Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DiH : Jurnal Ilmu Hukum Mimbar Keadilan Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY MLJ Berumpun: international journal of social, politics and humanities Jurnal Sosial Humaniora Sigli JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Amsir Law Jurnal (ALJ) Jurnal Independent COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum IBLAM Law Review Journal Evidence Of Law Jurnal Penyuuhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM) Trunojoyo Law Review Journal of Law and Legal Reform Lex Scientia Law Review JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Fikri, Sultoni
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Pelatihan Penyusunan Perdes di Desa Candipari Kabupaten Sidoarjo Fikri, Sultoni; Ruslie, Ahmad Sholikin; Syahputra, Rendy Dwi; Rachmatullah, Gaung Agung; Putri, Resyafa Zahra
Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jppm.v3i3.763

Abstract

Penyusunan peraturan desa di Candi Pari oleh mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya bekerja sama dengan perangkat desa merupakan inisiatif kolaboratif yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola desa dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada proses penyusunan, pelaksanaan, dan dampak peraturan desa tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan peraturan desa ini melibatkan partisipasi aktif dari mahasiswa, perangkat desa, dan warga setempat. Prosesnya dimulai dengan identifikasi permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat desa, diikuti dengan diskusi dan musyawarah untuk merumuskan solusi yang tepat dan berkelanjutan. Mahasiswa berperan sebagai fasilitator dalam mengumpulkan data dan menyusun draft peraturan, sementara perangkat desa memastikan bahwa peraturan yang disusun sesuai dengan kebutuhan lokal dan peraturan yang lebih tinggi. Implementasi peraturan desa ini mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan lingkungan, keamanan, ekonomi, dan sosial. Dampak positif yang teridentifikasi antara lain peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan, peningkatan partisipasi warga dalam kegiatan desa, serta pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan produktif. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, serta resistensi dari sebagian warga. Penelitian ini menyarankan perlunya sosialisasi yang lebih intensif dan pelatihan berkelanjutan bagi aparat desa dan warga untuk mendukung penerapan peraturan secara efektif. Kesimpulannya, penyusunan peraturan desa di Candi Pari oleh mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya bersama perangkat desa merupakan langkah penting dalam meningkatkan tata kelola desa, namun keberhasilannya memerlukan komitmen dan kerjasama yang kuat dari semua pihak.
Peningkatan Kesadaran Politik Melalui Sosialisasi Pemilih Pemula di Kelurahan Wonorejo, Kota Surabaya Satria, I Gde Sandy; Fikri, Sultoni; Kaniska, A.A. Gede Indrayana; Suryanto, Ricky Dwi
Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jppm.v4i1.1032

Abstract

Sosialisasi kepada pemilih pemula memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi dalam pemilu, terutama dalam memperkuat fondasi demokrasi di tingkat lokal. Di Kelurahan Wonorejo, Kota Surabaya, program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan dosen FH Untag Surabaya menjadi salah satu upaya konkret dalam membangun kesadaran demokrasi generasi muda. Program ini dirancang untuk menjawab tantangan rendahnya pemahaman politik di kalangan pemilih pemula, sekaligus mengajak mereka untuk berperan aktif dalam menentukan masa depan bangsa. Melalui pendekatan interaktif dan edukatif, sosialisasi ini tidak hanya berfokus pada penyampaian materi tentang pentingnya partisipasi politik, tetapi juga mendorong dialog kritis dan diskusi terbuka antara peserta dan fasilitator. Dengan metode ini, pemilih pemula diharapkan mampu memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta implikasi dari partisipasi mereka dalam proses demokrasi. Pelaksanaan program sosialisasi, mulai dari perencanaan hingga evaluasi dampaknya terhadap peningkatan kesadaran politik pemilih pemula di Kelurahan Wonorejo. Relevansi program ini dalam konteks penguatan demokrasi lokal, khususnya dalam membentuk generasi muda yang melek politik dan berdaya kritis. Hasil program menunjukkan bahwa pendekatan interaktif dan edukatif berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya berpartisipasi dalam pemilu. Program ini dapat menjadi model yang efektif untuk diterapkan, sekaligus menjadi langkah kecil namun berarti dalam mendukung keberlanjutan demokrasi di Indonesia.
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Hak Politik dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial Fikri, Sultoni
Amsir Law Journal Vol 6 No 1 (2024): October (Special Issue: Implications of the Constitutional Court Decision on the
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v6i1.589

