Garuda - Garba Rujukan Digital

STRICT LIABILITY ATAS KERUGIAN KONSUMEN SULAM ALIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANDINGAN INDONESIA DAN BELANDA Sari, Ni Komang Tia Purnama; Ardhya, Si Ngurah; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 6 No 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab atas kerugian konsumen jasa sulam alis di Indonesia serta membandingkan penerapan prinsip strict liability antara sistem hukum Indonesia dan Belanda. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan. Dalam analisanya, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai landasan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan semi strict liability di mana pelaku usaha masih dapat menghindari tanggung jawab melalui pembuktian sesuai ketentuan sesuai Pasal 19 ayat (5), Pasal 22, dan Pasal 27 UUPK. Sebaliknya, Belanda menerapkan strict liability secara mutlak di mana produsen langsung dianggap bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa memerlukan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 190 NBW hingga Pasal 193a NBW. Hal ini menciptakan perlindungan hukum yang lebih tegas bagi konsumen di Belanda dibandingkan dengan Indonesia.

KEDUDUKAN HUKUM AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TELEKONFERENSI TERHADAP KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA Astary, Komang Trisma Berlianthi; Dantes, Komang Febrinayanti; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 6 No 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kedudukan hukum Akta Risalah RUPS Telekonferensi terhadap kehadiran pemegang saham serta (2) keabsahan pembuktian tanda tangan elektronik dari Akta Risalah RUPS yang dilaksanakan melalui telekonferensi menurut UU ITE. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Dalam jenis pendekatan, digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum dibagi menjadi tiga kategori: bahan primer, sekunder, tersier. Teknik analisis bahan hukum yang diterapkan bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) Berdasarkan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK No. 16/2020, akta risalah RUPS melalui telekonferensi sah dan mengikat jika memenuhi persyaratan formal serta materiil. Namun, UUJN No. 2/2014 pasal 16 ayat (1) huruf m belum mengatur pembacaan dan penandatanganan elektronik, sehingga menimbulkan kekosongan regulasi. Hal ini disebabkan belum adanya ketentuan tegas terkait mekanisme elektronik. Dengan demikian, keabsahan akta telekonferensi bergantung pada pemenuhan seluruh syarat formil; kegagalan memenuhi satu saja menjadikannya cacat formil dan hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan; (2) Berdasarkan ketentuan hukum positif, risalah RUPS yang hanya ditandatangani elektronik belum berstatus akta autentik karena UU ITE Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b mengecualikan dokumen elektronik dari kategori akta otentik. Risalah telekonferensi bermaterai dan bersignature elektronik berstatus akta di bawah tangan. Meskipun konsep notaris siber menggabungkan sertifikasi digital dan tanda tangan elektronik berbasis Certificate Authority menawarkan pembuatan akta virtual, kewajiban kehadiran fisik notaris, pembuat akta, dan saksi menghambatnya. Untuk memperoleh keautentikan, risalah RUPS telekonferensi harus memenuhi persyaratan UU Jabatan Notaris.

IMPLEMENTASI PASAL 19 AYAT (1) UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP PENGGUNAAN KODE STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PALSU DALAM JUAL BELI HELM DI KABUPATEN BULELENG Dipadana, Anak Agung Jelantik Prakasa; Ardhya, Si Ngurah; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 6 No 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitianainiabertujuan untuk mengkajiaimplementasi serta faktor-faktor penghambat yang terkait dengan Pasala19 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, khususnya terkait penggunaan kode Standar Nasional Indonesia palsu dalam jual beli helm diaKabupaten_Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan sifat_deskriptif. Data_yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder, yang mencakup bahan_hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data meliputiastudi dokumen, aobservasi, danawawancara. Pengambilan_sampel dilakukan dengan metode non probability sampling, menggunakan purposive sampling. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasilaaapenelitian menunjukkan_bahwa terdapat lima pelaku usaha di Kabupaten Buleleng yang masih belum mengetahui tentang Undang-Undang No. 20 Tahun 2014. Selain itu, wawancara dengan pihak DISDAGPERINKOPUKM mengungkapkan bahwa undang-undang tersebut belum dapat diimplementasikan sepenuhnya karena adanya faktor penghambat, seperti keterbatasan alat untuk menguji helm SNI.

STRICT LIABILITY ATAS KERUGIAN KONSUMEN SULAM ALIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANDINGAN INDONESIA DAN BELANDA Sari, Ni Komang Tia Purnama; Ardhya, Si Ngurah; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i2.5534

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab atas kerugian konsumen jasa sulam alis di Indonesia serta membandingkan penerapan prinsip strict liability antara sistem hukum Indonesia dan Belanda. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan. Dalam analisanya, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai landasan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan semi strict liability di mana pelaku usaha masih dapat menghindari tanggung jawab melalui pembuktian sesuai ketentuan sesuai Pasal 19 ayat (5), Pasal 22, dan Pasal 27 UUPK. Sebaliknya, Belanda menerapkan strict liability secara mutlak di mana produsen langsung dianggap bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa memerlukan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 190 NBW hingga Pasal 193a NBW. Hal ini menciptakan perlindungan hukum yang lebih tegas bagi konsumen di Belanda dibandingkan dengan Indonesia.

