Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.461
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL EQUITABLE JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JURNAL MEDIA HUKUM DAN PERADILAN Jurnal Sains Riset Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial INSPIREE: Indonesian Sport Innovation Review IBLAM Law Review Journal Evidence Of Law Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Innovative: Journal Of Social Science Research Activa Yuris: Jurnal Hukum Journal of Law and Legal Reform
Setyadji, Sri
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
MATERI MUATAN MENAMPUNG KONDISI KHUSUS DAERAH DALAM PASAL 14 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Azas, Ismail; Hufron, Hufron; Setyadji, Sri
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 3 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The authority for the formation of Regional Regulations is regulated in Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The phrase content material accommodates the special conditions of regions for one of the material charges in Regional Regulations regulated in Article 14 of Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Regulations Legislation. The philosophy of Article 18A paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the phrase regional specificity and diversity. Legal issues in this normative legal research: What is meant by the phrase material content accommodating the special conditions of the region in the Perda as referred to in Article 14 of Law Number 12 of 2011? Does the urgency of the charge material accommodate the special conditions of the area? The content material phrase in the article by article explanation of Law Number 12 of 2011 is declared "Sufficiently clear". These legal uncertainties are examined by identifying the rule of law. The phrase is an unclear, vague or vague norm that needs to be found the answer to the problem by using interpretation. The philosophical and sociological foundation of the formation of Minister of Domestic Affairs Regulation Number 80 of 2015 based on the phrase local content material in Article 236 paragraph (4) of Law Number 23 of 2014. Article 4 paragraph (3) of the Minister of Domestic Affairs Regulation Number 80 of 2015 regulates the phrase containing Local content material as conceptually as a phrase to accommodate the special conditions of the area regulated in Article 14 of Law Number 12 of 2011 is content material that accommodates local wisdom in an area that is born, grows and develops in society.
AMBANG BATAS PARLEMEN (PERLIAMENTARY THRESHOLD) DAN ASAS DEMOKRASI Strata, Tata; Hufron, Hufron; Setyadji, Sri
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is a legal research (legal research). In this study, the approach used is the statutory approach, the case approach, and the conceptual approach. The legislative approach because the legal material used is the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 10 of 2008 concerning General Elections for Members of the DPR, DPD, and DPRD, and Law no. 8 of 2012 concerning the Election of Members of DPR, DPD and DPRD. Case approach because the writer will refer to MKRI decisions related to the parliamentary threshold. The conceptual approach in this study because it refers to the views of scholars and legal doctrines. These three approaches, the author uses to give an exact position on how the principles of democracy should be used as guidelines related to the implementation of parliamentary training. The provisions of the parliamentary threshold in the Legislative Election Law are aimed at simplifying political parties. However, PT caused a serious consequence to thwart candidates who had fulfilled the BPP to sit in parliament. This condition is contrary to the principle of democracy in which one of its elements is the protection of minority representation. A near perfect representation will be realized when using a BPP benchmark and accompanied by a fractional threshold.
WUJUD PENATAGUNAAN TANAH DALAM REFORMA AGRARIA YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN Riawan, Ferry; Nasution, Krisnadi; Setyadji, Sri
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan penatagunaan tanah dalam mewujudkan reforma agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pelaksanaan reforma agraria perlu dilakukan sinergi yang kuat antara kegiatan penataan ruang dengan proses legalisasi aset untuk meminimalkan sengketa ruang dan pertanahan. Sengketa ruang dan pertanahan dinilai sebagai persoalan mendasar dalam kegiatan pembangunan. Dimana, sengketa ruang dan pertanahan banyak diakibatkan karena adanya tumpang tindih dan ketidaksesuaian izin penggunaan tanah. Sinkronisasi antara pengaturan penggunaan tanah atau lahan (land use) dengan proses administrasi pertanahan perlu dilakukan karena kondisi saat ini masing-masing pihak memiliki mekanisme dan acuan tersendiri terkait dengan pengaturan penggunaan dan pemanfaatan ruang. Penatagunaan tanah sebagai langkah implementasi rencana tata ruang, memberikan perlindungan hak pemilik tanah, sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan, wujud fungsi sosial tanah secara berkeadilan.