Abstract

Constitutional Court Decision No. 60/PUU-XXII/2024 changed the nomination mechanism for regional heads in Indonesia by canceling the nomination threshold provisions previously stipulated in Law No. 10 of 2016. The old provision required a political party or a coalition of political parties to win a minimum of 25% of the accumulated valid votes in the last general election to nominate a regional head pair. This requirement proved to limit the political participation of small parties that do not have seats in the Regional People’s Representative Council as well as independent candidates. With this new ruling, the Constitutional Court determined that the nomination requirement should be adjusted to the percentage of valid votes calculated based on the number of residents registered in the Permanent Voters List in each region, which better reflects political representation. This study aims to analyze the legal implications of the Constitutional Court’s decision No. 60/PUU-XXII/2024 on the political rights of regional communities. Through a legal research method using a statutory approach, conceptual approach and case approach, this research seeks to explain how the decision can expand political participation and improve representation in the regional head election process. In the context of social contract theory, this decision reflects a reinterpretation of the relationship between the state and citizens in terms of political participation. The state, through the Constitutional Court, demonstrates its commitment to protecting the political rights of its citizens by abolishing threshold provisions that are considered exclusionary. Thus, small parties and independent candidates have a greater opportunity to compete fairly, thereby expanding political representation and improving the quality of local democracy. These implications are expected to have a positive impact on Indonesia’s overall political dynamics. ___ Referensi Buku dengan penulis: Anstey, P. R. (2011). John Locke and Natural Philosophy, Oxford: Oxford University Press. Forster, G. (2005). John Locke’s Politics of Moral Consensus, Cambridge: Cambridge University Press. Peter Mahmud Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana. Qvortrup, M. (2004). The Political Philosophy of Jean-Jacques Rousseau: The Impossibilty of Reason, Manchester: Manchester University Press. Artikel jurnal: Alhadar, S., Sahi, Y., & Katili, P. P. (2024). Penguatan Demokrasi dan Pemilu Bagi Pemilih Pemula Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024:(Studi Pengabdian Pada Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo). Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5(1), 1115-1123. https://doi.org/10.31004/cdj.v5i1.25097 Alrah, Z. (2022). Kontrak Sosial dalam Pandangan Rousseau, Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat 1(1), 1-14. https://doi.org/10.15408/paradigma.v1i01.27289 Bawamenewi, A. (2019). Implementasi Hak Politik Warga Negara, Jurnal Warta, 61(1), 43-56. https://doi.org/10.46576/wdw.v0i61.434 Benhabib, S. (2022). Thomas Hobbes on my Mind: Leviathan, Thomas Hobbes, Social Research: An International Quarterly, 89(2), 233-47. https://doi.org/10.1353/sor.2022.0015 Catlin, G. E. (1967). Thomas Hobbes and Contemporary Political Theory. Political Science Quarterly, 82(1), 1-13. https://doi.org/10.2307/2147297 Chong, A. (2005). Classical realism and the tension between sovereignty and intervention: constructions of expediency from Machiavelli, Hobbes and Bodin. Journal of International Relations and Development, 8(3), 257-286. https://doi.org/10.1057/palgrave.jird.1800055 Golubev, I. S. (2023). The State-Society syncretism in Thomas Hobbes’ theory of social contract. News of Saratov University. Ser. Philosophy, psychology, pedagogy, 23(3), 258-261. https://doi.org/10.18500/1819-7671-2023-23-3-258-261 Jailani, M., Mualipah, D. S., & Zainuddin, M. (2021). Analisis Tanggung Jawab Negara dalam Memberi Jaminan Perlindungan Hak Sipil dan Politik di Indonesia, Jurnal Risalah Kenotariatan 