Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Analisis Kebangkrutan PT Sariwangi Tahun 2018 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia Muhammad Abu Hamid; Muhammad Fais Al-Qorni; Imam Wahyudi; Sylvia Setjoatmadja
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 2 (2026): Maret - Juni
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i2.9594

Abstract

Kepailitan mencerminkan kondisi yuridis di mana seorang debitur tidak lagi mampu melunasi kewajiban finansialnya yang telah jatuh tempo kepada kreditur. Studi ini menyoroti kasus kepailitan PT Sariwangi Agricultural Estate Agency pada tahun 2018, sebuah perkara yang menyita perhatian publik mengingat reposisi perusahaan tersebut sebagai pionir industri teh celup di Indonesia. Sengketa hukum ini berakar dari proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tahun 2015 yang sebenarnya telah berujung pada pengesahan perjanjian perdamaian (homologasi). Kendati demikian, PT Sariwangi gagal merealisasikan pembayaran cicilan bunga yang telah disepakati, sehingga mendorong PT Bank ICBC Indonesia untuk melayangkan permohonan pembatalan homologasi ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan vonis pailit, sekaligus menganalisis implementasi hukum kepailitan nasional dalam penyelesaian perkara ini. Dengan mengadopsi metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, data sekunder yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini bersandar pada regulasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Hasil kajian menyimpulkan bahwa deklarasi pailit terhadap PT Sariwangi didasarkan pada pembuktian unsur wanprestasi atas kesepakatan damai yang telah dilegalisasi. Kelalaian debitur dalam memenuhi komitmen pembayaran utang memvalidasi langkah pembatalan homologasi tersebut. Oleh karena itu, amar putusan pailit dalam perkara ini dinilai telah selaras dengan tatanan hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia
Model Hukum Campur Tangan Negara melalui Pendanaan Pemerintah dalam Transformasi Digital dan Pengelolaan Berkelanjutan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Jeferson Kameo; Yefta Andi Kus Noegroho; Teguh Wahyono; Sylvia Setjoatmadja; Faqi Rawni Arndarnijariah
Jurnal Bina Praja Vol 18 No 1 (2026)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.18.2026.3016

Abstract

The legal model governing the financing of a unique form of cooperative management in Indonesia under Article 33 of the 1945 Constitution requires further clarification. According to this management model, the state should remain present in and support cooperatives as pillars of the national economy. The administration of President Prabowo Subianto has developed this cooperative management model through the establishment of more than 83,000 Red-and-White Rural/Urban Village Cooperatives (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih [KDKMPs]) throughout Indonesia, utilizing digital transformation to strengthen transparency, accountability, and sustainability in modern cooperative management. This study adopts a normative legal methodology supported by an empirical approach. Legislation, interview findings, focus group discussions, and materials from national seminars were collected, analyzed, and interpreted. The study finds that the KDKMP financing legal model is characterized by state intervention through the government’s direct financing of cooperatives using the state budget through state-owned banks as an implementation of constitutional economic principles concerning economic democracy and collective welfare.