Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.461
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Unes Law Review IBLAM Law Review Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Journal of Artificial Intelligence and Digital Business JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Equalegum International Law Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Effendi, Prihatin
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 dalam Perspektif Teori Negara Hukum FRIEDRICH JULIUS STAHL Kaniawan, Mas Rafli Lutfan; Ningsih, Dwi Wachidiyah; Effendi, Prihatin
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7953

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 memicu beragam reaksi di Indonesia terkait dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan tersebut melalui perspektif Teori Negara Hukum dengan menitikberatkan pada prinsip supremasi hukum, kepastian hukum, keadilan, demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta pengawasan dan akuntabilitas pemerintahan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kajian doktrinal (library research), yang didukung oleh analisis bahan hukum primer dan sekunder, serta penelaahan terhadap ratio decidendi hakim dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berupaya menegaskan supremasi konstitusi melalui pembatalan dan penafsiran ulang norma hukum yang dinilai multitafsir dan berpotensi menjadi “pasal karet”, khususnya terkait ketentuan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik dalam KUHP dan peraturan terkait. Putusan ini juga mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum, sehingga memperkuat perlindungan hak asasi manusia serta prinsip keadilan dalam negara demokratis. Selain itu, putusan tersebut memberikan arah baru dalam interpretasi hukum pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan dinamika sosial masyarakat. Namun demikian, masih terdapat kekhawatiran terkait implikasi putusan terhadap kebebasan berpendapat, potensi ketidakpastian dalam implementasi, serta efektivitas pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan tersebut pada dasarnya sejalan dengan prinsip negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl, tetapi implementasinya perlu diawasi secara berkelanjutan guna menjamin tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan masyarakat secara optimal.
Konflik Norma antara Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi dalam Perspektif Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori Akmaliah, Safara; Effendi, Prihatin; Noer, Zakiah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5021

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan asas lex superior derogat legi inferiori dalam menyelesaikan konflik norma antara Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskrepansi norma materiil mayoritas terjadi pada sektor fiskal dan manajemen aset daerah. Meskipun mekanisme pembatalan telah bertransisi dari executive review ke judicial review pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi, ketidaksinkronan vertikal tetap terjadi akibat lemahnya pengawasan preventif dan miskonsepsi kewenangan atributif daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa supremasi hukum nasional memerlukan digitalisasi legislasi, penguatan kapasitas intelektual pembentuk hukum di daerah, serta integrasi asas hierarki dengan prinsip lex specialis dan lex posterior guna memitigasi fragmentasi hukum dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Abdul Basid Akmaliah, Safara Anik Susanti Aprilia, Hesti As'at, As'at Dwisari, Amelia Fadli, Abu Rizal Kaniawan, Mas Rafli Lutfan Mashudi Mashudi Nasichim , Mohammad Ningsih, Dwi Wachidiyah Noer, Zakiah Puspitasari, Dara Ratnasari, Devi Romadlon, Aunur Syaputri, Ni’mathus Vitria, Yati Wachidiyah Ningsih, Dwi White, Mathew A. Widiabriade, Yonifan Theo Yatim, Nur