Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sains Riset Jurnal Sosial Humaniora Sigli MAQASIDI ZONA: Jurnal Pengabdian Masyarakat CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Journal of Sharia Economy and Islamic Tourism
Erick, Benni
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Sanksi Bughat dan Makar Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Amiruddin; Syamsuar; Hamdi, Syaibatul; Erick, Benni
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 4, No. 1 (Juni 2024)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.v4i1.2472

Abstract

Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana memberikan sanksi yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif kepada bughat dan pelaku makar dalam pemberontakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pandangan hukum Islam tentang bughat dan pandangan hukum positif tentang makar. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sanksi hukum yang dapat diberlakukan sesuai dengan hukum Islam bagi bughat, dan sesuai dengan hukum positif bagi pelaku makar. Perbedaan dan persamaan antara bughat dan makar juga akan diidentifikasi menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, baik dalam bentuk manual maupun digital. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi bagi bughat menurut hukum Islam adalah perlawanan dan hukuman mati (jarimah hudud), sesuai dengan Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim. Namun, jika pemimpin memberikan pengampunan, maka bughat bisa mendapat jarimah ta’zir. Sementara itu, sanksi bagi pelaku makar menurut hukum positif adalah pidana mati dan pidana penjara sesuai dengan rumusan dalam Pasal 104, 106, 107, dan 108 KUHP. Namun, pemberian sanksi kepada bughat dan pelaku makar harus dilakukan dengan hati-hati dan melalui proses peradilan yang adil.
Pelaksanaan Praktik Lapangan Mahasiswa STAIN Meulaboh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panga Erick, Benni; Azhari, Muhammad; Hendrawan, Yoni; Nasrullah, Nasrullah
ZONA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 2 (2024): ZONA: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/zona.v1i2.71

Abstract

Tugas akhir jurnal pengabdian membahas implementasi pengalaman lapangan mahasiswa STAIN Meulaboh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panga. Kesimpulannya adalah bahwa PPL adalah kebutuhan dasar yang harus dimiliki mahasiswa untuk tumbuh dan siap menghadapi tantangan di seluruh dunia, terutama di dunia kerja. Kepercayaan diri dan pengalaman mahasiswa dapat dibangun melalui praktik lapangan. Selama PPL, mahasiswa tidak hanya harus mahir dalam administrasi dan teknik, tetapi juga harus membantu menjalankan pelayanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panga dengan lebih baik, seperti mengelola administrasi dan dokumentasi dengan baik. Selain itu, tujuan dari kegiatan PPL ini adalah untuk membiasakan mahasiswa dengan lingkungan kerja dan perangkat penunjang kerja, seperti softwere dan hardwere, serta kemajuan teknologi lainnya. Secara keseluruhan, pengabdian ini tidak hanya dapat membantu mahasiswa memperoleh keterampilan yang lebih baik, tetapi juga menunjukkan bahwa kampus selalu bekerja sama untuk memberikan layanan yang lebih baik dengan mempekerjakan mahasiswa magang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panga. Selain itu, hasil pengabdian ini dapat memungkinkan penyebaran kegiatan serupa yang lebih baik di level pendidikan tinggi lainnya. Ini akan memberi mahasiswa kesempatan untuk mengaktualisasikan kemampuan dan keterampilan mereka dalam melaksanakan pelayanan yang mudah dan efektif.
Inovasi Lokal Masyarakat Desa Sawang 1 Dalam Pemanfaatan Sumber Pendapatan dari Pasir Laut Hendrawan, Yoni; Erick, Benni; Adila, Monica; Ayu, Putri; Ardiana, Wirda; Yongna, Icha; Fitri, Rozatul; Munanda, Faddil; Zulfarhan, Zulfarhan; Abadi, Khairul; Tanzila, Ridha
ZONA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 3 (2024): ZONA: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/zona.v1i3.83

Abstract

Inovasi merupakan suatu proses ide untuk mengimplementasikan suatu gagasan dengan unsur kebaharuan dan kemanfaatan, tulisan ini menggambarkan seperti apa keadaan perekonomian masyarakat Desa Sawang I, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan dalam mengumpulkan pasir dari pesisir pantai ke daratan. Penelitina ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik mengumpulkan data, observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian konsep inovasi lokal masyarakat Desa Sawang I dalam mengumpulkan pasir ke daratan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan perekonomian masyarakat. Adapun kendala dalam proses pengambilan pasir diantaranya gelombang besar, air Laut yang pasang, dan cuaca yang tidak mendukung, hujan deras, panas yang terik, serta badai
Optimalisasi Praktek Pengalaman Lapangan Mahasiswa STAIN Meulaboh di Pengadilan Negeri Meulaboh Erick, Benni; Rahma, Ida; Asy’ari; Farwili, Inda; Octavia, Rahmi; Siagian, Bagas Angara
ZONA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2024): CALL FOR PAPER
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/zona.v1i1.33

