Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Journal of Regional Economics and Development

Analisis Determinan Inklusi Keuangan di Indonesia Juniyar, Naufal; Lubis, Firsty Ramadhona Amalia; Prastiwi, Lustina Fajar; Anita, Rossy Dwi
Journal of Regional Economics and Development Vol. 1 No. 1 (2023): November
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jred.v1i1.60

Abstract

Inklusi keuangan merupakan isu global karena mempengaruhi perekonomian dan adanya fakta bahwa akses layanan keuangan di negara berkembang masih rendah. Inklusi keuangan Indonesia dikategorikan masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Penerapan inklusi keuangan masih mengalami hambatan karena masih terbatasnya bank yang terdekat dengan tempat tinggal dan jauhnya jarak cabang terdekat. Kebijakan dari Pemerintah Indonesia telah menetapkan pada Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016. Program tersebut dimaksudkan untuk membantu otoritas publik dengan mengurangi kemiskinan dan mendorong ekonomi yang komprehensif dan layak. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan salah satunya untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan penanaman modal dalam negeri terhadap inklusi keuangan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di 34 Provinsi di Indonesia data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari BPS dan OJK serta diuji menggunakan regresi data panel. Alat yang digunakan untuk melakukan uji tersebut adalah software STATA 14. Hasil yang diperoleh variabel kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan penanaman modal dalam negeri berpengaruh secara signifikan terhadap inklusi keuangan, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi dan pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan. Financial inclusion is a global issue because it affects the economy and the fact that access to financial services in developing countries is still low. Indonesia's financial inclusion is categorized as low when compared to other ASEAN countries. The implementation of financial inclusion is still experiencing obstacles due to the limited number of banks closest to the place of residence and the distance of the nearest branch. The policy of the Government of Indonesia has established the National Strategy for Financial Inclusion (SNKI) through Presidential Regulation No. 82/2016. The program is intended to help public authorities by reducing poverty and encouraging a comprehensive and viable economy. Therefore, this study has one of its objectives to determine the effect of economic growth, poverty, unemployment, income inequality, and domestic investment on financial inclusion in Indonesia. This study was conducted in 34 provinces in Indonesia, the data used was secondary data obtained from BPS and OJK and tested using panel data regression with STATA 14. The results obtained by the variables of poverty, income inequality and domestic investment have a significant effect on financial inclusion, while the variables of economic growth and unemployment have no significant effect on financial inclusion.
Optimalisasi PAD: Mengungkap Potensi dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Melalui Analisis Trend Anita, Rossy Dwi; Lubis, Firsty Ramadhona Amalia; Yunizarrahman, Yunizarrahman
Journal of Regional Economics and Development Vol. 1 No. 1 (2023): November
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jred.v1i1.61

Abstract

Abstrak: Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan menganalisis potensi serta kontribusi pajak tersebut terhadap PAD. Analisis trend digunakan untuk meramalkan kondisi masa yang akan datang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi program dan kebijakan untuk mengoptimalkan PAD melalui pajak tersebut. Realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2013-2022 telah melampaui target dengan nilai diatas 100 persen, kecuali pada tahun 2022. Penurunan realisasi pajak pada tahun 2022 disebabkan oleh penutupan permanen oleh penambang dan adanya tambahan pungutan yang kewenangannya ada di provinsi. Analisis trend menunjukkan potensi kenaikan realisasi pajak untuk tahun-tahun mendatang. Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap PAD menunjukkan fluktuasi, namun masih memiliki potensi untuk mengoptimalkan realisasi pajak tersebut. Optimalisasi pendapatan daerah melalui pajak mineral bukan logam dan batuan dapat dilakukan melalui beberapa langkah, seperti penilaian yang akurat terkait volume, kualitas, dan nilai ekonomis sumber daya, kebijakan pajak yang mendukung, pembangunan infrastruktur, investasi dalam pendidikan dan pelatihan, serta membangun kemitraan dengan pihak swasta. Abstract: This research uses a quantitative method with a descriptive approach and analyzes the potential and contribution of these taxes to PAD. Trend analysis is used to forecast future conditions. The results of the study are expected to provide recommendations for programs and policies to optimize PAD through these taxes. The realization of non-metal mineral and rock taxes in Gunungkidul Regency from 2013-2022 has exceeded the target with a value above 100 percent, except in 2022. The decrease in tax realization in 2022 was caused by permanent closure by miners and additional levies whose authority is in the province. Trend analysis shows potential increases in tax realization for future years. The contribution of non-metallic mineral and rock tax to PAD shows fluctuations, but still has the potential to optimize the realization of the tax. Optimization of local revenue through non-metallic mineral and rock taxes can be done through several steps, such as accurate assessment of the volume, quality and economic value of resources, supportive tax policies, infrastructure development, investment in education and training, and building partnerships with the private sector.