Garuda - Garba Rujukan Digital

Law Enforcement of Criminal Forests and Land Fire in Kabupaten Indragiri Hilir, Province of Riau Rizana
International Journal of Law and Public Policy Vol 2 No 1 (2020)
Publisher : Lamintang Education and Training Centre, in collaboration with the International Association of Educators, Scientists, Technologists, and Engineers (IA-ESTE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36079/lamintang.ijlapp-0201.89

Forest and land fires are not a rare phenomenon in Indonesia, especially in Riau Province. This research aims to explain the law enforcement of forest and land fire crimes in District of Indragiri Hilir, Riau Province. The method used in this research is socio-legal research. Based on Article 50 Paragraph (3) Letter d of Law Number 41 of 1999 it is stated that everyone is prohibited from burning forests. In line with that, based on Article 69 Paragraph (1) Letter h of Law Number 32 of 2009 it is stated that everyone is prohibited from clearing land by burning. However, in 2019 there will still be forest and land fires in District of Indragiri Hilir, Riau Province covering an area of approximately 827 hectares. The implementation of Law Number 41 of 1999 and Law Number 32 of 2009 concerning forest and land fires in District of Indragiri Hilir hasn’t run as expected. Burning forests and land is a crime. Law enforcement against forest and land fires in District of Indragiri Hilir based on Article 78 Paragraph (3) of Law Number 41 of 1999 states that anyone who intentionally burns a forest can be threatened with a maximum of 15 years imprisonment and a maximum fine IDR 5,000,000,000. Pursuant to Article 108 of Law Number 32 of 2009 it is also emphasized that every person who burns a land shall be sentenced to a minimum imprisonment of 3 years and a maximum of 10 years, and a fine of at least IDR 3,000,000,000 and a maximum of IDR 10,000,000,000.

Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian di Pengadilan Negeri Pekanbaru Fahmi; Rai Iqsandri; Rizana
Jurnal Hukum Respublica Vol. 20 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v20i1.6017

The problems examined in this study are how to apply the sanctions against the perpetrators of hate speech in the Pekanbaru District Court and what are the obstacles faced in applying the sanctions against the perpetrators of hate speech in the Pekanbaru District Court. This research method is carried out directly in the field according to the type of sociological legal research. The results of the study show that the application of sanctions against hate speech offenders in the Pekanbaru District Court is not optimal. Factors that hinder the application of sanctions against hate speech offenders do not realize that what they are doing is a criminal act that has a fairly severe sanction in accordance with the law.

PENEGAKAN HUKUM DAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS PENGEMUDI SEPEDA MOTOR BERDASARKAN UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RIZANA
ANDREW Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): Vol. 2 No. 1 Juni 2023
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v2i1.13

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur standar berlalu lintas yang wajib dipatuhi oleh pengemudi. Namun, salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi sepeda motor. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penegakan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas pengemudi sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum terhadap pengemudi sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas dilaksanakan oleh POLRI. Sanksi bagi pengemudi sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas diatur dalam Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 283, Pasal 285, Pasal 287, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, dan Pasal 297 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu dipidana dengan pidana kurungan atau pidana denda.

TUGAS DAN KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING DI INDONESIA RIZANA
ANDREW Law Journal Vol. 3 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v3i2.37

Tindak pidana money laundering berkaitan erat dengan transaksi keuangan mencurigakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. PPATK didirikan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam rangka mencegah dan memberantas praktik money laundering di Negara Indonesia. Tugas dari PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pidana money laundering. Dalam menjalankan tugasnya, PPATK memiliki fungsi pencegahan tindak pidana money laundering, pemberantasan tindak pidana money laundering, pengelolaan data dan informasi transaksi keuangan, pengawasan terhadap kepatuhan lembaga jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa, serta pemeriksaan dan analisa informasi transaksi keuangan dan laporan keuangan yang terindikasi tindak pidana money laundering.

ASPEK ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI, DAN AKSIOLOGI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA Rizana
Jotika Research in Business Law Vol. 1 No. 1 (2022): Januari
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56445/jrbl.v1i1.24

Berdasarkan Pasal 50 Ayat (3) Huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu yang ada. Aspek Ontologi dalam proses penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan yaitu pandangan secara filosofis bahwa hutan dan lahan yang asri merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia yang harus dijaga kelestariannya dan diwariskan untuk generasi berikutnya. Dalam Epistemologi, dibicarakan tentang sumber pengetahuan dan sistematikanya serta hakikat ketepatan susunan berpikir yang secara akurat digunakan untuk masalah-masalah yang memiliki korelasi dengan maksud untuk menemukan kebenaran isi sebuah pertanyaan, yaitu “Mengapa kebakaran hutan dan lahan rutin terjadi setiap tahun di Indonesia?”. Aksiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat nilai sesuatu. Aspek Aksiologi dalam proses penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan yaitu berpandangan secara filosofis bahwa membakar hutan dan lahan merupakan tindak pidana. Selain merupakan tindak pidana, secara Aksiologi membakar hutan dan lahan hukumnya haram menurut pandangan hukum Islam karena menyebabkan kerusakan di muka bumi.

