Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.978
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL EQUITABLE JURNAL MEDIA HUKUM DAN PERADILAN Jurnal Sains Riset Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial INSPIREE: Indonesian Sport Innovation Review IBLAM Law Review Journal Evidence Of Law Activa Yuris: Jurnal Hukum
Setyadji, Sri
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
MATERI MUATAN MENAMPUNG KONDISI KHUSUS DAERAH DALAM PASAL 14 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Azas, Ismail; Hufron, Hufron; Setyadji, Sri
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 3 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The authority for the formation of Regional Regulations is regulated in Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The phrase content material accommodates the special conditions of regions for one of the material charges in Regional Regulations regulated in Article 14 of Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Regulations Legislation. The philosophy of Article 18A paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the phrase regional specificity and diversity. Legal issues in this normative legal research: What is meant by the phrase material content accommodating the special conditions of the region in the Perda as referred to in Article 14 of Law Number 12 of 2011? Does the urgency of the charge material accommodate the special conditions of the area? The content material phrase in the article by article explanation of Law Number 12 of 2011 is declared "Sufficiently clear". These legal uncertainties are examined by identifying the rule of law. The phrase is an unclear, vague or vague norm that needs to be found the answer to the problem by using interpretation. The philosophical and sociological foundation of the formation of Minister of Domestic Affairs Regulation Number 80 of 2015 based on the phrase local content material in Article 236 paragraph (4) of Law Number 23 of 2014. Article 4 paragraph (3) of the Minister of Domestic Affairs Regulation Number 80 of 2015 regulates the phrase containing Local content material as conceptually as a phrase to accommodate the special conditions of the area regulated in Article 14 of Law Number 12 of 2011 is content material that accommodates local wisdom in an area that is born, grows and develops in society.
AMBANG BATAS PARLEMEN (PERLIAMENTARY THRESHOLD) DAN ASAS DEMOKRASI Strata, Tata; Hufron, Hufron; Setyadji, Sri
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is a legal research (legal research). In this study, the approach used is the statutory approach, the case approach, and the conceptual approach. The legislative approach because the legal material used is the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 10 of 2008 concerning General Elections for Members of the DPR, DPD, and DPRD, and Law no. 8 of 2012 concerning the Election of Members of DPR, DPD and DPRD. Case approach because the writer will refer to MKRI decisions related to the parliamentary threshold. The conceptual approach in this study because it refers to the views of scholars and legal doctrines. These three approaches, the author uses to give an exact position on how the principles of democracy should be used as guidelines related to the implementation of parliamentary training. The provisions of the parliamentary threshold in the Legislative Election Law are aimed at simplifying political parties. However, PT caused a serious consequence to thwart candidates who had fulfilled the BPP to sit in parliament. This condition is contrary to the principle of democracy in which one of its elements is the protection of minority representation. A near perfect representation will be realized when using a BPP benchmark and accompanied by a fractional threshold.
WUJUD PENATAGUNAAN TANAH DALAM REFORMA AGRARIA YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN Riawan, Ferry; Nasution, Krisnadi; Setyadji, Sri
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan penatagunaan tanah dalam mewujudkan reforma agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pelaksanaan reforma agraria perlu dilakukan sinergi yang kuat antara kegiatan penataan ruang dengan proses legalisasi aset untuk meminimalkan sengketa ruang dan pertanahan. Sengketa ruang dan pertanahan dinilai sebagai persoalan mendasar dalam kegiatan pembangunan. Dimana, sengketa ruang dan pertanahan banyak diakibatkan karena adanya tumpang tindih dan ketidaksesuaian izin penggunaan tanah. Sinkronisasi antara pengaturan penggunaan tanah atau lahan (land use) dengan proses administrasi pertanahan perlu dilakukan karena kondisi saat ini masing-masing pihak memiliki mekanisme dan acuan tersendiri terkait dengan pengaturan penggunaan dan pemanfaatan ruang. Penatagunaan tanah sebagai langkah implementasi rencana tata ruang, memberikan perlindungan hak pemilik tanah, sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan, wujud fungsi sosial tanah secara berkeadilan.
KEDUDUKAN HUKUM PENGUASAAN HAK ATAS TANAH YANG BELUM TERDAFTAR DALAM ADMINISTRASI DESA Hanum, Rif’an; Nasution, Krisnadi; Setyadji, Sri
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum tanah yang belum terdaftar dalam administrasi pemerintahan desa serta untuk mengetahui pula bagaimana perlindungan hukum terhadap subyek yang menguasai tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan sertifikat dan belum terdaftar di administrasi desa. dimana masih banyak masyarakat terutama masyarakat pedesaan yang menganggap bahwa bukti kepemilikan tanah cukup dengan adanya Pethok D, Girik, Pipil, Ketitir dan sejenisnya, yang mana itu tidak bisa dijadikan bukti kepemilikan hak atas tanah dan menjadi bukti yang kuat. di era saat ini itu hanya digunakan sebagai bukti bahwa pemilik hak atas tanah telah membayar pajak atas tanah tersebut. bahkan masih banyak pula masyarakat yang telah lama menguasai tanah tersebut tetapi tanahnya tidak terdaftar di dalam administrasi pemerintahan desa ditambah tidak memiliki bukti kepemilikan yang sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK RUSUNAMI APABILA BANGUNAN MUSNAH AKIBAT BENCANA ALAM Ariyanti, Riski Pebru; Nasution, Krisnadi; Setyadji, Sri
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rusunami merupakan rumah susun dengan sistem kepemilikan biasa dan merupakan program pemerintah dalam menyediakan rumah tipe hunian bertingkat untuk masyarakat menengah kebawah. Membangun sebuah rusunami sangat membantu masyarakat sehingga memiliki tempat tinggal, apalagi masyarakat yang berekonomi menengah kebawah, akan tetapi apabila terjadi suatu bencana alam yang dapat mengakibatkan bangunan dan tanahnya musnah maka akan terjadi suatu kekosongan hukum disini, sehingga menarik untuk diteliti mengenai bagaimana status hak hunian bagi penghuni rusunami pasca terjadinya bencana alam dan bentuk pertanggungjawaban negara juga pengembang atas musnahnya bangunan akibat bencana alam. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma hukum yang bersifat mengikat dan berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan mengkaji Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Rumah Susun, dan peraturan perundang-undangan lainnya, sedangkan pendekatan konseptual mengkaji tentang konsep musnahnya tanah satuan rumah susun.
Co-Authors Aang Kunaifi Ariyanti, Riski Pebru Azas, Ismail Darmawan, Aref Febrianto, Dhean Fefriadi, Riza Hanum, Rif’an Hasun, Maulana Hufron Hufron Hufron Hufron Hufron, Hufron Indra Fernando, Ahmath Krisnadi Nasution Putri, Berliyan Erika Riawan, Ferry Sarah Bambang Sati, Laras Sihasale, Giovanni Gianini Strata, Tata Wirakusuma, Dendy Laksana