Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.233
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Yuridis Kosmik Hukum Proceeding International Seminar of Islamic Studies CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia SUARGA : Studi Keberagamaan dan Keberagaman Kanun: Jurnal Ilmu Hukum INSPIRING LAW JOURNAL Jurnal Legislasi Indonesia
Hanifah, Ida
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Astronomy Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA MELALUI KEPASTIAN HUKUM Hanifah, Ida
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2020
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v17i2.669

Abstract

Indonesia sebagai suatu negara yang diidealkan dan dicita-citakan oleh the founding father sebagai negara dengan konsep Negara Hukum. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Salah satu prinsip dalam Negara Hukum, adanya perlindungan hak asasi manusia. Setiap orang memerlukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar lebih sejahtera, pekerjaan merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh setiap orang dalam mempertahankan kehidupannya. Hingga saat ini, tidak ada payung hukum yang secara khusus di dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga hanya dapat terlaksana jika ada dasar hukum yang jelas untuk dapat diberlakukan bagi para pekerja rumah tangga dan menjadikan mereka sebagi pekerja dalam arti yuridis. Tujuan Perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kebijakan melalui pembentukan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi hal yang sangat dibutuhkan, karena di samping mempunyai tujuan utama melindungi pekerja rumah tangga yang bekerja di dalam negeri, berguna untuk peningkatan perlindungan pekerja rumah tangga Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kata kunci: Perlindungan Hukum, pekerja rumah tangga, kepastian hukum
HALAL INVESTMENT AND TOURISM POLICY IN ACEH PROVINCE, INDONESIA: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES Ardiyansyah, Amzar; Hanifah, Ida; Nadirah, Ida
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 26, No 1: April 2024: Islam and Human Rights: National and Global Perspective
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v26i1.36136

Abstract

The Government of Aceh holds the authority to implement halal investment and tourism policies as outlined in Article 25 of Qanun Number 8 of 2013 on Tourism, in conjunction with Article 165 of Law Number 11 of the Aceh Government, which allows for domestic and foreign investment in tourist attraction businesses. However, this authority has not been fully utilized, leading to a negative impact on poverty rates in Aceh. This article employs a normative juridical method, utilizing library research and collecting primary, secondary, and tertiary materials to analyze laws and regulations qualitatively. The current implementation of halal tourism and investment policies in Aceh has not effectively addressed poverty alleviation. Halal tourism is not solely market-driven but also community-driven. Challenges to the implementation of halal tourism include internal factors such as natural disasters, political instability, and institutional management issues, as well as external factors like Islamophobia and marketing perceptions. To address these challenges, the Government of Aceh should establish national and international cooperation programs and strategies to promote the potential of halal tourism. Additionally, a dedicated qanun related to halal investment and tourism should be developed to support these efforts.
Co-Authors Ardiyansyah, Amzar BISDAN SIGALINGGING Koto, Ismail Lubis, M. Syukran Yamin Lubis, Muhammad Syukran Yamin Nadirah, Ida Nurkamiden, Sukrin Waliko Waliko Zainuddin, Zainuddin