KEDUDUKAN HUKUM PENGUASAAN HAK ATAS TANAH YANG BELUM TERDAFTAR DALAM ADMINISTRASI DESA Hanum, Rif’an; Nasution, Krisnadi; Setyadji, Sri
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum tanah yang belum terdaftar dalam administrasi pemerintahan desa serta untuk mengetahui pula bagaimana perlindungan hukum terhadap subyek yang menguasai tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan sertifikat dan belum terdaftar di administrasi desa. dimana masih banyak masyarakat terutama masyarakat pedesaan yang menganggap bahwa bukti kepemilikan tanah cukup dengan adanya Pethok D, Girik, Pipil, Ketitir dan sejenisnya, yang mana itu tidak bisa dijadikan bukti kepemilikan hak atas tanah dan menjadi bukti yang kuat. di era saat ini itu hanya digunakan sebagai bukti bahwa pemilik hak atas tanah telah membayar pajak atas tanah tersebut. bahkan masih banyak pula masyarakat yang telah lama menguasai tanah tersebut tetapi tanahnya tidak terdaftar di dalam administrasi pemerintahan desa ditambah tidak memiliki bukti kepemilikan yang sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK RUSUNAMI APABILA BANGUNAN MUSNAH AKIBAT BENCANA ALAM Ariyanti, Riski Pebru; Nasution, Krisnadi; Setyadji, Sri
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rusunami merupakan rumah susun dengan sistem kepemilikan biasa dan merupakan program pemerintah dalam menyediakan rumah tipe hunian bertingkat untuk masyarakat menengah kebawah. Membangun sebuah rusunami sangat membantu masyarakat sehingga memiliki tempat tinggal, apalagi masyarakat yang berekonomi menengah kebawah, akan tetapi apabila terjadi suatu bencana alam yang dapat mengakibatkan bangunan dan tanahnya musnah maka akan terjadi suatu kekosongan hukum disini, sehingga menarik untuk diteliti mengenai bagaimana status hak hunian bagi penghuni rusunami pasca terjadinya bencana alam dan bentuk pertanggungjawaban negara juga pengembang atas musnahnya bangunan akibat bencana alam. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma hukum yang bersifat mengikat dan berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan mengkaji Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Rumah Susun, dan peraturan perundang-undangan lainnya, sedangkan pendekatan konseptual mengkaji tentang konsep musnahnya tanah satuan rumah susun.
Urgensi Pendirian Bank Tanah dalam Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Perspektif UUPA Putri, Della Angelica; Setyadji, Sri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan jurnal ini mengkaji tentang pendirian Lembaga Bank Tanah dalam UUCK. Tujuan penulisan ini ialah bertujuan untuk mempelajari bagaimana konsep pendirian bank tanah serta bagaimana keberadaan bank tanah berdasarkan hukum di Indonesia. Tulisan ini ditulis dengan menggunakan penelitian hukum normative, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sejak diresmikannya Undang-Undang Cipta Kerja sebagian besar masyarakat berpendapat kurang setuju diberlakukannya Undang-Undang tersebut. Masyarakat menilai bahwa tata cara pembuatan Undang-Undang ini tidak sesuai dengan pedoman yang baku dan masyarakat menilai bahwa Undang-Undang Omnibus adalah sebuah peraturan yang cacat formil. Bagian isi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang menimbulkan kontroversi adalah menenai pertanahan yang diatur dalam BAB VIII. Undang-Undang Cipta Kerja membentuk suatu lembaga badan khusus untuk mengelola pertanahan di Indonesia yang dikenal dengan Badan Bank Tanah. Latar belakang didirikan lembaga bank tanah ini ialah untuk mengatasi permasalahan tentang penyediaan tanah untuk keadilan dan kepentingan bersama. Bank tanah memiliki arti sebagai cadangan tanah untuk menghindari spekulasi tanah. Bank tanah merupakan wujud sarana manajemen yang dibentuk pemerintahan dalam mengontrol pasar serta menjaga kestabilan tanah pasar lokal.
Tinjauan Hukum Pelaku Usaha Tanpa Izin Usaha Pertambangan Putri, Tamara Sujarwo; Setyadji, Sri
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia memiliki kekayaan alam yang bernilai ekonomi tinggi yang terdapat didalam sumber daya alam pada sektor pertambangan. Kekayaan sumber daya alam tersebut menghasilkan bahan tambang yang melimpah salah satunya yaitu mineral dan batubara. Berbagai bentuk badan usaha saling bersaing melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber alam pada sektor tambang yang menjadi bahan produksinya. dengan kegiatan tersebut dapat menimbulkan banyaknya badan usaha tidak bertanggungjawab dan tidak mempunyai izin tetapi melakukan kegiatan pertambangan yang sejatinya mengharuskan pelaku usaha memperoleh izin usaha pertambangan sebelum melakukan kegiatan pertambangan. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha tanpa izin pertambangan melakukan kegiatan eksploitasi belum jelas diatur didalam UU Minerba. Hal ini harus dipertimbangkan kembali guna menghindari permasalahan yang dapat mempengaruhi dari aspek hukum serta kerugian negara dan masyarakat sebab kekayaan alam yang seharusnya mampu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Mengenai pelaku usaha tanpa izin usaha pertambangan pemerintah seharusnya memiliki peranan penting dalam hal pengawasan seperti mengarahkan, mengawasi, mengurus, mengawasi  terhadap semua kegiatan usaha pertambangan agar menindak tegas secara hukum pelaku yang melakukan pertambangan tanpa izin.
