Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR NO.207/PDT/PT.MKS TENTANG PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH TANPA DISERTAI AKTA HIBAH Effendy, Noerizma Kurniawan; Susilowati, Indri Fogar
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50516

Perbuatan yang dimaksudkan memindahkan Hak Milik atas tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hak atas tanah dapat beralih dengan cara hibah dan dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta dibuat oleh PPAT. Peralihan hak atas tanah harus dilakukan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah yaitu berupa sertifikat tanah. Permasalahan yang diangkat penulis merujuk pada Putusan Pengadilan Tinggi Makasar No. 207/PDT/2017/PT.MKS dimana terjadi proses peralihan hak milik atas tanah tanpa disertai akta hibah dari Pihak Terbanding kepada Para Pembanding sampai dengan terbitnya sertifikat tanah. Penelitian ini dianalisis penulis untuk mengetahui ratio decidendi yang digunakan Para Majelis Hakim dalam menentukan fakta materiil dari perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, kemudian bahan hukum sekunder menggunakan buku hukum, jurnal penelitian hukum, skripsi, dan dokumen lain yang menjadi fakta materiil terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghibahan merupakan pemindahan hak kepemilikan. Bukti kepemilikan atas tanah dapat dibuktikan dengan sertifikat tanah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peraturan ini merupakan bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka recht kadaster yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah yaitu berupa sertifikat tanah. Kata Kunci: peralihan, hibah, pendaftaran

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 434/Pdt.G/2017/PA.Clg TENTANG PERCERAIAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA IZIN DARI ATASAN DI PENGADILAN AGAMA CILEGON Arifin, Ferdiana; Susilowati, Indri Fogar
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50598

Perceraian bisa saja terjadi di kalangan masyarakat manapun termasuk di kalangan Pegawai Negeri Sipil, yang mana Pegawai Negeri Sipil mempunyai aturan khusus yang mengatur bagaimana mereka menjalankan kehidupan di dalam kantor atau bahkan diluar kantor karena mereka bertindak sebagai pelayan masyarakat dan turan tersebut bertujuan untuk menjadikan tugas dan fungsi Pegawai Negeri Sipil dapat maksimal di tengah masyarakat. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus mendapatkan izin dari atasan karena hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Perceraian bagi Pegawai negeri Sipil, namun dalam putusan nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Clg Hakim tidak mempertimbangkan peraturan tersebut, Sehingga menimbulkan pertanyaan apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim dan apa akibat hukum terkait penjatuhan putusan nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Clg tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil yang tidak mempertimbangkan izin dari atasan. Tujuan penelitian ini adalah unntuk mengetahui apa Hakim mempertimbangkan Peraturan pemerintah tersebut dan apa akibat hukumnya putusan Hakim tersebut. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus serta menggunnakan analisis perspektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Clg Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan peraturan tersebut dan memutus perceraian yang salah satu pihaknya yaitu tergugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil tanpa izin dari atasannya, juga akibat putusan tersebut Pegawai Negeri Sipil yang bercerai akan mendapatkan sanksi disiplin karena telah melanggar peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Perceraian bagi Pegawai negeri Sipil.

ANALISIS YURIDIS TUMPANG TINDIH KEWENANGAN BPN YOGYAKARTA DAN KERATON DALAM DUA PRINSIP SISTEM PENGELOLAAN TANAH SETELAH BERLAKUNYA UU NO.13 TAHUN 2012 DARI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL Rizhaldi, Muhammad Bayu; Susilowati, Indri Fogar
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50695

Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terkait Tumpang Tindih Kewenangan BPN Yogyakarta dan Keraton Dalam Dua Prinsip Hukum Pada Sistem Pengelolaan Tanah Setelah Berlakunya UU No. 13 Tahun 2012 dari Perspektif Hukum Nasional” ini berisi 2 buah rumusan masalah yaitu : Apakah hubungan kelembagaan antara BPN dan Keraton Yogyakarta mengacu pada kewenangan dalam pengelolaan pertanahan sudah sesuai dengan Konstitusi Hukum Nasional berdasarkan pada UUPA khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Apa akibat hukum bagi masyarakat DIY dalam Pendaftaran Tanah yang mengalami dua prinsip Hukum Pertanahan setelah berlakunya UUPA dan UU No. 13 Tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganilisis bagaimana hubungan kelembagaan serta kewenangan BPN dan Keraton dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan suatu kajian Normatif Yuridis, dimana analisis kajian dilakukan dengan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan Konseptual, dan pendekatan secara Historis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPN dilibatkan dalam Proses Pemanfaatan dan Pengelolaan yang bertugas memverifikasi hasil identifikasi dan inventarisasi dari pihak Keraton hingga terbitnya Hak Milik.

