Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL ABDIMAS TRIDHARMA MANAJEMEN PENGABDIAN SOSIAL
Bastianon, Bastianon
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Sosialisasi Undang-Undang Administrasi Kependudukan Bastianon, Bastianon; Santoso, Bambang; Gueci, Rizal S; Setiawan, Tato; Darusman, Yoyon M
Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen Vol. 1 No. 3 (2020): ABDIMAS Agustus 2020
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/ABMAS.v1i3.p33-41.y2020

Abstract

Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukandisempurnakan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan. Dalam perubahan ini telah diatur program digitalisasiadministrasi kependudukan, misalnya dengan adanya program e-KTP, KartuKeluarga dan lainnya. Dan juga program digitalisasi di bidang Kependudukan danCatatan Sipil (DUKCAPIL). Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikanmateri-materi yang berkenaan dengan administrasi kependudukan terutama yangberkenaan dengan hak dan kewajiban warga negara selaku penduduk, maupuntentang bagaimana telah terjadinya paradigma pelaksanaan administrasikependudukan pada saat sebelum era digitalisasi maupun setelah era digitalisasi.Apa yang disampaikan dalam kegiatan ini diharapkan dapat disebarluaskankepada warga yang lain, setidaknya yang berada di wilayah lingkungan terdekatyaitu di lingkungan Rukun Warga (RW) Kelurahan Pamulang Barat, KecamatanPamulang Kota Tangerang Selatan. Harapan yang ingin dicapai dalam kegiatanini agar mitra mendapatkan pengetahuan dan wawasan mengenaikependudukan.Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan disempurnakan dengan ditetapkannya UndangUndang Nomor : 24Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan. Dalam perubahan ini telah diatur programdigitalisasi administrasi kependudukan, misalnya dengan adanya program e-KTP,Kartu Keluarga dan lainnya. Dan juga program digitalisasi di bidangKependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL).Kata kunci : Pengabdian, Administrasi Kependudukan
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH Darusman, Yoyon M; Susanto, Susanto; Yanto, Oksidelfa; Bastianon, Bastianon; Arofa, Endi
Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen Vol. 2 No. 1 (2020): ABDIMAS Desember 2020
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/ABMAS.v2i1.p61-66.y2021

Abstract

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BadanPermusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraanPemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakanpenjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga sebagai sebuah produk hukum, Peraturan62Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikankepentingan umum. Salah satu daru alasan di buatnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa adalah pengakuan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalammengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan citacita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 Hal ini disebabkan karena dengan diakuinya desa sebagai sebuah daerah otonommenjadikan desa memiliki peran utama dalam mengelola, memberdayakan dan memajukansumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sehinggapada akhirnya mampu menggerakkan roda pembangunan yang harus diiringi kesadaran akanpemahaman spirit otonomi bagi seluruh penggerak warga desa dan kapasitas perangkat jugamasyarakat dalam memahami tata kelola pemerintahan. Kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitulembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat danBadan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembagaadat. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepalaPemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. KepalaDesa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalamkedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagaipemimpin masyarakat. Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan visi dari seluruh perguruantinggi di Indonesia yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian danpengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk mewujudkan visitersebut, Program studi Magister Hukum Universitas Pamulang dengan melibatkan Dosendan para Mahasiswa telah mengadakan Pengabdian Masyarakat dalam bentuk memberikanBimbingan teknis kepada kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kalimati,Kecamatan Adiwerna dalam penyusunan Peraturan desa yang akan dilakukan di desaKalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.Kata Kunci: Bimbingan Teknis, Peraturan Desa
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS Darusman, Yoyon M.; Susanto, Susanto; Wiyono, Bambang; Iqbal, Muhamad; Bastianon, Bastianon
Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen Vol. 2 No. 2 (2021): ABDIMAS April 2021
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/ABMAS.v2i2.p125-129.y2021