Abstract

Dalam mengakhiri jurnal pengabdian mengenai optimalisasi praktek pengalaman lapangan mahasiswa STAIN Meulaboh di Pengadilan Negeri Meulaboh, dapat disimpulkan bahwa partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan lapangan membawa dampak positif yang signifikan. Mahasiswa tidak hanya mengembangkan keterampilan administratif dan teknis yang diperlukan dalam operasional pengadilan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efisiensi dan kualitas manajemen dokumen di lingkungan peradilan. Penerapan teknologi dalam proses pemindaian berkas perkara menunjukkan adaptasi yang cerdas terhadap perkembangan zaman, sementara keterlibatan langsung dalam tugas fisik seperti mengebor dan menjahit berkas perkara memberikan pemahaman mendalam tentang aspek praktis dalam pengelolaan berkas fisik. Keseluruhan, pengabdian ini tidak hanya menciptakan pengalaman berharga bagi mahasiswa, tetapi juga mengukuhkan peran perguruan tinggi dalam mendukung optimalisasi proses peradilan. Model ini memberikan landasan bagi kolaborasi yang lebih erat antara lembaga pendidikan tinggi dan pengadilan, membawa manfaat positif bagi kedua belah pihak. Diharapkan bahwa hasil pengabdian ini akan merangsang upaya serupa di lembaga pendidikan tinggi lainnya, menghadirkan mahasiswa sebagai agen perubahan positif dalam praktek hukum di Indonesia.
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Kritis Peralihan Kewenangan Pengujian Dari Eksekutif ke Yudikatif) Erick, Benni; Risman, T.
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v6i2.2096

Abstract

Penelitian ini membahas peralihan kewenangan pengujian peraturan daerah dari Eksekutif ke Yudikatif setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan, sebagai hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, dalam konteks ini merujuk pada kewenangan Yudikatif dalam menguji peraturan daerah Eksekutif. Mahkamah Agung, berdasarkan Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, termasuk peraturan daerah. Sementara itu, Pasal 251 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur untuk menguji peraturan daerah. Dua masalah penelitian muncul: pertama, bagaimana proses pembatalan peraturan daerah berpindah dari Menteri Dalam Negeri ke Mahkamah Agung; kedua, teori apa yang mendasari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai peralihan kewenangan pembatalan peraturan daerah. Melalui pendekatan kualitatif yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme pembatalan pengujian peraturan daerah oleh lembaga yudikatif menjadi suatu keharusan, dengan landasan filosofis Pancasila dan landasan yuridis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007.
Implementasi Syariat Islam oleh Wilayatul Hisbah di Aceh Barat: Tantangan dan Dinamika Sosial Putri, Nur Kemala; Ramlan, Ramlan; Trilia, Irda; Julian, Farhan; Erick, Benni
Journal of Sharia Economy and Islamic Tourism Vol 5, No 2 (2025): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jseit.v5i2.29656

