Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.993
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Halu Oleo Law Review Jambura Law Review GANEC SWARA Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Jurnal Abdidas Reformasi Hukum Protection: Journal Of Land And Environmental Law Damhil Law Journal Estudiante Law Journal Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Riset Ilmiah Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Pemuliaan Keadilan Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia (JIMK-MC) Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Legal Advice Jurnal Hukum Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson
Universitas Negeri Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Legalitas Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Pihak Konsumen Tanpa Sepengetahuan Pihak Leasing Rindi Mariana Antika; Mutia CH. Thalib; Mohammad Taufiq Zulfikar Sarson
JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JUPENDIS) Vol. 1 No. 3 (2023): JULI : JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1202.426 KB) | DOI: 10.54066/jupendis-itb.v1i3.231

Abstract

asically the execution of fiduciary guarantee objects has been regulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, specifically the procedure for executing fiduciary guarantee objects. Fiduciary collateral objects in the form of movable objects that are transferred by consumers (fiduciary givers) to third parties without the knowledge of the leasing party (fiduciary recipients) are an unlawful act, thus causing losses to fiduciary recipients. Based on Article 23 paragraph (2) UUJF, the fiduciary giver is prohibited from transferring, pawning, or renting to other parties objects that are objects of fiduciary guarantees that are not inventory objects, except with prior written approval from the fiduciary recipient. Conceptually, fiduciary guarantees are a form of legal relationship based on trust. Trust in this case is that the fiduciary recipient believes in giving part of the property rights to the fiduciary giver, until the fiduciary giver completes the installments of the object. So the fiduciary recipient still has the right to the object, which if one day the fiduciary giver breaks his promise, commits an unlawful act and there is no good faith, the fiduciary recipient can execute the fiduciary guarantee object.
Criminology Analysis of Women's as Perpetrators of Domestic Violence Crimes Ismail, Dian Ekawaty; Sarson, Mohamad Taufiq Zulfikar
Jambura Law Review VOLUME 3 SPECIAL ISSUES APRIL 2021
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.876 KB) | DOI: 10.33756/jlr.v3i0.10984

Abstract

This study aims to find out the analysis of women's criminology as perpetrators of domestic violence crimes. This research is a combination of Normative law research with prescriptive analysis techniques. As for approach is the approach of legislation (statute approach) and case approach. The results showed that factors that affect the number of acts of violence against husbands in the household, namely, economic factors, communication factors, factors of low understanding of religion in the household, factors of parents, husbands often consume alcohol, the presence of a third person in the household as well as psychological factors. Efforts made by law enforcement officials to tackle domestic violence crimes committed by women in Gorontalo city, namely, preventive countermeasures, curative countermeasures, and repressive efforts carried out at the crime time. In making this effort, the police must take action in case of domestic violence cases.
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA: STUDI KASUS DI POLRESTA GORONTALO KOTA Attamimi, Moh. Fahriansyah; Wantu, Fence M; Sarson, Mohamad Taufiq Zulfikar
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 7 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Juli 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/tv8xph32

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembuktian tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia di Kota Gorontalo dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis-sosiologis yang melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi langsung dan wawancara dengan pihak terkait, serta data sekunder dari analisis dokumen hukum dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia didasarkan pada keberadaan sertifikat jaminan fidusia dan keterangan saksi yang sah menurut hukum acara pidana. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana ini meliputi faktor internal seperti karakteristik pelaku dan faktor eksternal seperti kurangnya kesadaran hukum dan tekanan ekonomi. Penelitian ini menyarankan peningkatan kerjasama antara aparat penegak hukum dan lembaga pembiayaan serta sosialisasi hukum kepada masyarakat untuk mengurangi kasus tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia
EFEKTIVITAS PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH(STUDI KASUS KABUPATEN GORONTALO) Nggiu, Siti Sahra; Thalib, Mutia Cherawaty; Sarson, Mohamad Taufiq Zulfikar
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 11 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, November 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/16s8gg18

Abstract

Penelitian ini membahas efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pajak Sarang Burung Walet dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Gorontalo. Sarang burung walet memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan berpotensi mendukung pembangunan daerah jika dikelola secara optimal. Namun, pelaksanaan regulasi sering menghadapi kendala, seperti minimnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan, dan kurangnya sosialisasi pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian empiris, ditemukan bahwa sebagian besar bangunan sarang burung walet di Kabupaten Gorontalo didirikan tanpa izin resmi, sehingga tidak memenuhi ketentuan pajak daerah. Dampak lainnya mencakup gangguan lingkungan, konflik sosial, dan ketidakseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan holistik yang melibatkan peningkatan sosialisasi, penguatan regulasi, dan pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan keberlanjutan bisnis sarang burung walet. Dengan demikian, diharapkan potensi ekonomi sarang burung walet dapat dimaksimalkan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat dan kelestarian lingkungan.
KEKUATAN DAN PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MELALUI AUTOPSI(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 61/PID.B/2023/PN.GTO) tomayahu, Nur’ ain; Imran, Suwitno yutye; Sarson, Moh. Taufiq zulfikar
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 12 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Desember 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/6553tw61

