Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Visionist

ANALISIS PENERAPAN SANKSI DISIPLIN PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN SEMANGAT KERJA DI KANTOR KECAMATAN WAY TUBA KABUPATEN WAY KANAN Deviana Sari; Dodi Pamalik; Habibburahman Habibburahman; Agus Purnomo
VISIONIST Vol 10, No 1 (2021): Maret
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.667 KB) | DOI: 10.36448/jmv.v10i1.2028

Abstract

Peraturan disiplin pegawai merupakan peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban-kewajiban tidak ditaati (dilanggar) oleh pegawai negeri sipil. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk mendidik dan membina Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar ketentuan disiplin pegawai negeri sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin. Penegakan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil berlaku di seluruh wilayah indonesia.Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian ini lebih menekankan pada makna dan proses daripada hasil suatu aktivitas Secara umum penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami (understanding) dunia makna yang disimbolkan dalam perilaku masyarakat menurut perspektif masyarakat itu sendiri. Adapun hasil penelitian yaitu Faktor kelemahan penerapan sanksi disiplin Pegawai dalam meningkatkan semangat kerja yaitu: Belum dilakukan analisis jabatan untuk mengurai beban kerja secara rinci, anggaran kecamatan terlalu kecil untuk melaksanakan tugas pokok dan pungsi (Tupoksi). Penerapan sanksi disiplin pegawai dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Faktor pendorong penerapan sanksi disiplin yaitu: peningkatan kemampuan pegawai, Faktor Aturan Tata Tertib Pegawai, penempatan posisi pegawai yang tepat, Faktor kepemimipinan yang Tegas, Faktor Lingkungan Kerja yang Kondusif, Faktor Pengawasan  dan Faktor Sarana dan Prasarana Pendukung. Faktor penghambat penerapan sanksi disiplin Pegawai diantaranya yaitu Pimpinan kesulitan menentukan alat motivasi yang tepat dan efektif.Adapun rekomendasi yaitu penulis berharap Atasan dan bawahan hendaknya meningkatkan kedisiplinan kerja. Cara yang harus ditempuh adalah memberikan contoh yang baik misalnya datang ke kantor dengan tepat waktu dan pulang tepat waktu, memberikan teguran kepada bawahan yang salah dan sekaligus memberikan pemecahan yang sebenarnya.
ANALISIS PEMBIAYAAN PROYEK STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG MELALUI PENERBITAN OBLIGASI DAERAH (Studi Kasus : Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Regional Lampung ) Niar Azriya; Deviana Sari; Aprianus John Risnad
VISIONIST Vol 10, No 2 (2021): September
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (485.508 KB) | DOI: 10.36448/jmv.v10i2.2221

Abstract

Penyediaan infrastruktur atau investasi publik sangat di perlukan suatu daerah dalam hal guna meningkatnya masyarakat yang sejahtera, layanan untuk semua orang atau umum serta persaingan antar daerah. Penyediaan infrastruktur atau investasi publik saat ini di suatu daerah tergolong masih sangat amat menggantungan harapan untuk di salurkan dana ke suatu daerah dan dana daerah (TKDD) sehingga diperlukan adanya alternatif pembiayaan kreatif yang salah satunya adalah Obligasi Daerah agar dipercepatnya proses membangun infrastruktur, mendorong serta membentuk sebuah sumber yang terbilang baru pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan investasi di daerah.Penulisan tesis ini bertujuan untuk meneliti kelayakan Obligasi Daerah sebagai instrumen pembiayaan proyek strategis Pemerintah Provinsi Lampung dengan studi kasus pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), faktor-faktor penghambat dan pendukung penerbitan dan pemanfaatannya serta rekomendasi rencana tindak yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk pemanfaatan obligasi Daerah tersebut.Metode penelitian bersifat kualitatif deskriptif dengan metodologi menganalisis kelayakan pemanfaatan Obligasi Daerah dan potensinya untuk membiayai proyek strategis dengan menggunakan Analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunity and Threatness) serta Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi melalui Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 untuk menilai faktor-faktor pendukung dan penghambat dari sisi finansial dan non finansial dari Pemerintah Provinsi Lampung serta rencana tindak yang dilakukan dalam dalam penerbitan Obligasi Daerah.Metode pengumpulan data dalam penulisan tesis ini menggunakan metode survey dan wawancara kepada informan yang kompeten dibidangnya dan dokumen berupa laporan keuangan serta feasibility study PLTSa..