2(2), 94-106. https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v2i2.45 Mustawa, M., Hamid, A. H., & Purwanda, S. (2022). Refund of State Financial Losses in Realizing the Welfare State of Law. Amsir Law Journal, 4(1), 51-61. https://doi.org/10.36746/alj.v4i1.125 Noone, J. B. (1970). The Social Contract and the Idea of Sovereignty in Rousseau, The Journal of Politics 32(3), 696-708. https://doi.org/10.2307/2128837 Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019). Kebebasan Hak Sosial-Politik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Demokrasi di Indonesia, Jurnal Ius Constituendum, 4(2), 110-127. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652 Purwanda, S. (2020). The Existence of the Right to Books for Frontier, Outermost and Disadvantaged Regions as Part of the Right to Enjoy Education. JL Pol'y & Globalization, 95, 42. https://doi.org/10.7176/JLPG/95-07 Purwanda, S., Ambarwati, A., Darmawati, D., & Prayudi, P. (2024). Haluan Kesejahteraan Sosial dalam Diskursus Teori-Teori Keadilan. Dinamika Hukum, 25(1), 152-161. https://doi.org/10.35315/dh.v25i1.9819 Purwanda, S., & Wulandari, A. S. R. (2023). Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia. Al-'Adl, 16(2), 152-163. http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v16i2.6129 Raia, P. (2015). Thomas Hobbes and the Politics of Nature and Artifice, Hobbes Studies, 28(1), 1-2, https://doi.org/10.1163/18750257-02801001 Ritchie, D. G. (1891). Contributions to the History of the Social Contract Theory, Political Science Quarterly, 6(4), 656-676. https://doi.org/10.2307/2139203 Samidi, R., & Suharno, S. (2018). Konseptualisasi Hak-Hak Politik dalam Sejarah Periodesasi Demokrasi, JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area, 6(2), 132-146, https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i2.1895 Simmons, A. J. (1989). Locke's state of nature. Political Theory, 17(3), 449-470. https://doi.org/10.1177/009059178901700300 Wahyudi, M. N. (2022). Teori Kontrak Sosial (Studi Komparasi Teori Politik menurut Imam Al-Mawardi, Thomas Hobbes dan John Locke), An-Nawa: Jurnal Studi Islam, 4(2), 113-125. https://doi.org/10.37758/annawa.v4i2.504 Wicaksono, A. S. (2022). Perbandingan Kontrak Sosial John Locke dan Thomas Hobbes. Adalah, 6(2), 89-97. https://doi.org/10.15408/adalah.v6i2.25075 Wijaya, D. N. (2016). Kontrak Sosial menurut Thomas Hobbes dan John Locke, Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, 1(2), 183-193. https://doi.org/10.17977/um021v1i22016p183 Yao, N. (2024). The Constructive Aspect of Locke’s Social Contract Theory, Science of Law Journal, 3(2), 109-115. https://doi.org/10.23977/law.2024.030216 Zhang, Y. (2024). An Analysis of Social Contract Theory: Based on a Comparative Analysis of Hobbes, Locke and Rousseau. Journal of Sociology and Ethnology, 6(2), 120-126. https://doi.org/10.23977/jsoce.2024.060218 World Wide Web: Annisa, A. (2024). Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pilkada 2024. Tersedia secara online dari: https://fahum.umsu.ac.id/keputusan-mahkamah-konstitusi-terkait-pilkada-2024/ CNN Indonesia. (2024). Poin-Poin Putusan MK Soal Syarat Dan Usia Calon Kepala Daerah. Tersedia secara online dari: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240820162912-12-1135392/poin-poin-putusan-mk-soal-syarat-dan-usia-calon-kepala-daerah Perludem. (2024). Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah di Pilkada, Tersedia secara online dari: https://perludem.org/2024/08/28/putusan-mk-nomor-60-puu-xxii-2024/ Yuniarto, T. (2024). Pilkada Serentak 2024: Kontroversi Syarat Pencalonan Kepala Daerah. Tersedia secara online dari: https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pilkada-serentak-2024-kontroversi-syarat-pencalonan-kepala-daerah
The Legal Imperative of Bawaslu's Oversight in Enforcing Verdict Compliance Nadeak, Pebby Pratiwi; Fikri, Sultoni; Akhtar, Imranullah
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 21 Nomor 1 Februari 2025
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.12277

