Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Pidana Mati Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional Hakim, Lukman; Hasibuan, Edi Saputra
AL-SULTHANIYAH Vol. 15 No. 1 (2026): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v15i1.4578

Abstract

This study aims to explain the Islamic legal perspective on the implementation of the death penalty in relation to the principles of human rights. The research employs a library-based method with a normative juridical approach and a prescriptive analysis. The focus of the study lies in the concept of al-maṣlaḥah al-mursalah as the foundational principle of Islamic law in determining capital punishment, particularly within the context of qishash. The findings indicate that the death penalty in Islam is not intended as an act of revenge but rather as an instrument for upholding justice and protecting human life in accordance with the maqāṣid al-syarī‘ah, namely the preservation of religion, life, intellect, lineage, and property. Islam also provides space for forgiveness and reconciliation, reflecting a balance between justice and compassion. Thus, the death penalty in Islamic law possesses strong theological and sociological foundations and remains consistent with humanitarian values and the overarching goal of law to promote public welfare.
Relevansi Filsafat Hukum Islam dan Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam Menjawab Isu Modern Prayiani, Herlian Janu; Hasibuan, Edi Saputra
AL-SULTHANIYAH Vol. 15 No. 1 (2026): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v15i1.4579

Abstract

Islamic law is understood as a manifestation of divine will that is normative and transcendent, while also being realized through revealed texts, scholarly interpretation, social practice, and legal institutions. The concept of maqāṣid al-sharī‘ah emphasizes that the objectives of Islamic law are to preserve five fundamental human interests: religion, life, intellect, lineage, and property, as well as secondary and complementary goals aimed at enhancing the moral and ethical quality of society. This teleological approach allows Islamic law to remain flexible, adaptive, and responsive to social, political, and cultural dynamics. Islamic legal philosophy is also relevant in addressing contemporary issues, including human rights, democracy, and the development of digital technology, through the integration of ethics, the principle of public interest (maṣlaḥah), and maqāṣid-based ijtihād. Accordingly, Islamic legal philosophy functions as both a conceptual and practical guide that bridges divine values, rationality, and contextual needs, ensuring that law remains ethical, progressive, and relevant in the construction of a just and civilized society.
Konsep dan Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam: Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Negara Modern Wianto, Edi Tulus; Hasibuan, Edi Saputra
AL-SULTHANIYAH Vol. 15 No. 1 (2026): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v15i1.4587

Abstract

This study examines the concept and practice of statehood in Islamic thought by exploring the historical, theological, and philosophical foundations that shape the idea of an Islamic state. The discussion covers the characteristics of an Islamic state, its system of governance, and its relevance to modern political systems, particularly within the Indonesian context based on Pancasila. The findings indicate that Islam does not prescribe a fixed form of government but emphasizes universal principles such as justice, consultation (shura), trust (amanah), and public welfare (maslahah) as the foundation of governance. These values are contextual and adaptable, allowing their implementation within modern state systems that uphold pluralism and democracy. Therefore, the ideal state in Islam is not defined by its formal structure but by the extent to which Islamic values are manifested in governance to achieve justice and societal well-being.
Legalitas Penarikan Paksa Kendaraan oleh Debt Collector dan Implikasinya terhadap Hukum Pidana: Studi Kasus Kematian Mata Elang di Kalibata Wandita, Nanda Putra; Hasibuan, Edi Saputra
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 4 No. 1 (2026): February : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin (ACCEPTED)
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v4i1.981

Abstract

Praktik penarikan paksa kendaraan oleh debt collector dalam pembiayaan konsumen masih kerap terjadi di Indonesia dan sering menimbulkan konflik di ruang publik. Fenomena tersebut menjadi semakin relevan untuk dikaji setelah terjadinya kasus kematian mata elang di Kalibata yang berawal dari praktik penagihan kredit kendaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas penarikan paksa kendaraan oleh debt collector menurut hukum positif Indonesia serta mengkaji implikasi hukum pidana yang timbul dari kasus kematian mata elang di Kalibata terhadap praktik penagihan kredit kendaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak memberikan kewenangan kepada kreditur maupun pihak ketiga untuk melakukan eksekusi secara sepihak, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan wanprestasi dan penyerahan sukarela debitur atau melalui mekanisme pengadilan. Selain itu, praktik penarikan paksa kendaraan yang disertai paksaan atau kekerasan berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Kasus kematian mata elang di Kalibata menunjukkan bahwa praktik penagihan kredit yang melanggar hukum tidak hanya menimbulkan persoalan perdata, tetapi juga dapat berimplikasi serius terhadap hukum pidana dan keselamatan jiwa.
Disparitas putusan hakim atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak Afifah, Fanny; Hakim, Lukman; Hasibuan, Edi Saputra
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i4.1901

Abstract

Dalam menjatuhkan hukuman, hakim harus mengikuti aturan hukum yang berlaku, namun tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, manfaat dari hukuman, efektivitas pemidanaan, dan harapan agar pelaku dapat berubah setelah menjalani hukuman di penjara. Jika dalam putusan hakim tidak memperhitungkan faktor-faktor tersebut, maka hal ini bisa menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan disparitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyebab utama terjadinya disparitas dalam putusan hakim dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan analisis dokumen, yang melibatkan sumber hukum seperti perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak, teori hukum, serta pendapat para ahli sebagai dasar analisis. Disparitas dalam putusan hakim pada kasus pencurian yang dilakukan anak bisa terjadi karena hakim memiliki pertimbangan yang berbeda dalam menentukan hukuman. Meskipun hakim berwenang menegakkan keadilan, dalam praktiknya, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana pencurian tidak mencantumkan batas minimum hukuman, sehingga tidak ada pedoman yang jelas bagi hakim. Oleh karena itu, meskipun ketiga putusan yang dianalisis dalam penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal kasus, pelaku, dan pasal yang dikenakan, masih ada kemungkinan terjadinya disparitas atau ketidakadilan bagi pelaku, khususnya anak.
Nilai Keadilan Sebagai Landasan Pembuktian dalam KUHAP Nasional Hartati, Tutut; Hasibuan, Edi Saputra
Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Vol. 12 No. 1 (2026): Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v12i1.4925

Abstract

This study examines the concept of justice as the foundation of proof in the indonesian criminal procedure code (KUHAP) with a focus on the paradigm shift from procedural justice to substantive justice. Proof is understood not merely as a technical mechanism to fulfill formal evidentiary requirements but as an ethical and constitutional process that determines the realization of justice in criminal adjudication. Using a normative legal research approach combined with statutory, conceptual, and philosophical analyses, this study finds that the new kuhap, enacted under law no. 20 of 2025, affirms the principles of substantive justice through the recognition of electronic evidence, an open system of evidence, and the exclusionary rule for unlawfully obtained evidence. However, the implementation of substantive justice still faces cultural and structural challenges within judicial practice. Therefore, the internalization of substantive justice is essential to ensure that the system of proof not only guarantees legal certainty but also embodies justice that is humane and civilized.