Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.642
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lentera Hukum Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Indonesian Journal of Innovation Studies Jurnal Kajian Konstitusi Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Constitution Journal
Soetijono, Iwan Rachmad
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Pengaruh Politik Dinasti di Kabupaten Probolinggo Terhadap Sistem Demokrasi Dalam Menjalankan Asas Keterbukaan: The Influence of Dynasty Politics in Probolinggo Regency on the Democracy System in Implementing the Principle of Openness Ilhami, Deni; Al-Khanif; Soetijono, Iwan Rachmad
Constitution Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Constitution Journal December 2025
Publisher : UIN Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/constitution.v4i2.145

Abstract

The phenomenon of political dynasties in Probolinggo Regency highlights serious challenges in implementing the principle of openness in local governance. This study aims to analyze the application of the openness principle within the practice of political dynasties and to identify its supporting and inhibiting factors. A socio-legal approach was employed using descriptive analysis of secondary legal materials and interviews with local stakeholders. The findings reveal that the deliberation and drafting of regional regulations, particularly concerning the regional budget (APBD), have not been fully conducted transparently. Several meetings that should have been open to the public were held behind closed doors, reducing accountability and public trust. Supporting factors include the availability of facilities, experts, and legislators’ attendance. Conversely, obstacles include limited understanding of openness among council members, ineffective communication, delays in budget submissions, and the dominance of family and party political interests. These findings indicate that political dynasties negatively affect local democracy and emphasize the need for stronger regulations and broader public participation to achieve transparent and accountable governance. Abstrak Fenomena politik dinasti di Kabupaten Probolinggo menunjukkan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan asas keterbukaan pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas keterbukaan dalam praktik politik dinasti serta faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan analisis deskriptif terhadap bahan hukum sekunder serta data wawancara dengan pemangku kepentingan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembahasan dan penyusunan Peraturan Daerah, khususnya terkait APBD, masih belum sepenuhnya dilakukan secara terbuka. Beberapa rapat yang seharusnya dapat diakses publik dilaksanakan secara tertutup, sehingga mengurangi transparansi dan akuntabilitas. Faktor pendukung implementasi asas keterbukaan adalah ketersediaan sarana prasarana, tenaga ahli, dan kehadiran anggota DPRD. Namun, hambatan yang muncul meliputi rendahnya pemahaman anggota dewan terhadap asas keterbukaan, komunikasi yang tidak efektif, keterlambatan penyampaian dokumen anggaran, serta dominasi kepentingan politik keluarga dan partai. Temuan ini menegaskan bahwa praktik politik dinasti berimplikasi negatif terhadap demokrasi lokal dan perlu adanya penguatan regulasi serta partisipasi publik untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.
Kepastian Hukum Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Dengan Syarat Sebagai Peserta Aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Aziza, Annisau Zahraun; Efendi, Aan; Soetijono, Iwan Rachmad
Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Vol. 6 No. 1: Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jequi.v6i1.169

Abstract

Terbitnya Inpres No. 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan menginstruksikan kepada seluruh Kementerian untuk melakukan optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional, hal ini juga menginstruksikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, termasuk juga pada Kementerian Agraria dan tata ruang/ Badan Pertanahan Nasional sebagai bentuk penindak lanjutan atas Inpres No. 1 tahun 2022, setiap permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan umah susun karena jual beli harus dilengkapi dengan fotokopi kartu peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan serta menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan (JKN). Melalui kebijakan ini, diharapkan masyarakat melengkapi terlebih dahulu registrasi BPJS nya sebelum melakukan pengurusan hak-hak atas tanah. Adanya inpres ini membuktikan bahwa pemerintah secara tidak langsung memaksakan BPJS kesehatan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum keabsahan kartu Kartu BPJS Kesehatan tersebut serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap kebijakan pemerintah atas pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli dengan syarat sebagai peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan yakni normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundangan-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan sejarah hukum (historical approach). Hasil penelitian menyimpulkanrsyaratan BPJS Kesehatan dalam peralihan hak atas tanah karena jual beli tidak sesuai dengan asas atau norma hukum pada umumnya yaitu asas kepastian hukum. Tidak adanya kepastian hukum yang berkenaan dengan produk hukum dari Peralihan Hak Atas Tanah Jual Beli karena tidak dapat didaftarkan di Kantor Pertanahan seta menimbukan akibat hukum tundanya proses Peralihan Hak Atas Tanah karena jual beli yang turut berimplikasi pada tertundanya kepemilikan Sertifikat sebagai alat bukti Peralihan Hak Atas Tanah.
Co-Authors Al-Khanif Ana, Ida Bagus Oka Anggraini, R.A Rini Antikowati Antikowati Aziza, Annisau Zahraun Efendi, Aan Ilhami, Deni Jayus Jayus Kumalasari, Nuzulia Mirza, Ahmad Chaidir Muhammad Bahrul Ulum Munfida, Nuris Sabilatul Nugraha, Delsa Wahyu Nugraha, Reyka Widia Nugroho, Rizal Prasetya, Syadila Maulidina Putri, Elia Cahya R.A. Rini Anggraini Ramadhani, Nuzul Putri Rosita Indrayati Saputro, Kresna Dwi Setyawan , Fendi