Abstract

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Sehingga sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Salah satu daru alasan di buatnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah pengakuan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hal ini disebabkan karena dengan diakuinya desa sebagai sebuah daerah otonom menjadikan desa memiliki peran utama dalam mengelola, memberdayakan dan memajukan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sehingga pada akhirnya mampu menggerakkan roda pembangunan yang harus diiringi kesadaran akan pemahaman spirit otonomi bagi seluruh penggerak warga desa dan kapasitas perangkat juga masyarakat dalam memahami tata kelola pemerintahan. Kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitu lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan visi dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut, Program studi Magister Hukum Universitas Pamulang dengan melibatkan Dosen dan para Mahasiswa telah mengadakan Pengabdian Masyarakat dalam bentuk memberikan Bimbingan teknis kepada kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kawunglarang, Kecamatan Rancah dalam penyusunan Peraturan desa yang akan dilakukan di desa Kawunglarang, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Kata Kunci: Bimbingan Teknis, Peraturan Desa
Perlindungan Hukum Yang Terdaftar Darusman, Yoyon M; Wiyono, Bambang; Bastianon, Bastianon; Bachtiar, Bachtiar; Susanto, Susanto; Pratama, Panduma Putra; Defruzer, Defruzer; Wahyono, Dhoni Presti; Susanti, Nova; Gunawan, Gunawan
Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen Vol. 3 No. 2 (2022): ABDIMAS April 2022
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/ABMAS.v3i2.p62-66.y2022

Abstract

Keberadaan merek sangat penting untuk pelaku UMKM. Merek berfungsi sebagai identitas sebuah produk barang atau jasa. Lebih jauh lagi, merek juga dapat dilisensikan atau waralaba sehingga menjadi sumber penghasilan langsung berupa royalti. Merek juga dapat menjadi aset bisnis yang sangat berharga dan menambah pendapatan, karena merek itu sendiri memiliki nilai ekonomis yang berbanding lurus dengan reputasi yang telah dibangun, Dengan melihat pada manfaat-manfaat sebagaimana disebutkan di atas, sudah sepatutnya setiap merek yang melekat pada barang/jasa didaftarkan. Namun, rendahnya pemahaman dan minimnya edukasi mengenai pendaftaran merek bagi masyarakat menjadi masalah utama yang menyebabkan masyarakat enggan melakukan pendaftaran merek. Padahal, legalitas dapat membuat bisnis lebih berkembang dan terhindar dari sengketa yang merugikan. Bahkan seringkali pelindungan terhadap kekayaan intelektual, khususnya merek, baru diurus setelah produk atau usaha yang dijalankan telah sukses atau menjadi terkenal. Prinsip tersebut tidak tepat karena berpotensi mengakibatkan nama, logo, atau produk yang dimiliki ditiru oleh orang lain dan menyebabkan bisnis kehilangan identitasnya. Solusi untuk mengatasi rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan mereknya adalah dengan melakukan sosialisasi hukum yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari mulai pemerintah, akademisi, penyedia layanan hukum, hingga masyarakat itu sendiri. Melalui keterlibatan berbagai pihak maka penyelesaian masalah hukum dapat teratasi. Dalam kesempatan ini, dilaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Aula Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Karawang. Tema yang diangkat adalah Sosialisasi Pendaftaran Merek bagi Pelaku UMKM. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran merek dan tata cara pendaftaran merek secara online. Tidak hanya mengangkat pendaftaran merek dari segi teknis, narasumber juga akan memaparkan mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan merek yang ditolak, agar peserta memiliki pemahaman mengenai pendaftaran merek dari sisi substantif, sehingga mengurangi kemungkinan merek yang diajukan mengalami penolakan ataupun tidak dapat didaftar. Target peserta adalah pelaku usaha UMKM di wilayah Kabupaten Karawang. Dalam hal ini, dilakukan kerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Koperasi dan UKM setempat agar didapat target peserta yang sesuai.
PENTINGNYA PEMAHAMAN TENTANG KEMANFAATAN DAN KEMUDARATAN MEDIA SOSIAL M Darusman, Yoyon; Bastianon, Bastianon; Susanto, Susanto; Setiawan, Tato; Benazir, Dyas Mulyani
Jurnal Pengabdian Sosial Vol 1 No 1 (2021): JURNAL PENGABDIAN SOSIAL
Publisher : Universiitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/.v1i1.9826