Abstract

Abstract: This study examines How the Wilayatul Hisbah in West Aceh regency implements the application of Islamic law, particularlyin terms of lack of socialization and lack of community participation in filling the open space for the implementation of Isvlamic law. The Qur’an is the basis for understanding Islamic law, and this teaching is based on the holy book. Islamic law applies to his servants who are sane, healthy, and have come of age. This study ises a qualitative descriptive approach. The problem studied is: How does the Wilayatul Hisbah implement the application of Islamic law in West Aceh? The results show that many Islamic law application programs still face challengs in the social order of the community. Although the law or Qanun has provided a strong legal basis, effective implementation requires careful preparation and good managemen. Islamic law is seen as a divine rule that encompasses all aspects of Muslim life. This study uses the theory of sociology of religion to see how the formalization of the application and implemention of Islamic law in West Aceh and How it affects the community. The method of sociology of religion enables a deeper understanding of the formalization process and its consequences for Acehnese society. Before Indonesia’s independence, Sultan Iskandar Muda had ruled Aceh. Then came the post-independence period, the New Order, reform, and now. Laws No.44 of 1999 and No.18 of 2001, along with other laws regulating Islamic law, serve as the basis for the implementation of Islamic law in Aceh.Abstrak: Studi ini melihat bagaimana Wilayatul Hisbah Kab. Aceh Barat melaksanakan penerapan syariat Islam, terutama dalam hal kurangnya sosialisasi dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengisi ruang terbuka untuk pelaksanaan syariat Islam. Al-Qur'an merupakan dasar dari segala pemahaman tentang syari'at Islam, dan ajaran ini didasarkan pada kitab suci. Syariat Islam ini berlaku bagi hamba-Nya yang berakal, sehat, dan telah dewasa. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Problem yang diteliti adalah: Bagaimanakah Wilayatul Hisbah melaksanakan penerapan syariat Islam di Aceh Barat? Hasil menunjukkan bahwa banyak program penerapan syariat islam masih menghadapi tantangan dalam tatanan sosial masyarakat. Meskipun undang-undang atau Qanun telah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasi yang efektif memerlukan persiapan yang matang dan manajemen yang baik. Syariat Islam dipandang sebagai aturan ilahiah yang mencakup semua aspek kehidupan umat Islam. Studi ini menggunakan teori sosiologi agama untuk melihat bagaimana formalisasi penerapan dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh Barat dan bagaimana hal itu berdampak pada masyarakat. Metode sosiologi agama memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses formalisasi dan konsekuensi yang ditimbulkannya bagi masyarakat Aceh. Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, Raja Iskandar Muda telah memerintah Aceh. Kemudian datang periode setelah kemerdekaan, Orde Baru, reformasi, dan sekarang. Hukum Nomor 44 tahun 1999 dan Nomor 18 tahun 2001, bersama dengan hukum lain yang mengatur tentang syariat Islam, berfungsi sebagai dasar untuk pelaksanaan syariat Islam di Aceh.
PERAN PARTAI LOKAL DI ACEH BARAT DALAM MEWUJUDKAN POLITIK YANG DEMOKRATIS SESUAI DENGAN SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (Studi Terhadap Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Aceh Barat) Erick, Benni; Handoyo, Budi
Jurnal Sains Riset Vol 12, No 3 (2022): November 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsr.v12i3.899

Abstract

The Aceh local party is an organization formed by a group of Indonesians residing in Aceh on the basis of common desires and ideals to fight for the interests of each individual Acehnese people, the nation and the Indonesian state. In Indonesia's democratic and constitutional system, a local Aceh party is an activity or action carried out by an institution or organization that is regulated and carried out in accordance with applicable legal provisions. This research is an empirical study of how people think towards the law, looking at how they express their opinions and how they act in relation to the law. The results of the study found that local political parties in West Aceh played a role in creating a climate conducive to the unity and unity of the Indonesian nation, increasing people's political participation, and absorbing people's political aspirations. Local parties in Aceh have played a role in accordance with Indonesia's constitutional system. Despite the lack of political parties in the community, people have not been able to reap the benefits of the existence of local political parties because those who are elected as party representatives in the government do not carry out the role of the party as determined.Keywords: Local Parties, Democracy, Aceh, Politics
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOPERASI NOMOR 6 TAHUN 2020 TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN PELAKU UMKM DI DESA MON PASONG KECAMATAN WOYLA BARAT KABUPATEN ACEH BARAT Erick, Benni; Novia, Santi
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 2 No 1 (2023): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v2i1.1835

