Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.808
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Jurnal Public Policy Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Nawadeepa: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Arma, Nur Ambia
Universitas Terbuka
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Harta, Ridho; Mulyana, Yaya; Agusdiana, Bambang; Andri, Yayan; Arma, Nur Ambia
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i4.2024.1783-1790

Abstract

Pembangunan Infrastruktur baik darat, laut maupun Infrastruktur udara (bandara) untuk mendukung ibu kota baru yang sudah tentunya dalam proses pelaksanaannya membutuhkan implementasi kebijakan yang strategis dalam mewujudkan Ibu kota yang berkelanjutan. Menggunakan empat variabel model kerangka kerja implementasi Kebijakan yaitu Bureaucracies as agencies for implementation; Implementation by degree;. Vertikal versus horizontal implementation; dan Condition that promote implementation. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitiannya kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Sudah berjalan dengan baik berdasarkan model kerangka kerja implementasi kebijakan. Walaupun peneliti melihat dalam parameter Vertikal versus horizontal implementation yang mana berkaitan dengan sumber daya terkhusus sumber daya finansial yang bisa di katakan akan berdampak terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan Infrastruktur IKN kedepannya. Hal tersebut peneliti temukan bahwa anggaran yang di keluarkan dari APBN hanya 20 % nya saja sehingga sebagaian besar anggaran di harapkan ada dukungan dari investor maka peneliti menganalisa jika terjadi kemungkinan sesuatu hal terhadap investor maka hal tersebut yang akan menjadi dampak pada keberlanjutan pembangunan IKN. Begitupun terkait Parameter Condition that promote implementation yang berkaitan dengan lingkungan politik yang akan menentukan keberlanjutan dan Komitmen pembangunan Infrastruktur ini, maka peta politik 2024 pun peneliti melihat akan menjadi suatu arah terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur IKN, selain dari faktor Sumber daya finansial (Pendanaan), Investor serta faktor peta politik dan peran pengawasan, evaluasi pada setiap progres implementasi yang dilakukan. 
PENINGKATAN APARATUR DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA KOTA RANTANG Arma, Nur Ambia; Sopang, Junaidi; Jaffisa, Tomi
Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/rjpkm.v1i2.573

Abstract

Desa memiliki hak istimewa dimana sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa telah diberikan kewenangan dari pemerintah pusat untuk dapat mengurus sendiri urusan pemerintahan desanya. Sehingga demikian, pemerintah desa memiliki peran yang besar dalam memajukan desa dan membawa desa menjadi lebih mandiri dan berdaya saing melalui pembangunan desa yang direncanakan. Kegiatan Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai perencanaan pembangunan desa. Melalui metode workshop, tim akan memberikan arahan apa yang dimaksud dengan pembangunan desa berdaya saing dan bagaimana menerapkannya termasuk pentingnya komunikasi pembangunan dalam pengimplementasiannya. Hasil pengabdian ini berupa peningkatan pemahaman aparatur sehingga mereka dapat menentukan program prioritas yang akan direncanakan seperti peningkatan sumber daya manusia, peningkatan bidang kewirausahaan, pembuatan taman wisata kolam pancing dan pertanian, serta membuat taman bunga. 
Pelatihan Kapasitas Pelaku UMKM dalam Mewujudkan Sertifikat Halal Gratis (Sehati) Terhadap Produk UMKM Desa Jayanti Arma, Nur Ambia; Subekti, Rini; Ulfa, Indar Fauziah; Agusdiana, Bambang; Harta, Ridho
Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/rjpkm.v6i2.6170

Abstract

Desa Jayanti, sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi di Provinsi Banten memiliki ragam usaha mikro, kecil dan menengah namun masih minimnya produk yang tersertifikasi halal padahal sudah menjadi kewajiban berdasarkan mandat dari Kementerian Agama. Hal ini disebabkan karena minimnya kapasitas umkm terhadap informasi sertifikat halal gratis dan juga kurangnya sosialisasi kebijakan wajib bersertifikat halal untuk produk makanan dan minuman di masyarakat desa Jayanti. Oleh karena itu, PKM ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha sekaligus membantu pelaku usaha di desa Jayanti dalam mendapatkan sertifikasi halal gratis (SEHATI) dari pemerintah. Metode yang digunakan dalam program PKM ini yaitu melalui workshop dan pendampingan dengan peserta sebanyak 15 pelaku usaha terpilih. Hasil dari PKM ini yaitu terselenggaranya workshop mewujudkan sertifikat halal terhadap produk UMKM desa Jayanti dengan hasil evaluasi sebanyak 100 % peserta telah memahami proses pengajuan sertifikat halal, dan sebanyak 15 pelaku usaha mendapatkan NIB dan mendaftarkan produknya untuk meraih sertifikat halal
Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Harta, Ridho; Mulyana, Yaya; Agusdiana, Bambang; Andri, Yayan; Arma, Nur Ambia
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i4.2024.%p

