Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

7.525

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Unes Law Review Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Jurnal Suara Hukum Indonesian Journal of Law and Economics Review Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS) Law Development Journal Journal of Social Research COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Riwayat: Educational Journal of History and Humanities RechtIdee

Djajaputra, Gunawan

Unknown Affiliation

Author-ID : 1526080

Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

Tanggung Jawab Notaris dan Kepastian Hukum Bagi Kreditur Akibat Lalai dalam Pendaftaran Fidusia Online Jonatan, Lirianna Nurtanio; Djajaputra, Gunawan
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Notaris sebagai pejabat umum memiliki tugas dan kewenangan yang utama adalah dalam hal pembuatan akta autentik termasuk didalamnya adalah pembuatan akta autentik perjanjian jaminan fidusia yang dilakukan antara kreditur dengan dan debitur dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pertanggungjawaban notaris kepada penerima fidusia dalam melakukan proses pendaftaran fidusia online dengan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses pendaftaran fidusia online. Penulisan ini dilakukan berdasarkan penulisan hukum normatif dan untuk selanjutnya dapat dianalisis dengan melakukan pendekatan deskriptif analitis dengan menggunakan tata cara atau metode pendekatan yuridis normatif yang mempergunakan beberapa sumber bahan hukum sekunder untuk membuat analisis dengan berbagai peraturan dalam perundang-undangan di bidang hukum notaris, dan peraturan mengenai tata cara pendaftaran fidusia oleh notaris, buku-buku yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa Objek Jaminan Fidusia online harus diterima dengan benar benar oleh notaris secara sangat berhati hati karena menjadi tanggung jawab notaris lebih besar, ruangan input dan penyimpanan semua dokumen pendukung harus dilakukan secara khusus diperhatikan, pelaksanaan dalam menginput data harus dengan benar-benar diperhatikan dengan dokumen yang disimpan. Kejujuran notaris sangat dibutuhkan dalam hal ini, agar jangan sampai timbul permasalahan yang dapat bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang telah berlaku. Oleh karena itu maka notaris harus menjauhkan diri dari berbagai hal-hal yang mengandung, akal-akalan, penyembunyian data atau kenyataan, kecurangan, pelanggaran kepercayaan, penyesatan, dan pengelakan peraturan serta harus menjauhkan diri dari hal-hal yang akan mengarah kepada kejahatan korporasi.

Kepastian Hukum Atas Suatu Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia yang Telah Dinyatakan Dirampas oleh Negara Berdasarkan Putusan Pengadilan Sari, Aneta Indriya; Djajaputra, Gunawan
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Dilatarbelakangi oleh adanya perampasan objek jaminan fidusia oleh negara sebagai akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan debitur selaku pemberi fidusia, sehingga merugikan kreditur sebagai penerima fidusia, maka dibuatlah oleh penulis tesis yang berjudul: “Kepastian Hukum Atas Suatu Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia Yang Telah Dinyatakan Dirampas Oleh Negara Berdasarkan Putusan Pengadilan” (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 476/Pdt/2020/Pt. Bdg Tanggal 30 September 2020), yang bertujuan untuk meneliti apakah status kepemilikan objek jaminan fidusia akan menjadi hilang dengan telah dinyatakannya “dirampas oleh negara” berdasarkan suatu putusan pengadilan, serta menganalisis bagaimana kepastian hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis yang bersumber dari beberapa bahan hukum khususnya primer dan sekunder maupun tersier untuk melakukan suatu analisis melalui berbagai peraturan perundang-undangan serta suatu putusan pengadilan, dimana telah terjadi kekosongan norma yang disebabkan karena belum adanya suatu peraturan mengenai objek jaminan fidusia yang dirampas negara serta akibat hukum dari perampasan benda tersebut. Sudah sepatutnya objek jaminan fidusia yang merupakan suatu objek jaminan yang sah, yang telah disita, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yang dalam hal ini adalah Kreditur.

Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU) Sebagai Jaminan Utang (Contoh Kasus SHPTU Pasar Tanah Abang Blok B Jakarta) Nugroho, Liana P; Djajaputra, Gunawan
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU) adalah bukti kepemilikan hak pemakaian tempat usaha di pasar yang wajib dimiliki oleh Pedagang pasar dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi diharapkan dapat dijadikan jaminan utang sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Dearah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya, namun faktanya tidak semua Bank bersedia menerima SHPTU sebagai jaminan utang dalam pemberian kredit, hanya Bank tertentu saja yang bersedia menerima SHPTU sebagai jaminan utang, lain halnya dengan jaminan Sertipikat Tanah. Keberatan Bank menerima SHPTU sebagai jaminan utang memiliki alasan yang kuat sebab Tempat Usaha pasar di dalam hukum jaminan kebendaan tidak bisa dikategorikan sebagai benda tidak bergerak karena Tempat Usaha pasar untuk dapat dikategorikan sebagai “benda” belum memenuhi unsur yang ada dalam Buku II KUHPerdata, yang mana tempat usaha pasar hanya merupakan ijin pemakaian tempat usaha di pasar semata dimana tidak melahirkan hubungan kebendaan, oleh karena tidak ada hubungan langsung antara pedagang dengan bendanya (tempat usaha pasar yang dipakainya). SHPTU lahir dari perjanjian pemakaian tempat usaha antara Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya (Perumda Pasar Jaya), Pedagang pasar dan Developer. SHPTU bukanlah hak kebendaan melainkan hak perorangan, memiliki kesamaan dengan unsur sewa menyewa sebagaimana pada pasal 1548 KUH Perdata. Tesis ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan menambahkan unsur empiris dan wawancara, dengan analisis data secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa SHPTU tidak mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti halnya Sertipikat Tanah, walaupun sama-sama bisa dialihkan kepada pihak lain,, bahkan tanah dengan Sertipikat hak pakai saja hanya Bank tertentu yang mau menerima sebagai jaminan walaupun jelas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Berserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah memperbolehkan hak pakai sebagai jaminan, namun memgingat SHPTU memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan, maka di harapkan pemerintah dapat segera menjawab kebutuhan para pedagang pasar terhadap adanya suatu hukum jaminan yang dapat mengakomodir SHPTU sebagai jaminan yang setara dengan Sertipikat tanah.

