Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Pelaksanaan Tata Ruang Wilayah Jakarta dalam Bingkai tvOne pada Program Catatan Demokrasi Episode ‘Tragedi Kebakaran Plumpang Kenapa Anies diserang?’ Hutagalung, Maasyithah
Jurnal Esensi Komunikasi Daruna Vol. 2 No 2. (2023)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengabdian Masyarakat Institut Bisnis Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/daruna.v2i2.100

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan tata ruang wilayah Jakarta dalam bingkai tvOne pada program talkshow Catatan Demokrasi episode ’Tragedi Kebakaran Plumpang Kenapa Anies diserang?’. Metode penelitiannya adalah kualitatif dengan analisis framing Robert N. Entmant. Objek penelitian ini adalah talkshow Catatan Demokrasi episode ’Tragedi Kebakaran Plumpang Kenapa Anies diserang?’ tayang 7 Maret 2023. Sumber data primer berupa video yang dibuat dalam transkrip. Sumber data sekunder adalah teori dan konsep terkait dari buku, jurnal, literatur, dan sumber internet. Tahapan metode penelitian diawali pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penyajian kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan penelitian ini menemukan tvOne program Catatan Demokrasi episode ’Tragedi Kebakaran Plumpang Kenapa Anies diserang?’ mengarahkan dan menekankan pesan bahwa tragedi ledakan dan kebakaran depo Pertamina Plumpang dengan banyak korban jiwa terjadi karena kelalaian Pertamina dalam menjalankan Peraturan Tata Kota yang tidak membangun bufferzone sebagai jarak aman antara pemukiman dengan depo Pertamina Plumpang. Hal ini mendorong gubernur-gubernur terkait bertanggung jawab terhadap warga korban ledakan dan kebakaran depo Pertamina Plumpang dengan memberikan KTP dan IMB sementara sebagai salah satu dasar hukum untuk mendapatkan hak-haknya sebagai korban sehingga pemberian KTP dan IMB sementara lebih dipandang sebagai terobosan hukum, bukan melawan hukum This research aims to determine the implementation of Jakarta's regional spatial planning within the framework of tvOne’s talk show program Democracy Notes episode 'Plumpang Fire Tragedy Why was Anies Attacked?' The research method is qualitative with Robert N. Entmant's framing analysis. The research object is the talk show Democracy Notes episode 'Plumpang Fire Tragedy Why was Anies attacked?' aired March 7 2023. The primary data source is a video made in transcript. Secondary data sources are theories and related concepts from books, journals, literature and internet sources. The research method stages begin with data collection, data reduction, data display, and presentation of conclusions or verification. The conclusion of this research found that the tvOne program Democracy Notes episode 'Plumpang Fire Tragedy Why was Anies attacked?' directs and emphasizes the message that the tragedy of the explosion and fire at the Pertamina Plumpang depot with many fatalities occurred due to Pertamina's negligence in implementing the City Planning Regulations which did not build a buffer zone as a safe distance between residential areas and the Pertamina Plumpang depot. This encourages the relevant governors to take responsibility for the residents who were victims of the Pertamina Plumpang depot explosion and fire by providing temporary KTPs and IMBs as a legal basis for obtaining their rights as victims so that providing temporary KTPs and IMBs is seen as a legal breakthrough, not against law.
Framing tvOne Mengenai Peran Kepolisian dalam Perlindungan Anak pada Program Apa Kabar indonesia Siang Berita 'Kapolres Ngada Cabuli Anak di Bawah Umur' Hutagalung, Maasyithah
Esensi Daruna : Jurnal Komunikasi Vol. 4 No.2 (2025)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengabdian Masyarakat Institut Bisnis Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/daruna.v4i1.365

Abstract

This research aims to determine the framing of tvOne on the program Apa Kabar Indonesia Siang regarding the role of the police in child protection in the news 'The Case of the Ngada Police Chief Molesting a Minor. This research method is qualitative with Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki framing analysis. The object of this research is the program Apa Kabar Indonesia Siang tvOne on the news about the case of the Ngada Police Chief molesting a child on March 12, 2025, totaling three news, and March 13, 2025 totaling two news. The conclusion of the study found that tvOne on the Program Apa Kabar Indonesia Siang news 'The Case of the Ngada Police Chief Molesting a Minor' directs a message to the public that the government through the police, in this case the Ngada Police Chief, AKBP Fajar Widyadharma, has not carried out the role, duties and responsibilities of the police optimally because the police who should protect and care for the community, including children, instead damage it by committing criminal acts of molestation against minors. Even though there are responsible efforts from the police in the form of sanctions of Giving Without Honor (PTDH), the responsibility for police duties is carried out after a criminal incident has occurred and there has not even been any news of a prison sentence for the perpetrator, Ngada Police Chief, AKBP Fajar Widyadharma Penelitian ini bertujuan mengetahui framing tvOne pada program Apa Kabar Indonesia Siang mengenai peran kepolisian dalam perlindungan anak pada berita ‟Kasus Kapolda Ngada Cabuli Anak di Bawah Umur. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki. Objek penelitian ini adalah program Apa Kabar Indonesia Siang tvOne pada berita mengenai kasus Kapolda Ngada mencabuli anak tanggal 12 Maret 2025 sejumlah tiga berita, dan 13 Maret 2025 sejumlah dua berita. Kesimpulan penelitian menemukan bahwa tvOne pada Program Apa kabar Indonesia Siang berita ‘Kasus Kapolres Ngada Cabuli Anak di Bawah Umur’ mengarahkan pesan kepada publik bahwa pemerintah melalui kepolisan, dalam hal ini Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma, belum melaksanakan peran, tugas dan tanggung jawab kepolisian secara maksimal karena kepolisian yangseharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, termasuk anak-anak, malahan merusak dengan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Walaupun ada upaya bertanggung jawab dari pihak kepolisian berupa sanksi Pemberian Tanpa Dengan Hormat (PTDH) namun tanggung jawab terhadap tugas kepolisian dilakukan setelah ada kejadian kriminal yang bahkan belum terdengar ada sanksi penjara terhadap pelaku, Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma.