Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura JURNAL MAHKAMAH Jurnal Akta JUSTITIA JURNAL HUKUM Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Unes Law Review Gorontalo Law Review JUSTISI Kontribusia : Research Dissemination for Community Development Jurnal Justiciabelen Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF Community Empowerment DedikasiMU: Journal of Community Service Law Development Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Borobudur Law and Society Journal Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora SASI aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Fundamentum: Jurnal Pengabdian Multidisiplin Pemuliaan Keadilan
Ifahda Pratama Hapsari
Universitas Muhammadiyah Gresik
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Analisa Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Tbh Rizkyfia Desya Anindyta; Ifahda Pratama Hapsari; Dodi Jaya Wardana
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 1 (2022): Vol 1 No.1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.276 KB) | DOI: 10.31603/6073

Abstract

Artikel ini mengungkap unsur-unsur yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dan pertimbangan hakim dalam kasus Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Tbh. Studi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (Statute Approach), Pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil menunjukan bahwa unsur–unsur tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku terbukti memenuhi unsur barangsiapa, unsur menghilangkan orang lain, unsur dengan sengaja, dan unsur direncanakan lebih dahulu. Pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Tbh sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, dan hal-hal yang meringankan pelaku. Pelaku juga sudah dinyatakan dewasa menurut hukum, dimana pelaku telah berusia dua puluh tahun dan sudah cakap hukum.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan Melalui Media Sosial Kiki Andrian; Ifahda Pratama Hapsari; Dodi Jaya Wardana
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/justisia.v7i1.13220

Abstract

The mechanism in this world is accelerating, one of which is entertainment based on social media sites, here and there people get influence to cause offense problems. Virtual entertainment is a medium on the website that allows clients to talk to themselves and cooperate, collaborate, share, and talk to different clients. The law controls communication between people with the aim of preventing it from happening. What is meant by problem is the way of law enforcement against demonstrations or criminal hazards as indicated by the Criminal Code, and the second is the way to enforce the Threats Act by force in accordance with the Electronic Information Transactions Act. The exploration strategy used in this test is standardization which plans to find answers to the issues that arise in it. These checks are also subject to regulations in the guidelines and are appointed by the manufacturer. By regulation, the danger of brutality is addressed in Article 335 Paragraph (1) of the Criminal Code. The Law on Information and Electronic Transactions regulates various legal guarantees for activities that use the web as a medium, exchange and use of data. In Article 29 of Law Number 11 of 2008 concerning Threats Through Information Media and Electronic Transactions, these articles are interrelated. 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Danger is a type of action that does not directly threaten or frighten someone so that it causes stress, and is awkward. savagery is that which worries something, is branded harshly.
INTERNALISASI PRINSIP DAN NILAI-NILAI KEARIFAN DI DALAM LEMBAGA PERADILAN UNTUK MEWUJUDKAN LEMBAGA PERADILAN YANG BERSIH DAN BERINTEGERITAS Suri Oktavian; Dodi Jaya Wardana; Ifahda Pratama Hapsari
Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2469

Abstract

Abstrak Penyertaan prinsip dan nilai-nilai yang dimiliki oleh lembaga peradilan dalam upaya menggali makna keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serta perdebatan secara serius sejak zaman dulu, dikarenakan memiliki cakupan makna yang sangat luas, mulai dari yang bersifat, religius, etik, filosofis, hukum, sampai pada makna keadilan sosial. Kegiatan penguatan prinsip dan nilai-nilai kearifan dalam lembaga peradilan sangat mempengaruhi terhadap efektifitas suatu sistem hukum. Nilai-nilai kearifan selalu menjadi roh dalam setiap pengambilan kebijakan maupun dalam keputusan hukum dengan tujuan menghadirkan keadilan untuk bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat atau pihak yang sedang dihadapkan dalam permasalahan hukum. Kegiatan hukum selalu identik dengan perburuan atau pencarian suatu keadilan, khususnya melalui lembaga pengadilannya. Sepanjang pengamatan terhadap sistem hukum lembaga peradilan di dunia, hampir tidak ada negara yang benar-benar telah puas dan berhenti dengan upaya memperbaiki serta meningkatkan kualitas sistem hukum lembaga peradilan yang digunakannya. Oleh karena itu, perombakan, pembaruan atau reform, serta penguatan prinsip dan nilai kearifan dapat kita lihat terjadi secara terus menerus dari waktu ke waktu di berbagai negara, baik dari sisi lembaga peradilannya maupun orang-orang yang bekerja dan terlibat didalam lembaga peradilan. Upaya internalisasi prinsip dan nilai-nilai kearifan sebagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas lembaga peradilan agar selalu terjaga dari jeratan godaan untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan tidak dapat menghadirkan keadilan hukum. Penguatan prinsip serta nilai-nilai kearifan didalam lembaga difungsikan untuk mewujudkan lemabaga peradilan yang independen, merdeka, bersih dan berintegeritas sebagai ruang harapan untuk mengahdirkan keadilan bagi masyarakat.
Criminal Acts Revenge Pornography In Terms Of Indonesian Criminal Law Dwita Rahmawati; Ifahda Pratama Hapsari; Hardian Iskandar
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 5 (2022): Desember: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v11i5.601

