Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.978
P-Index
This Author published in this journals
All Journal El Dinar Jurnal Pilar Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Research in Education, Technology, and Multiculture Journal of Islamic Economics and Finance
Mansyur, Saidin
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : Jurnal Pilar

 1 
Aspek Hukum Islam pada Transaksi Jual Beli dengan Pembayaran Cicilan Mansyur, Saidin
PILAR Vol 15, No 1 (2024): JURNAL PILAR: JUNI 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jual beli dengan sistem pembayaran cicilan (kredit) merupakan suatu mekanisme yang digunakan dalam transaksi jual beli, di mana pembayaran dilakukan secara berkala dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Jenis perdagangan dengan sistem kredit, diperbolehkan dalam Islam sepanjang syarat-syarat yang diperlukan dalam Syariah, dapat dipenuhi oleh kedua pihak yang bertransaksi. Dalam transaksi ini, terjadi kesepakatan dua pihak di mana penjual akan menyerahkan barang secara tunai, sedangkan pembeli membayar harga barang secara bertahap (cicilan) dalam jumlah dan dalam jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Salah satu landasan syariah yang menjadi dasar diperbolehkannya praktik jual beli dengan pembayaran cicilan adalah pernyataan bahwa keabsahan sebuah transaksi muamalah, sepanjang tidak terdapat dalil yang melarangnya, maka transaksi muamalah sah dan halal adanya. Dalam transaksi jual beli dengan pembayaran cicilan ini, tidak ditemukan adanya dalil yang melarang.Kata Kunci : Pembayaran cicilan, Pembiayaan syariah, jual beli sistem kredit.
Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus Ekonomi Syariah Tentang Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Kelas 1a Kota Makassar Mansyur, Saidin; Fadila, Riska; Mustamin, Siti Walida
PILAR Vol. 13 No. 2 (2022): JURNAL PILAR, DESEMBER 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/a6tk9810

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Juknis beserta proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah tentang Perbankan Syariah pada Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar serta Tantangan yang diahadapi dalam proses penyelesaiannya. Manfaat dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (Field Reasearch) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam serta analisis dokumen. Adapun hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa ; Pertama, Pengadilan agama Tingkat IA Kota Makassar dalam menyelesaikan suatu perkara berdasarkan atau sesuai pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu dalam hal menyelesaikan suatu kasus sengketa ekonomi syariah pengadilan agama Memiliki juknis prosedur pengaduan. Kedua, Sebelum para majelis hakim memutus suatu perkara harus banyak pertimbangan dan tahu bukti dari masing-masing tergugat maupun penggugat agar dari putusannya nanti tidak menimbulkan putusan yang berat bagi sebelah pihak, dan secara umum prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui dua tahap yakni pra persidangan dan tahap persidangan. Ketiga Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar memandang Perlunya peningkatan Mutu dan integritas para hakim pengadilan agama Kota makassar dalam melakukan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan senantiasa memberikan pelatihan yang terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam hal penanganan kasus sengketa ekonomi syariah.Kata Kunci: Analisis Yuridis, Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama
Spiritualitas dan Ekonomi Islam (Ikhtiar Membangun Relasi) Mansyur, Saidin
PILAR Vol. 14 No. 1 (2023): JURNAL PILAR, JUNI 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/cgb7td08

Abstract

Tulisan ini fokus pada elemen spiritualitas dalam praktis ekonomi. Ekonomi salah satu ranah kehidupan manusia. Dengannya, manusia berusaha memenuhi kebutuhan hidup. Mengingat kebutuhan hidup berkembang, maka aktifitas ekonomi juga senantiasa mengalami perkembangan. Cara pandang terhadap ekonomi beragam. Diantara sebabnya ialah latarbelakang manusia dan cakupan ekonomi yang begitu luas. Ideologi, agama, akal dan bahkan pengalaman manusia dari waktu ke waktu memberi banyak perspektif.Sebagai bagian tak terpisahkan dari manusia, maka ekonomi dengan sendirinya juga terkait dengan agama. Islam sebagai agama, kaya dengan konsep mengenai ekonomi. Salah satu diantara konsep Islam mengenai ekonomi ialah pelibatan dimensi spiritual. Aktifitas ekonomi bukan semata kegiatan yang bebas nilai dan netral. Sebaliknya, ektifitas ekonomi harus dalam bingkai nilai-nilai Islam. Basis metodologis tulisan ini pada kajian literatur yang dalam pembahasannya memakai pola deskriptif, setelah mengkaji data dengan mekanisme analisis isi. Ditemukan salah satu model spiritualitas khas Islam pada kegiatan ekonomi, selain bukti kalau ada relasi kuat antara spiritualitas dengan ekonomi.Kata Kunci: Spiriualitas, Ekonomi Islam, Relasi
Aspek Hukum Islam pada Transaksi Jual Beli dengan Pembayaran Cicilan Mansyur, Saidin
PILAR Vol. 15 No. 1 (2024): JURNAL PILAR: JUNI 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/9kdq2q17