PROBLEMATIKA PENYELESAIAN GANTI RUGI MELALUI KONSINYASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO Taruna, Rakha Bagus; Susilowati, Indri Fogar
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50824

Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Surabaya-Mojokerto telah diresmikan pada tahun 2017, namun setelah peresmian tersebut masih terdapat beberapa masyarakat perdesa yang belum mengambil uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri. Terutama desa Bungurasih memiliki jumlah warga terbanyak dibandingkan dengan desa lainnya. Dikarenakan masih mengalami permasalahan sehingga masyarakat yang terkena permasalahan tersebut uang ganti rugi dititipkan di Pengadilan Negeri atau dikonsinyasi. Hal tersebut yang menimbulkan masalah bagi masyarakat desa Bungurasih dalam pengambilan uang ganti kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk jalan tol Surabaya-Mojokerto. Selain itu, problematika pelaksanaan pemberian ganti rugi atas tanah bagi masyarakat desa Bungurasih yang terkena pengadaan tanah. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dimana untuk mendapatkan datanya langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Surabaya-Mojokerto terdapat permasalahan dalam proses musyawarah penetapan ganti kerugian dan pemberian ganti kerugian yang diakibatkan oleh masyarakat. Permasalahan diakibatkan oleh oknum yang memprovokasi masyarakat untuk menolak uang ganti kerugian dan terdapat masyarakat yang masih mengalami permasalahan dalam pemberian ganti kerugian sehingga belum bisa mengambil uang ganti rugi yang dikonsinyasi. Permasalahan yang dialami masyarakat dalam ganti rugi melalui konsinyasi dikarenakan mengalami masalah seperti, tidak dapat membuktikan alas hak berupa sertifikat, masalah sengketa waris, salah penetapan alas nama, alas hak digadaikan kepada pihak lain, dan menolak harga tanah. Permasalahan ini mengakibatkan masyarakat tidak dapat merasakan uang ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol Surabaya-Mojokerto. Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Ganti Rugi, Konsinyasi.

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR 8/PDT.G/2023/PN.MTR TENTANG PENGUASAAN TANAH WARISAN SECARA SEPIHAK Ashiilah, Arinta Fanda; Susilowati, Indri Fogar
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.59132

Sengketa mengenai penguasaan tanah warisan secara sepihak terdapat pada putusan nomor 8/Pdt.G/2023/PN.MTR, putusan tersebut berisikan gugatan waris yang kebetulan memiliki keterkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut tidak memberikan dasar pertimbangan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat sehingga mengakibatkan adanya kekaburan norma Pasal 1365 KUH Perdata dan menyebabkan perbedaan interpretasi mengenai apakah perbuatan penguasaan tanah warisan secara sepihak termasuk perbuatan melawan hukum atau tidak. Untuk itu penelitian ini berfokus untuk membahas apa dasar pertimbangan hakim dan apa akibat hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pdt.G/2023/PN.MTR pada perkara penguasaan tanah warisan secara sepihak. Tujuan dari penelitian ini sendiri untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pdt.G/2023/PN.MTR terkait penguasaan tanah warisan secara sepihak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukumnya melalui studi kepustakaan dan teknik analisisnya dengan cara preskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh ialah dasar pertimbangan hakim kurang lengkap dikarenakan terdapat pertimbangan hakim yang terlewat berkaitan dengan eksepsi dan gugatan perbuatan melawan hukum termasuk dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait. Akibat hukum dari putusan ini bagi penggugat yaitu telah memiliki pengakuan yang sah sebagai salah satu ahli waris yang turut memiliki hak atas tanah peninggalan tersebut. Sementara bagi tergugat adalah hilangnya kekuatan SHM No. 877, dengan diputuskannya objek sengketa pada perkara ini sebagai tanah waris tergugat diharuskan untuk menyerahkan tanah tersebut untuk dilakukan proses bagi waris.

