Articles
<![CDATA[PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI RUMAH SUSUN DI APARTEMEN METROPOLIS SURABAYA ]]>
<![CDATA[Meydiandra, Falah]]>;
<![CDATA[Susilowati, Indri Fogar]]>;
<![CDATA[Wardhana, Mahendra]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v4i2.21453
<![CDATA[Pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni rumah susun yang selanjutnya disebut PPPRS secara umum diatur dalam Undang-Undang rumah susun, Peraturan Pemerintah tentang Rumah Susun, Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyusunan Peraturan daerah tentang rumah susun Menteri Dalam Negeri, Peraturan menteri perumahan rakyat. Tata cara pembentukan PPPRS terdapat pada peraturan menteri negara perumahan rakyat No. 15/PERMEN/M/2007 serta jangka waktu pembentukan PPPRS terdapat pada pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Jangka waktu tersebut adalah satu tahun setelah serah terima Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) kepada pemilik satuan rumah susun. Apartemen Metropolis Surabaya melakukan serah terima SHMSRS pertama kali pada tahun 2008, sampai dengan sekarang masih belum membentuk PPPRS sesuai dengan pasal 74 UU Rusun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika dalam pembentukan PPPRS dalam Apartemen Metropolis Surabaya dan untuk mengetahui penyelesaian permasalahan yang terjadi pada Apartemen Metropolis Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu data kuantitatif. Hasil pembahasan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa problematika pembentukan PPPRS di apartemen metropolis karena penghuni apartemen yang kurang memahami tentang peraturan pembentukan PPPRS, penghuni belum membalik namakan SHMSRS ke nama mereka sebagai syarat utama keanggotaan PPPRS sesuai dengan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 15/PERMEN/M/2007. Problematika selanjutnya yaitu terdapat pada developer apartemen metropolis yang tidak menginformasikan dan mensosialisasikan pembentukan panitia PPPRS. Kata Kunci : Problematika Yuridis, Pembentukan PPPRS, Apartemen Metropolis]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pengaturan Tentang Pelayanan Angkutan Antar Jemput Di Kota Surabaya ]]>
<![CDATA[Hidayat, Rizky Listian]]>;
<![CDATA[Susilowati, Indri Fogar]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 8 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.35678
<![CDATA[Jumlah Biro dan Agen Perjalanan Wisata Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 yang menempati posisi pertama paling banyak adalah Kota Surabaya yakni berjumlah 344 perusahaan angkutan antar jemput dibandingkan dengan kota-kota selainnya. Pelanggaran tersebut antara lain adalah masih banyak yang menggunakan plat nomor kendaraan yang menggunakan warna dasar hitam dan tidak memenuhi standar pelayanan sesuai dengan kriteria menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 Pasal 15 ayat (1) yaitu, tidak adanya nama perusahaan, nomor urut kendaraan pada bagian kanan dan kiri badan kendaraan serta pada belakang kaca mobil, tidak dilengkapi dokumen perjalanan yang sah berupa tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji dan kartu pengawasan nama perusahaan dan/atau nama merk dagang dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan dan belakang kendaraan identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard yang dikeluarkan oleh masing masing perusahaan angkutan umum di Surabaya, dilengkapi dokumen perjalanan yang sah mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan luar kendaraan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa angkutan antar jemput masih banyak yang melanggar aturan padahal pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2017 bunyinya kendaraan yang digunakan untuk pelayanan angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Ayat (1), wajib memenuhi persyaratan yang menjelaskan dan menjabarkan pesyaratan wajib dan standar pelayanan minimal yang harus dipatuhi baik oleh setiap perusahaan angkutan antar jemput di kota Surabaya.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ZONA CAGAR BUDAYA TERKAIT PENGURUKAN ZONA PENYANGGA SITUS KOLAM SEGARAN DI KAWASAN CAGAR BUDAYA NASIONAL (KCBN) TROWULAN MOJOKERTO ]]>
<![CDATA[Kusnaning Tya, Dwi Prastiwi]]>;
<![CDATA[Susilowati, Indri Fogar]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 8 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.36310
