Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.991
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arabi : Journal of Arabic Studies SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam Asy Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Riset Hukum Keluarga islam JYRS: Journal of Youth Research and Studies Jurnal Fakta Hukum (JFH) Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan
Tauratiya
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Yang Lahir Dari Proses Bayi Tabung dalam Perspektif Hukum Islam Tauratiya
Jurnal Fakta Hukum Vol 1 No 1 (2022): Volume 1, No 1, September 2022
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.903 KB) | DOI: 10.58819/jfh.v1i1.31

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau status hukum dan kedudukan anak yang lahir dari proses bayi tabung dalam perspektif hukum islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative, dengan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data skunder, serta data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa anak yang dilahirkan dari proses bayi tabung dianggap sebagai anak sah dan tentu memiliki kedudukan dan status hukum yang sama dengan anak pada umunya, apabila dalam prosesnya anak tersebut merupakan hasil dari perkawinan yang sah antara suami dan istri, serta tidak menggunakan rahim perempuan lain atau donor sperma dari laki laki lain. Untuk mecegah timbulnya permasalahan di kemudian hari dalam berbagai aspek, terutama dalam aspek hukumnya, pada prinsipnya setiap anak yang dilahirkan baik secara alamiah maupun hasil reproduksi buatan pada dasarnya memerlukan kejelasan status secara yuridis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak tersebut dianggap sebagai anak sah maupun sebaliknya, karena pada fakta yang terjadi tidak semua anak dapat menyandang status sebagai anak sah.
ITEM RESPONSE THEORY APPROACH: KALIBRASI BUTIR SOAL PENILAIAN AKHIR SEMESTER MATA PELAJARAN BAHASA ARAB Danni, Rahmat; Wahyuni, Ajeng; Tauratiya, Tauratiya
Arabi : Journal of Arabic Studies Vol. 6 No. 1 (2021)
Publisher : IMLA (Arabic Teacher and Lecturer Association of Indonesia)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24865/ajas.v6i1.320

Abstract

This study describes the item details of the final semester questions in Arabic MAN 1 Pangkalpinang using the item response theory approach. The problem behind this research is that the development of Arabic final assessment items did not go through the correct stages. Therefore, this research is quantitative research. The subjects of this study were 176 students of class XI MAN 1 Pangkalpinang. The answer data is in the form of answers to questions in the final semester in Arabic which are 40 multiple-choice items with five answers. The results showed that the final results of the Arabic semester (1) proved valid, indicated by 40 items (100%) with loading factors; (2) proven to be reliable, indicated by the reliability coefficient of 0.884; (3) there are 33 items (82.5%) of the 40 items that have a good level of difficulty and distinguishing power so that they can be stored in the question bank and used in subsequent activities, while 7 items (17.5%) are item number 10, 26, 27, 29, 32, 34, and 35 do not meet the criteria for a good level of difficulty so they need to be revised or eliminated; and (4) suitable for use in students with low to moderate ability (θ) in the range -3.5 to +1.5 in logit. Future research is expected to be able to analyze Arabic language question items in the form of descriptive tests on a large scale or develop high-quality high-order thinking skills in Arabic.
Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19 Tauratiya Tauratiya
Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan Vol 7, No 1 (2020): April
Publisher : Faculty of Sharia (Islamic Law) at Fatmawati Sukarno State Islamic University Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v7i1.2562

Abstract

On March 14, 2020, the government of the Republic of Indonesia declared the Covid-19 pandemic a National Disaster. The entire community was urged to stay at home or work remotely. This situation has rendered the daily activities of both the community and the government, including schooling, work, trade, and others, ineffective and delayed. Furthermore, it has also impacted corporate activities at both national and global levels. Many businesses have been disrupted due to the implementation of Large-Scale Social Limitations policy, thereby preventing companies or individuals from fulfilling their previous agreements. This study investigates whether the Covid-19 pandemic can serve as a legitimate reason for individuals or companies to delay the fulfillment of their obligations, considering it as a force majeure, and its legal implications. This research adopts a qualitative-library approach with a juridical-normative perspective. The findings indicate that force majeure is akin to the concept of overmacht, signifying a situation where the debtor cannot be held accountable due to circumstances beyond their control and not resulting from negligence. The concept of overmacht is governed by Article 1244 and Article 1245 of the Civil Code. The Covid-19 pandemic falls under the category of force majeure, thus enabling debtors to invoke it as a valid reason to postpone or refrain from fulfilling their obligations as per agreements, provided they can demonstrate that their failure to comply is not attributable to them, but rather to unforeseeable and inevitable circumstances.
PERLINDUNGAN HAK INOVASI: TELAAH UNDANG-UNDANG PATEN MELALUI LENSA EFISIENSI EKONOMI Tauratiya Tauratiya; Reski Anwar; Lailasari Ekaningsih
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i02.794