Abstract

Election is a democratic means to elect leaders and representatives of the people, where Bawaslu has a strategic role as an election supervisory institution. Bawaslu is tasked with ensuring that each stage of the election is in accordance with laws and regulations, with the legal basis listed in Law No. 7 of 2017. As a quasi-judicial institution, Bawaslu has the authority to issue decisions that are final and binding. However, in practice, the implementation of follow-up to Bawaslu decisions often faces challenges, such as disobedience or suboptimal implementation by the KPU and related parties. This study aims to examine the urgency of legal certainty in supervising the implementation of Bawaslu decisions and to determine the ideal model of supervision to fulfill the principle of legal certainty. The method used is normative juridical with a legislative approach, with primary and secondary data sources. The results of the study show that there is a legal vacuum that hinders the optimal implementation of the decision. Therefore, this study emphasizes the urgency of an integrated supervision model with strict evaluation and sanction mechanisms, which can increase compliance with Bawaslu decisions and ensure the implementation of elections in accordance with legal provisions.
Perlindungan Hukum terhadap Penggunaan Data Pribadi oleh Partai Politik Tanpa Izin Fristanto, Kevin Bramantya; Fikri, Sultoni
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i1.1030

Abstract

The objective of this research is to examine legal regulations concerning the misuse of personal data for political purposes. Legal protection against the unauthorized use of personal data by Political Parties (Parpol) is a crucial issue in today’s digital era. With advancements in information technology, individuals' personal data have become increasingly vulnerable to misuse and privacy violations. The protection of personal data as a Human Right (HAM) must be guaranteed by all parties, including the government and the private sector. The current situation reveals weak regulations governing the collection, storage, and use of personal data, which may lead to violations of individuals’ privacy rights. This study employs a normative juridical method with a literature review approach. The findings indicate the necessity of clear and strict legislation to protect personal data from misuse, as well as the importance of public awareness regarding their privacy rights. Through collaboration between the government, the business sector, and civil society, a secure and sustainable digital ecosystem can be fostered. Concrete steps to enhance personal data protection in Indonesia include the enactment of Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (UU PDP), which is expected to provide a strong legal framework for safeguarding individual privacy in the ever-evolving digital era.
Election Law Enforcement: Fighting Black Campaigns on Social Media Fikri, Sultoni
Amsir Law Journal Vol 5 No 2 (2024): April
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v5i2.408