Reforming Tax Law Enforcement: The Role of Core Tax Administration System Digitalization and the Ultimum Remedium Principle Djinarto, Bambang; Suhartono, Slamet; Hadi, Syofyan; Setyadji, Sri; Nickalus, Juan
Journal of Law and Legal Reform Vol. 5 No. 4 (2024): Contemporary Issues on Law Reform in Indonesia and Global Context
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.v5i4.4297

Abstract

This study aims to analyze the impact of the digitalization of the Core Tax Administration System (CTAS) on tax law enforcement, with a particular focus on the application of the ultimum remedium principle. The research method employed is normative legal research, involving an in-depth analysis of tax law literature, relevant regulations, and case studies of CTAS implementation. The urgency of this research lies in addressing inefficiencies, inequities, and the lack of transparency in traditional tax law enforcement through the utilization of digital technology. The findings reveal that CTAS digitalization enhances efficiency, transparency, and data management in tax administration while strengthening law enforce ment processes through improved oversight and compliance. However, this digitalization also presents challenges, including data security risks, privacy concerns, and compliance with applicable regulations. The novelty of this research lies in integrating the ultimum remedium principle within the digital framework, advocating for a proportional approach to tax violations by prioritizing voluntary compliance and corrective measures before escalating to more severe enforcement actions. This study provides strategic contributions to legal policy development, offering essential insights for policymakers, legal practitioners, and system developers in designing a tax law enforcement system that is fair, transparent, and responsive to the demands of the digital era.
Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Sarah Bambang; Setyadji, Sri; Darmawan, Aref
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 2 No. 02 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.071 KB) | DOI: 10.59141/jist.v2i02.95

Abstract

 Latar Belakang Penelitian ini membahas tentang Penanganan Tindak pidana Pemilihan Umum melalui Sentra Peneggakan Hukum terpadu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Namun dalam proses Peneggakkanya adanya perbedaan pendapat dalam menangani permasalah pada tindak pidana Pemilu tersebut,maka perlu adanya Penyamaan Persepsi terkait karakteristik Tindak Pidana Pemilihan Umum dan Kewenangan Sentra Gakkumdu agar nantinya dalam Penegakan Hukumnya bisa berjalan dengan baik. Rumusan masalah dari Penelitian ini adalah harus mengetahui karateristik tindak pidana pada pemilihan umum dan bagaimana kewenangan Sentra Penagakan Hukum Terpadu pada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Metode Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang mengkaji peraturan hukum, asas-asas hukum dan juga teori/doktrin hukum. penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundangundangan dan Pendekatan konseptual yang berkait dengan konsep karakteristik tindak pidana pemilihan umum dan kewenangan lembaga sentra gakkumdu dalam menegakkan hukum pada pelanggaran pemilihan umum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah karakteristik tindak pidana pemilihan umum adalah perbuatan yang melawan hukum pada masa Tahapan Pemilu sesuai dengan undang- undang nomor 7 tahun 2017 dan undang-undang nomor 6 tahun 2020, ciri-ciri pemidanaan nya adalah Pelaku yang dapat terjerat Tindak Pidana Pemilihan Umum adalah Peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu dan juga Masyarakat Umum yang berkaitan dengan Pemilu.Tujuannya terdapat pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana Pemilu, dan sebagai alat untuk pencegahan kejahatan sehingga mengandung unsur pencelaan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.Kewenangan Tindak Pidana Pemilihan Umum adalah Setra Gakkumdu dengan Kewenangan yang bersifat Non Atributif (non orisinil)
Co-Authors Aang Kunaifi Ariyanti, Riski Pebru Azas, Ismail Darmawan, Aref Djinarto, Bambang Febrianto, Dhean Fefriadi, Riza Hanum, Rif’an Hasun, Maulana Hufron Hufron Hufron Hufron Hufron, Hufron Krisnadi Nasution Manurung, Ahmath Indra Fernando Nickalus, Juan Putri, Berliyan Erika Putri, Della Angelica Putri, Tamara Sujarwo Riawan, Ferry Sarah Bambang Sati, Laras Sihasale, Giovanni Gianini Slamet Suhartono Strata, Tata Syofyan Hadi Wirakusuma, Dendy Laksana