Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

HALAL INVESTMENT AND TOURISM POLICY IN ACEH PROVINCE, INDONESIA: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES Ardiyansyah, Amzar; Hanifah, Ida; Nadirah, Ida
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 26, No 1: April 2024: Islam and Human Rights: National and Global Perspective
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v26i1.36136

Abstract

The Government of Aceh holds the authority to implement halal investment and tourism policies as outlined in Article 25 of Qanun Number 8 of 2013 on Tourism, in conjunction with Article 165 of Law Number 11 of the Aceh Government, which allows for domestic and foreign investment in tourist attraction businesses. However, this authority has not been fully utilized, leading to a negative impact on poverty rates in Aceh. This article employs a normative juridical method, utilizing library research and collecting primary, secondary, and tertiary materials to analyze laws and regulations qualitatively. The current implementation of halal tourism and investment policies in Aceh has not effectively addressed poverty alleviation. Halal tourism is not solely market-driven but also community-driven. Challenges to the implementation of halal tourism include internal factors such as natural disasters, political instability, and institutional management issues, as well as external factors like Islamophobia and marketing perceptions. To address these challenges, the Government of Aceh should establish national and international cooperation programs and strategies to promote the potential of halal tourism. Additionally, a dedicated qanun related to halal investment and tourism should be developed to support these efforts.
Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform? Ramadhani, Rahmat; Hanifah, Ida; Wajdi, Farid
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 24, No 1 (2024): March Edition
Publisher : Law and Human Rights Policy Strategy Agency, Ministry of Law and Human Rights of The Repub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2024.V24.031-042

Abstract

The implementation of Presidential Decree No. 62 of 2023 has substantively attempted to integrate several regulations at technically applicable level; however, on the other hand, it still raises several problems, particularly in relation to the provision of land for agrarian reform objects, land originating from forest areas. This study aimed to analyze the implementation of Presidentialial Decree No.   62 of 2023 as the latest regulation regarding the acceleration of agrarian reform activities in Indonesia as an effort to recognize that land is the greatest source of wealth for people as ordered by the constitution. To analyze the problem, the method used is type study law normative. One of the factors inhibiting agrarian reform from seeming slow in creating just and prosperous land is the dis-harmonization of regulations, that cause legal gaps. The method used is normative legal research with a statutory regulation approach. The sectoral egos and legal gaps can be put aside and released to joint policies between related institutions, and agrarian reform can achieve its main essence; namely making land a source of the greatest prosperity for people. The results show that regulatory disharmony has narrowed the space for implementing agrarian reform. The advice given in this paper is to create an acceleration of agrarian reform that is right on target in accordance with the targets set, all implementing stakeholders must comply with the norms set out in the Presidential Decree in question. Thus, it is feared that Presidential Decree No. 62 of 2023 will become a regulatory distortion, even though its implementation aimed to provide a regulatory solution in the context of accelerating agrarian reform in Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Koto, Ismail; Hanifah, Ida; Perdana, Surya; Tarmizi; Nadirah, Ida
Jurnal Yuridis Vol 10 No 2 (2023): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v10i2.7142

Abstract

Rights known as intellectual property (IPR) are rights that result from human thought and produce a product or process that is beneficial to human life. In Indonesia, there are various intellectual property rights that apply, including: As one of the countries that ratified the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), Indonesia has a basic legal framework for these types of intellectual property rights. Each intellectual property right is governed by its own laws. Research cannot be said to be research if it does not have a research method. The research method is a process of collecting and analyzing data carried out systematically, to achieve certain goals. Data collection and analysis is carried out naturally, both quantitatively and qualitatively, experimentally and non-experimentally, interactively and non-interactively. The research method used is normative juridical research, namely legal research carried out by reviewing library materials or secondary data. In qualitative research, the process of obtaining data in accordance with the research objectives or problems is studied in depth and with a holistic approach. Indonesia is a country with many ethnicities, cultures and religions in addition to its legal status. The majority of people in Indonesia adhere to the Islamic religion. Islamic law covers everything from marriage to charity, and criminal behavior is based on the same principles as fasting and prayer. .According to the Islamic Fiqh Council, Islam is a religion and way of life that accepts everyone and can be practiced anytime and anywhere without separating religion from life.
KAJIAN SINKRONASI HUKUM TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PERSEORANGAN DITINJAU DARI UNDANG -UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 DAN PERPU NO 02 TAHUN 2022 Yani, T Rezky Amelia Indra; Hanifah, Ida; Ramlan, Ramlan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.286