Abstract

The establishment of a democratic state requires the active involvement of its citizens, primarily through political participation, via elections. An integral part of elections is campaigning, which is inherently a strategy sometimes used to undermine opponents. These campaigns are known as “Black Campaigns”. It involves the use of malicious and unethical tactics aimed at discrediting political opponents. One method that is commonly used today is the dissemination of false information, which leads to slander that erodes the dignity, reputation, and honor of election participants. This study aims to evaluate the implementation of election laws and the management of negative political campaigns spread through social media platforms. Using normative legal research methodology, this research uses legal sources in the form of laws or other regulations, legal principles, and relevant doctrines. This research reveals that black campaigns are explicitly regulated in Article 280 of Law No. 7/2017 and Article 69 of Law No. 1/2015. This law categorizes black campaigning as a prohibited act, which includes insults, incitement, and threats against individuals. In the event of black campaigning on social media, the provisions outlined in Article 27 paragraph 3 and Article 28 paragraph 2 of Law No. 19/2016 should be enforced. To address the problem of black campaigns on social media, effective countermeasures need to be proposed, such as proactively promoting media literacy to coordinating its handling with relevant institutions. In addition, repressive measures including imposing legal sanctions on individuals involved in black campaigns on social media are also necessary. ___ References Books with an author: Soedarto. (1986). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni. Soekanto, S. (2004). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press. Soempeno, F. A. (2009). Prabowo dari Cijantung Bergerak ke Istana. Yogyakarta: Galangpress Group. Journal articles: Ardiansyah, M. K. (2020). Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14(2), 361-384. Azis, A., Sulfiyati, S., Putrawan, P., August, G., & Dinsar, A. (2023). Analisis Strategi Promosi Media di Kantor KPU Parepare. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir, 2(1), 145-154. Dodu, A. B. D. (2017). Regulasi Pemilu Terkait dengan Black Campaign dan Efektifitasnya Dalam Penindakan (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2015). JWP (Jurnal Wacana Politik), 2(1), 52-60. Doly, D. (2020). Penegakan Hukum Kampanye Hitam (Black Campaign) di Media Sosial: Pembelajaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019. Kajian, 25(1), 1-18. Halimatusa’diah (2015). Etnisitas dan Agama Dalam Kontestasi Wacana Kekuasaan di Media Baru. Jurnal Masyarakat & Budaya, 17(2), 265-270. Hui, J. Y. (2020). Social Media and the 2019 Indonesian Elections: Hoax Takes the Centre Stage. Southeast Asian Affairs, 155-171. Januru, L. (2016). Analisis Wacana Black Campaign (Kampanye Hitam) pada Pilpres Tahun 2014 di Media Kompas, Jawa Pos dan Kedaulatan Rakyat. Natapraja, 4(2), 181-194. Kaimudin, A. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Jurnal Yurispruden, 2(1), 37-50. Mustawa, M., Hamid, A. H., & Purwanda, S. (2022). Refund of State Financial Losses in Realizing the Welfare State of Law. Amsir Law Journal, 4(1), 51-61. Nur, S. M., Syaputra, D., & Zainin, F. (2022). Tinjauan Yuridis Mengenai Black Campaign di Sosial Media. UNES Law Review, 5(2), 509-526. Pamungkas, A. D., & Arifin, R. (2019). Demokrasi dan Kampanye Hitam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis atas Black Campaign dan Negative Campaign). DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, 17(1), 16-30. Prasetyoningsih, N. (2014). Dampak Pemilihan Umum Serentak bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia. Jurnal Media Hukum, 21(2), 23. Punch, M., Crawshaw, R., & Markham, G. (2016). Democratic Principles and Police Fatal Force: Avoidance of Debate, Unresolved Accountability and Human Rights. International Journal of Law, Crime and Justice, 100(46), 2-12. Purwanda, S., & Dewi, M. N. K. (2020). The Effects of Monism and Pluralism on Legal Development of a Nation. Amsir Law Journal, 2(1), 21-26. Safitri, M. (2020). Problem Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial Perspektif Al-Qur'an. Al-Fath, 14(2), 203-238. Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Dinamika Hukum, 14(3), 547-561. World Wide Web: Arbar, T. F. (2023). Pilpres RI Disorot Asing, Sebut Capres Anies Baswedan. Available online from: https://www.cnbcindonesia.com/news/20230809094413-4-461350/pilpres-ri-disorot-asing-sebut-capres-anies-baswedan Nur, M. F. (2024). Silang Sengkarut Dugaan Politik Bansos, Siapa yang Diuntungkan?. Available online from: https://tirto.id/silang-sengkarut-dugaan-politik-bansos-siapa-yang-diuntungkan-gT5U
PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL MELALUI PENERAPAN AMBANG BATAS PARLEMENTARY THRESHOLD Fikri, Sultoni; Firmansyah, Muhammad; Sabina, Vina
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v6i2.1685

