Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

INTEGRASI E-KTM ( KARTU TANDA MAHASISWA ELEKTRONIK ) DENGAN PDDIKTI MENGGUNAKAN QR-CODE BERBASIS ANDROID Pualinggi, Petrus; Sarjan, Muhammad; Kahpi, Ashabul
Journal Peqguruang: Conference Series Vol 3, No 1 (2021): Peqguruang, Volume 3, No.1, Mei 2021
Publisher : Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.377 KB) | DOI: 10.35329/jp.v3i1.2109

Abstract

Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah suatu kepribadian Mahasiswa yakni setiap Mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi di Indonesia harus memiliki nomor induk, Nama, dan program studi Mahasiswa, praktis semua nomor induk Mahasiswa di Indonesia hanya sebagai kartu karakter. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk merancang sistem Integrasi e-KTM (Kartu Tanda Mahasiswa Elektronik) dengan Pddikti menggunakan Qr-code Berbasis Android. Manfaat bagi Instansi yang bersangkutan yakni dari hasil perancangan sistem ini diharapkan mampu memberikan suatu kemudahan. Adapun Penelitian ini dilakukan di Universitas Al-Asyariah Mandar, pada Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021. Proses dalam menganalisis informasi yakni menggunakan metode kuantitatif serta menggunakan sistem Basis Patch untuk menentukan ukuran kompleksitas logika (logika complexity measure.   Penelitian ini telah berhasil membangun Sistem Integrasi E-Ktm (Kartu Tanda Mahasiswa) Dengan Pddikti Menggunakan Qr-Code, yang hendak mempermudah Mahasiswa melaksanakan pengecekan informasi real tentang bukti diri individu, riwayat status kuliah, serta riwayat riset dengan kualitas informasi yang akan diperoleh.
Tinjauan Terhadap Hak dan Kewajiban Pasien dalam Pelayanan Kesehatan K, Sitti Aminah; Kahpi, Ashabul
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.16074

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui realisasi terkait hak dan kewajiban pasien dalam pelayanan kesehatan dan untuk mengetahui hubungan antara Tenaga medis dengan pasien dalam melakukan pelayanan kesehatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan Realisasi hak dan kewajiban pasien Hak pasien atas mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang diterima tidak sebagaimana mestinya Serta hubungan hukum antara tenaga medis dengan pasien dalam pelayanan kesehatan bersumber pada kepercayaan pasien terhadap tenaga medis (dokter atau perawat) sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medis (informed consent). 
SISTEM INFORMASI PEDESAAN TERINTEGRASI BERBASIS SPASIAL (STUDI KASUS DESA PATAMPANUA) Kahpi, Ashabul; Zainuddin, Zahir; Latief Arda, Abdul
JURNAL ILMU KOMPUTER Vol 6 No 1 (2020): Edisi April
Publisher : LPPM Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/jiik.v6i1.237

Abstract

Penelitian ini mengimplementasikan sistem informasi geografis untuk membangun Informasi Pedesaan Terintegrasi Berbasis Spasial. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk membangun sistem informasi pedesaan yang dapat membantu menyebarkan informasi desa dan Untuk membangun sebuah sistem informasi desa yang memetakan potensial desa patampanua kecamatan matakali kabupaten polewali mandar. Dalam pembuatan sistem Informasi ini telah mengimplementasikan API Map box API Map box adalah sebuah web service yang menyediakan informasi tentang geocoding dan direction dari dua buah node. Hasil penelitian ini merupakan Pembangunan Sistem Informasi Pedesaan Terintegrasi Berbasis Spasial dimana sistem Pengolahan data pada Sistem Informasi Geografis memberikan informasi dalam bentuk informasi mengenai keadaan yang ada di desa dan Hasil implementasi sistem informasi geografis dengan pemanfaatan Map box API dapat memetakan potensial desa patampanua kecamatan matakali kabupaten polewali mandar.
Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Di Indonesia Kahpi, Ashabul
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 2 No 2 (2013): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v2i2.1472

Abstract

Hak dan problematikanya adalah sebuah persoalan yang nyaris menjadi topik hangat yang diperbincangkan setiap saat, betapa tidak, sebab persoalan hak adalah persoalan yang langsung mengena jati diri manusia sebagai penyandang hak. Sementara itu usaha usaha kearah penegakan dan pengakuan hak asasi manusia terus diusahakan sampai pada adanya jaminan per- lindungan dan pengakuan yang tertuang pada berbagai kon- stitusi, baik di dalam peraturan internasional maupun nasional (Indonesia). Termasuk ke dalam usaha mengakomodir hak-hak atas lingkungan dan hak lingkungan itu sendiri. Untuk ukuran Indonesia, telah berevolusi 3 (tiga) undang-undang lingkungan yang mencoba mengangkat norma hak-hak individu dan hak- hak sosial ke dalam rumusan pasal-pasalnya, baik itu dengan cara mengadopsi (meratifikasi) hasil-hasil pertemuan inter- nasional atau dengan menggali sendiri kesadaran lingkungan masyarakat, atau terkadang melalui yurisprudensi. Terlepas  dari adanya usaha tersebut, pada kenyataannya tetap saja dalam tataran implementasi, terkadang masih ada hak-hak  yang terlanggar (termasuk hak lingkungan) terlebih menyang- kut hak gugat masyarakat. 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 Pratiwi, Nurul; Kurniati, Kurniati; Kahpi, Ashabul
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan pelbagai kebijakan pembatasan oleh pemerintah untuk menekan laju penyebaran virus Covid-19 berdampak terhadap sektor produksi, bahkan beberapa di antaranya terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Pemutusan Hubungan Kerja sebagai dampak pandemi merupakan hal yang sulit dihindari oleh pemberi kerja. Kondisi tersebut memerlukan perhatian serius dari pemerintah sebagai regulator untuk memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja melalui mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenakerjaan, khususnya jika pilihan terakhirnya memang harus terjadi pemutusan hubungan kerja. Prinispnya, Islam sangat menghormati hak-hak pekerja, bahkan Nabi Muhammad saw memerintahkan untuk membayar upah pekerja sebelum keringatnya kering. Meskipun tidak ditemukan dalil yang secara spesifik mengatur mengenai Pemutusan Hubungan Kerja yang diakibatkan oleh Covid-19, tetapi setidaknya Islam telah memberikan suatu mekanisme penyelesaian masalah, yaitu melalui musyawarah, di mana prinsip-prinsip musyawarah sesungguhnya telah terformalisasi dalam beberapa regulasi yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.Kata Kunci: Covid-19; Ketenagakerjaan; Pemutusan Hubungan Kerja