Implementasi Permenperin No. 1 Tahun 2020 Tentang RKL RPL Rinci Di Kawasan Industri Blessindo (Studi Kasus Di Kabupaten Tangerang) Fikra, Mico Juli; Djajaputra, Gunawan
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, semua aktivitas masyarakat mengacu pada peraturan yang berlaku. Peraturan bersifat dinamis, sehingga akan selalu ada peraturan baru yang akan dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu Peraturan baru yang dibuat untuk dibuat untuk mengakomodir penyederhanaan proses perizinan agar tingkat investasi meningkat adalah Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang RKL RPL rinci. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyusunan RKL RPL rinci di kawasan industri Blessindo Kabupaten Tangerang, sebagai salah satu kebijakan yang baru diterapkan oleh Pemerintah Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik non random secara purposive sampling dimana penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara dengan masyarakat setempat, didapatkan gambaran bahwa masyarakat belum mengetahui mengenai adanya peraturan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci bagi perusahaan industri yang berada atau akan berlokasi di kawasan industri. Kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat mengenai peraturan pemerintah ini akan sangat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keberadaan suatu kegiatan dan akan menentukan bagaimana masyarakat akan mengambil sikap dan tindakan.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen sebagai Penumpang yang Mengalami Kerugian Materiil dan Immateriil dikarenakan Maskapai yang Membatalkan Jadwal Penerbangan Hakim, Mulia Rachman; Djajaputra, Gunawan
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i1.14784

Penelitian Ini Membahas Pokok Permasalahan Pengaturan Tentang Pembatalan Jadwal Penerbangan Pesawat Pada Badan Usaha Niaga Berjadwal di Indonesia menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen sebagai penumpang pesawat yang mengalami kerugian materiil dan immateriil dikarenakan pihak maskapai penerbangan membatalkan jadwal penerbangan, dan upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen sebagai penumpang pesawat yang mengalami kerugian materiil dan immateriil dikarenakan pihak maskapai penerbangan membatalkan jadwal penerbangan. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Sebagai Penumpang Yang Mengalami Kerugian Materiil Dan Immateriil Dikarenakan Maskapai Yang Membatalkan Jadwal Penerbangan. Penyusunan makalah ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan teoritis terhadap fenomena bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Sebagai Penumpang Yang Mengalami Kerugian Materiil Dan Immateriil Dikarenakan Maskapai Yang Membatalkan Jadwal Penerbangan. Pengaturan Tentang Pembatalan Jadwal Penerbangan Pesawat Pada Badan Usaha Niaga Berjadwal di Indonesia menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 2, menyatakan Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atau penggantian, juga diatur dalam Undang-undang perlindungan konsumen, ketika barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau apabila tidak sebagaimana mestinya. Dalam Undang-undang perlindungan konsumen terdapat 3 (tiga) pasal yang mengatur mengenai tanggung jawab produk, yaitu Pasal 19, Pasal 23 dan Pasal 28. Upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen yang mengalami kerugian materiil dan immateriil dikarenakan pihak maskapai penerbangan membatalkan jadwal penerbangan, dapat dilakukan peradilan maupun diluar peradilan.

Co-Authors Achmad Kotyi, Julius Adianie, Nadya Ajo, Fransiska Litania Ea Tawa Alatas, Hamzah Haikal Riziq Alwi Albert Asri Putri, Tiyas Candra, Dimas Carlous, Sancarlous Cevitra, Mendy Dameria, Fiorella Angella David, Brandon Fernando, Gustianus Fikra, Mico Juli Gonadi, Aurora Vania Crisdi Hakim, Mulia Rachman Handayani, Widya Anggayesti Imam Wahyudi, Teguh Indira Purnawi Putra, Wahyu Iqfa Alfarel Lesmana, Ahmad Iskandar Soewito, Rizal Jonatan, Lirianna Nurtanio Junaedi Junaedi Kho, Indra Kusumonegoro, Kea Ezzati Ascarya Melosia Mangiwa, Devina Moa, Fransiskus Rifandy Nainggolan, Valen Najmi, Maulida Syahrin Natalia Lumare, Lawrina Cristi Nathanael, Enrique Nathanael, Moses Nugroho, Liana P Nur Sharky, Yoliandri Nyandra, Rifdhan Ismeth Putra, Matthew Yohanes Qilan Nurfarhan, Luthfi Rangga Pamungkas, Muhammad Ilham Ratna, Yulvita Rinaldi, Renitha Putri Rozalia, Reiza Rusli, Sandra Saputra, Ardiansyah Sari, Aneta Indriya Shindy, Felicia Siahaan, Debby Flora Sinatra, Tristan Canari Joseph Solihatunnisa, Liha Tifanni, Tifanni Trinita Patricius, Priscilla Wijaya, Jonathan Yeremiarim, Omega Kharisma

Title Search

Found 5 Documents Search Journal : Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search
Journal : Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia