Articles
<![CDATA[TINDAKAN AFIRMATIF SEBAGAI BENTUK KEADILAN DALAM PEMBERIAN ASAS ULTIMATUM REMEDIUM DALAM UPAYA PENEGAKAN LINGKUNGAN AKIBAT ADANYA KEBAKARAN HUTAN ]]>
<![CDATA[Hapsari, Ifahda Pratama]]>
<![CDATA[ Jurnal Justiciabelen Vol 2 No 2 (2019): Justiciabelen ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30587/justiciabelen.v2i2.1639
<![CDATA[.Upaya penegakan hukum lingkungan yang tegas merupakan salah satu cara untuk mencegah kelestarian lingkungan. instrumen hukum lingkungan dibuat dan ditegakan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. namun, pada pelaksanaannya penegakan hukum lingkungan tidak senada dengan konsep pembangunan berkelanjutan. penegakan hukum lingkungan seolah hanya tajam kebawah namun tumpul keatas. dalam tulisan ini, akan dibahas penegakan hukum lingkungan di sektor kehutanan akibat terjadinya kebakaran hutan.dan kerusakan ekosistem didalamnya. pengelolaan hutan dan sumber daya alam yang berkelanjutan, karena pengelolaan hutan alam, hutan tanaman dan sumber daya alam yang ekstensif bersifat ekstratif telah menyebabkan terjadinya degradasi dan kerusakan demikian cepat. secara umum para pengelolaannya melakukan kegiatan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang ada. kondisi itu dapat dilihat dengan adamya lokasi tambang yang tidak direklamasi, ileggal fishing illegal logging, pencemaran lingkungan, over loggin, kebakaran hutan yang membuat kualitas tanah semakin buruk yang dikarenakan adanya pengelolaan bersifat ekstratif tersebut, perbedaan sebab-akibat dalam kasus yang berbeda juga harus ditangani secara lebih complex lagi, karena adanya asas ultimatum remedium sebagai salah satu upaya terakhir dalam penegakan hukum. dan sebagai langkah upaya hukum terakhir untuk menindak pelaku kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu sendiri tidak hanya sertamerta hanya melibatkan individu yang melakukannya, tetapi melibatkan juga Banyaknya perusahan selaku korporasi yang bertanggungjawab dalam halnya terjadinya kebakaran hutan. Tulisan ini akan mencoba menganalisis alasan pentingnya tindakan afirmatif bagi penegakan hukum lingkungan terutama hukum pidana.dalam hal pemberian sanksi ultimum Remedium sebagai upaya terakhir untuk menindak pelaku khususnya Korporasi sebagai pelaku utama kebakaran hutan.]]>
<![CDATA[Implikasi Sanksi Pemidanaan di Dalam KUHP Baru Terhadap Delik Penipuan Transaksi Secara Online ]]>
<![CDATA[Putra, Muhammad Ardiansyah Satria Dwi]]>;
<![CDATA[Hapsari, Ifahda Pratama]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2406
<![CDATA[Mengakses data seseorang tanpa izin atau disebut Penipuan online menjadi sebuah permasalahan Cybercrime di Indonesia, penipuan online yang marak terjadi di Indonesia adalah penipuan transaksi secara online. Maka dapat disimpulkan bahwa menggunakan atau mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun, dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak atau menghilangkan informasi tersebut, telah memenuhi unsur unsur penipuan yang dirumuskan di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 332 KUHP baru. Mengkaji dan menjelaskan pasal 332 KUHP baru yang mengakses atau menggunakan akun, dan komputer atau sistem elektronik tanpa hak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan. Sebagai sumbangsih pemikiran secara akademik yang berkaitan dengan perbuatan penipuan jual beli akun game online. Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian normatif menuntut penulis untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum termasuk kejahatan transaksi jual beli secara online, dan untuk memberikan gambaran yang adil terhadap masyarakat.]]>
<![CDATA[Diversion for Juvenile Offenders Involved in Gang-Related Crimes ]]>
<![CDATA[Isnaeni Abdillah Liat Mauli]]>;
<![CDATA[Ifahda Pratama Hapsari]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 10 No. 1 June (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25217/jm.v10i1.5924
<![CDATA[This study examines the implementation of diversion policies for adolescents involved in gang activities within the juvenile criminal justice system in Indonesia. The phenomenon of children involved in criminal gangs is on the rise, raising legal and social concerns. Diversion of children from formal prosecution is regulated in Law No. 11 of 2012 on SPPA and PERMA No. 4 of 2014. This study employs a normative legal method with a literature review approach, analyzing legislation, legal literature, and court rulings. The findings indicate that although diversion policies are well-regulated in theory, their implementation faces significant challenges, including a lack of understanding among officials, limited facilities, and weak coordination between institutions. As a result, there is an urgent need to strengthen the regulatory framework, enhance the capacity of implementers, and adopt a more contextual and community-based approach to ensure the optimal implementation of diversion strategies.]]>
<![CDATA[Religion-Based Law Enforcement in Indonesia, Malaysia, and Saudi Arabia: A Comparative Law Analysis ]]>
<![CDATA[Mohammad Furqoon Senoaji]]>;
<![CDATA[Ifahda Pratama Hapsari]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol. 11 No. 2 (2025): JUSTISI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v11i2.4263