Abstract

Masing-masing perusahaan didirikan berdasarkan suatu perjanjian (kontrak). Artinya harus dilakukan oleh sekurang-kurangnya oleh dua orang atau lebih sebagai pemegang saham, yang sepakat untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas yang dibuktikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, disusun dalam bentuk anggaran dasar, kemudian dituangkan dalam akta pendiriannya dibuat dihadapan notaris dan setiap pendiri wajib mengambil saham dan tanpa akta notaris. Ketentuan ini menjadi asas dalam pendirian perseroan terbatas yang menurut usaha mikro dan kecil dapat disebut perseroan perseorangan karena dapat didirikan oleh satu orang. Penelitian hukum normatif atau doktrinal yang diajukan dalam penelitian ini adalah penelitian mengenai asas-asas hukum. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena, baik dalam tataran hukum positif maupun empiris, namun juga ingin memberikan pengaturan yang tepat (das sollen) dan menyelesaikan permasalahan hukum terkait kajian sinkronisasi hukum pendirian Perseroan Terbatas Perorangan. ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022. Tidak ada dokumen fisik pendirian perusahaan perseorangan yang harus diserahkan kepada pemerintah, yang ada hanya scan dokumen, dan pihak yang menandatanganinya. pernyataan tersebut tidak dapat menjamin bahwa dokumen tersebut telah ditandatangani langsung oleh yang bersangkutan. Dengan demikian tidak diperlukannya akta notaris dalam pendirian perusahaan Usaha Mikro Kecil. Pembubaran perusahaan usaha mikro dan kecil dilakukan melalui RUPS yang dituangkan dalam pernyataan pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri. PT tetap dibentuk/dibuat dengan 1 (satu) subjek hukum, sehingga subjek hukum wajib mengalihkan sahamnya kepada pihak lain dengan jangka waktu tertentu. telah ditentukan, sehingga subjek hukum dalam perseroan terbatas tidak tunggal, melainkan lebih dari 1 (satu) pihak. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam suatu perseroan terbatas terdapat seorang pemegang saham tunggal, namun tidak menutup kemungkinan pula bahwa pemegang saham tunggal tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang diderita perseroan terbatas tersebut, baik disengaja maupun tidak disengaja, dan dapat pula dibubarkan di Pengadilan Negeri atas permohonan para pihak. pihak yang berkepentingan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJUAN KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Pratiwi, Djezyka Egga; Hanifah, Ida; Ramlan, Ramlan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.287

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan, mendeskripsikan prosedur, serta mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil pada Bank Sumut cabang Stabat. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum deskriptif, dengan menggunakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis-empiris yang memerlukan data (baik data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari literatur, dengan menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dituangkan dalam Surat Edaran Direksi No. 106/Dir /DR.t-Kons/SK/2015 tanggal 01 Mei 2015 tentang Kredit Multiguna Bank Sumut Cabang Stabat memberikan fasilitas kepada Pegawai Negeri Sipil, kredit tersebut bersifat multiguna sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan. tata cara pemberian kredit yang diberikan oleh Bank Sumut Cabang Stabat yaitu: Unit kantor terlebih dahulu melakukan perjanjian melalui Perjanjian Kerja Sama dengan Departemen/Lembaga, Pemohon mengisi formulir permohonan kredit dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan dan menyerahkan kepada pihak bank. , Bank melakukan proses penilaian dan pengambilan keputusan, serta melakukan realisasi kredit.Permasalahan tersebut merupakan beberapa hal yang dapat menjadi faktor penyebab kredit macet pada Bank Sumut Cabang Stabat. Ada beberapa kendala terkait kredit macet yang masih terjadi, seperti mark up gaji (manipulasi data terkait besaran gaji), pemalsuan identitas oleh calon debitur, debitur beritikad buruk secara diam-diam. diam, punya kredit di bank lain, transfer pegawai, dan debitur meninggal dunia. Perwujudan perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemberian kredit dengan menggunakan agunan dari Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Bank Sumut Cabang Stabat yaitu perwujudan pada Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa kredit adalah pemberian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian atau perjanjian pinjam meminjam antar bank. Jadi, perlindungan hukum terhadap Bank (Kreditor) adalah upaya perlindungan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang mengikat para pihak sebagai upaya agar bank tetap memperoleh pengembalian dana beserta penggantian kerugian yang diderita akibat kredit macet.
The Criminal Law Policy on the General Election System in Indonesia Lubis, Mhd Teguh Syuhada; Saragih, Rayani; Hanifah, Ida; Koto, Ismail; Jacob, John Tumba
Jurnal Dinamika Hukum Vol 23, No 3 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2023.23.3.3782

Abstract

General elections are a crucial pillar of democracy in Indonesia, allowing citizen participation in selecting leaders and shaping policies. Strong criminal law policies are necessary to preserve the integrity of elections, despite challenges in consistent law enforcement and clear definitions of election violations. The aim of this research is to assess the implementation and effectiveness of criminal law policies in preventing and addressing election violations in Indonesia and to identify their impact on the election process. The research findings indicate that the implementation of criminal law policies in preventing and addressing election violations is crucial. This is achieved through stringent election regulations, strict enforcement of criminal sanctions, careful monitoring and investigation, and swift handling of violations. The effectiveness of criminal law policies is also evident in deterring violations, ensuring transparency in funding, and active citizen participation in monitoring. Criminal law policies have a significant impact on the election process. Positive impacts include efforts to prevent election crimes, protect voting rights, and address election law violations through strict regulations. Prevention of election crimes such as spreading false information and the use of violence is tightly regulated to maintain election integrity. Protecting voters' rights is a focal point, with prohibitions against bribery and intimidation practices. However, the negative impact lies in the potential misuse of criminal law for political purposes, which can undermine the principles of presumption of innocence and human rights.
Konsep Pengaturan Upah Minimum Dalam Peraturan Perundang-undangan Ditinjau Dari Prinsip Keadilan Abduh, Rachmad; Hanifah, Ida; Perdana, Surya
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 1 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i1.4412

