Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Jayawijaya Dengan Penatausahaan Aset Tetap Sebagai Variabel Intervening Dien, Angga Nikolas K.; Ariadi, Wa; Syauta, Jack H.
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 18 No 1 (2026): JEB Vol 18 No 1 Januari 2026
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55049/sqrp6n31

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayawijaya, dengan penatausahaan aset tetap sebagai variabel intervening. Metode penelitian yang digunakan adalah pola eksplanasi dengan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian terdiri dari 37 pegawai pada Bidang Akuntansi dan Anggaran BPKAD Kabupaten Jayawijaya yang diambil menggunakan teknik sampling jenuh. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) melalui perangkat lunak Smart-PLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan; (2) Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan; (3) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap penatausahaan aset tetap; (4) Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap penatausahaan aset tetap ; dan (5) Penatausahaan aset tetap berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Secara keseluruhan, model penelitian ini memiliki nilai prediktif yang sangat kuat, di mana variabel independen mampu menjelaskan variasi kualitas laporan keuangan sebesar 96,3%.
Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Dalam Perspektif Rasio Desentralisasi Fiskal, Efisiensi dan Keserasian Anggaran Belanja Provinsi Papua Ariadi, Wa
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 2 No. 6 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Desember 202
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v2i6.1489

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Papua dalam perspektif rasio desentralisasi fiskal, efisiensi, serta keserasian anggaran belanja daerah. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja daerah sebagai indikator kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Papua selama periode 2019–2024. Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis pertumbuhan, rasio desentralisasi fiskal, rasio efisiensi keuangan daerah, serta rasio keserasian belanja yang terdiri dari rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD dan belanja daerah Provinsi Papua selama periode penelitian mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun, yang mengindikasikan lemahnya kapasitas fiskal daerah. Rasio desentralisasi fiskal menunjukkan kinerja yang masih rendah, dengan kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah berada pada kisaran 8,11 persen hingga 26,75 persen, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Dari sisi efisiensi, kinerja pengelolaan keuangan daerah menunjukkan kondisi yang bervariasi, di mana pada beberapa tahun anggaran realisasi belanja lebih besar dibandingkan dengan realisasi pendapatan, yang mengindikasikan terjadinya ketidakefisienan anggaran. Sementara itu, analisis keserasian belanja menunjukkan bahwa struktur belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasi, sedangkan alokasi belanja modal relatif rendah, sehingga orientasi anggaran belum sepenuhnya mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik secara berkelanjutan.