<![CDATA[This study aims to analyze and compare the complexity of religious law's implications for law enforcement in Indonesia, Malaysia, and Saudi Arabia, which have a majority Muslim population. The study comprehensively analyzed the literature, maximizing articles and sources relevant to the three countries' patterns, differences and similarities of law enforcement, by summarizing and examining the writings. A comprehensive method is used by outlining legal reforms and public education to ensure that equal rights for religious minorities are substantially respected and protected. This novelty is in the results from previous studies that examined the application of Islamic criminal law in Indonesia, Malaysia, and Saudi Arabia. The results of this study show the complex challenges and potential for protecting the rights of minority citizens in implementing Islamic law in each of these countries. Furthermore, it is mentioned in this study that the linear application of Islamic law in state policy often leads to tensions and resistance between religious principles, human rights principles and internationally recognized law which is currently often accepted by Saudi Arabia through the ijtihad system and the dual influence of Sharia and regulations issued by the state. In contrast, Indonesia and Malaysia are considered more flexible by applying two legal systems for Islamic communities and civil society in general. The study concluded by comparing law enforcement activities carried out in the three countries, which revealed why the three countries with the majority of the population of Islam could implement a legal system with diverse impacts.]]>
<![CDATA[Pelatihan dan Pendampingan “Penguatan Nilai – Nilai Pemasaran dan Kewirausahaan pada Siswa Putri SMK Taruna Jaya” ]]>
<![CDATA[Vembri Aulia Rahmi]]>;
<![CDATA[Ifahda Pratama Hapsari]]>;
<![CDATA[Hadi Ismanto]]>;
<![CDATA[Beni Dwi Komara]]>
<![CDATA[ FUNDAMENTUM : Jurnal Pengabdian Multidisiplin Vol. 3 No. 1 (2025): Februari : FUNDAMENTUM : Jurnal Pengabdian Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/fundamentum.v3i1.642
<![CDATA[This community service is intended to introduce marketing and entrepreneurship values in the form of mentoring to female students in vocational schools which are expected to foster creativity and create positive attitudes in life. Community service methods include: socialization and lectures. Marketing training teaches students how to carry out marketing activities. Meanwhile, understanding entrepreneurship teaches students to interpret the business process and changing the value of an object or material into benefits. Socialization by introducing methods, tools for marketing. The development of the digital world provides opportunities to take advantage of available opportunities by using digital devices. Female students' understanding of marketing values in the digital era supports teaching and learning activities and students become responsive to environmental changes and are able to utilize digital devices for useful information. Entrepreneurial values teach students to do innovative things. Apart from technological developments in implementing marketing values and entrepreneurial practices, through lectures on how to wisely use digital media. Guidance to students regarding positive activities, such as product marketing and creativity upholds an entrepreneurial culture in schools.]]>
<![CDATA[Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2002 terhadap Praktik Pelacuran dan Perbuatan Cabul di Kabupaten Gresik ]]>
<![CDATA[Nadia Prawira Supriadi]]>;
<![CDATA[Dodi Jaya Wardana]]>;
<![CDATA[Ifahda Pratama Hapsari]]>
<![CDATA[ Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 5 (2025): September : Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/aliansi.v2i5.1267
<![CDATA[This study aims to discuss the implementation issues of Gresik Regency Regional Regulation Number 7 of 2002 as an effort to overcome street prostitution. Gresik Regency, known as the City of Islamic Students, faces challenges related to prostitution practices. Although Gresik Regency only has the authority to regulate street prostitution, efforts were made by issuing Regional Regulation (Perda) Number 7 of 2002 concerning the Eradication of Prostitution and Indecent Acts in Gresik Regency. However, in its implementation, this Perda is considered ineffective in overcoming the growing number of street prostitution. Several problems emerged, including the implementation of the Perda and its level of success. The research method used is the sociological juridical method with data collection techniques through observation and interviews. The results of the study show that the Gresik Regency Satpol PP implemented Perda Number 7 of 2002 by conducting raids. However, the raids still face obstacles such as information leaks, limited authority, and military interference in prostitution efforts. In addition to raids, the authorities also provide an introduction to the Perda to prostitutes and pimps as a preventive measure. The analysis of the factors driving the effectiveness of the law shows that this Regional Regulation has not been implemented optimally. Inhibiting factors include law enforcement, public legal awareness, and cultural factors. The author recommends that the Gresik Regency Government conduct socialization of Regional Regulation Number 7 of 2002 to the public to improve understanding and legal awareness. In addition, Satpol PP needs to conduct routine raids in collaboration with the police to follow up on the involvement of military personnel and take firm action against civil servants who leak the implementation of raids. The public is also expected to support the authorities in overcoming prostitution]]>
<![CDATA[Implikasi Sanksi Pemidanaan di Dalam KUHP Baru Terhadap Delik Penipuan Transaksi Secara Online ]]>
<![CDATA[Putra, Muhammad Ardiansyah Satria Dwi]]>;