Abstract

ABSTRAK Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepad masyarakat Desa Pedeslohor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal mengenai pemanfaatan media social serta mudarat aau dampak negative penggunaan media sosial. Adapun, pelaksanaan kegiatan terbagi dari beberapa kategorisasi seperti: 1. Tahap Pra Pelaksanaan: a. bahwa tim pengabdi men-survey lokasi ke Desa Pedeslohor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal guna berdiskusi perihal jadwal, peserta dan tema. b. bahwa tim pengabdi, mempersiapakan peralatan dan perlengkapan seperti laptop, spidol, dan papan tulis/kertas besar, proyektor dan plakat penghargaan kepada tuan rumah serta konsumsi untuk seluruh peserta dan pihak terkait. c. bahwa tim menghitung dan merencanakan anggaran belanja termasuk modal awal, post biaya operasional dan biaya lain yang dianggap perlu. 2. Tahap Pelaksanaan: bahwa tim pengadbi akan menggunakan metode ceramah, metode tanya-jawab interaktif dan menggunakan metode role playing; 3. Tahap Paska Pelaksanaan: bahwa tim akan membuat laporan akhir kepada tiga pihak yakni: Desa Pedeslohor, tim pengabdi dan pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Hasil kegiatan ini masyarakat Desa Pedeslohor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal lebih memahami mengenai manfaat dan mudarat dari pemakaian media sosial, sehingga mereka lebih bijak menggunakan media sosial. Kata Kunci: Media Sosial, Manfaat, dan Mudarat  ABSTRACT The purpose of this activity is to provide understanding to the people of Pedeslohor Village, Adiwerna District, Tegal Regency regarding the use of social media and the disadvantages or negative impacts of using social media. Meanwhile, the implementation of activities is divided into several categories such as: 1. Pre-Implementation Stage: a. that the service team surveyed the location in Pedeslohor Village, Adiwerna District, Tegal Regency in order to discuss schedules, participants and themes. b. that the service team prepares equipment and supplies such as laptops, markers and large whiteboards / paper, projectors and plaques of appreciation to the host and consumption for all participants and related parties. c. that the team calculates and plans the expenditure budget including initial capital, post operational costs and other costs deemed necessary. 2. Implementation Stage: that the pengadbi team will use the lecture method, the interactive question and answer method and use the role playing method; 3. Post Implementation Stage: that the team will make a final report to three parties, namely: Pedeslohor Village, community service team and the Institute for Research and Community Service. The results of this activity, the people of Pedeslohor Village, Adiwerna District, Tegal Regency better understand the benefits and disadvantages of using social media, so brands are wiser to use social media. Keywords: Social Media, Benefits, and Mudarat
PENTINGNYA PEMAHAMAN TENTANG KEMANFAATAN DAN KEMUDARATAN MEDIA SOSIAL Darusman, Yoyon M.; Bastianon, Bastianon; Susanto, Susanto; Benazir, Dyas Mulyani; Setiawan, Tato
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 1 (2021): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v2i1.8791