Abstract

Pembuktian tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu elemen krusial dalam sistem peradilan pidana, terutama terkait dengan penegakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, kurangnya pelaksanaan autopsi forensik dalam kasus kematian tidak wajar, seperti pada perkara nomor 61/Pid.B/2023/PN.GTO, menimbulkan tantangan dalam menentukan penyebab pasti kematian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan autopsi sebagai alat bukti dan proses pembuktiannya dalam tindak pidana pembunuhan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, didukung oleh analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa autopsi forensik merupakan standar utama dalam pembuktian kematian yang tidak wajar karena memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk menentukan sebab, waktu, dan mekanisme kematian. Namun, dalam kasus ini, ketiadaan autopsi forensik mengurangi keutuhan pembuktian, meskipun visum et repertum digunakan sebagai alat bukti surat yang sah. Implikasinya, diperlukan penguatan regulasi dan infrastruktur untuk memastikan pelaksanaan autopsi dalam setiap kasus kematian mencurigakan guna mendukung proses hukum yang lebih adil dan terpercaya.
Transformasi Penegakan Hukum Hak Cipta di Era Media Sosial: Studi Strategis Kemenkumham Gorontalo dalam Menindak Pelanggaran atas Cuplikan Film Sri rahayu Ningsih Pongolingo; Fence M. Wantu; Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2612

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mendorong perubahan besar dalam cara masyarakat mengakses dan mendistribusikan karya sinematografi di berbagai platform media sosial. Namun, kemudahan ini juga membuka peluang terjadinya pelanggaran hak cipta, terutama atas cuplikan film yang diunggah, dibagikan ulang, atau dimodifikasi tanpa izin dari pemegang hak cipta. Fenomena tersebut menimbulkan permasalahan hukum yang serius karena melanggar hak ekonomi dan moral pencipta serta melemahkan sistem perlindungan karya intelektual di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penegakan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo harus meliputi tiga aspek utama: preventif, represif, dan kolaboratif. Pendekatan preventif melalui edukasi hukum masyarakat dan literasi digital diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum publik. Pendekatan represif menuntut koordinasi antaraparat penegak hukum guna memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran. Sementara pendekatan kolaboratif menekankan sinergi pemerintah dengan platform digital dalam penanganan konten melanggar hak cipta. Dengan strategi yang terarah dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, diharapkan penegakan hukum hak cipta dapat berjalan efektif, adil, dan mampu melindungi ekosistem perfilman nasional di era media sosial.
The Probative Value of Digital Signatures in Authentic Deeds R. Dian Luthfiana Harun; Weny Almoravid Dungga; Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson
Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections Vol. 1 No. 3 (2026): Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections
Publisher : Yayasan Cerdas Pedia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65101/lawric.v1i3.239

Abstract

This study examines the validity and legal implications of electronic signatures in notarial agreements within the Indonesian jurisdiction. Although the Electronic Information and Transactions Law recognizes electronic signatures as valid legal evidence, their direct application to authentic deeds still faces severe normative constraints under the Notary Public Act. Specifically, the Act firmly mandates the physical presence of all parties, the verbal reading of the deed, and the physical signing before an authorized notary. Utilizing normative legal research and statutory approaches, this analysis demonstrates that employing electronic signatures without careful regulatory harmonization degrades the evidentiary power of authentic deeds, effectively reducing them to mere underhand deeds. This systemic conflict generates profound legal uncertainty while significantly increasing the professional liability risks for notaries nationwide. Therefore, comprehensive statutory synchronization alongside the establishment of definitive implementing regulations remains absolutely essential to support a secure, legally sound, and highly prudent digital transformation of notarization practices.
Akibat Hukum Terhadap Penarikan Kembali Harta Yang Di Hibahkan Menurut KUH Perdata Rizal Bobihu; Weny Almoravid Dungga; Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i3.348