KEDUDUKAN HUKUM AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TELEKONFERENSI TERHADAP KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA Astary, Komang Trisma Berlianthi; Dantes, Komang Febrinayanti; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i2.5536

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kedudukan hukum Akta Risalah RUPS Telekonferensi terhadap kehadiran pemegang saham serta (2) keabsahan pembuktian tanda tangan elektronik dari Akta Risalah RUPS yang dilaksanakan melalui telekonferensi menurut UU ITE. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Dalam jenis pendekatan, digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum dibagi menjadi tiga kategori: bahan primer, sekunder, tersier. Teknik analisis bahan hukum yang diterapkan bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) Berdasarkan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK No. 16/2020, akta risalah RUPS melalui telekonferensi sah dan mengikat jika memenuhi persyaratan formal serta materiil. Namun, UUJN No. 2/2014 pasal 16 ayat (1) huruf m belum mengatur pembacaan dan penandatanganan elektronik, sehingga menimbulkan kekosongan regulasi. Hal ini disebabkan belum adanya ketentuan tegas terkait mekanisme elektronik. Dengan demikian, keabsahan akta telekonferensi bergantung pada pemenuhan seluruh syarat formil; kegagalan memenuhi satu saja menjadikannya cacat formil dan hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan; (2) Berdasarkan ketentuan hukum positif, risalah RUPS yang hanya ditandatangani elektronik belum berstatus akta autentik karena UU ITE Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b mengecualikan dokumen elektronik dari kategori akta otentik. Risalah telekonferensi bermaterai dan bersignature elektronik berstatus akta di bawah tangan. Meskipun konsep notaris siber menggabungkan sertifikasi digital dan tanda tangan elektronik berbasis Certificate Authority menawarkan pembuatan akta virtual, kewajiban kehadiran fisik notaris, pembuat akta, dan saksi menghambatnya. Untuk memperoleh keautentikan, risalah RUPS telekonferensi harus memenuhi persyaratan UU Jabatan Notaris.

IMPLEMENTASI PASAL 19 AYAT (1) UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP PENGGUNAAN KODE STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PALSU DALAM JUAL BELI HELM DI KABUPATEN BULELENG Dipadana, Anak Agung Jelantik Prakasa; Ardhya, Si Ngurah; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i2.5547

Penelitianainiabertujuan untuk mengkajiaimplementasi serta faktor-faktor penghambat yang terkait dengan Pasala19 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, khususnya terkait penggunaan kode Standar Nasional Indonesia palsu dalam jual beli helm diaKabupaten_Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan sifat_deskriptif. Data_yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder, yang mencakup bahan_hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data meliputiastudi dokumen, aobservasi, danawawancara. Pengambilan_sampel dilakukan dengan metode non probability sampling, menggunakan purposive sampling. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasilaaapenelitian menunjukkan_bahwa terdapat lima pelaku usaha di Kabupaten Buleleng yang masih belum mengetahui tentang Undang-Undang No. 20 Tahun 2014. Selain itu, wawancara dengan pihak DISDAGPERINKOPUKM mengungkapkan bahwa undang-undang tersebut belum dapat diimplementasikan sepenuhnya karena adanya faktor penghambat, seperti keterbatasan alat untuk menguji helm SNI.

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT GAME YANG DI BELI MELALUI APLIKASI DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Wedananta, Putu Rendra; Ardhya, Si Ngurah; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i2.6070

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha game memenuhi hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta (2) perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen yang membeli games melalui aplikasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Bahan hukum dikumpulkan melalui penelusuran norma hukum yang berlaku serta studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tanggung jawab pelaku usaha game digital mencakup kewajiban menjamin akses berkelanjutan, kesesuaian konten, keamanan data, serta pemberian kompensasi atas kerugian konsumen. Berdasarkan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha wajib memenuhi hak konsumen atas ganti rugi jika produk atau layanan tidak sesuai perjanjian, sehingga tercipta perlindungan hukum, keadilan kontraktual, dan keseimbangan dalam transaksi digital. Serta (2) Perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli game melalui aplikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang menjamin hak atas informasi, keamanan, kenyamanan, serta kompensasi atas kerugian. Meskipun terdapat kesenjangan normatif dalam mengatur produk digital, UUPK tetap relevan dengan memberikan dasar perlindungan terhadap barang tidak berwujud, menegakkan asas transparansi, dan menjamin keadilan dalam transaksi digital berbasis teknologi.

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN Gunawan, Komang Pebri; Ardhya, Si Ngurah; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 2 (2024): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The development of modern trade practices has encouraged the widespread use of standard contracts as an efficient instrument in transactions between business actors and consumers. However, the unilateral drafting of standard clauses often results in an imbalance of bargaining power that may disadvantage consumers, particularly through the limitation or transfer of business actors’ liability. This condition raises legal issues concerning consumer protection and the limitation of the principle of freedom of contract. This study aims to analyze the regulation of standard clauses in contracts and the forms of consumer legal protection under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, supported by a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the Consumer Protection Law provides strict limitations on the inclusion of unfair standard clauses through prohibitions on their substance, requirements of clarity and transparency, and legal consequences in the form of nullity by law. In addition, both preventive and repressive legal protections are available, including dispute resolution through the Consumer Dispute Settlement Body. Therefore, consumer protection against standard clauses represents a state effort to achieve justice and balance in contractual relationships.

Title

Found 8 Documents
Search
Journal : Jurnal Pacta Sunt Servanda

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search Journal : Jurnal Pacta Sunt Servanda

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search
Journal : Jurnal Pacta Sunt Servanda