Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.547
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Jurnal Bedah Hukum AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat WLRev Cakrawala Hukum
Haris Kusumawardana
Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Pemeriksaan Terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris DaerahKabupaten Banyumas Periode Tahun 2022–2025 Hestin Tri Yulianti; Wahyu Hariadi; Haris kusumawardana
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 25 No. 2 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.tm5q0e82

Abstract

Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting dalamkehidupan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum terhadapperbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan. Dalam menjalankan perandan kewenangan itu, perilaku dan perbuatan yang dilakukan Notarissangat rentan terhadap penyalahgunaan jabatan profesinya, sehinggadapat merugikan masyarakat. Untuk menghindari kerugian olehmasyarakat itu diperlukan suatu badan yang melakukan pengawasanterhadap Notaris. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanapelaksanaan pemeriksaan terhadap Notaris oleh Majelis PengawasDaerah Kabupaten Banyumas Periode tahun 2022-2025 dan kendalayang dihadapi dalam pemeriksaan tersebut. Metode penelitianmenggunakan yuridis normatif dengan metode analisis data berupaanalisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkanbahwa pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan terhadap Notarisdilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM yang dalam pelaksanaanyaMenteri membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN), berdasarkan UUNo 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 30 tahun 2004 tentangJabatan Notaris. Dalam hal ini, MPD merupakan ujung tombak dari MPNdalam melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan terhadapNotaris. 
Penegakan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah Terhadap Rencana Pembangunan Ekonomi di Indonesia Riski Nur Jamali; Iskatrinah; Haris Kusumawardana
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 27 No. 2 (2025): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.xssyv219

Abstract

Sejatinya setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha kearah tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh negara adalah menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke negaranya tidak terkecuali Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menarik minat investor adalah dengan dibentuknya Badan Bank tanah, sebuah lembaga khusus negara atau sui generi Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah, lembaga ini lahir dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah. Namun, pembentukan lembaga baru ini dinilai sebuah upaya kontra produktif yang justru dampak buruk dari lahirnya lembaga baru ini mengancam ekonomi masyarakat kelas bawah khususnya petani, dan lembaga baru ini juga dikhawatirkan akan mengaktifkan kembali asas domein verklaring yang dapat menghambat upaya reforma agraria di Indonesia.
Tinjauan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Implementasi Asas Kepentingan Militer Dalam Konflik Bersenjata Untuk Melindungi Penduduk Sipil Haris kusumawardana; Wahyu Hariadi; Agoes Djatmiko
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 27 No. 2 (2025): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.t9af1t65

Abstract

Military Necessity merupakan prinsip utama dalam hukum humaniter internasional yang mengizinkan tindakan militer yang diperlukan untuk mencapai keuntungan militer yang sah, tetapi tetap harus membatasi kerusakan terhadap penduduk sipil dan infrastruktur sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas tersebut dalam konflik bersenjata kontemporer, dengan fokus pada upaya perlindungan terhadap penduduk sipil. Penelitian ini mengkaji Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan, serta studi kasus konflik modern untuk memahami hubungan antara Military Necessity dan asas proporsionalitas, serta hambatan yang muncul dalam implementasinya, khususnya dalam konflik asimetris yang sering kali membaurkan kombatan dan non-kombatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas ini diterima secara luas, penerapannya masih sering menimbulkan tantangan yang mengakibatkan pelanggaran hukum humaniter internasional. Oleh karena itu, rekomendasi untuk memperkuat penerapan asas ini perlu dipertimbangkan demi meningkatkan perlindungan bagi penduduk sipil dalam konflik bersenjata
Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Nomer 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik (Studi di Kantor ATR/ BPN Kabupaten Banyumas) Nihayatin Nur Solihah; Esti Ningrum; Haris Kusumawardana
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 28 No. 1 (2026): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.pq85h328

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan hukum Sertifikat Tanah Elektronik berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 serta kendala penerbitannya di Kantor ATR/BPN Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan konsepsi legistis positivistis, didukung data primer melalui observasi dan wawancara serta data sekunder berupa bahan hukum. Spesifikasi penelitian menggunakan pendekatan hukum klinis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan sertifikat elektronik memiliki kekuatan hukum setara sertifikat fisik sebagaimana Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti sah. Kendala meliputi keterbatasan infrastruktur, rendahnya pemahaman masyarakat, pengelolaan data, dan ketergantungan sistem digital.
Co-Authors Afrina Mayang Afrina Mayang W Agoes Djatmiko Agoes Djatmiko Agoes Djatmiko Agoes M.H. S.H. Djatmiko Agus Djatmiko Akhmad Alfin Aniek Periani Emy Handayani Endah Nur Ratri Esti Ningrum Esti Ningrum Esti Ningrum Hariadi, Wahyu Hestin Tri Yulianti Hestin Tri Yulianti Iskatrinah - Monita Rahayuningtyas Monita Rahayuningtyas Nihayatin Nur Solihah Nur’aini Fadhillah Nur’aini Fadhillah Fadhillah Priliska Salsabila Priliska Salsabila Riski Nur Jamali Teguh Anindito Teguh Anindito Teguh Anindito Tri Ayu Suciana wahyu hariadi Wahyu Hariadi Wahyu Hariadi Wahyu Hariadi Wiwin Mochtar Wiyono