Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.218
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Aqlam: Journal of Islam and Plurality Jurnal Sains Sosio Humaniora WAJAH HUKUM JURNAL YURIDIS UNAJA Ilmu Hukum Prima JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana International Journal of Humanities Education and Social Sciences International Journal of Educational Research Excellence (IJERE) Jurnal Smart Hukum (JSH) JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Abdimas Sosek (Jurnal Pengabdian dan Pembardayaan Masyarakat)
Rona Indara
Universitas Adiwangsa Jambi
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Appreciate but not Acknowledge: (State Construction Towards Religion and Regulations with Discriminatory Nuances) Indara, Rona; Mantu, Rahman
Aqlam: Journal of Islam and Plurality Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajip.v9i2.3432

Abstract

Abstract: The meaning and recognition of religions in Indonesia are closely related to politics. Political sentiment during the transition of power from the old order to the new order affects how the State interprets religion in the constitution. Especially during the New Order period, minority religions or beliefs received discriminatory treatment, this fact was evidenced by various regulations that were impartial and protected minority religions and until now these policies continue to be used. The state, in this case, the government is intensively campaigning for the idea and practice of diversity, tolerance, and religious moderation, along with which there are many cases of violence and discrimination based on religious backgrounds. Using a socio-juridical approach, the author then found many regulations related to religion and beliefs that are still discriminatory and do not protect all citizens of the nation, as mandated by the 1945 Constitution.Keywords: Religion, Regulation, Discrimination, Diversity, Government.Abstrak : Pemaknaan dan pengakuan Agama-agama di Indonesia sangat berkait erat dengan Politik. Sentimen politik saat peralihan kekuasaan dari orde lama ke orde baru berpengaruh terhadap bagaimana Negara memaknai Agama di dalam konstitusi. Terlebih di masa Orde baru agama atau kepercayaan minoritas mendapatkan perlakuan yang diskriminatif, fakta itu dibuktikan dengan berbagai macam regulasi yang tidak berpihak dan melindungi agama minoritas dan sampai sekarang kebijakan-kebijakan tersebut terus digunakan. Negara dalam hal ini pemerintah sedang gencar mengkampanyekan gagasan dan praktik kebhinekaan, toleransi, serta moderasi beragama, seiring dengan itu muncul banyak kasus kekerasan dan diskriminasi berlatar belakang agama. Dengan menggunakan pendekatan sosio-yuridis penulis kemudian menemukan  banyak regulasi-regulasi berkaitan dengan agama dan kepercayaan yang masih bernuansa diskriminatif dan tidak melindungi segenap warga bangsa, sebagaimana amanat UUD 1945.Kata Kunci: Agama, Regulasi, Diskriminatif, Kebhinekaan, Pemerintah.
Appreciate but not Acknowledge: (State Construction Towards Religion and Regulations with Discriminatory Nuances) Indara, Rona; Mantu, Rahman
Aqlam: Journal of Islam and Plurality Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajip.v9i2.3470

Abstract

Abstract: The meaning and recognition of religions in Indonesia are closely related to politics. Political sentiment during the transition of power from the old order to the new order affects how the State interprets religion in the constitution. Especially during the New Order period, minority religions or beliefs received discriminatory treatment, this fact was evidenced by various regulations that were impartial and protected minority religions and until now these policies continue to be used. The state, in this case, the government is intensively campaigning for the idea and practice of diversity, tolerance, and religious moderation, along with which there are many cases of violence and discrimination based on religious backgrounds. Using a socio-juridical approach, the author then found many regulations related to religion and beliefs that are still discriminatory and do not protect all citizens of the nation, as mandated by the 1945 Constitution.Keywords: Religion, Regulation, Discrimination, Diversity, Government.Abstrak : Pemaknaan dan pengakuan Agama-agama di Indonesia sangat berkait erat dengan Politik. Sentimen politik saat peralihan kekuasaan dari orde lama ke orde baru berpengaruh terhadap bagaimana Negara memaknai Agama di dalam konstitusi. Terlebih di masa Orde baru agama atau kepercayaan minoritas mendapatkan perlakuan yang diskriminatif, fakta itu dibuktikan dengan berbagai macam regulasi yang tidak berpihak dan melindungi agama minoritas dan sampai sekarang kebijakan-kebijakan tersebut terus digunakan. Negara dalam hal ini pemerintah sedang gencar mengkampanyekan gagasan dan praktik kebhinekaan, toleransi, serta moderasi beragama, seiring dengan itu muncul banyak kasus kekerasan dan diskriminasi berlatar belakang agama. Dengan menggunakan pendekatan sosio-yuridis penulis kemudian menemukan  banyak regulasi-regulasi berkaitan dengan agama dan kepercayaan yang masih bernuansa diskriminatif dan tidak melindungi segenap warga bangsa, sebagaimana amanat UUD 1945.Kata Kunci: Agama, Regulasi, Diskriminatif, Kebhinekaan, Pemerintah.
Problem Kewenangan Pelaksana Tugas (PLT) Dalam Masa Peralihan Pemerintahan Daerah Sebelum Dan Sesudah Pilkada Serentak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Indara, Rona
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 8 No. 2 (2024): Volume 8, Nomor 2, Desember 2024
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v8i2.25963

