Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

INOVASI OLAHAN PANGAN LOKAL: PENDAMPINGAN DEMO MASAK UNTUK MENINGKATKAN GIZI BALITA DI DESA AKA-AKAE Trisnasari, Damayanti; K, Nuraini; Jamaluddin, Jamaluddin; Nonci, Nurjannah; M, Usman; Mustanir, Ahmad; Said, Sunandar; Astinah Adnan, Andi; Cahyani Thahir, Mutmainnah; Sinrang, Andi
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8, No 9 (2025): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v8i9.3699-3704

Abstract

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan gizi dan keterampilan ibu-ibu balita dalam memanfaatkan bahan pangan lokal menjadi menu sehat bergizi. Program dilaksanakan di Desa Aka-akae melalui pendampingan demo masak yang fokus pada inovasi olahan pangan lokal seperti nugget tahu dan sate lilit ayam . Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif, mencakup edukasi gizi, praktik memasak, pendampingan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan peserta tentang gizi seimbang (80% meningkat) dan keterampilan mengolah pangan lokal menjadi menu sehat kekinian. Selain itu, produk hasil demo memiliki potensi dikembangkan menjadi peluang usaha rumah tangga, sehingga mendukung pencegahan stunting dan perbaikan gizi balita secara berkelanjutan.
Penyuluhan Tentang Standar Pelayanan Prosedur (SOP) Untuk Peningkatan Pelayanan Publik di Kantor Desa Batupute Kabupaten Barru Meiiyani, Eliza; Amirullah, Indriati; Dwiyanti, Tetty; Nonci, Nurjannah; Ashariana, Ashariana
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 8 (2023): November (In Progress)
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10575514

Abstract

Salah satu aspek penting yang menunjang suatu kegiatan dalam mewujudkan kinerja pelayanan publik agar berjalan efektif dan efisien, diperlukan suatu panduan dengan memperbaiki Administrasi Pemerintahan dengan menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan baik. Penyuluhan tentang standar pelayanan prosedur (SOP) untuk meningkatkan pelayanan publik di Kantor Desa Batupute sangatlah penting. Penyuluhan di laksanakan pada bulan Oktober 2023. Kegiatan penyuluhan di lakukan dengan beberapa tahap yaitu : tahap sosialisasi, tahap diskusi dan tahap evaluasi. Dari kegiatan yang berlangsung dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik pada kantor desa Batupute sudah berjalan baik dan perlu dipertahankan. Dan alangkah baiknya jika kantor desa Batupute menerapkan sistem digitalisasi untuk mempermudah pelayanan.
Transformasi SPBE Menuju Smart Governance Berbasis Kecerdasan Buatan Di Sidenreng Rappang Sundari; Nonci, Nurjannah; Sinrang, Andi
Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan Vol. 3 No. 2 (2024): SIMBOL : Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan
Publisher : LPPM STISIP IMAM BONJOL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55850/simbol.v3i2.106

Abstract

Digital transformation has become a key strategy to enhance the quality of governance and public service that is efficient, transparent, and accountable at the local level. This study aims to examine the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) supported by Artificial Intelligence (AI) in Sidenreng Rappang Regency to realize smart governance. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis, then analyzed thematically with the aid of NVivo 12 Plus software. The findings indicate that AI-based SPBE implementation accelerates public service delivery, improves bureaucratic efficiency, enhances data-driven decision-making, and expands public information transparency. However, several challenges remain, including limited cross-agency system integration, digital infrastructure gaps in remote areas, insufficient digital human resource capacity, weak regulatory frameworks, and cybersecurity and data privacy risks. This study highlights the need to strengthen integrated digital governance, institutional capacity building, and cross-sectoral collaboration to ensure the sustainability of digital transformation toward smart, adaptive, and good governance-oriented public administration.
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI WISATA LOKAL DI DESA TANA TORO KECEMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Windah, Windah; Nonci, Nurjannah; Hakim, Akhyaruddin
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v12i2.537

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam mengembangkan potensi wisata lokal di Desa Tana Toro, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini dilakukan karena potensi wisata lokal seperti Air Terjun Teppok dan Masjid Sandi Batu Langgara Tungga belum dikelola secara optimal, padahal keduanya memiliki daya tarik alam dan religi yang tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pemerintah desa dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa menjalankan tiga peran utama dalam pengembangan wisata lokal, yaitu sebagai regulator, fasilitator, dan koordinator. Sebagai regulator, pemerintah desa belum memiliki regulasi formal seperti Peraturan Desa (Perdes) untuk mengatur pengelolaan kawasan wisata. Sebagai fasilitator, pembangunan akses jalan menuju lokasi wisata telah dilakukan, namun belum disertai dengan pelatihan masyarakat secara menyeluruh. Sementara sebagai koordinator, pemerintah desa masih minim melakukan kolaborasi dengan dinas pariwisata dan pihak eksternal. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa sangat penting dalam pengembangan potensi wisata lokal. Namun, agar pengelolaan wisata menjadi lebih optimal, dibutuhkan regulasi yang jelas, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain agar pariwisata dapat dikelola secara partisipatif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Katakunci: peran pemerintah desa, pengembangan wisata lokal air terjun teppok, pemberdayaan, kalaborasi
Digitalisasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Bina Baru Kabupaten Sidenreng Rappang Razak, Muhammad Rais Rahmat; Nonci, Nurjannah; Lubis, Sandi; Dayadi; Khaerunnisa, Mutiah
Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 11 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jn.v11i2.4947

Abstract

This study analyzes the digitization of village fund management in Bina Baru Village, focusing on implementation conditions, stakeholder roles, and strategies for improving effectiveness. Using a qualitative approach with NVivo 12 Plus data analysis through in-depth interviews with Village Head, Finance Head, Village Operator, Village Secretary, and Community Leaders. The research results show that digitization of village fund management experiences paradoxical conditions with partial achievements in various aspects. Digital systems have been successfully implemented operationally internally and provide convenience for village officials in administrative and managerial functions. However, digitization faces significant challenges in public accessibility aspects where the community cannot access digital systems, so the principles of transparency and public accountability have not been optimally achieved. Digital transformation involves collaborative roles from various stakeholders with clear differentiation. Strategies to improve digitization effectiveness require a comprehensive approach including increasing accessibility through public digital portals, stabilizing technical infrastructure, developing human resource capacity, increasing community participation with digital consultation mechanisms, and multi-stakeholder collaboration.