Garuda - Garba Rujukan Digital

Menegakkan Kesetaraan: Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Difabel Pada Transportasi Laut Dahlan, Muhammad Fitratallah; Wiranti; Irwanto, Hartono Tasir; Kadir, Nadiah Khaeriah
UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2408

judul artikel ini adalah menegakkan kesetaraan: perlindungan hukum bagi penumpang difabel pada transportasi laut, Persoalan hukum terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada transportasi laut merupakan hal yang sangat penting. Tidak jarang penumpang disabilitas tidak mendapatkan haknya. Oleh karena itu, beberapa dari mereka terkadang mengalami kesulitan hingga terjatuh, diharapkan hak-hak penumpang disabilitas dapat terpenuhi dengan baik. Dengan menerapkan metode kualitatif, artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan implementasi hak-hak penumpang disabilitas pada transportasi laut. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemenuhan hak-hak penumpang disabilitas khususnya pada transportasi laut belum maksimal. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus melakukan peninjauan secara komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan yang ada untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja dengan baik untuk pemenuhan hak-hak penumpang disabilitas pada transportasi laut.

Ethics and Law of Personal Data Protection for Smartwatches in the Healthcare Sector Irwanto, Hartono Tasir; Wiranti, Wiranti; Dahlan, Muhammad Fitratallah; Kadir, Nadiah Khaeriah
SIGn Jurnal Hukum Vol 7 No 1: April - September 2025
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v7i1.489

The rapid adoption of smartwatches in the healthcare sector presents a fundamental duality between the potential for medical innovation and systemic risks to the right to privacy. This research aims to critically analyze the juridical-ethical gap between the health data governance practices of the smartwatch industry and the normative standards mandated by Law Number 27 of 2022. Using a normative legal research method and a gap analysis approach, this study dissects how industry practices systematically create a transparency deficit and devalue the meaning of informed consent into an illusory agreement. The analysis reveals a diametrical opposition between the regulatory ideal (das sollen), which prioritizes user autonomy, and the reality of industry practices (das sein), which are driven by commercial interests and formalistic compliance. This gap not only exposes users to data exploitation but also challenges the effectiveness of Law Number 27 of 2022 in addressing the complexity of wearable technology. Therefore, this research recommends a paradigm shift from the fragile consent-based model to a rights-based model. Furthermore, it urges the formulation of specific implementing regulations for the health technology sector to bridge the existing gap and build a fair and accountable digital ecosystem.

Menegakkan Kesetaraan: Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Difabel Pada Transportasi Laut Dahlan, Muhammad Fitratallah; Wiranti; Irwanto, Hartono Tasir; Kadir, Nadiah Khaeriah
UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2408

judul artikel ini adalah menegakkan kesetaraan: perlindungan hukum bagi penumpang difabel pada transportasi laut, Persoalan hukum terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada transportasi laut merupakan hal yang sangat penting. Tidak jarang penumpang disabilitas tidak mendapatkan haknya. Oleh karena itu, beberapa dari mereka terkadang mengalami kesulitan hingga terjatuh, diharapkan hak-hak penumpang disabilitas dapat terpenuhi dengan baik. Dengan menerapkan metode kualitatif, artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan implementasi hak-hak penumpang disabilitas pada transportasi laut. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemenuhan hak-hak penumpang disabilitas khususnya pada transportasi laut belum maksimal. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus melakukan peninjauan secara komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan yang ada untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja dengan baik untuk pemenuhan hak-hak penumpang disabilitas pada transportasi laut.

Neurokriminologi dan Transformasi Doktrin Hukum Pidana Kadir, Zul Khaidir; Mappaselleng, Nur Fadhilah; Kadir, Nadiah Khaeriah
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1879

ABSTRAK Struktur hukum pidana modern dibangun atas asumsi kehendak bebas, rasionalitas individu, dan mens rea sebagai dasar pertanggungjawaban. Namun, perkembangan neurosains menunjukkan bahwa perilaku kriminal dalam banyak kasus tidak lahir dari deliberasi sadar, melainkan dari konfigurasi neurobiologis yang memengaruhi kontrol diri dan regulasi moral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketegangan antara konstruksi normatif hukum pidana dan determinasi perilaku manusia menurut neurosains, serta mengidentifikasi tiga bentuk transformasi doktrinal yang ditimbulkan oleh pendekatan neurokriminologi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum pidana belum memiliki instrumen normatif yang mampu mengakomodasi kompleksitas biologis manusia. Model tanggung jawab berbasis kehendak bebas universal tidak selaras dengan bukti mengenai variabilitas kontrol perilaku. Konsep kesengajaan gagal membedakan antara deliberasi dan reaktivitas neurologis, sedangkan pendekatan retributif dalam pemidanaan tidak kompatibel dengan model intervensi preventif. Dalam kondisi ini, atribusi kesalahan menjadi berisiko secara etik. Reformulasi doktrin menjadi keharusan untuk membangun sistem hukum yang akurat dan sahih secara normatif.Kata Kunci: Determinisme Biologis, Mens rea, Neurokriminologi, Pertanggungjawaban Pidana

STATE'S LEGAL PRIORITY AS A CREDITOR IN ENVIRONMENTAL BANKRUPTCY PROCEEDINGS Kadir, Nadiah Khaeriah; Dahlan, Muhammad Fitratallah; Mathen, Yoyada Palinggi
EKSEKUSI Vol 7, No 2 (2025): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v7i2.38257

Cases of corporations unable to pay fines for environmental damage continue to increase, with bankruptcy often chosen as a means to resolve such liabilities. This study aims to analyze the legal protection of the state as a preferred creditor in cases of corporate bankruptcy caused by environmental harm, with a case study of PT Ricky Kurniawan Kertapersada. The research employs a qualitative method using legislative, case, and comparative approaches to examine Indonesia’s bankruptcy law. The novelty of this research lies in the idea of recognizing environmental debts as “ecological preferred claims” and the urgency of progressive legal mechanisms to safeguard the state’s right to environmental recovery even when companies go bankrupt. The findings show that Indonesia’s bankruptcy regulation remains privatistic and fails to accommodate ecological justice, often neglecting state claims. Therefore, this study recommends amending Law No. 37 of 2024 on Bankruptcy and PKPU.

Beyond the Surface: Exploring the Next Level of Terrorism on the Dark Web Mappaselleng, Nur Fadhilah; Kadir, Nadiah Khaeriah; Ahmad, Abd. Kadir; Kadir, Zul Khaidir; Normiati, Normiati
Jambura Law Review VOLUME 7 NO. 1 JANUARY 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jlr.v7i1.26150

The lack of effective security mechanisms on the Surface Web facilitates the occurrence of cybercrime. The high accessibility of the Surface Web also allows law enforcement agencies to more easily track and identify perpetrators. However, this motivates criminals to migrate to the Dark Web, the deepest layer of the internet that offers a higher level of security. This research aims to analyze the communication patterns utilized by terrorists on the dark web, propaganda, recruitment, and the use of cryptocurrency in transactions and fundraising by terrorists. The research method used is normative legal research with a conceptual and case approaches and qualitative analysis. This research analyses that terrorists have transitioned to using the Dark Net in a similar manner to how they have utilized the Surface Web over the past several decades, but there are now additional opportunities for tech-savvy operatives. Three main features, anonymity, encrypted messaging, and the use of cryptocurrency, work together to provide an environment that is almost perfect for terrorists on the Dark Web. This combination allows terrorists to conduct their operations more effectively and covertly, making the Dark Web a highly valuable tool for achieving their goals without significant risk of exposure and disruption by security authorities.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search