Abstract

Jual beli dengan sistem pembayaran cicilan (kredit) merupakan suatu mekanisme yang digunakan dalam transaksi jual beli, di mana pembayaran dilakukan secara berkala dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Jenis perdagangan dengan sistem kredit, diperbolehkan dalam Islam sepanjang syarat-syarat yang diperlukan dalam Syariah, dapat dipenuhi oleh kedua pihak yang bertransaksi. Dalam transaksi ini, terjadi kesepakatan dua pihak di mana penjual akan menyerahkan barang secara tunai, sedangkan pembeli membayar harga barang secara bertahap (cicilan) dalam jumlah dan dalam jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Salah satu landasan syariah yang menjadi dasar diperbolehkannya praktik jual beli dengan pembayaran cicilan adalah pernyataan bahwa keabsahan sebuah transaksi muamalah, sepanjang tidak terdapat dalil yang melarangnya, maka transaksi muamalah sah dan halal adanya. Dalam transaksi jual beli dengan pembayaran cicilan ini, tidak ditemukan adanya dalil yang melarang.Kata Kunci : Pembayaran cicilan, Pembiayaan syariah, jual beli sistem kredit.
Dakwah Virtual dan Tantangannya dalam Perspektif Tafsir Al-Qur’an Kontemporer Mansyur, Saidin
PILAR Vol. 15 No. 2 (2024): JURNAL PILAR, DESEMBER 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/1v2v2t29

Abstract

Fenomena dakwah virtual merupakan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi digital dan penetrasi media sosial dalam kehidupan masyarakat modern. Dakwah tidak lagi terbatas pada ruang fisik seperti masjid, majelis taklim, atau lembaga pendidikan Islam, tetapi telah merambah ruang maya yang interaktif dan tanpa batas geografis. Artikel ini membahas tantangan dakwah virtual dengan merujuk pada perspektif tafsir Al-Qur’an kontemporer, khususnya ayat-ayat yang menekankan pentingnya komunikasi, hikmah, serta kesabaran dalam menyampaikan risalah Islam. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menelaah relevansi pesan-pesan Al-Qur’an dengan praktik dakwah digital di era modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa dakwah virtual memiliki peluang besar dalam menyebarkan nilai Islam secara cepat dan luas, namun di sisi lain menghadapi tantangan serius seperti misinformasi agama, reduksi pesan dakwah menjadi konten hiburan, serta lemahnya otoritas keilmuan dalam dunia maya. Tafsir kontemporer atas ayat-ayat dakwah mengajarkan perlunya integrasi antara substansi pesan yang benar dengan etika komunikasi digital yang arif. Dengan demikian, dakwah virtual menuntut da’i untuk tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga literasi digital agar dakwah tetap sesuai dengan spirit Al-Qur’an dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN WARISAN NOMOR NO: 254/PDT.G/2019/PA SGM DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB Rustam, Wahidah; Mansyur, Saidin
PILAR Vol. 11 No. 2 (2020): JURNAL PILAR, DESEMBER 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/ywc82h47

Abstract

Jenis penenlitian ini adalah ekspost facto, yang analisis datanya dilakukan secara deskriptif kualitatif dan pengelola datanya dilakukan dengan cara observasi langsung ke lapangan tempatnya di pengadilan agama sungguminasa kelas 1b, kemudian dilakukan wawancara berbagai informan dan sumber yang berkompeten. Tujuan peneliti ini yaitu (1) untuk mengetahui faktor yang mendorong terjadinya sengketa warisan antara penggugat dan tergugat serta (2) memperoleh gambaran tinjauan hakim pengadilan agama sungguminasa dalam memutuskan No: 254/Pdt.G/2019/PA SGM. Berdasarkan pada penelitian diproleh kesimpulan bahwa (1) Faktor yang menjadi sengketa warisan adalah penggugat sebagai isteri yang sah dari pewaris belum mendapat harta warisan atau harta peninggalan dari pewaris oleh karena itu tindakan para tergugat yang menguasai semua harta warisan peninggalan pewaris telah merugikan dan merampas hak waris penggugat dan hak waris 2 (dua) orang anak penggugat sebagai anak kandung pewaris. (2) Gambaran tinjauan hakim pengadilan agama sungguminasa dalam memutuskan No: 254/Pdt.G/2019/PA SGM. Gugatan Penggugat kabur tidak jelas dan tidak sempurna dan cacat Hukum tidak berdasar Hukum sebagaimana yang diterapkan oleh HIR Pasal 118 dan pasal 120 dalam point 5.6.7 dan Hukum acara Peradilan Agama UU No.7 tahun 1989. Maka maka menurut putusan gugatan penggugat dinyatakan ditolak.Kata kunci: Tinjauan Yuridis; Putusan Warisan; Pengadilan Agama
ANALISIS SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK MODAL DAN PENGGARAP LAHAN PERTANIAN DI KECAMATAN TOMBOLO PAO KABUPATEN GOWA Mustamin, St Walida; Musdalifah, Musdalifah; Mansyur, Saidin
PILAR Vol. 12 No. 2 (2021): JURNAL PILAR, DESEMBER 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/qm0zs990