<![CDATA[Hapsari, Ifahda Pratama]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2406
<![CDATA[Mengakses data seseorang tanpa izin atau disebut Penipuan online menjadi sebuah permasalahan Cybercrime di Indonesia, penipuan online yang marak terjadi di Indonesia adalah penipuan transaksi secara online. Maka dapat disimpulkan bahwa menggunakan atau mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun, dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak atau menghilangkan informasi tersebut, telah memenuhi unsur unsur penipuan yang dirumuskan di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 332 KUHP baru. Mengkaji dan menjelaskan pasal 332 KUHP baru yang mengakses atau menggunakan akun, dan komputer atau sistem elektronik tanpa hak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan. Sebagai sumbangsih pemikiran secara akademik yang berkaitan dengan perbuatan penipuan jual beli akun game online. Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian normatif menuntut penulis untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum termasuk kejahatan transaksi jual beli secara online, dan untuk memberikan gambaran yang adil terhadap masyarakat.]]>
<![CDATA[Legal Review of Corruption Crimes in Covid 19 Social Assistance Funds ]]>
<![CDATA[Putri Saffanah, Adinda]]>;
<![CDATA[Hapsari, Ifahda Pratama]]>;
<![CDATA[Iskanda, Hardian]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i2.1860
<![CDATA[Weak law enforcement in Indonesia has caused crimes such as corruption of social assistance funds among state officials to increase. Law enforcement is defined as the process of enforcing the norms that apply in Indonesia. Law enforcement is not a fundamental problem, not only because of the complexity of the legal system, the interaction between the legal system and the social, political and economic systems can also be a problem. Corruption has been classified as an extraordinary crime, because it is a criminal offense that has harmed state finances and economic potential. The imposition of criminal penalties or sanctions for perpetrators of criminal acts of corruption has recently been quite less frightening, including in the case of corruption of covid 19 social assistance funds. The writing of this thesis aims to find out the law enforcement against the criminal act of corruption of the covid 19 social assistance fund and the sanctions imposed on the perpetrators of corruption. Sources of legal materials consist of primary materials and secondary materials. The technique of collecting legal materials and data by quoting from data in loose-leaf notes by recording the author's name, book title, publisher's name, year of publication, and page number quoted. Law enforcement against corruption in criminal case decision Number 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst is in accordance with legal norms.]]>
<![CDATA[Restorative Justice Sebagai Upaya Hukum Untuk Memecahkan Konflik Antar Pencak Silat Di kabupaten Gresik ]]>
<![CDATA[Astari P, Enggar Windi]]>;
<![CDATA[Ifahda Pratama Hapsari]]>;
<![CDATA[Dodi Jaya Wardana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3915
<![CDATA[Melihat intensitas konflik antar perguruan silat yang terus meningkat di Kabupaten Gresik, diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya mengutamakan penegakan hukum formal, tetapi juga upaya pemulihan dan rekonsiliasi. Pelaku penggeroyokan antar perguruan silat di Gresik perlu dipertimbangkan untuk menjalani Restorative Justice karena pendekatan ini dapat membantu memulihkan hubungan sosial, mengurangi konflik antar kelompok, serta meminimalisir tindakan balas dendam di masa depan. Meskipun mereka telah melakukan tindak pidana penggeroyokan, Restorative Justice memberi tempat bagi bagi para pelaku untuk menanggungjawab atas perbuatannya, saling meminta maaf dan memaafkan, serta berperan aktif dalam ikhtiar perbaikan di komunitas. Tindak pidana penggeroyokan sendiri masuk dalam kategori tindak pidana kekerasan yang diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana seseorang atau sekelompok orang dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di tempat umum. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, konsep-konsep hukum, serta studi kasus terkait. Penelitian ini ditujukan untuk meneliti Restorative Justice sebagai upaya hukum yang menjadi Solusi dalam permasalahan konflik antar pencak silat di Kabupaten Gresik. Restorative Justice memberikan pendekatan yang berpotensi efektif dalam mengatasi konflik antar perguruan pencak silat di Kabupaten Gresik dengan menekankan pemulihan hubungan dan menyelesaikan permasalahan dengan adil untuk para pihak.]]>
<![CDATA[Legal Review of Abusive Dating Relationships ]]>
<![CDATA[Ahsan, Allya Maulida Putri]]>;
<![CDATA[Hapsari, Ifahda Pratama]]>
<![CDATA[ Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 16, No 4: October - Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/pamator.v16i4.22782
<![CDATA[Researching and discussing abusive and violent romantic relationships within a legal framework is becoming an increasingly pressing social issue. The purpose of this article is to provide a comprehensive legal examination of the numerous forms of abuse in dating relationships, including physical, psychological, sexual, economic, and digital forms of abuse. The author employs normative juridical research for his study. Based on what has been said, it is clear that abusive dating relationships are a pervasive and troubling social issue that calls for legislative action. The safety of victims and the efficiency of law enforcement are of the utmost importance.]]>