<![CDATA[Pemanfaatan zona cagar budaya yang mengubah fungsi ruang wajib didahului kajian dan mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang, ketentuan ini diatur pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Dalam kasus pengurukan zona penyangga kolam segaran, rencana pembangunan tersebut belum mendapatkan izin. Pemanfaatan ruang cagar budaya yang tidak sesuai prosedur meningkatkan kemungkinan kerusakan cagar budaya disekitarnya dan menyangkut kemungkinan temuan cagar budaya di zona tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum dan hambatan yang dialami yang alami Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur dalam melakukan perlindungan zona cagar budaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada informan di Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur dan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur menerapkan bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Bentuk perlindungan hukum preventif terdiri dari zonasi dan perijinan sedangkan bentuk perlindungan hukum represif berupa pengenaan sanksi. Dalam kasus ini Balai Pelestarian Cagar Budaya menghentikan proyek tersebut sebagai sanksi karena kegiatan tersebut tidak melalui prosedur perijinan dan kajian terlebih dahulu. Adapun hambatan yang dialami Balai Pelestarian Cagar Budaya mempunyai 2 faktor yaitu faktor hukum dimana belum disahkannya peraturan zonasi Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan, dan faktor masyarakat dimana sebagian besar zona inti dan penyangga cagar budaya dimiliki perorangan sehingga sering terjadi perbedaan kepentingan antara pemilik lahan untuk memanfaatkan lahan secara komersil dengan BPCB dalam rangka pelestarian cagar budaya.]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1557K/PDT/2019 TERKAIT JUAL BELI TANAH GOGOL DENGAN IKATAN JUAL BELI DIHADAPAN NOTARIS ]]>
<![CDATA[Muafidah, Erika Reski Alifatul]]>;
<![CDATA[Susilowati, Indri Fogar]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (5) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.39056
<![CDATA[Dasar pertimbangan Hakim dalam menja`tuhkan putusan kasasi terhadap perkara H. Suudhi Dengan PT Jatarupa Prakarsa di MA mengenai jual beli tanah gogol dengan IJB dihadapan notaris seharusnya merupakan putusan kurang pihak. Dalam menjatuhkan putusan tersebut Hakim tidak mempetimbangkan adanya pihak lain yang seharusnya di ikutkan dalam proses peradilan membuat Putusan MA No.1557K/Pdt/2019 bertentangan dengan yurisprudensi yang di gunakan oleh MA tentang kurang pihak dalam Putusan MA tgl. 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim terkait jual beli tanah gogol dengan IJB dihadapan notaris dan mengetahui Apa akibat hukum Putusan MA terhadap PPJB Hak Atas Tanah yang dibuat berdasarkan Akta Notaris No. 10 tgl. 3 Januari 2004. Hasil dari penelitian ini ialah dasar pertimbangan Hakim MA adalah menyatakan PT Jatarupa Prakarsa Jaya melakukan wanprestasi melanggar pasal 1243 KUHPer karena tidak melaksanakan pasal 5 Perjanjian IJB Tanah No. 10 tgl. 3 Januari 2004. Padahal seharusnya Hakim MA mempertimbangkan adanya pihak lain yang seharusnya di ikut sertakan dalam pengadilan di MA sehingga tidak menyatakan PT Jatarupa Prakarsa Jaya melakukan wanprestasi, hal ini diperkuat dengan yurisprudensi yang di gunakan oleh MA tentang kurang pihak dalam Putusan MA tgl. 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974. Akibat hukum Putusan MA No. 1557K/PDT/2019 adalah menyatakan bahwa PT Jatarupa Prakarsa Jaya harus melaksanakan ketentuan dalam pasal 5 PPJB dan harus ganti rugi kepada H. Suudhi, Padahal PT Jatarupa Prakarsa Jaya bukan merupakan pihak tunggal yang harus menerima akibat hukum atas putusan MA. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Kurang Pihak, Hak Atas Tanah]]>
<![CDATA[Pelindungan Hukum Bagi Pembeli Beriktikad Baik Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah ]]>
<![CDATA[Hamidah, Niswatul]]>;
<![CDATA[Susilowati, Indri Fogar]]>;
<![CDATA[Wardhana, Mahendra]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (5) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.39105
<![CDATA[Itikad baik menurut Subekti adalah tentang kejujuran, dimana orang yang beritikan baik memberikan kepercayaan kepada pihak lawan yang dianggap jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu. Walaupun demikian tidak selalu suatu perjanjian dilakukan dengan dasar itikad baik seperti pada kasus putusan No 2963K/Pdt/2016 dimana sengketa tersebut mengenai perlindungan atas pihak yang mengikatkan diri terhadap perjanjian jual beli tanah dengan itikad baik. Kasus tersebut adalah tentang jual beli tanah terhadap tanah yang pada dasarnya bukan miliknya. Sengketa tersebut terdapat konflik doktrin nemo plus iurus transferre (ad alium) potests quam ipse babet (seseorang tidak dapat mengalihkan sesuatu melebihi dari apa yang dimiliki) dengan asas bona fides (itikad baik). Kata Kunci: Perjanjian Jual Beli, Itikad Baik, Perlindungan Hukum According to Subekti, good faith is about honesty, where people with good intentions give trust to the opponent who is considered honest and does not hide anything. However, not always an agreement is made on the basis of good faith, as in the case of decision No. 2963K / Pdt / 2016 where the dispute is about the protection of parties who bind themselves to the land sale and purchase agreement in good faith. This case concerns the sale and purchase of land against land which basically does not belong to him. This dispute there is a doctrinal conflict of nemo plus iurus transferre (ad alium) potests quam ipse babet (a person cannot divert something more than what he has) with the principle of bona fides (good faith). Keywords: Sale and Purchase Agreement, Good Faith, Legal Protection]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT KAMPUNG TUA PULAU REMPANG TERHADAP DAMPAK PROYEK REMPANG ECO-CITY DI KOTA BATAM ]]>