Abstract

 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penguatan sistem presidensial melalui penerapan ambang batas parlemen dalam pemilu di indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini  menunjukkan pentingnya penerapan parliamentary threshold, dimana pembentukan suatu threshold sebenarnya merupakan upaya pemerintah dan DPR untuk merampingkan partai politik guna meningkatkan efektifitasnya dalam pemerintahan. Untuk mengkonsolidasikan partai politik dan meningkatkan stabilitas politik, yang pada akhirnya akan menawarkan kekuasaan, otoritas, dan martabat pemerintah, diperlukan ambang batas parlemen. dalam membentuk pemerintahan yang stabil adalah penerapan ambang batas parlemen. Di negara demokrasi ini, ambang batas parlemen adalah gagasan yang tepat untuk mengurangi jumlah partai politik. Ambang batas parlemen sekarang digunakan, tetapi dapat dikatakan bahwa itu tidak efisien karena lebih banyak partai politik yang memenuhi syarat untuk parlemen daripada lebih sedikit. Ini karena kompromi partai politik, bukan penelitian ilmiah, menentukan tingkat persentase yang digunakan. perhitungan persentase ambang batas parlemen perlu dilihat dari berbagai sudut, bukan hanya terletak pada jalan tengah yang tipis antara partai besar dan partai kecil. Selain itu, penggunaan ambang batas parlemen nasional dapat dipertimbangkan kembali agar penyederhanaan partai politik dapat terjadi secara nasional hingga ke daerah karena memperkuat pemerintah daerah sama pentingnya untuk membangun pemerintahan nasional yang stabil seperti memperkuat pemerintah pusat. Namun, karena setiap kepentingan daerah berbeda dan harus dipenuhi secara bertahap, penerapan ambang batas parlemen nasional tidak dapat dibagi secara seragam besaran persentasenya.Kata kunci : Ambang Batas, Parlemen, Partai Politik
Legal Reform of the Division of Authority for Mining Affairs: Balance between Regional Autonomy and National Interests Hadi, Syofyan; Fikri, Sultoni; Riqiey, Baharuddin; Rustambekov, Islambek
Journal of Law and Legal Reform Vol. 6 No. 3 (2025): July, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.v6i3.20947

Abstract

This study aims to analyze and find the legal reform of the division of authority for mineral and coal mining affairs between the Central Government and Regional Governments, so that a regulatory model can balance the principle of regional autonomy and national interests. This research is a normative legal research with a statute, conceptual, and case approach. This study found that after Law No. 3 of 2020 and Law No. 6 of 2023, there was a centralization of mineral and coal mining affairs, which led to the creation of injustice and legal uncertainty for autonomous regions. These regulations, from the perspective of balancing the principle of regional autonomy and the principle of national interests, need to be reformed trough the division of mineral and mining affairs between the Central Government and the autonomous regions based on the principle of justice by using the principles of externality, accountability, and efficiency. Meanwhile, the Central Government can use the principle of national strategic interests for several mineral and coal mining sub-affairs. In Addition, the delegation authority model should be removed and Article 18 paragraph (5) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia needs to be amended, so that the division of government affairs provides justice and legal certainty for autonomous regions.
Equity and Equality in Legal Safeguards for the Rights and Duties of Political Party Members: A Normative Analysis Fikri, Sultoni; Hikam, Reza Maulana
Mimbar Keadilan Vol. 18 No. 2 (2025): Agustus 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v18i2.10860

