Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.99
P-Index
This Author published in this journals
All Journal CERMIN: Jurnal Penelitian MIMBAR INTEGRITAS Jurnal Ilmiah Fenomena
Hadiyanto, Ide Prima
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
PENYUSUNAN RAPERDA PERUBAHAN KEPALA DESA SEBAGAI SARANA TRANSFORMASI REGULATIF PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN SITUBONDO Oktavianti, Rindang Gici; Hadiyanto, Ide Prima
MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 4 No 2 (2025): AGUSTUS 2025
Publisher : Biro Administrasi dan Akademik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/mimbarintegritas.v4i2.6734

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan akuntabel membutuhkan landasan hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Kepala Desa sebagai instrumen transformasi regulatif pemerintahan desa di Kabupaten Situbondo. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis dan empiris partisipatif melalui studi literatur, analisis peraturan perundang-undangan, Focus Group Discussion (FGD), serta dokumentasi lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebutuhan perubahan regulasi didasarkan pada lemahnya sistem pengawasan, ketimpangan relasi kewenangan, serta potensi politisasi jabatan kepala desa. Raperda ini memuat substansi perubahan yang mencakup mekanisme pemilihan, masa jabatan, hak dan kewajiban, etika jabatan, serta prosedur pemberhentian kepala desa secara transparan dan akuntabel. Batang tubuh Raperda juga merefleksikan prinsip-prinsip demokrasi desa, keterbukaan informasi, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, penyusunan Raperda ini tidak hanya sebagai pembaruan hukum administratif, tetapi juga sebagai strategi reformasi tata kelola desa yang berkelanjutan. Raperda ini diharapkan mampu mewujudkan kepala desa yang profesional, berintegritas, serta responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa.
TINJAUAN TENTANG KONSEP DAN IMPLEMENTASI RESTITUSI DALAM HUKUM PERDATA Hadiyanto, Ide Prima; Oktavianti, Rindang Gici
CERMIN: Jurnal Penelitian Vol 9 No 1 (2025): JANUARI - JULI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/cermin_unars.v9i1.6755

Abstract

Restitusi, sebagai mekanisme pemulihan hak dalam hukum perdata, memegang peranan penting dalam memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep restitusi dalam hukum perdata, termasuk dasar hukum, unsur-unsur, dan ruang lingkupnya. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis implementasi restitusi dalam praktik hukum perdata di Indonesia, dengan fokus pada tantangan dan hambatan yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan studi kasus dan analisis perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi merupakan mekanisme yang efektif dalam memulihkan kerugian materiil dan immateriil yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman hakim dan penegak hukum mengenai konsep restitusi, serta kesulitan dalam menentukan besaran restitusi yang adil. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan pemahaman mengenai restitusi di kalangan hakim dan penegak hukum, serta pengembangan pedoman yang lebih jelas mengenai penentuan besaran restitusi.
TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (DIGITAL SIGNATURE) DALAM PERSIDANGAN HUKUM ACARA PERDATA Hadiyanto, Ide Prima
FENOMENA Vol 19 No 02 (2025): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i02.7294

Abstract

Penelitian ini mengkaji kekuatan pembuktian Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) dalam sistem Hukum Acara Perdata di Indonesia di tengah pesatnya digitalisasi dokumen. Meskipun dokumen elektronik (termasuk yang ditandatangani secara digital) diakui keabsahannya, sering timbul perdebatan di persidangan mengenai kedudukannya sebagai alat bukti otentik atau di bawah tangan. Permasalahan sentral yang diangkat Adalah : Bagaimana tinjauan yuridis terhadap kekuatan pembuktian Tanda Tangan Elektronik dalam persidangan perdata, serta apa saja tantangan yang dihadapi hakim dalam menilai keabsahan dan keasliannya berdasarkan hukum pembuktian Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (normative legal research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, Tanda Tangan Elektronik yang dibuat dengan sertifikat elektronik tersertifikasi memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan tanda tangan basah pada akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU ITE. Namun, dalam praktik persidangan, sering terjadi pergeseran penilaian di mana hakim cenderung menganggapnya sebagai alat bukti surat di bawah tangan jika validitas teknisnya diragukan atau gagal dibuktikan. Tantangan utama terletak pada aspek non-repudiasi dan kebutuhan akan ahli forensik digital untuk memverifikasi keaslian, yang seringkali belum terintegrasi optimal dalam prosedur persidangan perdata.
SINERGI PEMERINTAH DAERAH DAN AKADEMISI DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 KABUPATEN SITUBONDO Oktavianti, Rindang Gici; Hadiyanto, Ide Prima; Muqsith, Abdurrahman; Oktafianto, Arifan
MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 5 No 1 (2026): JANUARI 2026
Publisher : Biro Administrasi dan Akademik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/mimbarintegritas.v5i1.7345

Abstract

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan langkah strategis Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola aset yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terbaru, khususnya Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun demikian, perubahan regulasi ini menimbulkan kebutuhan mendesak bagi aparatur pemerintah daerah untuk memahami substansi dan implikasi hukum dari regulasi tersebut. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan, sosialisasi, dan edukasi hukum kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo agar mampu mengimplementasikan perubahan peraturan dengan tepat. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen pengelolaan aset daerah sesuai norma baru yang diatur dalam peraturan tersebut. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip pengelolaan barang milik daerah, terutama dalam aspek perencanaan kebutuhan, pemanfaatan, pengamanan, dan penghapusan aset. Selain itu, aparatur mulai memahami pentingnya akuntabilitas dan transparansi sebagai pilar utama dalam tata kelola aset daerah. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan daerah, memperkecil potensi penyimpangan administratif, serta mendukung terwujudnya good governance di Kabupaten Situbondo.
KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN OLEH PT AFI FARMA TERHADAP KONSUMEN SIRUP PARACETAMOL MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Mutmainah, Siti; Atmanegara, Oktavira Ayu; Agustin, Winda Ayu; Hadiyanto, Ide Prima
FENOMENA Vol 19 No 02 (2025): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i02.7312

Abstract

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum PT Afi Farma atas dampak buruk yang dialami konsumen akibat konsumsi sirup paracetamol, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999). Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Data diperoleh dari studi literatur yang melibatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis yuridis normatif digunakan untuk mengevaluasi hasil penelitian secara mendalam. Perusahaan farmasi wajib bertanggung jawab atas keamanan produk yang mereka hasilkan. Dalam kasus PT Afi Farma, ditemukan penggunaan Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) di atas ambang batas yang mengakibatkan gagal ginjal akut pada anak. Berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 19 UUPK, PT Afi Farma memiliki kewajiban hukum untuk memberikan kompensasi kepada konsumen. Pasal 28 mengatur sanksi administratif hingga pidana bagi pelanggaran standar mutu. Penelitian ini menyoroti pentingnya kerangka hukum untuk melindungi konsumen melalui tindakan preventif dan represif yang diawasi oleh BPOM. Temuan ini berkontribusi pada penguatan mekanisme perlindungan konsumen dan peningkatan akuntabilitas perusahaan farmasi di Indonesia.
Co-Authors Agustin, Winda Ayu Atmanegara, Oktavira Ayu Imaniyah, Nurul Irwan Yulianto Muhammad Yusuf Ibrahim Muqsith, Abdurrahman Nagara, Faiga Oktafianto, Arifan Oktavianti, Rindang Gici Putra, Dicky Ardianto Septianti, Dian Ayu Siti Mutmainah Sugeng, Tedjo Asmo Syamsiar, Syamsiar