Abstract

A grant is the gift of an item to someone where the giver is still alive. Materially, the existence of a grant has something to do with inheritance. In contrast to a will, a grant is a lifetime expenditure of assets based on affection for the benefit of a person or for the benefit of a social, religious, scientific body, also to someone who has the right to be his heir. The purpose of this study is to find out the law on the withdrawal of donated assets according to the Civil Code, to find out the legal consequences of withdrawing donated assets according to the Civil Code, and to find out the settlement of the withdrawal of donated assets according to the Civil Code. The research conducted is legal research which is descriptive analysis in nature and uses normative juridical research. Through descriptive research, researchers try to describe events and events that are the center of attention without giving special treatment to these events. This study uses secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the research it is understood that the withdrawal of gift items according to the Civil Code is regulated in article 1688 which reads that a grant cannot be revoked and therefore cannot be revoked, except in 3 cases, namely if the grantee's conditions are not met, if the person who was given the gift is guilty of committing or participating in an attempt to kill or some other crime against the donor himself, and if the grantor falls into poverty while the one who was given the gift refuses to provide for him. If the recipient of the grant refuses to provide a living or allowance to the grantor, after that the grantor falls into poverty. With the withdrawal or elimination of this gift, all kinds of items that have been donated must be returned to the grantor in a clean condition of the burdens attached to the item. The legal consequence of the decision to cancel a grant that has permanent legal force is that the object of the dispute, namely land, will return to the grantor and their rights. If the object of the dispute has been certified on behalf of the recipient of the grant, then with this decision the certificate becomes null and void.
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Apabila Akta Jaminan Fidusia Tidak Didaftarkan Oleh Notaris Nagita Pujiastuti Djafar; Nirwan Junus; Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 1 (2024): Februari: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i1.2196

Abstract

This research aims to determine the legal protection for creditors if the fiduciary guarantee deed is not registered by a notary, and the legal implications if the fiduciary guarantee is not registered by a notary. The method used in this research uses the Juridical Sociology method.The results of the research show that a fiduciary agreement which makes the object of collateral (in the form of objects) in a subsidiary agreement (acessoir) of the main agreement has weak legal protection for creditors if the agreement is not registered by a Notary through the Fiduciary Guarantee Institute, as stipulated in the Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The legal implications for creditors' rights because they do not comply with the principle of publicity as per the applicable consensus, in this case is Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees which regulates Preferential Rights and Executorial Rights.For the implementation of financing by making objects into objects, an agreement process should be carried out in accordance with the Fiduciary Guarantee consensus by referring to Law Number 42 of 1999, by fulfilling the principle of publicity as the main legal principle in material guarantee law.
Faktor-Faktor Penyebab Tidak Terdaftarnya Hak Tanggungan Nurul Syazwani Sabang; Mutia Cherawaty Thalib; Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 2 (2024): Mei: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2944

Abstract

The aim of this research is to find out what the legal consequences are of bad credit agreements where mortgage rights are not registered at the Gorontalo City National Land Agency office and to find out the factors that cause mortgage rights not to be registered. The type of research used is Normative Empirical research, using data types consisting of primary data, secondary data and tertiary data. Data collection techniques were carried out using interview, observation and literature techniques. Then the data is analyzed descriptively or provides an overview or explanation of the research subjects and objects as the results of the research conducted. The results of this research show that cases of bad credit agreements where mortgage rights were not registered at the national land agency office have occurred in the city of Gorontalo. So the legal consequence obtained from this case is that the bank as the creditor cannot prosecute in court because the mortgage which is used as collateral is not registered. Clearly this is detrimental and does not provide legal certainty for both parties concerned, especially because registration of mortgage rights determines the birth of mortgage rights. Then there are several factors that cause the mortgage rights not to be registered, namely, negligence on the part of the land owner, administrative obstacles, financial difficulties, approval from related parties and so on.
Co-Authors Abubakar Sidik Mohamad Aditya Pratama Daud Athiyyah Safirazkiya Yusuf Attamimi, Moh. Fahriansyah Cahyani Wayuningtias Posangi Desya Natalia P. Wulungo Dian Ekawaty Ismail Djenaan, Fildzah Muzdalifah Dolot Alhasni Bakung Faradini, Nurul Fence M Wantu HARUN, YUSRIN M. Imsaskia Zalzabilha Habibie Lihawa, Rahmad Lisnawaty W. Badu Madina Mulia Ahmad Mamu, Karlin Z Moh R U Puluhulawa Moh R U Puluhulawa Moh. Ismail Mantolongi Mohamad Ikra Husain Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhammad Rafly Badu Muthia Cherawaty Thalib Mutia Cherawaty Talib Mutia Cherawaty Thalib Nagita Pujiastuti Djafar Ndeo, Reynaldi B. Nggiu, Siti Sahra Nirwan Junus Nur Mohamad Kasim Nuraisah Masita Utiarahman Nurul Fazri Elfikri Nurul Inayah Muchlisa Syarifudin Nurul Syazwani Sabang Nur’ Ain Tomayahu Putri Rahayu Ismail R. Dian Luthfiana Harun Rahmawati Putri Musa Rindi Mariana Antika Rivaldo Yustitio Syauta Rizal Alulu Rizal Bobihu Rizal Bobihu Siti Mirta Liyani Halid Siti Nurhalisa Lahamutu Siti Sahra Nggiu Sri Nanang Meiske Kamba Sri rahayu Ningsih Pongolingo Suwitno Yutye Imran tomayahu, Nur’ ain Turuki, Zulfikar Weny Almoravid Dungga