<![CDATA[Murti, Madaniyah Anugrah]]>;
<![CDATA[Susilowati, Indri Fogar]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pembangunan Rempang Eco-City di Pulau Rempang, Kota Batam merelokasi masyarakat hukum adat Kampung Tua dari wilayah adatnya. Masyarakat hukum adat Kampung Tua yang menempati Pulau Rempang memberikan penolakan terhadap rencana relokasi yang akan dilakukan pemerintah karena berpotensi menghilangkan identitas masyarakat hukum adat di wilayahnya. Wilayah masyarakat hukum adat Kampung Tua telah diakui dalam SK Walikota Batam No.105/HK/III/2004. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengakuan dan perlindungan hukum dengan kesesuaian peraturan perundang-undangan terhadap pemanfaatan wilayah yang diberikan pada masyarakat hukum adat Kampung Tua. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil peneltian memaparkan, SK Walikota Batam No.105/HK/III/2004 mengakuai wilayah dan tidak merekomendasikan wilayah yang ditetapkan untuk diberi Hak Pengelolaan Sehingga, pembangunan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat harus menjamin partisipasi dan perlindungan bagi masyarakat hukum adat Kampung Tua. Sebagai pemilik Hak Pengelolaan, BP Batam dapat memanfaatkan tanah dengan bekerja sama dengan pihak lain, proyek Rempang Eco-City adalah rencana pembangunan antara BP Batam dan PT MEG yang ditetapkan sebagai PSN. Pembangunan harus memberikan perlindungan bagi masyarakat hukum adat. Kurangnya jaminan terhadap partisipasi masyarakat hukum adat Kampung Tua dalam pembangunan Rempang Eco-City dan penghormatan terhadap pengakuan wilayah Kampung Tua, telah mengabaikan perlindungan bagi masyarakat hukum adat.]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 75 K/AG/2018 ATAS PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN ]]>
<![CDATA[Sari, Reza Ayu Wulan]]>;
<![CDATA[Susilowati, Indri Fogar]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kutipan buku pendaftaran rujuk, sejalan dengan ketentuan pada Pasal 10 dan 166 KHI, menjadi satu-satunya bukti sah peristiwa rujuk. Putusan No. 1750/Pdt.G/2016/PA.Bm membatalkan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan bukti rujuk sepihak Penggugat tanpa adanya bukti rujuk yang sah. Ketidakpastian ini muncul karena kurangnya bukti konkret tentang terjadinya rujuk yang dilakukan di luar hadapan PPN. Putusan tingkat banding No. 0068/Pdt.G/2017/PTA.Mtr membatalkan putusan tingkat pertama, karena Majelis Hakim menilai kurangnya bukti rujuk Penggugat. Permohonan Kasasi pada Putusan No. 75 K/Ag/2018 ditolak, Menyatakan ketiadaan bukti rujuk yang sah dan inkonsistensinya saksi atas terjadinya rujuk bil fi’li. Perlu diketahui bahwa dalam Pasal 3 ayat (3) UU No. 22 Tahun 1946 mengandung makna bahwa rujuk tidak harus dilaksanakan dihadapan PPN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 75 K/Ag/2018 beserta akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah Hukum Normatif, dengan pendekatan Perundang-undangan, konsep serta kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa putusan No. 75 K/Ag/2018 tepat adanya untuk menolak kasasi Penggugat. Ketentuan Pasal 10 dan 166 KHI, Pasal 29 dan Pasal 30 PMA No. 11 Tahun 2007 menegaskan bahwa bukti rujuk hanya dapat diperoleh dari kutipan buku pendaftaran rujuk. Akibatnya adalah status perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II tetap dinyatakan sah. Sementara itu, perkawinan Penggugat dengan Tergugat I dianggap telah putus berdasarkan akta cerai No. 0350/AC/2014. Implikasi perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 156 KHI, dimana menekankan kewajiban dan hak-hak suami dan Istri, terutama terkait pemeliharaan dan pendidikan anak]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4221K/PDT/2022 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGUASAAN TANAH TANPA ALAS HAK DI KENDARI ]]>
<![CDATA[Waskito, Bagas Waskito]]>;
<![CDATA[Susilowati, Indri Fogar]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.63444