Abstract

Seiring dengan zaman yang serba modern ini, banyak dijumpai nyinyiran, hinaan, cacian, serta makian beredar di mana-mana khususnya di media sosial. Padahal konsekuensi dari perbuatan itu akan didapati konflik panjang antara pelaku dan korban. Bahkan ghibah yang sudah jelas-jelas dilarang agama, malah sudah menjadi tradisi pameran di media sosial. Bangsa kita sudah tidak asing lagi dengan adanya ghibah yang beredar di media sosial. Mulai meng-ghibahkan tokoh politik, tokoh ekonomi, bahkan tokoh agama sekalipun. Fenomena seperti itu membuat para pendukung korban semakin membenci pelaku dan klimaks pun tak bisa dihindari. Hingga akhirnya muncul perpecahan sesama saudara. Hal tersebut terjadi akibat kurang cerdasnya seseorang dalam menggunakan media sosial. Bahaya ghibah secara langsung sudah termaktub dalam al-Quran surat al-Hujurat ayat 12 Allah berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencaricari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.” Adapun, pelaksanaan kegiatan terbagi dari beberapa kategorisasi seperti: 1. Tahap Pra Pelaksanaan: a. bahwa tim pengabdi men-survey lokasi ke Desa Pedeslohor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal guna berdiskusi perihal jadwal, peserta dan tema. b. bahwa tim pengabdi, mempersiapakan peralatan dan perlengkapan seperti laptop, spidol, dan papan tulis/kertas besar, proyektor dan plakat penghargaan kepada tuan rumah serta konsumsi untuk seluruh peserta dan pihak terkait. c. bahwa tim menghitung dan merencanakan anggaran belanja termasuk modal awal, post biaya operasional dan biaya lain yang dianggap perlu. 2. Tahap Pelaksanaan: bahwa tim pengadbi akan menggunakan metode ceramah, metode tanya-jawab interaktif dan menggunakan metode role playing; 3. Tahap Paska Pelaksanaan: bahwa tim akan membuat laporan akhir kepada tiga pihak yakni: Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, tim pengabdi dan pihak Lembaga Penelitian dan Pengadbian Masyarakat.
EFEKTIVITAS PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM RANGKA PRENUPTIAL AGREEMENT APABILA TERJADI PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SETU KOTA TANGERANG SELATAN-BANTEN Bastianon, Bastianon; Isnaeni, Belly; Imanuddin, Iman; Sobirin, M.; Sufriadi, Maman; Agustina, Nona Elya; Nurabdian, Nurabdian; Rudianto, Rizqi
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 3 (2023): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/abdilaksana.v4i3.36094

Abstract

Perkawinan merupakan ikatan suci lahir batin antara suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dengan pertimbangan yang ada diantara suami dan istri maka sebelum mereka melangsungkan perkawinan sepakat membuat perjanjian yang disebut dengan perjanjian pra nikah, perjanjian pra nilah ( prenuptial agreement ) adalah  perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami dan istri sebelum perkawinan dilangsungkan dan isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka. Banyak pro dan kontra serta pandangan masyarakat terhadap perjanjian ini sehingga penulis memilih mengangkat permasalahan mengenai efektivitas perjanjian pra nikah  ( prenuptial agreement ) apabila terjadi perceraian dan apa yang menjadi hambatan pelaksanaan perjanjian pra nikah tersebut. Karena Masyarakat yang berdomisili sekitar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan masih awam dengan apa itu perjanjian pra nikah. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis empiris atau studi lapangan dimana penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder terlebih dahulu lalu kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data dilapangan, dan kemudian sumber data tersebut dikaji dan disusun secara sistematis serta ditarik menjadi kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Perjanjian Pra Nikah akan efektif apabila masing-masing pihak pihak mematuhi dan melaksanakan isi dari pada perjanjian tersebut. Untuk menjadikan perjanjian tersebut semakin efektif adalah dengan terus memperbarui isi nya. Meskipun disampinng itu ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya antara lain karena salah satu pihak yang ingkar janji atau wanprestasi terhadap isi perjanjian saat terjadi perceraian. Lalu masyarakat yang kurang memahami mengenai perjanjian ini serta ekonmi yang masih rendah untuk membuat dan melaksanakan perjanjian ini.
Co-Authors Agustina, Nona Elya Arofa, Endi Bachtiar Bachtiar Bambang Santoso Bambang Wiyono, Bambang Benazir, Dyas Mulyani Defruzer, Defruzer Gueci, Rizal S Gunawan Gunawan Imanuddin, Iman Isnaeni, Belly M Darusman, Yoyon Muhamad Iqbal Nova Susanti Nurabdian, Nurabdian Oksidelfa Yanto Pratama, Panduma Putra Rudianto, Rizqi Setiawan, Tato Sobirin, M. Sufriadi, Maman Susanto Susanto Wahyono, Dhoni Presti