Abstract

This article constitutes an examination of the legal protection of the rights and obligations of political party members, focusing on the crucial role of political party members in maintaining the health and dynamics of the political process. Additionally, this article comprehensively outlines the rights and obligations that govern the behavior of political party members. This research was conducted using the normative legal research method by analyzing primary and secondary legal materials, and applying normative or prescriptive analysis techniques. The analysis results indicate that the rights of political party members include the right to associate, assemble, express opinions, engage in politics, and obtain public office. Meanwhile, the obligations of political party members encompass concrete actions such as practicing Pancasila, upholding state integrity, participating in national development, upholding the supremacy of law, conducting political education, ensuring the success of general elections, and ensuring financial transparency. Furthermore, this article proposes improvements to Law No. 8/2008 in conjunction with Law No. 2/2011 to enhance the protection of the rights and obligations of political party members. This includes the important role of supervisory institutions and law enforcement agencies in safeguarding the rights and obligations of political party members, as well as ensuring compliance with the principles of democracy and the supremacy of law within the scope of political parties. In conclusion, this article provides a significant contribution to understanding the participation, rights, and obligations of political party members in the legal and democratic context of Indonesia.
Power Engineering under the Guise of Nutrition: A Critical Analysis of Badan Gizi Nasional Formation Fikri, Sultoni; Hikam, Reza Maulana
TRUNOJOYO LAW REVIEW Vol 7, No 2 (2025): August
Publisher : Faculty of Law Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/tlr.v7i2.29925

Abstract

Presidential Regulation No. 83 of 2024 was enacted under the pretext of addressing the critical issue of national nutrition. However, beneath the technocratic narrative and the sterile legal language, there are strong indications that this regulation conceals a deeper political-economic agenda. This study aims to examine whether the establishment of the National Nutrition Agency is a purely administrative response or a covert instrument of power hegemony. The contribution of this study lies in uncovering how a seemingly neutral policy on nutrition governance operates as a mechanism of executive aggrandisement. By applying a Critical Legal Studies framework, this research advances the understanding of how legal instruments can embed and normalise political centralisation under the guise of public health policy. This area remains underexplored in Indonesian legal scholarship. The methodology employed is a juridical-critical approach based on Critical Legal Studies, which involves a normative analysis of the regulation's content and its relationship to relevant laws and regulations. The study's findings reveal that the BGN has an expansive authority structure directly under the President, creating a potential for vertical control over the distribution of national nutrition resources. Furthermore, there is a potential overlap with other agencies (such as Bapanas, the Ministry of Health, and the Ministry of Social Affairs), weak oversight mechanisms, and the potential normalisation of power expansion through administrative law. In this context, the law is no longer an instrument of justice, but rather a tool of political legitimisation within a technocratic framework. This study recommends an institutional evaluation of the BGN and strengthening of legislative control over the expansion of executive bodies.
Co-Authors Akhtar, Imranullah Anugrah, Narendra Putra Asri, Nurul Assegaff, Nabila Aulia Dean Puspita Sari Ayu Atika, Nisfu Bangun, Rizky Defretes, Dwi Astrianti Dewi Pratiwi, Nita Dina, Lola Ledy Melia Fatmawati, Leony Fristanto, Kevin Bramantya Hendarto, Vanya Agatha Hikam, Reza Maulana Hufron Hufron, Hufron Kaniska, A.A. Gede Indrayana Khartika Suryanis, Ammalia Kusuma Wardhana, Tri Aji Nur Dewa Lailatul Maghfiroh, Anik Linda Tri Yulia Maychellina, Maychellina Moh. Dey Prayogo Muhammad Afif Muhammad Firmansyah, Muhammad Nadeak, Pebby Pratiwi Pangeran Jaya, Alifsyah Putri, Resyafa Zahra Rachmatullah, Gaung Agung Rahmatullah, Muhammad Iqbal Riqiey, Baharuddin Rokhma, Fadila Ilaina Ruslie, Ahmad Sholikin Rustambekov, Islambek SABINA, VINA Safitri, Dian Ayu Satria, I Gde Sandy Setiawan, Angga Eka Shulga, Ievgenii Suryanto, Ricky Dwi Syahputra, Rendy Dwi Syofyan Hadi Thanzani, Andrian Wibisono, Rizky Bangun Wibowo, Agung Satryo Widya Ningrum, Cindi Wisnumurti, Rahadyan Widarshadhika