Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Mewujudkan Akses Terhadap Hukum Bagi Masyarakat Melalui Penyuluhan Serta Konsultasi Hukum Di Kelurahan Jatimulya, Depok Wijaya, Endra; Bachri, Rifkiyati; Apriani, Luh Rina; Rosida, Nina; Wardani, Aprilia; Padayanti, Kris
Fajar: Media Komunikasi Dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 20 No. 1 (2020)
Publisher : Center of Community Service (PPM), Institute for Research and Community Services (LP2M) UI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jf.v20i1.20326

Abstract

Some people of Jatimulya Village, Cilodong, Depok, West Java, still could not understand clearly and faced difficulty in accessing law or legal instrument. Regarding to that, university through its faculty of law could take a part to overcome such condition. The faculty of law is able to conduct a kind of community service activity, namely socialization and public legal consultation. This study is based on information collected during the socialization and public legal consultation was held by Faculty of Law Pancasila University in Jatimulya Village. This study concludes that through the socialization and public legal consultation, the synergy between society, local government, and higher education institution could be tightened and also it would help the realization of better access to justice for all. Keywords: access to justice; public legal consultation; socialization Abstrak:Sebagian warga masyarakat Kelurahan Jatimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat, masih kesulitan dalam memahami hukum dan mengakses hukum. Untuk mengatasi masalah tersebut, perguruan tinggi, terutama melalui fakultas hukumnya, bisa melakukan kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum massal bagi warga masyarakat. Hal seperti inilah yang telah dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Kajian ini menyimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum massal ternyata bisa membawa dampak yang positif bagi pihak masyarakat yang masih belum begitu paham terhadap hukum, pihak pemerintah daerah sebagai otoritas penyedia layanan publik, dan juga bagi pihak institusi perguruan tinggi, khususnya fakultas hukum. Sinergi ketiga pihak tersebut dalam mewujudkan akses hukum yang baik pun dapat dibantu melalui kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum massal. Kata kunci: akses terhadap hukum; konsultasi hukum massal; penyuluhan hukum
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DITINJAU DARI PLURALISME HUKUM (STUDI KASUS DI NAGARI TARANTANG, KECAMATAN HARAU, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, SUMATERA BARAT) Apriani, Luh Rina; Salsabilla, Haniva; Tridewiyanti, Kunthi
Jurnal Legal Reasoning Vol. 8 No. 1 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/25rxnt53

Abstract

Penelitian ini mendalami kerumitan penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Tarantang, sebuah nagari yang terletak di wilayah Minangkabau, Sumatera Barat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengungkap adanya ketimpangan dalam penerapan pluralisme hukum, di mana hukum adat seringkali terpinggirkan dalam proses pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan pengadilan yang tidak mengakomodasi nilai-nilai keadilan restoratif yang terkandung dalam hukum adat telah memicu konflik sosial dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Penelitian ini menyoroti pentingnya membangun sistem hukum yang lebih bersifat menyeluruh terhadap keragaman hukum di Indonesia, serta mendorong percakapan yang lebih baik antara negara dan masyarakat adat dalam upaya mencapai keadilan sosial.