TINJAUAN YURIDIS PEMERIKSAAN ACARA CEPAT DAN PEMERIKSAAN ACARA SINGKAT DALAM HUKUM ACARA PIDANA Rizana
Jotika Research in Business Law Vol. 3 No. 2 (2024): Juli
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56445/jrbl.v3i2.142

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana sebagai suatu penderitaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturuan mengenai pemeriksaan acara cepat dan pemeriksaan acara singkat dalam Hukum Acara Pidana berdasarkan Hukum Acara Pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang mengatur mengenai Hukum Acara Pidana adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diatur ketentuan mengenai Acara Pemeriksaan Singkat dan Acara Pemeriksaan Cepat. Acara Pemeriksaan Singkat adalah untuk perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta yang menurut Penuntut Umum pembuktiannya dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Acara Pemeriksaan Cepat adalah untuk pemeriksaan tindak pidana ringan dan pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI SEPEDA MOTOR YANG MENGGUNAKAN HANDPHONE PADA SAAT BERKENDARA DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Andrew Shandy Utama; Rizana; Ade Pratiwi Susanty; Rai Iqsandri
Jotika Research in Business Law Vol. 3 No. 2 (2024): Juli
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56445/jrbl.v3i2.152

Berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis. Penegakan hukum terhadap pengemudi sepeda motor yang menggunakan handphone pada saat berkendara di Kecamatan Rumbai berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah belum berjalan dengan optimal karena dari observasi penelitian yang dilakukan di beberapa jalan utama yang ada di Kecamatan Rumbai, yaitu Jalan Sekolah, Jalan Yos Sudarso, dan Jalan Sembilang, peneliti melihat secara langsung bahwa ada 10 orang pengemudi sepeda motor dalam waktu 1 hari yang menggunakan handphone pada saat berkendara di jalan. Kendalanya dari sisi pengemudi sepeda motor adalah kurangnya kesadaran hukum pengemudi sepeda motor dalam berkendara di jalan, sedangkan dari sisi kepolisian adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Pekanbaru terhadap pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Rumbai. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah Unit Lalu Lintas Polsek Rumbai Pesisir dapat memberikan sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 kepada pengemudi sepeda motor di Kecamatan Rumbai serta Satlantas Polresta Pekanbaru dapat meningkatkan pengawasan di Kecamatan Rumbai dan melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi sepeda motor yang menggunakan handphone pada saat berkendara di jalan.

PENINGKATAN PEMAHAMAN PENGURUS DAN ANGGOTA KARANG TARUNA KELURAHAN MERANTI PANDAK KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU MENGENAI JENIS-JENIS NARKOTIKA DAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Andrew Shandy Utama; Rizana; Jihan Amanda
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jotika Vol. 4 No. 1 (2024): Agustus
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Provinsi Riau menjadi salah satu jalur utama peredaran narkotika dari negara lain masuk ke Indonesia. Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau dijadikan pusat peredaran narkotika, yaitu di Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan. Selain memberikan dampak positif, terbukanya akses Kelurahan Meranti Pandak ternyata juga berpotensi memberikan dampak negatif bagi masyarakat karena letak Kelurahan Meranti Pandak berseberangan dengan Kelurahan Kampung Dalam sebagai pusat peredaran narkotika di Kota Pekanbaru. Permasalahan yang ditemukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah minimnya pemahaman pengurus dan anggota Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak mengenai jenis-jenis narkotika dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah serta dialog dan diskusi. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Ketua Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak yang berkontribusi menyediakan tempat beserta fasilitas penunjang untuk pelaksanaan kegiatan dan menghadirkan pengurus dan anggota Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak sebagai peserta kegiatan. Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau zat kimia yang sintetis dan semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta mengakibatkan ketergantungan. Bahaya narkotika adalah dapat mengakibatkan ketergantungan bagi penggunanya. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kesimpulannya adalah kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 22 orang peserta, hanya 23,6% yang menjawab dengan benar materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 68,1% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan. Pengabdian kepada masyarakat mengenai narkotika penting untuk terus dilaksanakan karena merupakan permasalahan dalam masyarakat, bangsa, dan negara.

Sikap Bahasa Guru dan Siswa dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Peusangan Astuti, Nia; Sholikhati, Nur Indah; Rizana
CARAKA Vol 10 No 1 (2023): Desember
Publisher : Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30738/caraka.v10i1.16130

Sikap bahasa timbul karena adanya penggunaan dua bahasa atau lebih dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan sikap bahasa guru dan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Peusangan. Kajian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiolinguistik. Data dalam penelitian ini adalah kata, kalimat yang diucapkan guru dan siswa, sedangkan sumber data yaitu percakapan guru dan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan metode simak yang dilanjutkan dengan teknik simak bebas libat cakap, teknik rekam, dan teknik catat. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik padan dengan daya pilah unsur penentu dan teknik hubung banding menyamakan dan hubung banding membedakan. Pengecakan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber, metode dan teknik. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 20 data, terdiri dari 4 data sikap bahasa positif dan 16 data sikap bahasa negatif. Hasil penelitian menunjukkan sikap bahasa guru dan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Peusangan adalah negatif.

Student’s Language Problems in Communicating during Learning Syahrin, Alfi; Naila Zavira; Rizana
International Journal of Educational and Psychological Sciences Vol. 1 No. 1 (2023): May, 2023
Publisher : MultiTech Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59890/ijeps.v1i1.57

This study aims to reveal students' languageproblems in communicating during learning. This research uses qualitative research with grounded theory type. The data of this research are in the form of words and sentences. The results of the study illustrate that the problems of speaking Indonesian during the teaching and learning process are caused by a lack of awareness of students to use Indonesian, so that there is a lack of knowledge about vocabulary in Indonesian. In this case, the teacher plays a very important role in guiding them to get to know the Indonesian language first. In the context of education, language has an important role because of its potential impact on student achievement when exposed to a particular teaching program.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search