Abstract

ABSTRAKArtikel ini mengeksplorasi perlindungan hak inovasi melalui telaah Undang-Undang Paten di Indonesia dari perspektif efisiensi ekonomi. Pada pendahuluan, dibahas peran krusial inovasi dalam mendorong kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi, diikuti sejarah pengaturan paten sejak era kolonial hingga Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024, yang bertujuan menyeimbangkan insentif inovator dengan kesejahteraan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan literatur ekonomi secara sistematis. Pembahasan menguraikan tiga teori efisiensi: Pareto, yang menekankan keseimbangan tanpa kerugian pihak mana pun melalui lisensi wajib dan durasi paten optimal; Kaldor-Hicks, yang membenarkan monopoli sementara jika manfaat jangka panjang melebihi biaya; serta Teorema Coase, yang mendorong negosiasi hak paten dengan biaya transaksi rendah untuk alokasi sumber daya efisien. Kesimpulan menyatakan bahwa efisiensi ekonomi menjadi alat kuat untuk menilai keadilan regulasi paten, dengan menekankan keseimbangan antara hak eksklusif inovator dan aksesibilitas masyarakat guna mencapai kesejahteraan kolektif yang berkelanjutan.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Inovesi; Paten; Efisiensi Ekonomi
REGULASI DATA DAN HAK PRIVASI DI INDONESIA: APAKAH NEGARA MELAMPAUI BATAS DALAM PENGAWASAN DIGITAL? Hasmaryadi Hasmaryadi; Tauratiya Tauratiya; Lailasari Eka Ningsih
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.892

Abstract

ABSTRAKArtikel ini membahas regulasi data dan hak privasi di Indonesia dengan fokus pada keseimbangan antara pelindungan data pribadi dan kewenangan negara dalam pengawasan digital. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, artikel ini menelaah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun regulasi tersebut dirancang untuk melindungi data pribadi masyarakat, kewenangan negara yang luas dalam pengawasan digital berpotensi melampaui batas dan menimbulkan risiko pelanggaran hak privasi individu. Ketidakseimbangan regulasi, lemahnya mekanisme pengawasan independen, serta minimnya transparansi memperkuat potensi penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah. Artikel ini menekankan pentingnya pembentukan lembaga pengawas independen, mekanisme transparansi, dan penguatan akuntabilitas agar pengawasan digital tetap sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan kepastian hukum. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia agar lebih adil, proporsional, dan akuntabel.Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi; Hak Privasi; Regulasi Indonesia; Pengawasan Digital.
PENERAPAN BALLAST WATER MANAGEMENT SYSTEM SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN AIR LAUT BERDASARKAN UU NOMOR 17 TAHUN 2008 (Studi Kasus di Kapal MV. Swertia) Amrizal Amrizal; Lailasari Ekaningsih; Surya Kusuma Wardana; Tauratiya Tauratiya
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.741

Abstract

ABSTRAK Air balas dari kapal merupakan air yang berbahaya karena mengandung beberapa organisme air berbahaya yang terbawa kapal dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya yang dapat merusak ekosistem air laut di sekitar pelabuhan. Untuk mencegah hal tersebut, IMO menerapkan aturan Standar D-2 yaitu perlakuan balas. Di kapal MV Swertia sendiri, aturan tersebut telah diterapkan dengan menggunakan sistem BWMS. Sistem BWMS merupakan sistem elektrolitik dan disinfektan air balas yang berfungsi mencegah pencemaran air laut oleh balast dari kapal.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan melakukan wawancara, observasi dan studi literatur sebagai metode untuk mengetahui penyebab dan upaya mengatasinya. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bahaya yang ditimbulkan oleh air balas kapal jika tidak ditangani dengan baik dan bagaimana penggunaan sistem BWMS untuk mencegah terjadinya pencemaran air balas dari kapal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh air balas yang dikeluarkan dari kapal tanpa penanganan yang tepat akan menyebabkan kerusakan ekosistem pada air laut di sekitarnya. Untuk mencegah terjadinya pencemaran air balas dengan menggunakan sistem BWMS yaitu perlakuan balast pada saat balast dengan cara menyaring air balas agar bersih dari organisme akuatik yang berbahaya dan pada saat debalasting sistem BMWS akan mengubah konsentrasi air balas dari kapal menjadi konsentrasi air laut alami. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran merupakan suatu aturan yang harus ditaati dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran air laut karena limbah dari air balas dapat memberikan efek jera pada kapal sehingga dapat mengoperasikan mekanisme sistem air balas dengan lebih optimal.Kata Kunci : Ballast Water Management System, Tindak Pidana, Pencemaran Air Lau
Paradoks Isbat Nikah dalam Kepastian dan Kepatuhan Hukum Tauratiya
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 6, No, 1 Juli 2026, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.v6i1.10072

