Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Al-Mudharabah

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL ANTARA PEMILIK TANAH DENGAN DEVELOPER DI KECAMATAN DARUSSALAM Fauzan, Faisal
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1 (2021): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v3i1.1300

Abstract

Pengembang perumahan (developer) adalah badan hukum atau perusahaan yang berkerja mengembangkan suatu kawasan pemukiman menjadi perumahan yang layak huni dan memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dijual kepada masyarakat. CV Embun salju adalah salah satu perusahaan pengembang (developer) yang berinvestasi dan membangun rumah di Gampong Lampeudaya, Kecamatan Darussalam. CV. Embun Salju membuat perjanjian muḍārabah dengan Ibu Fatimah Syam dan Ibu Nurrahmi sebagai pemilik tanah. Adapun tujuan penulis adalah untuk mengetahui sistem bagi hasil yang dilakukan oleh CV. Embun Salju dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan empiris, dimana data yang diperoleh bersumber dari wawancara, observasi dan catatan lapangan yang disusun penulis di lokasi penelitian yang tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka. Dari hasil penelitian dapat diketahui sistem bagi hasil muḍārabah pada pembangunan perumahan di Kecamatan Darussalam antara pemilik tanah dan developer CV Embun Salju adalah 33 berbanding 67. Pemilik tanah mendapatkan 33% dari hasil pembangunan sedangkan developer 67% dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Hukum Islam membolehkan sistem bagi hasil seperti ini agar kedua pihak dapat mengambil manfaat dari pembangunan ini. Para ulama telah sepakat, sistem muḍārabah ini dibolehkan. Dasar hukum dari sistem muḍārabah ini adalah Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 29 dan Hadis riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib
SUPERVISION OF THE DISTRIBUTION OF 3 KG SUBSIDIZED LPG GAS FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SYARIAH: (A Case Study at a Distribution Base in Kuala Batee Subdistrict, Southwest Aceh Regency) Fachrol juanda; Mustaqilla, Safira; Fauzan, Faisal
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 6 No. 1 (2025): Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v6i1.8021

Abstract

Abstract The distribution of subsidized LPG is part of the government’s policy to ensure access to basic energy needs for low-income communities. However, in practice, several irregularities persist, including off-target distribution, prices exceeding the official Retail Price Ceiling (HET), and weak oversight mechanisms at the base distribution level. This study aims to examine the supervision system in the distribution of 3-kg subsidized LPG cylinders in Kuala Batee District, Southwest Aceh Regency, and to assess the extent to which current distribution practices align with the principles of Maqashid Syariah. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through field observation, in-depth interviews with LPG outlet owners, five subsidy recipients from the local community, one relevant village official, and a review of policy and regulatory documents. The findings were analyzed within the framework of Maqashid Syariah, focusing on the principles of hifz al-mal (protection of wealth) and hifz al-nafs (protection of life). The results indicate that the existing supervision of LPG distribution remains ineffective. Key issues include the misidentification of eligible recipients, inconsistent pricing beyond regulatory limits, and the absence of a robust verification system. From the perspective of Maqashid Syariah, such shortcomings not only undermine social justice but also hinder the realization of public welfare. Therefore, improvements are needed in the form of data-driven distribution systems, collaborative oversight, and public education to ensure that LPG subsidies are distributed fairly and in accordance with Islamic ethical values.