Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.789
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Jurnal Yudisial Jurnal Legal Reasoning Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Indonesia Law Review (ILREV) Abdi Implementasi Pancasila: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Media Hukum Fajar: Media Komunikasi dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat
Luh Rina Apriani
Universitas Pancasila, Indonesia
Religion Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Mewujudkan Akses Terhadap Hukum Bagi Masyarakat Melalui Penyuluhan Serta Konsultasi Hukum Di Kelurahan Jatimulya, Depok Wijaya, Endra; Bachri, Rifkiyati; Apriani, Luh Rina; Rosida, Nina; Wardani, Aprilia; Padayanti, Kris
Fajar: Media Komunikasi Dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 20 No. 1 (2020)
Publisher : Center of Community Service (PPM), Institute for Research and Community Services (LP2M) UI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jf.v20i1.20326

Abstract

Some people of Jatimulya Village, Cilodong, Depok, West Java, still could not understand clearly and faced difficulty in accessing law or legal instrument. Regarding to that, university through its faculty of law could take a part to overcome such condition. The faculty of law is able to conduct a kind of community service activity, namely socialization and public legal consultation. This study is based on information collected during the socialization and public legal consultation was held by Faculty of Law Pancasila University in Jatimulya Village. This study concludes that through the socialization and public legal consultation, the synergy between society, local government, and higher education institution could be tightened and also it would help the realization of better access to justice for all. Keywords: access to justice; public legal consultation; socialization Abstrak:Sebagian warga masyarakat Kelurahan Jatimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat, masih kesulitan dalam memahami hukum dan mengakses hukum. Untuk mengatasi masalah tersebut, perguruan tinggi, terutama melalui fakultas hukumnya, bisa melakukan kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum massal bagi warga masyarakat. Hal seperti inilah yang telah dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Kajian ini menyimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum massal ternyata bisa membawa dampak yang positif bagi pihak masyarakat yang masih belum begitu paham terhadap hukum, pihak pemerintah daerah sebagai otoritas penyedia layanan publik, dan juga bagi pihak institusi perguruan tinggi, khususnya fakultas hukum. Sinergi ketiga pihak tersebut dalam mewujudkan akses hukum yang baik pun dapat dibantu melalui kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum massal. Kata kunci: akses terhadap hukum; konsultasi hukum massal; penyuluhan hukum
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DITINJAU DARI PLURALISME HUKUM (STUDI KASUS DI NAGARI TARANTANG, KECAMATAN HARAU, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, SUMATERA BARAT) Apriani, Luh Rina; Salsabilla, Haniva; Tridewiyanti, Kunthi
Jurnal Legal Reasoning Vol. 8 No. 1 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/25rxnt53

Abstract

Penelitian ini mendalami kerumitan penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Tarantang, sebuah nagari yang terletak di wilayah Minangkabau, Sumatera Barat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengungkap adanya ketimpangan dalam penerapan pluralisme hukum, di mana hukum adat seringkali terpinggirkan dalam proses pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan pengadilan yang tidak mengakomodasi nilai-nilai keadilan restoratif yang terkandung dalam hukum adat telah memicu konflik sosial dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Penelitian ini menyoroti pentingnya membangun sistem hukum yang lebih bersifat menyeluruh terhadap keragaman hukum di Indonesia, serta mendorong percakapan yang lebih baik antara negara dan masyarakat adat dalam upaya mencapai keadilan sosial.
Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Pemalsuan Akta Otentik Berdasarkan Keterangan Palsu atau Manipulatif (Studi Putusan No. 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt): Criminal Liability of Notaries for Forgery of Authentic Deeds Based on False or Manipulative Information (Study of Decision No. 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt) Zahra, Ravelina; Iriantoro, Agung; Apriani, Luh Rina
Jurnal Media Hukum Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v14i1.1349

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana notaris atas pemalsuan akta otentik yang didasarkan pada keterangan palsu atau manipulatif, dengan studi pada Putusan No. 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban untuk memastikan kebenaran formal dari data yang disampaikan oleh para pihak, namun tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil sepanjang telah bertindak sesuai prosedur. Akan tetapi, apabila notaris terbukti mengetahui adanya keterangan palsu atau turut serta dalam perbuatan manipulatif, maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam putusan yang dikaji, hakim mempertimbangkan unsur kesengajaan dan peran aktif notaris dalam proses pembuatan akta. Dan unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Penelitian ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dan integritas notaris dalam menjalankan jabatannya
The Annulment of a General Meeting of Shareholders (GMS) Deed on Procedural Grounds: Who Protects the Board of Directors and Board of Commissioners? Dailapasa, Dinada Rindu Asmara; Iriantoro, Agung; Apriani, Luh Rina
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 8 No 1 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v8i1.452

Abstract

The dismissal of directors and commissioners through a procedurally defective General Meeting of Shareholders (GMS) generates legal uncertainty and creates opportunities for the abuse of authority within limited liability companies. This study aims to examine the legal consequences arising from the annulment of GMS minutes that are procedurally flawed and to analyze the effectiveness of legal protection afforded to corporate organs. The research employs a normative juridical method, utilizing a statutory approach and a case study of Decision Number 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr. The findings indicate that a procedurally defective GMS deed is deemed null and void and, therefore, lacks binding legal force, resulting in the restoration of the positions of the directors and commissioners. In conclusion, legal protection has been relatively effective through civil and corporate law mechanisms; however, enhanced oversight and stricter procedural compliance remain necessary.
Co-Authors Agung Iriantoro Anna Erliyana Annisa Eka Putri Annisa, Shifa Arletta, Carla Budiarti, Sabrina Dailapasa, Dinada Rindu Asmara Dwipangestu, Timotius Eka Putri, Annisa Endra Wijaya Jannati, Fira Nurul Kunthi Tridewiyanti Lisda Syamsumardian Michelle Yuriichi Wolters, Maria Padayanti, Kris Rifkiyati Bachri Rosida, Nina Salsabilla, Haniva Wardani, Aprilia Wibisono Oedoyo Wolters, Maria Michelle Yuriichi Zahra, Ravelina Zaitun Abdullah