Abstract

Pembangunan Infrastruktur baik darat, laut maupun Infrastruktur udara (bandara) untuk mendukung ibu kota baru yang sudah tentunya dalam proses pelaksanaannya membutuhkan implementasi kebijakan yang strategis dalam mewujudkan Ibu kota yang berkelanjutan. Menggunakan empat variabel model kerangka kerja implementasi Kebijakan yaitu Bureaucracies as agencies for implementation; Implementation by degree;. Vertikal versus horizontal implementation; dan Condition that promote implementation. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitiannya kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Sudah berjalan dengan baik berdasarkan model kerangka kerja implementasi kebijakan. Walaupun peneliti melihat dalam parameter Vertikal versus horizontal implementation yang mana berkaitan dengan sumber daya terkhusus sumber daya finansial yang bisa di katakan akan berdampak terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan Infrastruktur IKN kedepannya. Hal tersebut peneliti temukan bahwa anggaran yang di keluarkan dari APBN hanya 20 % nya saja sehingga sebagaian besar anggaran di harapkan ada dukungan dari investor maka peneliti menganalisa jika terjadi kemungkinan sesuatu hal terhadap investor maka hal tersebut yang akan menjadi dampak pada keberlanjutan pembangunan IKN. Begitupun terkait Parameter Condition that promote implementation yang berkaitan dengan lingkungan politik yang akan menentukan keberlanjutan dan Komitmen pembangunan Infrastruktur ini, maka peta politik 2024 pun peneliti melihat akan menjadi suatu arah terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur IKN, selain dari faktor Sumber daya finansial (Pendanaan), Investor serta faktor peta politik dan peran pengawasan, evaluasi pada setiap progres implementasi yang dilakukan.Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Infrastruktur, Pembangunan
Pelayanan Publik Terhadap Mahasiswa Pada Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh: Gambaran Umum Universitas Terbuka, Indonesia Arma, Nur Ambia
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i2.2024.609-614

Abstract

Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi pertama di Indonesia yang menerapkan system pendidikan terbuka dan jarak jauh. Sejak terjadinya pandemic covid-19, system pembelajaran jarak jauh mulai dikenal luas oleh masyarakat dan banyak perguruan tinggi mulai menerapkannya. Oleh karena itu, meskipun pandemi menjadi peluang bagi Universitas Terbuka, namun sekaligus menimbulkan tantangan persaingan/ sehingga Universitas Terbuka peril merancang kebijakan untuk menjaga kualitas agar tetap menjadi Perguruan Tinggi dengan system belajar jarak jauh nomor satu di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan tantangan Universitas Terbuka dalam memberikan layanan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui dokumen dan wawancara terhadap beberapa mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Universitas Terbuka perlu meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa berdasarkan program studi, tidak hanya terpusat (bagian layanan keluhan pusat). Sebab dengan adanya sentralisasi, mahasiswa mengaku membutuhkan waktu respon yang lebih lama dalam penyelesaian permasalahan perkuliahan.
Collaborative Governance Model in Improving Community Economy: Optimizing Village Funds Arma, Nur Ambia; Agusdiana, Bambang; Madya, Faizal
Journal Public Policy Vol 10, No 4 (2024): October
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jpp.v10i4.10267

Abstract

One of the implementations of the Village Law policy which is a government strategy to realize independent and autonomous villages is to provide village funds as a source of income. This village fund is used 30% for operational costs of the Village Government and Village Consultative Body (BPD) and 70% for community empowerment and strengthening the capacity of the village government. The provision of village funds is one solution to the problems faced by the village through sources of income. Pematang Johar Village is one of the superior villages in Deli Serdang Regency because of the development of tourist villages. This study also aims to identify the use of village funds carried out by Pematang Johar Village to improve the economy of residents and identify the type of collaborative governance formed in supporting the use of village funds and development. They are using a descriptive qualitative research method with data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. Data analysis techniques include collecting data, reducing data, presenting data, and providing conclusions. The results show several things. 1) that the village government does not have a clear collaboration structure so there is no clarity regarding the roles and duties of each stakeholder. 2) Lack of active participation and initiative from the community, so it is necessary to make the community one of the collaboration partners. 3) there is no supervision and evaluation process for each program so there needs to be a unification of vision and commitment from stakeholders so that the use of village funds through empowerment programs and development of tourism villages can run sustainably and ultimately improve the community's economy.
Co-creating public value into digital-based public service innovation in the village governance Hajar, Siti; Arma, Nur Ambia
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 14 No. 3 (2024): (December 2024)
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/ojip.v14i3.15891