Abstract

ABSTRACT The implementation of the Ministry of Cooperative and SMEs Regulation No. 6 of 2020 is one of the government’s efforts to help MSMEs during the Covid-19 period. Because of this assistance, at least it can alleviate the economic problem Mon Pasong People in meeting their daily economic needs, business capital provided by the government is very helpful to businesses run by the community or business that is being occupied, this effort is carried out in an effort to develop and increase self-sefficiency economy gradually. The objectives to be achieved from this research are : (1) to find out the mechanism for obtaining BPUM assistance provided from Ministry of Cooperative and SME’s Regulation No 6 of 2020 Implementation, (2) to find out the efforts made by MSMEs to improving the economic in Mon Pasong Village, (3) to find out the obstacles faced by MSME who receive BPUM assistance in improving the economic in Mon Pasong Village. This study used qualitative methods with data collection techniques, interview and documentation. In analyzing the data using descriptive qualitative analysis method. From this research it can be described that : (1) The implementation of Ministry of Cooperative and SMEs Regulation No 6 of 2020 for MSMEs has provided an opportunity for MSMEs in Mon Pasong Village, West Woyla District to receive BPUM resistanse. Communities in Mon Pasong have received BPUM asistance starting from 2020 to 2022, (2) effort made by Mon Pasong community to obtain assistance for business by submitting an application to Perindagkop by completing the requirements for photocopy of KTP, KK, business certificate and opening a bank account. This assistance is very helpfull for community to increase their business and feel the impact on improving the local community’s economiy, (3) The constraints faced by micro-entrepreneurs in Woyla are difficulty of getting access and fast information, due to the unvailability of a good internet network, considering that the West Woyla is a remote rural area. Keywords : Implementation, Ministry of Cooperative and SMEs No 6 of 2020 Regulation, Economy, MSME.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN UQUBAT TERHADAP JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyyah Aceh Barat) Erick, Benni; Rizal, Khairil
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 4, No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v4i2.512

Abstract

Pelecehan seksual merupakan tindakan pelecehan seksual, yaitu kejahatan terhadap nilai dasar kesucian manusia yang dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, target utama  pelecehan seksual adalah perempuan dan anak-anak, namun pria juga tidak menutup   kemungkinan menjadi korban pelecehan seksual. Penelitian ini menarik beberapa   kesimpulan bahwa; Pertama, pertimbangan hakim menyelesaikan perkara dilihat pada delik  aduan, rangkaian kejadian, alat bukti yang diambil sebagai pembuktian sesuai dengan  undang-undang, dan analisa hakim dengan cara yurisprudensi  dan dari telaah hakim sendiri  sesuai kewenangan hakim, sehingga hakim dapat menetapkan uqubat yang diberikan kepada  terpidana sehingga efektif terhadap terdakwa yang melakukan jarimah. Kedua, putusan   hakim Mahmakah Syar'iyah Meulaboh diambil sebagai objek analisis dari dua putusan yang  diambil pada penelitian ini penulis mengambil kesimpulan bahwa adanya perbandingan putusan dan adanya perbedaan daJam melakukan pembuktian yang dibuktikan  dipersidangan, serta hukuman yang diberikan juga berbeda sehingga terdapat fariasi hukuman berupa penjara dan cambuk yang termuat dalam putusan persidangan.
Pembelaan Diri hingga Hilangnya Nyawa: Analisis Yuridis dalam Hukum Positif dan Hukum Islam Syafriana, Nur; Erick, Benni; Rahma, Ida
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 4 No 2 (2025): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v4i2.6251

Abstract

Pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa merupakan persoalan yuridis yang kompleks karena berada pada irisan antara perlindungan hak untuk mempertahankan diri dan penghormatan terhadap hak hidup manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, batasan, dan implikasi hukum pembelaan diri hingga hilangnya nyawa dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum yang dianalisis meliputi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, literatur hukum pidana, Al-Qur’an, hadis, serta pandangan para ulama fikih jinayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif dan hukum Islam sama-sama mengakui pembelaan diri sebagai tindakan yang sah apabila dilakukan untuk menolak serangan yang bersifat melawan hukum dan seketika. Dalam hukum positif, pembelaan diri diposisikan sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf dengan penekanan pada unsur proporsionalitas, sedangkan dalam hukum Islam pembelaan diri dilegitimasi oleh prinsip perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan harta (ḥifẓ al-māl) dengan mempertimbangkan niat, keadaan darurat, dan larangan melampaui batas. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan pendekatan kedua sistem hukum dapat saling melengkapi, sehingga integrasi nilai keadilan substantif hukum Islam berpotensi memperkuat penegakan hukum positif dalam mewujudkan putusan yang adil dan humanis.
Co-Authors Abadi, Khairul Adila, Monica Amiruddin Ardiana, Wirda Asy’ari Ayu, Putri Budi Handoyo Farwili, Inda Fitri, Rozatul Hamdi, Syaibatul Hendrawan, Yoni Julian, Farhan Munanda, Faddil Nasrullah Nasrullah Novia, Santi Nurwijayanti Octavia, Rahmi Putri, Nur Kemala Rahma, Ida Ramlan, H. Risman, T. Rizal, Khairil Siagian, Bagas Angara Syafriana, Nur Syamsuar Tanzila, Ridha Trilia, Irda Yongna, Icha Zulfarhan, Zulfarhan