Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.276
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY MLJ Berumpun: international journal of social, politics and humanities Jurnal Sosial Humaniora Sigli JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Amsir Law Jurnal (ALJ) Jurnal Independent COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum IBLAM Law Review Journal Evidence Of Law Jurnal Penyuuhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM) Trunojoyo Law Review JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Fikri, Sultoni
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
PERAN NEGARA DALAM MENJAMIN HAK BEBAS DARI KELAPARAN Kusuma Wardhana, Tri Aji Nur Dewa; Afifah, Wiwik; Fikri, Sultoni
IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 (2022): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v2i2.71

Abstract

Indonesia is a developing country that has a very large population, in this case, the natural resources in Indonesia must be utilized efficiently so that all citizens get the results evenly. must guarantee the right to freedom of citizens from hunger which is one of the basic needs in human rights whose fulfillment is guaranteed by law and international conventions on economic, social, and cultural rights. For this reason, the state's right to food must be fulfilled as a means of fulfilling food needs. Broadly speaking, the fulfillment of the right to food is still experiencing various problems in various aspects. Such as reduced agricultural land and decreased productivity due to climate change. This study aims to determine the role of the government in supporting the guarantee of the right to be free from hunger which is the basis of human rights. This research method is a qualitative method based on existing data on the fulfillment of the right to be free from hunger. The government is responsible for food availability through regional food security to support national food security based on the principles of sovereignty and independence. For this reason, a policy for the protection and conservation of agricultural land is needed, as well as a strong commitment and goodwill of the local government to prioritize the development of local food security.
TINJAUAN YURIDIS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA Setiawan, Angga Eka; Fatmawati, Leony; Fikri, Sultoni
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i1.105

Abstract

Di Indonesia, otonomi daerah sangatlah berperan penting bagi pembangunan. Sudah sepantasnya daerah dapat mengembangkan sumber daya daerahnya sebagai hasil dari penerapan UU Otonomi Daerah, yang mengatur pengalihan kekuasaan dan pengalihan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, serta penerapan “Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.” Dalam mewujudkan pembangunan pada setiap daerah, maka diperlukan adanya pembagian pajak. Tapi, dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah justru menimbulkan distorsi dan biaya ekonomi yang tinggi. Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, dengan bahan/ data sekunder yang diambil dari bahan pustaka dan terorganisir secara sistematis. Dalam penelitian ini membahas tentang adanya pengaturan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Surabaya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara khusus, wilayah Kota Surabaya menjadi fokus penelitian ini, yang bertujuan untuk mengidentifikasi objek Pajak Bumi dan Bangunan yang kepemilikan dan manfaatnya dilakukan oleh orang atau entitas di sektor perkotaan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surabaya belum optimal karena informasi belum terdistribusi secara merata, sehingga mengakibatkan banyak wajib pajak yang belum memahami pentingnya pajak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah juga memiliki peranan yang sangat krusial untuk melaksanakan pemungutan Pajak Daerah. Selain itu, Pemerintah juga dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak agar masyarakat mengetahui pentingnya sekaligus tata cara dalam melakukan pembayaran pajak. Dengan melakukan kerjasama tersebut antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai Wajib Pajak, dapat membuka peluang besar dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah yang tersistematis dan merata pada seluruh wilayah di Indonesia.
TANGGUNGGUGAT PEMERINTAH DALAM PELAYANAN KESEHATAN Fikri, Sultoni
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Volume 6 Nomor 2 Juni 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v6i2.149

Abstract

Kesehatan merupakan salah satu bentuk dari hak asasi manusia. Penegasan Pasal 28H UUD NRI 1945 mengakui bahwa kesehatan adalah sebagai hak yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Konsekuensi yuridis atas ketentuan tersebut maka pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak kesehatan kepada masyarakat. Dari permasalahan maka apakah pemerintah dapat diguggat apabila gagal dalam memberikan pelayanan kesehatan dan bagaimana prosedur untuk menggugat. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan perundang–undangan dan Pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil analisis dikemukanan yaitu, pertama, UU Kesehatan, UU SJSN dan UU BPJS merupakan instrumen pemerintah untuk memberikan jaminan dan pemenuhan hak atas kesehatan. Tetapi dalam pelaksanaanya terdapat tindakan diskriminatif dan belum meratanya program pemerintah. Dengan kata lain pemerintah gagal dalam memberikan pelayanan kesehatan. Atas dasar tersebut pemerintah dapat digugat secara perdata dan secara administrasi. Kedua, dalam penyelengaaraan pelayanan kesehatan lahir gugatan berkaitan dengan Onrechtmatige Overheidsdaaad (OOD) atau Besckikingapabila terjadi kerugian yang diderita oleh masyarakat berkaitan dengan hak kesehatanya. Terhadap OOD dapat diajukan ke Pengadilan umum, apabila berkaitan dengan Besckiking dapat diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu masyarakat juga dapat melakukan pengaduan kepada Ombudsman.
Co-Authors Akhtar, Imranullah Anugrah, Narendra Putra Asri, Nurul Assegaff, Nabila Aulia Dean Puspita Sari Ayu Atika, Nisfu Bangun, Rizky Defretes, Dwi Astrianti Dewi Pratiwi, Nita Dina, Lola Ledy Melia Fatmawati, Leony Fristanto, Kevin Bramantya Hendarto, Vanya Agatha Hikam, Reza Maulana Hufron Hufron, Hufron Kaniska, A.A. Gede Indrayana Khartika Suryanis, Ammalia Kusuma Wardhana, Tri Aji Nur Dewa Lailatul Maghfiroh, Anik Linda Tri Yulia Maychellina, Maychellina Moh. Dey Prayogo Muhammad Afif Muhammad Firmansyah, Muhammad Nadeak, Pebby Pratiwi Pangeran Jaya, Alifsyah Putri, Resyafa Zahra Rachmatullah, Gaung Agung Rahmatullah, Muhammad Iqbal Rokhma, Fadila Ilaina Ruslie, Ahmad Sholikin SABINA, VINA Safitri, Dian Ayu Satria, I Gde Sandy Setiawan, Angga Eka Suryanto, Ricky Dwi Syahputra, Rendy Dwi Thanzani, Andrian Wibisono, Rizky Bangun Widya Ningrum, Cindi Wisnumurti, Rahadyan Widarshadhika