Abstract

Digital technology is a solution in improving public services and governance, such as in administrative services with open access information. In organizing public services, the Hamparan Perak village government uses web-based applications, which aim to prevent corruption, increase transparency and reduce administrative costs in governance. This research uses a survey method, and is processed through smart PLS software. The results of this study indicate that digital-based public service innovation has a t value of 138.059 and a p value of 0.000. In addition, the results show that digital-based public service innovation has a significant positive effect on public value creation, which is 1.96. Thus, by implementing an electronic system in governance, Hamparan Perak Village can co-create public value by fulfilling the strategic trangle and relating to the main components that can differentiate services provided by public and private organizations. The form of innovation in optimizing digital-based public services in Hamparan Perak Village is the application of web applications. This will strengthen the co-creation of public value derived from the level of community satisfaction through community trust and support for the implementation of web-based governance in Hamparan Perak Village.
Dynamic Governance in Indonesia’s Education Allocation Policy Arma, Nur Ambia
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 4 (2025): November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i4.2025.2228-2241

Abstract

This study aims to examine the development of research on the topic of "Dynamic Governance Public Finance" and possible research plans based on journals published on the topic. The approach used is exploratory qualitative with two stages of analysis: bibliometric analysis and contextual analysis of the school operational assistance (BOS) fund policy in Indonesia. The bibliometric analysis was conducted on 340 scientific articles on the theme of Dynamic Governance and Public Finance indexed in the Dimensions database using Vosviewer software. The mapping results identified six main clusters: fiscal transparency, program efficiency, education governance, university collaboration, market dynamics, and issues of economic growth and social inequality. This pattern suggests that global research continues to focus on efficiency and accountability, while the adaptive and collaborative dimensions of fiscal governance remain relatively underdeveloped. A contextual analysis was then conducted on the BOS fund policy in Indonesia as an empirical illustration of the application of dynamic governance principles in public finance. The results indicate that reforms in fund distribution capacity mechanisms, digitalization of reporting, and cross-ministerial coordination reflect the government's adaptive, reflective, and collaborative capacity. This research emphasizes the importance of developing a dynamic fiscal governance paradigm as a conceptual framework for understanding adaptive, innovative, and sustainable public financial governance.
Penguatan Kapasitas Manajerial BUMDes Bangun Mandiri Melalui Optimalisasi UMKM Produk Lokal untuk Peningkatan Ekonomi Desa Bekiung Kholik, Kholilul; Taufik, Ahmad; Hajar, Siti; Arma, Nur Ambia
Nawadeepa: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2025): Juni
Publisher : Pencerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58835/nawadeepa.v4i2.506

Abstract

This Community Service Program (PKM) aims to strengthen the managerial capacity of the Village-Owned Enterprise (BUMDes) "Bangun Mandiri" in Bekiung Village through optimization of micro, small, and medium enterprises (UMKM) based on local products to encourage the improvement of the village economy. The methods used in this activity include need assessment for mapping local problems and potentials, a participatory approach in community involvement, training to strengthen BUMDes managerial capacity, and mentoring for local business incubation based on village potential. The results of the activity showed a significant increase in the understanding and managerial skills of BUMDes administrators, as well as the development of local MSME capacity in terms of legality, branding, and digital marketing. This activity proves that the synergy between strengthening village institutions and empowering the community economy based on local products can be an effective strategy in encouraging the independence and sustainability of the village economy.
Co-Authors Agusdiana, Bambang Ahmad Taufik Andri, Yayan Faizal Madya Imam Rinaldi Nasution Intania, Erlin Jaffisa, Tomi Jayanti Armida Sari Juang, Heru Junaidi Sopang Kholik, Kholilul Kholilul Kholik Maria Ulfa Batoebara Mary Ismowati Nur Sukmawati Purba, Budiman Putri , Tania Ridho Harta, Ridho Rini Subekti Siswati Saragi Siti Hajar SITI HAJAR Sopang, Junaidi SRI RAHAYU Tomi Jaffisa Ulfa, Indar Fauziah Yaya Mulyana A Azis Yayan Andri