Abstract

Pelaksana tugas (plt) dalam administrasi negara adalah pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan atau terkena peraturan hukum sehingga tidak menempati posisi tersebut. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah menggambarkan pengangkatan plt jika terjadi kekosongan jabatan kepala daerah selama masa transisi, menganalisis, kualifikasi, batas kewenangan plt dan kebijakan strategis selama masa transisi, namun masih dijabat oleh plt dan mengetahui dan menganalisis sanksi yang diberikan kepada plt yang melakukan sesuatu diluar kewenangan. Metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan kualitatif yang dikaji secara holistic kontekstual progresif diketahui bahwa a. Pengangkatan plt Gubernur diangkat oleh Presiden melalui usulan Menteri Dalam Negeri, Sedangkan pengangkatan Bupati/ Walikota diangkat oleh Menteri Dalam Negeri melalui usulan oleh Gubernur. b. Kualifikasi dari plt yang diangkat berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015 pasal 201 ayat (8) untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur yaitu berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. b. Jika selama masa perubahan diperlukan suatu kebijakan strategis yang harus diambil oleh plt, maka diatur oleh Pasal 132 A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu harus seizin Mendagri. c. Sanksi bagi plt yang menyalahgunakan wewenang, sebenarnya belum ada pengaturan yang jelas seiring ketidakjelasan jenis kewenangan yang diberikan kepada plt
KAJIAN KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU MONEY LAUNDERING DI INDONESIA Indara, Rona; Wahyuningrum , Kartika Sasi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1289

Abstract

Problematik Pencucian uang ini sudah mendapat perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas Negara, Sebagai suatu fenomena kejahatan yang dinamakan “organized crime”, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini : Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Di Indonesia? dan bagiamana Upaya kebijakan hukum d Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang? , menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian sebagai berikut “Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud oleh masing-masing Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 adalah merupakan tindak pidana pencucian uang aktif, sedang tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam Pasal 5 adalah tindak pidana pencucian uang pasif.
Analysis of Cybercrime as a Negative Impact of Technological and Internet Development in Indonesia Based on Law Number 19 of 2016 from a Criminal Law Perspective (Judge's Decision Study No. 569/Pid.sus/2022/PN.Btm) Ternando, Albi; Dwianggara, Dany; Rahman, Rahman; Indara, Rona; Tatiana, Orid
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 4 No. 1 (2025): June-September
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v4i1.1473

Abstract

The rapid development of information and communication technology has brought significant benefits to society, but on the other hand, it has also given rise to various threats, including cybercrime. In Indonesia, the increase in cybercrime cases, such as skimming, has caused major economic losses and threatened the stability of digital security. This study focuses on the factors causing the increase in cybercrime and efforts to prevent it. The research method used is a normative legal approach through a literature review that studies related laws and regulations, including Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which was updated in 2016. The results of the study indicate that the main causes of cybercrime include weak network security, low digital literacy of the community, and limitations in law enforcement. This study recommends strengthening regulations, increasing human resource capacity, and implementing technology-based prevention policies as solutions to combat cybercrime. This study is expected to be a reference for policy makers and legal practitioners in dealing with cybercrime problems in Indonesia effectively.
Implementation of the ITE Law and Democracy in Civil Space Indara, Rona; Ternando, Albi
International Journal of Educational Research Excellence (IJERE) Vol. 3 No. 1 (2024): January-June
Publisher : PT Inovasi Pratama Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/ijere.v3i1.855

Abstract

The implementation of the ITE Law in general has not been implemented optimally , because the general public's understanding of the ITE Law is still imperfect, including community activities in cyberspace . Activities in cyberspace cannot be separated from human factors and their legal consequences also intersect with humans in society who are in the physical world, therefore the idea emerged about the need for legal rules to regulate activities in cyberspace. The word "Democracy" comes from two words, namely demos which means people, and kratos/cratein which means government, so it can be interpreted as people's government, or what we know better as government of the people, by the people and for the people. This research uses an explanatory type , namely research that explains the implementation of the ITE Law and democracy in cyberspace. From the results of the research that has been carried out, through the process of filling out questionnaires and interview results, it can be concluded that the implementation of the ITE Law in Indonesia is related to democracy in the moderate category
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Apolonius, Robin; -, Rahman; Indara, Rona; -, Alendra
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v6i2.5882