Abstract

Peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan telah membawa perubahan mendasar dalam hal menjadikan sifat hukum ketenagakerjaan menjadi ganda yaitu sifat privat dan publik. Sifat prifat melekat pada prinsip dasar adanya hubungan kerja yang ditandai dengan adanya hubungan perjanjian kerja antara pekerja dengan pemberi kerja, sedangkan sifat hukum publik dilihat dari adanya sanksi pidana, sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan dibidang ketenagakerjaan dan ikut campur tangan pemerintah dalam menetapkan besarnya standar upah. Fenomena yang dialami oleh pekerja adalah upah yang diterima tidak sebanding dengan biaya hidup, tingginya biaya hidup membuat pekerja jauh dari kata sejahtera. Tuntutan kerja dinilai tidak sebanding dengan upah yang diterima. Sehingga jauh dari konsep keadilan. Metode yang digunakan dalam pemelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Metode Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang  meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma
RECONSTRUCTION OF CRIMINAL SANCTIONS FOR PERPETRATORS OF BUSINESS CRIMES Lubis, Doni Hendra; Hanifah, Ida; Mansar, Adi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.5037

Abstract

The development of criminal liability in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code differentiates in detail the form of liability for individual legal subjects with legal entities. The regulation specifically for criminal liability for legal subjects in the form of legal entities (corporations) is contained in paragraph 3 of Article 45 to Article 50 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. As the principle of the case before the law, the new Criminal Code in terms of law enforcement against legal subjects in the form of corporations also adheres to the reasons for the elimination of criminal penalties (justification and excuse) as contained in Article 50 which states that in essence justification and excuse apply in the corporate criminal liability system as long as the reasons are directly related to the criminal act being prosecuted
Implementation of the Business Judgement Rule Doctrine as Legal Protection for Directors in Realizing Good Governance of Regionally-Owned Enterprises Nodi, Hamzar; Ramlan, Ramlan; Hanifah, Ida
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 2 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i2.5124

Abstract

The form of BUMD governance as a regional company as regulated in UUPD and PPBUMD consists of Regional Public Companies (Perumda) and Regional Limited Companies (Perseroda). The establishment of Perumda is in the form of regional regulations based on regional needs and the feasibility of the business field of the Perumda to be formed. Perumda is a BUMD whose entire capital is owned by one region only and is not in the form of shares. One of the important organs in a company is the board of directors. The board of directors who control the company in daily activities has the authority to determine policies in carrying out its powers and obligations in managing the company must have good intentions, be responsible, have integrity, be honest, and be highly dedicated to advancing and developing the company. The board of directors is fully responsible personally for the company's losses if the person concerned is guilty or negligent in carrying out his duties. The board of directors can take or carry out actions to facilitate his duties as long as it is within the scope of his duties and obligations and does not conflict with customs, fairness, and propriety. Implementation of the business judgment rule (BJR) doctrine as a form of protection given to directors in carrying out their duties and responsibilities in running the company. Business decisions or actions taken by directors are intended to manage the company professionally according to their expertise to generate profits for the company, even though there are risks from these decisions and actions that can cause losses for the company
PROCEDURE FOR TERMINATION OF EMPLOYMENT RELATIONS IN THE PANCASILA INDUSTRIAL RELATIONS CONCEPT Saragih, Minggu; Mansar, Adi; Hanifah, Ida
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5315

Abstract

In the Pancasila Industrial Relations concept, the rights and responsibilities of employers and workers in a work relationship are balanced. This balance is achieved not based on considerations of strength (overall influence), but based on feelings of justice and honor. In addition, Pancasila Industrial Relations believes that company results achieved through cooperation between workers and entrepreneurs must be enjoyed equally by taking into account the sacrifices made by each individual. When a work stoppage occurs, this method is also assisted through a component that is a marker of Pancasila standards in legal guidelines through Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Problems. This research employed normative juridical research methods Referring to Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Specific Time Work Agreements, Outsourcing, Working Time and Rest Time and Termination of Employment Relations, if there is termination of employment in accordance with the reasons for Termination of Employment, then the formulation of the amount of rights that the worker has at the time of termination of employment work adjusted to the reason for termination of employment. As the government's response to the difficulties and dynamics of competency and productivity-based employment relationships, this regulation was promulgated to provide guidelines for ending employment relationships because it is very necessary in efforts to protect rights and government assistance in fulfilling the welfare of workers/employees both during work, especially after the end of work friendships