Abstract

Crimes in the form of content containing immorality or sex are increasingly occurring in online networks, one of which is revenge pornography, commonly known as "Revenge Porn." This is a new phenomenon that has emerged alongside the rapid development of technology at this time. Pornography for the purpose of retaliation is a form of coercion and threat to someone, particularly women, to transmit or publish immoral content in the form of photos or videos taken in public by a partner or former partner with the goal of isolating, embarrassing, and destroying the victim's life.This case has been categorized as "online-based emotional violence." The purpose of this study is to find out that revenge porn is a criminal act, to find out and analyze the accountability of the perpetrators of revenge porn according to Indonesian criminal law. This study uses a normative legal research method using a statutory and regulatory approach related to the legal issues being addressed. Based on the results of the study, the perpetrators of the crime of revenge porn can then be held criminally responsible according to the provisions of Articles 281 and Article 282 of the Criminal Code, the Law on Information and Electronic Transactions, and the Law on Pornography.
Implementation of Criminal Sanctions Against the Perpetrators Criminal Acts of Personal Data Sales to Online Loan Apps Chusnul Karimah; Ifahda Pratama Hapsari; Hardian Iskandar
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 5 (2022): Desember: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v11i5.646

Abstract

Two years ago, Pandemic made conditions in the world stop because of some of the requirements in the house. Most activities are done online. This resulted in several less capable societies, especially in financial matters, which were shocking. Although the pandemic is over, its effects are still being felt due to the number of layoffs, a lack of ability in the digital world, and a number of families shrinking in size. The  conomy of the community, which has not been thriving, makes the community look for solutions to survive. In Indonesia, it appears there are many illegal pin platforms. People continued to use pinuk for their financial problems despite being unaware of the importance of personal data to someone. Knowing personal information can lead to criminal behavior. New laws on personal data protection have now been published, and there are many other written rules. The authors in this article discuss the debtor data sold by creditors to others for personal benefit. Spam ads, fake gifts, hustlers, even threats—they're all impacts of self-data sales. Aim to know the shape. The rules are written in Indonesian. Personal data of salespeople over lenders can be viewed in Article 32 Parts (1) and (2). Threats to compliance can be criminalized Article 48 In Article 32, paragraphs 1 and 2,
Socialization of the Introduction of the Halal Concept and the Legality of Womenpreneurs Products Ifahda Pratama Hapsari; Vembri Aulia Rahmi; Hardian Iskandar
Kontribusia : Research Dissemination for Community Development Vol 6 No 1 (2023): Kontribusia Januari 2023
Publisher : OJS Universitas Muhammadiyah Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30587/kontribusia.v6i1.4251

Abstract

This community service activity was inspired by small-scale micro-enterprises managed by the Kenanga cooperative which was founded in 2019 supported by PKK women and also by Lecturers who gave educational lectures on the introduction of the halal concept and how to obtain product legality. The purpose of this activity is to provide additional support for scientific solutions for the educational team related to the field of law and entrepreneurship. Train to use media and art materials through creative principles, and be environmentally friendly Produce works that are scientific and educational in nature and ready to be used in life, are knowledge and foundational for development based on local wisdom technology and renewable technology. of the product being developed goes on.
Penyidikan terhadap Pelaku Cyberporn melalui Aplikasi Instagram Zen Maulana Akbar; Ifahda Pratama Hapsari
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1035

Abstract

Technology is getting more sophisticated and more and more people are able to access and use the technology, moreover, it is not uncommon for people to abuse the technology. As is the case with the use of social media in cyberspace which is often indecent, for example the distribution of pornographic photos/pictures or even videos. Twitter, Facebook, Instagram and so on are often misused, even though the Government has stipulated rules regarding strict sanctions for perpetrators of distribution and other matters related to pornographic elements. For this reason, the author in this case examines the process of investigating cyberporn perpetrators through the Instagram application and how effective the investigation process is and the result is that the investigation process is carried out in accordance with Article 6 of the Criminal Procedure Code and is carried out on the basis of prior reports, while the level of effectiveness is influenced by three factors namely structure, substance, and legal culture. This research was conducted using normative methods obtained from secondary data sources and laws and regulations.
Kriminalisasi Pelaku Santet Menurut Hukum Positif Di Indonesia Nor Eka Miftakhul Jannah; Ifahda Pratama Hapsari
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1057