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PAREPARE NO. 372/PDT.G/2019/PA.PARE TERKAIT PEMBATALAN PERKAWINAN Safitri, Nanda Dwi; Susilowati, Indri Fogar
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak Perkawinan di Indonesia merupakan perkara yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, sehingga untuk melaksanakan perkawinan harus memperhatikan syarat-syarat yang telah diatur. Perkawinan yang telah dilaksanakan, apabila dikemudian hari diketahui tidak sesuai syarat yang telah diatur, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Seperti halnya pada salah satu perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pare, dalam putusan tersebut terjadi suatu perkara pembatalan perkawinan akibat adanya paksaan yang mendasari perkawinan tersebut, dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (1) UU Perkawinan. Majelis Hakim dalam memutuskan untuk membatalkan perkawinan tersebut tidak memberikan pertimbangan yang jelas dan rinci mengenai bagaimana bentuk paksaan yang terjadi. Hal ini mengakibatkan adanya kekaburan makna paksaan dalam Pasal 6 Ayat (1) UU Perkawinan, dan menyebabkan perbedaan interpretasi mengenai bagaimana sebenarnya bentuk paksaan yang dapat membatalkan perkawinan. Sehingga dalam penelitian ini, yang akan dibahas adalah: Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan perkara Putusan Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pare, serta apa akibat hukum yang timbul dari Putusan Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pare terhadap perkawinan yang dibatalkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan kasus, serta menggunakan teknik preskriptif dalam analisisnya. Berdasarkan hasil analisis, Majelis Hakim mengabulkan gugatan tersebut berdasar pada pengakuan Tergugat II, serta bentuk paksaan yang dapat membatalkan perkawinan tidak hanya paksaan yang mengandung unsur kekerasan saja, melainkan termasuk perbuatan yang menekan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki. Selanjutnya, akibat hukum yang timbul yaitu dibatalkannya perkawinan dalam perkara tersebut, sehingga kembali status keduanya sebagaimana sebelum perkawinan dilaksanakan. Kata kunci: Pembatalan Perkawinan, Paksaan, Pengakuan

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 316 K/TUN/2021 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA SERTIFIKAT GANDA BERDASARKAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) Azizah, Fitrotul; Susilowati, Indri Fogar
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research analyzes Supreme Court Decision No. 316 K/TUN/2021, where the judges only considered the aspects of authority and land registration procedures up to the issuance of property rights certificates. The focus of this study is the ambiguity in the judges' considerations, as seen in Article 10, which is the basis for the plaintiff's lawsuit regarding the carelessness of the Land Office in issuing property rights certificates, thus causing legal uncertainty. This research uses a normative legal approach with methods including legal, conceptual, and case studies. The analysis results show a violation of the General Principles of Good Governance (AUPB), particularly the principles of legal certainty and accuracy. The violation of legal certainty is related to the uncertainty of property rights over state land based on Article 55 (1) of Law No. 30 of 2014 on Public Administration. Meanwhile, the violation of accuracy occurs because the Lombok Barat Regency Land Office did not conduct document verification meticulously according to Articles 50 (1) and (2) of the same law. This research emphasizes the importance of the government ensuring that every stage of land registration is conducted accurately, especially in collecting physical data, legal data, and researching land ownership history according to applicable regulations. Keywords: Supreme Court Decision, property rights certificate, legal certainty principle, accuracy principle, AUPB.

Pelaksanaan Pengaturan Tentang Pelayanan Angkutan Antar Jemput Di Kota Surabaya: Pelaksanaan Pengaturan Hidayat, Rizky Listian; Susilowati, Indri Fogar
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.35678