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui apakan Sistem Bagi Hasil Pertanian di Kecamatan Tombolo Pao sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam. Penelitian ini di laksakan di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa yang berlangsung selama 2 bulan mulai dari Februari sampai April 2020. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melakukan wawancara secara langsung kepada informan yaitu pemilik lahan sekaligus pemilik modal, petani penggarap dan pemilik lahan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem bagi Hasil yang dilakukan masyarakat di Kecamatan tombolo Pao di dasarkan pada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan perjanjian tersebut dilakukan secara lisan tanpa ada bukti di atas kertas yang memperkuat perjanjian tersebut. Adapun faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan kerja sama yaitu karena adanya petani yang tidak memiliki lahan untuk di garap dan ada juga pemilik lahan yang kewalahan jika harus mengolah sendiri lahannya. Sistem bagi hasilnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana jawaban dari salah satu pemilik lahan mengatakan bahwa apabila semua biaya dikeluarkan oleh pemilik lahan maka pemilik lahan mendapatkan 2/3 bagian sementara petani penggarap hanya mendapat 1/3 bagian saja. Kerja sama ini dilakukan untuk saling membantu antara petani yang sama sekali tidak memiliki lahan untuk digarap dan pemilik lahan yang memiliki banyak lahan sehinggaa kewalahan jika harus mengolah lahannya sendiri. Perjanjian ini dilakukan atas dasar suka rela tanpa ada paksaan dari pihak lain. Ditinjau dari hukum Islam maka kerja sama ini sudah sesuai dengan hukum Islam sebagaimana yang dijelaskan dalan Q.S An-Nisa ayat 29 dan Q.S At-Tabuah ayat 7 yang menjelaskan bahwa suatu transaksi yang halal adalah transaksi yang dilakukan secara suka rela diantara kedua belah pihak. Kata Kunci: Sistem Bagi Hasil, Pemilik Modal dan Penggarap Lahan Pertanian
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI PENGGARAP DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Mansyur, Saidin; Pratiwi, Aenun; Amri, Ulil
PILAR Vol. 12 No. 2 (2021): JURNAL PILAR, DESEMBER 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/dz2v7z19

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi petani penggarap dalam menjalankan kerjasama dengan pemilik lahan di bidang pertanian, ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. Hal tersebut didasari bahwa di Indonesia, dalam kerja sama antara petani penggarap dan pemilik lahan, biasanya akad terjadi secara lisan bukan tertulis. Kerja sama lebih banyak mengandalkan saling mempercayai satu sama lain. Sistem kerjasama tersebut berisiko bagi kedua belah pihak, bila ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian. Sementara risiko dan potensi kerugian terbesar ada pada pihak petani penggarap. Untuk hal tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari berbagai pihak terkait potensi risiko dan akibat-akibatnya. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama pertanian di Kabupaten Gowa yang menggunakan akad Mukhabarah, yaitu benih dan modal lainnya disediakan oleh petani penggarap, sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan. Keuntungan diperoleh kedua belah pihak dari bagi hasil secara sama rata, setelah mengeluarkan biaya modal. Bentuk perlindungan hukum bagi petani masih berpegang kepada prinsip adat yang masih dipegang kuat oleh masyarakat petani di Kabupaten Gowa. Secara hukum Islam, prinsip adat tersebut termaktub dalam kaidah Al-Adatun Muhakkamah, yaitu adat kebiasaan yang dijadikan hukum, sehingga tidak menimbulkan perselisihan karena saling ridho, dan praktek bagi hasil yang saling menguntungkan antara petani penggarap dengan pemilik lahan yang dilandari oleh azas tolong menolong.Kata Kunci: Kerjasama Pertanian, Mukhabarah, Perlindungan Hukum
Co-Authors Ahmad Abdullah Alamsyah - Fachry Abda El Rahman Fadila, Riska HANIMA, SITTI Hurriah Ali Hasan Jasri, Jasri Makmur Makmur Musdalifah Musdalifah Mustamin, Siti Walida Mustamin, Siti Walidah Mustamin, St Walida Pratiwi, Aenun Rustam, Wahidah Sabae, Mahlani Sartika Sartika Uswatun Hasanah