<![CDATA[Dalam menguasai dan menggunakan tanah yang menjadi hak atas tanahnya, baik seorang individu maupun sebuah badan hukum tunduk terhadap segala aturan yang telah ditetapkan oleh negara. Adapun jenis-jenis hak atas tanah diatur dalam Pasal 16 UUPA, dan Hak Milik menjadi salah satu jenisnya. Mengklaim dan menguasai tanah tanpa adanya alas hak yang sah merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Bagi seseorang yang merasa dirugikan atas perbuatan melawan hukum berupa penguasaan tanah tanpa alas hak dapat mengajukan gugatan. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dan akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 4221K/PDT/2022 terkait perbuatan melawan hukum penguasaan tanah tanpa alas hak yang sah. Pada perkara tersebut bermula ketika Daniel Lumele mengklaim dan menguasai tanah milik John Putra. Majelis hakim kurang menjelaskan terkait hak yang dimiliki John Putra dalam mengajukan gugatan sengketa kepemilikan. Selain itu, majelis hakim tidak mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata yang telah dilakukan Daniel Lumele. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dan akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 4221K/PDT/2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan preskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa majelis hakim kurang menjelaskan terkait hak yang dimiliki John Putra dalam mengajukan gugatan sengketa kepemilikan dan juga tidak dipertimbangkannya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata yang telah dipenuhi oleh Daniel Lumele. Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Penguasaan Tanah, Sengketa Kepemilikan.]]>
<![CDATA[Implementantion of Law And Utility In Land Electric Registration In Rogojampi Village, Banyuwangi Region ]]>
<![CDATA[Tamsil]]>;
<![CDATA[Susilowati, Indri Fogar]]>;
<![CDATA[Wardhana, Mahendra]]>;
<![CDATA[Perwitasari, Dita]]>;
<![CDATA[Astrid Amidiaputri]]>;
<![CDATA[Author, Ahmad Nailul]]>
<![CDATA[ Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Vol. 2 No. 3 (2024): NJMS - Oktober 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Inovasi Teknologi Komputer ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Acceleration of land registration is accommodated through Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency issued derivative regulations, namely the Regulation of the Minister of ATR/Head of BPN No. 1 of 2021 concerning Electronic Certificates. The problem of land registration in Banyuwangi is that there are 93,599 unregistered land plots, visiting Rogojampi Village, Rogojampi District, Banyuwangi Regency, the local community said that land registration was said to be too difficult and electronic registration did not provide a sense of security or certainty for the community. So in this case the author will discuss the Implementation of law and the benefits of electronic land registration for the first time faced by the Rogojampi village community. The study chose to resolve the legal issues in this paper using a normative research method, carried out through a legislative approach and a conceptual approach. Certificates as proof of ownership of land rights electronically through 2 authentication factors and encryption methods, a collection of certificates are stored in the database as a history to ensure that what was issued is correct.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 390/Pdt.G/2018/PN Mnd TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH PT SINARMAS MULTIFINANCE ]]>
<![CDATA[Syaifuddin, Hafidh Lukmam]]>;
<![CDATA[Susilowati, Indri Fogar]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Keberadaan lembaga pembiayaan konsumen memberikan kemudahan dalam memberikan dana untuk keperluan kredit kepada masyarakat di samping lembaga perbankan. Untuk memberikan kepastian bahwa debitor akan memenuhi kewajibannya, kreditor meminta adanya jaminan (fidusia) dimana jika debitor wansprestasi maka kreditor dapat melakukan eksekusi atas objek jaminan. Namun dalam pelaksanaan eksekusi sering menimbulkan permasalahan yaitu tindakan menarik dan/atau menahan secara paksa objek jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan berakibat adanya gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan (Putusan Nomor 390/Pdt.G/2018/PN Mnd). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan pada penelitian ini digunakan pendekatan kasus, sebab masalah yang diteliti adalah gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Putusan Nomor 390/Pdt.G/2018/PN Mnd. selain itu digunakan pendekatan perundang-undangan, sehingga perlu adanya kajian peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang dikemukakan, serta pendekatan konseptual dengan mengutip pendapat sarjana untuk mendapatkan landasan teori dalam menjawaban masalah yang diteliti. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa hakim kurang tepat memasukkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan karena mengatur tentang perjanjian kredit pengadaan barang, sedangkan faktanya adalah perjanjian kredit dan pengakuan hutang. Sedangkan pertimbangan hakim yang menyatakan menarik dan/atau menahan kendaraan objek jaminan fidusia secara paksa merupakan perbuatan melawan hukum hanya berdasarkan pada objek jaminan fidusia tersebut bukan milik Tergugat (bukti T-2), hakim tidak menjelaskan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat. Akibat hukum atas Putusan Nomor 390/Pdt.G/2018/PN Mnd adalah Penggugat (Dennie Mamangkey) memperoleh kembali haknya atas 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Agya warna merah, dan ganti rugi materiil sebesar Rp.179.000.000,-.]]>
