrah; Intihani, Siti Nur; Fahruddin, Muhammad; Mawardi, Habloel; Arifudin, Arifudin
The IMPACT : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam As-Syafiiyah Vol 1 No 1 (2024): The IMPACT. Vol 1 No. 1 Tahun 2024
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/the impact.v1i1.4301

Abstract

One of the functions of the Village Consultative Body (BPD) as regulated in Permendagri Number 110 of 2016 is to discuss and agree on the Draft Village Regulation with the Village Head. Village Regulations as a policy at the village level that will regulate the behavior of many people must be implemented in a participatory manner involving all components in the village community. Village Regulations are laws and regulations stipulated by the Village Head after being discussed and agreed with the BPD. BPD members in Tarumajaya District, Bekasi Regency, are still experiencing difficulties in drafting Village Regulations. One of the reasons is that the understanding and expertise of BPD members in carrying out their duties in drafting Village Regulations (legal drafting) is still not optimal. The purpose of this PkM activity is to optimize the expertise of BPD members in designing Village Regulations and provide assistance in preparing a participatory Village Regulation Draft in Tarumajaya District, Bekasi Regency, as well as preparing a Village Regulation Draft Template. The method used in PkM is descriptive, with a sociological juridical approach. The activity began by carrying out a legal drafting workshop for BPD members. The next stage of the activity is to collect and review Village Regulation materials that must be prepared immediately to meet the needs of the community. At the peak of this activity is to provide assistance in the preparation of Village Regulations that must be prepared immediately. The results of this PkM activity have been carried out assistance activities for the preparation of the Draft Village Regulations and 2 templates of the Draft Village Regulations have been submitted. In this PkM activity, BPD members also expressed their desire to be accompanied in the preparation of agreements (contract drafting), for this PkM activity has been given assistance on how to prepare a Village Treasury Land Lease Agreement.