Abstract

Seiring perkembangan zaman dan teknologi dapat mempengaruhi perkembangan hukum pidana yang ada di indonesia saat ini. hukum pidana yang berlaku saat ini tidak terlepas dari tradisi-tradisi yang ada di lingkungan masyarakat indonesia. Salah satunya ialah kepercayaan masyarakat akan fenomena Mistis ilmu gaib. Hingga Saat ini ilmu gaib sangat marak terjadi di masyarakat indonesia ilmu gaib juga digunakan menjadi sarana yang dipilih untuk melukai seseorang bahkan membunuh seseorang, hal ini dilakukan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan untuk merugikan orang lain. Dalam KUHP lama sebelumnya memang sudah terdapat pasal-pasal yang sedikit banyak berkaitan dengan hal-hal gaib yang ada dalam Buku III, Bab VI tentang pelanggaran Kesusialan yaitu pasal 545, pasal 546, dan pasal 547 KUHP, setelah itu KUHP mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Maka dari itu hukum pidana yang baru ini akan hadir untuk menutup celah para dukun santet dalam melakukan kriminalitas nya yang merugikan masyarakat, Tindak pidana ini diatur dalam pasal 252 KUHP. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memberikan salah satu pengetahuan mengenai pasal tentang ilmu gaib yang ada dalam KUHP agar masyarakat tidak mudah terjerumus kedalam perangkap penipuan oleh para oknum dukun ilmu gaib yang tidak bertanggung jawab.
Pertanggungjawaban Tindak Pidana Oleh Pelaku Terhadap Korban Bullying di Indonesia Putri Rohmatul Hidayah; Ifahda Pratama Hapsari
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1058

Abstract

Seiring dengan berkembangnya zaman, perkara tindak pidana bullying semakin banyak terjadi. Permasalahan mengenai bullying sudah terjadi cukup lama dan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Akan tetapi dalam upaya mengatasi perilaku bullying dirasa belum cukup dalam penanganan kasusnya. Banyak sekali pelaku perkara bullying dilakukan oleh anak dibawah umur. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana bullying terdapat kontroversi dalam pengenaan sanksi terhadap pelaku. Seringkali sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku bahkan terdapat kemungkin pelaku bullying menambah ketajaman serangan terhadap korbannya. Restorative justice adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan perkara ini. Penyelesaiaan perkara melalui restorative justice dilakukan untuk melindungi dan menghormati serta memberikan keadilan yang terbaik bagi korban bullying. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penyelesaian kasus bullying yang lebih efektif dengan pendekatan kekeluargaan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku bullying terhadap korban.
Alasan Pemaaf Yang Dijadikan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menuntut Anak Sebagai Pelaku Kleptomania Di Indonesia Nabilah Seviana Citra; Ifahda Pratama Hapsari
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1060

Abstract

Dengan adanya perkembangan yang semakin pesat kini pencurian mengalami fenomena baru yakni Kleptomania yang merupakan salah satu penyakit kejiwaan yang menyebabkan pengidapnya memiliki kecanduan dalam melakukan pengambilan barang milik orang lain, tanpa adanya motif dibalik tindakannya. Kleptomania seringkali menyerang anak sebagai pelakunya karena mereka kesulitan dalam mengontrol diri mereka. Walaupun kleptomania termasuk penyakit kejiwaan namun pengidapnya tetap dalam keadaan sadar dalam melakukan pencuriannya. Maka dari itu penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana hukum pidana memandang fenomena ini dan mengapa pelaku tindak pidana pencurian yang mengidap kleptomania bisa mendapatkan alasan pemaaf (schulduitsslutingsgroden) meski mereka melakukan tindakan tersebut secara sadar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaku anak dalam tindak pidana pencurian yang mengidap kleptomania dalam keadaan sadar saat melakukan tindak pidana pencurian dan alasan pemaaf sebagai dasar pertimbangan hakim dalam pemberian putusan.
Co-Authors Ahsan, Allya Maulida Putri Astari P, Enggar Windi Aulia Putri Beni Dwi Komara Chusnul Karimah Citra, Nabilah Seviana Dodi Jaya Wardana Dwita Rahmawati Fajar Yaskur Hadi Ismanto Hammi Farid Hardian Iskandar Hidayah, Putri Rohmatul I Nyoman Nurjaya Iskanda, Hardian Iskandar, Hardian Iskandar Isnaeni Abdillah Liat Mauli Iwan Sandi Pangarso Izzah Audina Jannah, Nor Eka Miftakhul Kartika, Sinta Wahyu Kiki Andrian Lingga Adi Dharma Milda Istiqomah Mohammad Furqoon Senoaji Muhammad Azkannasabi Nabilah Seviana Citra Nadia Prawira Supriadi Nor Eka Miftakhul Jannah Nurini Aprilianda Perwitasari, Dinda Tri Novia Putra, Muhammad Ardiansyah Satria Dwi Putri Rohmatul Hidayah Putri Saffanah, Adinda Rahmi, Vembri Aulia Ridho Afrizal Abd Rohim Ridwan, Muhammad Basitur Rizkyfia Desya Anindyta Rodhiyah, Isyatur Sinta Wahyu Kartika Sudibyo, Ibnu Suri Oktavian Vembri Aulia Rahmi Vembri Aulia Rahmi Zen Maulana Akbar