Jumlah Biro dan Agen Perjalanan Wisata Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 yang menempati posisi pertama paling banyak adalah Kota Surabaya yakni berjumlah 344 perusahaan angkutan antar jemput dibandingkan dengan kota-kota selainnya. Pelanggaran tersebut antara lain adalah masih banyak yang menggunakan plat nomor kendaraan yang menggunakan warna dasar hitam dan tidak memenuhi standar pelayanan sesuai dengan kriteria menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 Pasal 15 ayat (1) yaitu, tidak adanya nama perusahaan, nomor urut kendaraan pada bagian kanan dan kiri badan kendaraan serta pada belakang kaca mobil, tidak dilengkapi dokumen perjalanan yang sah berupa tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji dan kartu pengawasan nama perusahaan dan/atau nama merk dagang dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan dan belakang kendaraan identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard yang dikeluarkan oleh masing masing perusahaan angkutan umum di Surabaya, dilengkapi dokumen perjalanan yang sah mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan luar kendaraan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa angkutan antar jemput masih banyak yang melanggar aturan padahal pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2017 bunyinya kendaraan yang digunakan untuk pelayanan angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Ayat (1), wajib memenuhi persyaratan yang menjelaskan dan menjabarkan pesyaratan wajib dan standar pelayanan minimal yang harus dipatuhi baik oleh setiap perusahaan angkutan antar jemput di kota Surabaya.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ZONA CAGAR BUDAYA TERKAIT PENGURUKAN ZONA PENYANGGA SITUS KOLAM SEGARAN DI KAWASAN CAGAR BUDAYA NASIONAL (KCBN) TROWULAN MOJOKERTO Kusnaning Tya, Dwi Prastiwi; Susilowati, Indri Fogar
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.36310

Pemanfaatan zona cagar budaya yang mengubah fungsi ruang wajib didahului kajian dan mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang, ketentuan ini diatur pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Dalam kasus pengurukan zona penyangga kolam segaran, rencana pembangunan tersebut belum mendapatkan izin. Pemanfaatan ruang cagar budaya yang tidak sesuai prosedur meningkatkan kemungkinan kerusakan cagar budaya disekitarnya dan menyangkut kemungkinan temuan cagar budaya di zona tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum dan hambatan yang dialami yang alami Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur dalam melakukan perlindungan zona cagar budaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada informan di Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur dan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur menerapkan bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Bentuk perlindungan hukum preventif terdiri dari zonasi dan perijinan sedangkan bentuk perlindungan hukum represif berupa pengenaan sanksi. Dalam kasus ini Balai Pelestarian Cagar Budaya menghentikan proyek tersebut sebagai sanksi karena kegiatan tersebut tidak melalui prosedur perijinan dan kajian terlebih dahulu. Adapun hambatan yang dialami Balai Pelestarian Cagar Budaya mempunyai 2 faktor yaitu faktor hukum dimana belum disahkannya peraturan zonasi Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan, dan faktor masyarakat dimana sebagian besar zona inti dan penyangga cagar budaya dimiliki perorangan sehingga sering terjadi perbedaan kepentingan antara pemilik lahan untuk memanfaatkan lahan secara komersil dengan BPCB dalam rangka pelestarian cagar budaya.

Pelindungan Hukum Bagi Pembeli Beriktikad Baik Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah: (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2963K/Pdt/2016) Hamidah, Niswatul; Susilowati, Indri Fogar; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.39105

Itikad baik menurut Subekti adalah tentang kejujuran, dimana orang yang beritikan baik memberikan kepercayaan kepada pihak lawan yang dianggap jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu. Walaupun demikian tidak selalu suatu perjanjian dilakukan dengan dasar itikad baik seperti pada kasus putusan No 2963K/Pdt/2016 dimana sengketa tersebut mengenai perlindungan atas pihak yang mengikatkan diri terhadap perjanjian jual beli tanah dengan itikad baik. Kasus tersebut adalah tentang jual beli tanah terhadap tanah yang pada dasarnya bukan miliknya. Sengketa tersebut terdapat konflik doktrin nemo plus iurus transferre (ad alium) potests quam ipse babet (seseorang tidak dapat mengalihkan sesuatu melebihi dari apa yang dimiliki) dengan asas bona fides (itikad baik). Kata Kunci: Perjanjian Jual Beli, Itikad Baik, Perlindungan Hukum According to Subekti, good faith is about honesty, where people with good intentions give trust to the opponent who is considered honest and does not hide anything. However, not always an agreement is made on the basis of good faith, as in the case of decision No. 2963K / Pdt / 2016 where the dispute is about the protection of parties who bind themselves to the land sale and purchase agreement in good faith. This case concerns the sale and purchase of land against land which basically does not belong to him. This dispute there is a doctrinal conflict of nemo plus iurus transferre (ad alium) potests quam ipse babet (a person cannot divert something more than what he has) with the principle of bona fides (good faith). Keywords: Sale and Purchase Agreement, Good Faith, Legal Protection

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search