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach) dan pendekatan kasus (case Approach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginterpretasikan, menilai dan mengevaluasi. Hasil penelitian menunjukan adanya rumusan tidak jelas dan kotradiksi antara lain pasal 111, 112, 114 dan 127. Terminologi, memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menyerahkan, memungkinkan terjadinya kesalahan dalam praktek peradilan pidana dari aparat penegak hukum, mengaitkannya (termasuk/include/juncto) antara delik pidana “pengguna” narkotika dalam pasal 127 dengan delik pidana “pengedar” pasal 111, 112 atau pasal 114. Dalam contoh kasus dimana unsur-unsur pasal 111 ayat (1) terpenuhi maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan dapat dipidana. Namun dalam beberapa kasus yang serupa, terdapat disparitas putusan hakim disebabkan kesalahan penafsiran antara rumusan pasal 111, pasal 112 dan pasal 114 dengan pasal 127 akibat dari norma yang tidak jelas dan kontradiktif.
URGENSI HUKUM PADA PENDERITA KELAINAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBALAKAN LIAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 DI PROVINSI JAMBI Rizki, Mutia; Indara, Rona
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v7i2.5884

Abstract

untuk mengetahui Apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum dalam kasus illegal logging di Provinsi Jambi dan Bagaimanakah Pemerintah Provinsi Jambi melakukan pemberantasan dalam pembalakan liar menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Rumusan masalah : Apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum dalam kasus illegal logging di Provinsi Jambi, Bagaimanakah Pemerintah Provinsi Jambi melakukan pemberantasan dalam pembalakan liar menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian Yuridis Empiris. Hasil penelitian Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan penegakan hukum menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak perusakan hutan yang dilakukan dengan proses penyelidikan, penyidikan, dilanjutkan dengan proses penangkapan, penuntutan dan pelaksanaan di depan pengadilan dengan mengacu pada Undang- Udanng Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kata kunci: Penegakan hukum, Pembalakan liar, sumber daya alam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022: Badan Peradilan Khusus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yarni, Meri; Indara, Rona; Irwandi, Irwandi; Prasna, Adeb Davega; Juliani, Lauri
Wajah Hukum Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v8i1.1467

Abstract

The purpose of this research is to determine and analyze the balance of Constitutional Court Judges in Decision Number 85/PUU-XX/2022 and the legal implications of Decision Number 85/PUU-XX/2022 on special courts for resolving disputes over election results. The research issues include: 1) What are the considerations of Constitutional Court Judges in Decision Number 85/PUU-XX/2022? 2) What are the legal implications of Decision Number 85/PUU-XX/2022 on special courts for resolving disputes over election results? The research method used in this thesis is normative juridical, meaning the research starts from legal issues by analyzing legal problems through legislation, literature, and other reference materials. This thesis employs several approaches, including legal approach, conceptual approach, and case approach. The results of the discussion in this study indicate that: 1) Legal considerations underlying the Constitutional Court Decision include the absence of a special court designated by the President/Government and the DPR to handle disputes over the results of regional head elections, fundamental changes to Article 157 in three amendments to the Regional Head Election Law; the history of the development of authority in resolving disputes over election results in the Constitutional Court; and the elimination of differences in the election regime for both general elections and regional head elections. 2) The implication of constitutional Court Decision number 85/PUU-XX/2022 are, firstly, it removes the role of special judicial bodies in handling disputes over regional elections results” Secondly, there is inconsistency in the Constitutional Court’s decisions, as it previously mandated that settling regional election disputes (PHPUD) is not within the authority of the Constitutional Court. Thirdly, there is a pilin gup of election-related cases in the Constituional Court.
Co-Authors -, Alendra -, Rahman Albi Ternando Apolonius, Robin Aris Consina Silalahi Dwianggara, Dany Efandri Agustian Indah Mutiara Irwandi Irwandi juliani, lauri Lestari, Adria Wuri Meri Yarni Mulia Inda Purwati Orid Tatiana Prasna, Adeb Davega Rahman Mantu, Rahman Rahman Rahman Rizki Rizki Rizki, Mutia Supriyanto Laia wahyuningrum , Kartika Sasi