Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.633
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Martina Male
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Pelaksanaan Perjanjian Gadai Pada PT. Pegadaian UPC. Tanjung Seneng Bandar Lampung Male, Martina; Nadriana, Lenny; Fukuyama, Diena; Renaldy, Rendy
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v8i1.2446

Abstract

Pawn agreements at this time are agreements that are often carried out by the majority of people in order to fulfill a growing number of needs, the same is true for the services of PT. UPC Pawnshop. Tanjung Seneng Bandar Lampung, which provides solutions to people who are in need of funds by only providing a guarantee of valuable objects that have a value that matches the loan. In practice, several things become the subject of the problems discussed in this study, namely whether the form of a pawning agreement at PT. UPC Pawnshop. Tanjung Seneng and how is the settlement of non-performing loans at PT. Pegadaian UPC Tanjung Seneng.Efforts made in discussing and solving the problems in this study were carried out using two kinds of approaches, namely juridical/normative and empirical approaches. The normative approach is carried out by studying and reviewing the provisions in the form of laws and regulations that apply in a formal juridical manner relating to the implementation of mortgage agreements and efforts to settle problem loans at PT. Pegadaian UPC Tanjung Seneng. While the empirical approach is carried out by looking at the facts that apply to legal regulations related to the implementation of pawn agreements. The data sources used in this research are primary data and secondary data. The research phase includes library research, namely research intended to obtain secondary data and field research, namely a way to obtain primary data to support secondary data. Data collection techniques include document studies and interviews. Data collection tools in library research are in the form of notes on the results of an inventory of legal materials and data collection tools in field research are in the form of a list of questions, then recorded via a tape recorder and flash disk. Data analysis using juridical-qualitative method.The form of a pawn agreement at PT. UPC Pawnshop. TanjungHappy applies the standard form of agreement, the pawnshop has prepared all the requirements by default in the form, and contained in the Credit Proof (SBK) and Pawning Proof (SBG) with the intention that the borrower must agree to all the terms contained in the form. The form of a standard agreement does not conflict with statutory regulations, because the Civil Code and other statutory provisions also do not prohibit a person from making an agreement in the particular form he wants. Settlement of problem loans at PT. UPC Pawnshop. TanjungHappy is through persuasive efforts.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Di Kota Bandar Lampung Male, Martina
VIVA THEMIS Vol 8, No 1 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i1.3905

Abstract

jarang korban pornografi balas dendam (revenge porn) disalahkan secara satu pihak karena tersebarnya foto, audio, dan video korban yang seharusnya konsumsi pribadi kemudian menjadi milik umum. Kasus ini dianggap tidak memenuhi syarat menjadi korban dan tidak layak menerima perlindungan sebab korban sudah dianggap sebagai kesalahan dirinya sendiri. Reputasi korban menjadi buruk di mata publik, bahkan bisa saja korban didiskriminasi dalam hal pekerjaannya hingga berujung pemecatan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) dalam sistem peradilan pidana dan bagaimanakah penegakkan hukum dalam hak-hak korban tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn).Jenis penelitian hukum ini bersifat normatif empiris, maka jenis data yang digunakan terdiri dari data sekunder dan data primer. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu ada berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn), seperti: ganti rugi, restitusi, kompensasi, konseling, pelayanan atau bantuan medis, bantuan hukum dan pemberian informasi. Korban tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) juga dapat memenuhi hak-hak mereka sesuai undang-undang, yaitu: korban memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Saran pada penelitian ini adalah harus adanya langkah-langkah konkret dan efektif menjadi krusial dalam upaya bersama kita untuk menciptakan lingkungan daring yang aman, adil, dan terlindungi dari ancaman tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) seperti; pendidikan seksual dan kesadaran digital, kampanye kesadaran publik, pelatihan pemuda, peraturan platform digital, penguatan hukuman dan dukungan psikologis. Solusi pada penelitian ini yaitu korban dapat ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, mendapat penerjemah, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus sampai putusan pengadilan, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan dan mendapat nasihat hukum
Tinjauan Hukum Peran Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Pasca Putusan Mahkamah Agung No. 22P/Hum/2018 Hendryan, Dery; Male, Martina
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4415

Abstract

Fokus penelitian ini adalah menganalisis dan mengevaluasi dampak yang timbul secara hukum (dokumen hukum) terhadap kualifikasi paralegal agar dapat memberikan bantuan hukum dan peran paralegal dalam memberi bantuan hukum setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua berjalan sesuai koridor hukum dan meminimalisir timbul dampak hukum dikemudian hari. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yang bersifat reform-oriented. Paralegal merupakan salah satu unsur dari pemberi bantuan hukum yang berperan dalam memberikan layanan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, seperti profesi seorang advokat praktek, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Eksistensi dan peran paralegal diakui dan sah dimata hukum sebagaimana muatan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 (UU Bantuan Hukum) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 (PP Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum) juncto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 (Permenkumham Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum). Norma teknis pengaturan paralegal (legal standing) untuk memberikan bantuan hukum (litigasi maupun non-litigasi) ini, Pasal 11 dan 12 dibatalkan melalui pengujian (judicial review) di Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 22P/HUM/2018. Hasil penelitian bahwa setelah judicial review, 1) tidak mengurangi eksistensi paralegal secara yuridis sepanjang tidak dicabut ketentuan dalam UU Bantuan Hukum juncto Permenkumham No. 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkumham No. 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, dan 2) peran paralegal hanya sebatas membantu tugas legal yang dilakukan advokat secara litigasi dan secara mandiri melakukan pelayanan hukum (non litigasi)
ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG SAMPAH Male, Martina; Purwanti, Yuli; Pratama, Satrya Surya; Renaldy, Rendy; Kartadinata, Andriansyah
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 01 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v3i01.2859

Abstract

Permasalahan sampah sejak lama menjadi problem atau permasalahan dari pemerintah daerah yang terus dicarikan solusinya hingga saat ini. selama ini masyarakat selau membuang sampah sembarangan sehinga menimbulkan pencemaran lingkungan berupa bau dan kotor di sekitar tempat dibuangnya sampah tersebut. persoalan pencemaran lingkungan akibat sampah tersebut menjadi kewajiban pemerintah dalam penyelesaiannya. pendekatan yang dipakai adalah pendekatan hermeneutik guna memahami hukum dalam konteks masyarakat yaitu suatu pendekatan yang non-doktrinal Perlu juga adanya peran dari aparat penegak hukum untuk membantu melaksanakan keteriban masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, dalam hal ini menjalankan punishment bagi para pelanggar aturan tentang sampah ini. Punishment memang belum maksimal dilakukan sehingga sampai saat ini pelaku pelanggaran pembuangan sampah masih belum mendapatkan hukuman dari perbuatannya tersebut. Selain itu pengelolaan sampah pun penting untuk dilaksanakan oleh Pemerintah.
Co-Authors Asyhamami, Naufal Fikri Fukuyama, Diena Hendryan, Dery Kartadinata, Andriansyah Lenny Nadriana Lina Maulidiana Mawaddah, Nova Yatiar Muhammad Lutfi Naufal Fikri Asyhamami Nova Yatiar Mawaddah Purwanti, Yuli Rendy Renaldy Satrya Surya Pratama Sri Zanariyah YONNAWATI YONNAWATI Yonnawati Yonnawati Yonnawati, Yonnawati Yunizar Hendriyansah