Abstract

Abstrak. Praktik isbat nikah dalam sistem hukum perkawinan Indonesia mencerminkan paradoks antara kewajiban pencatatan perkawinan untuk menjamin kepastian hukum dan mekanisme pengesahan melalui putusan pengadilan terhadap perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat, sehingga tetap memperoleh pengakuan hukum. Artikel ini bertujuan menganalisis dan mengkritisi paradoks tersebut dalam perspektif kepastian hukum dan kepatuhan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan isbat nikah membentuk dualisme legalitas perkawinan melalui pencatatan administratif dan pengesahan yudisial. Dualisme ini menimbulkan inkonsistensi karena perkawinan yang tidak memenuhi kewajiban pencatatan tetap dapat memperoleh status hukum yang sama melalui putusan pengadilan. Kondisi ini mengaburkan batas antara kepatuhan dan pelanggaran hukum, melemahkan fungsi preventif kewajiban pencatatan, serta menciptakan persepsi bahwa ketidakpatuhan administratif dapat dipulihkan tanpa konsekuensi hukum yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi konseptual terhadap pengaturan isbat nikah yang menegaskan relasi antara pencatatan perkawinan dan pengesahan yudisial agar selaras dengan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat kepatuhan hukum sebagai tujuan utama sistem hukum perkawinan. Abstract. The practice of isbat nikah (judicial confirmation of an unregistered marriage) presents a normative paradox between mandatory marriage registration as an instrument of legal certainty and judicial recognition of unregistered marriages, allowing them to obtain legal status through a court decision. This article aims to analyse and critically examine this paradox from the perspectives of legal certainty and legal compliance. This study adopts normative legal research employing statutory and conceptual approaches, with the analysis conducted using a prescriptive method. The findings demonstrate that isbat nikah creates a dual pathway to marriage legality through administrative registration and judicial confirmation. This duality creates legal inconsistency by allowing both compliance and non-compliance with registration requirements to ultimately produce the same legal status. Consequently, it blurs the distinction between legal compliance and legal violation, weakens the preventive function of compulsory marriage registration, and fosters the perception that administrative non-compliance can be remedied retrospectively without adequate legal consequences. Accordingly, a conceptual reconstruction of the legal framework governing isbat nikah is required to clarify the relationship between marriage registration and judicial confirmation, thereby ensuring consistency with the principle of legal certainty while strengthening legal compliance as a fundamental objective of Indonesia's marriage law system.
Beyond Zakat: A Bibliometric Analysis of Poverty Research in Islamic Family Law (1990-2025) Cipta, Hendra; Tauratiya, Tauratiya; Ismanto, Reno; Radiamoda, Anwar
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 10 No. 1 (2026): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v10.i1.33770

Abstract

Despite the theoretical potential of Islamic family law as an integrated framework for poverty alleviation through redistributive mechanisms like inheritance (farāidh), maintenance (nafaqah), wills (wasliyyah), and waqf, global scholarship exhibits significant thematic and methodological imbalances. This study addresses the lack of a comprehensive mapping of research trends and paradigm shifts at this intersection. It asks, what are the evolutionary trends, collaboration networks, and dominant thematic foci in global research on Islamic family law and poverty from 1990 to 2025? This research is subsequently comprehensive bibliometric research. This study uses the metadata of 597 documents from Scopus, Web of Science, Dimensions, and Semantic Scholar to map evolutionary trends, collaboration networks, and high-impact theme voids within the literature. The results show a pronounced imbalance, in which one of the keywords, ‘zakat,’ accounts for almost 70% of the thematic focus to the near total exclusion of other Islamic family law redistributive mechanisms such as inheritance (farāidh), nafaqah (alimony), and will (wasliyyah). The range of disciplines is dominated by social sciences and law, while religious studies and Islamic economics are conspicuously missing. It is this narrow perspective within maqhāsid sharia that displays a disintegrated approach that does not represent the comprehensive framework and methodology that the Islamic legal tradition employs to achieve the dual objectives of poverty alleviation (hifz al maslāhah) and wealth protection through lawful means (hifz al mal). It identifies a methodological gap by showing that 82% of studies using qualitative methods do not conduct an empirical impact assessment. These findings provide an impetus for a more multidisciplinary collaborative scholarly approach centered around empirical and maqhāsid oriented frameworks to examine how synergetic all instruments of Islamic family law can be toward successful poverty alleviation.  
Co-Authors Amrizal Amrizal Eka Ningsih, Lailasari Hasmaryadi Hasmaryadi Hendra Cipta Ismanto, Reno Lailasari Eka Ningsih Lailasari Ekaningsih Radiamoda, Anwar Rahmat Danni Reno Ismanto Reski Anwar Rizki Pratama Surya Kusuma Wardana Wahyuni, Ajeng Winarno Winarno