Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Memperkuat Sistem Monitoring dan Evaluasi Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) yang Inklusif, Partisipatif, dan Akuntabel Jemarut, Wihelmus; Webliana B, Kornelia
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 8 No 2 (2025): Volume 8 Nomor 2 November 2025
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v8i2.3321

Abstract

Indonesia memiliki komitmen dalam menjaga keanekaragaman hayati sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity dan Dokumen IBSAP 2025-2045. Berdasarkan evaluasi atas IBSAP sebelumnya, menunjukkan hambatan dalam implementasi, terutama pada aspek monitoring, evaluasi dan pelaporan (Monev). Artikel ini merupakan hasil penelitian kepustakaan atas dokumen IBSAP untuk mengidentifikasikan kelemahan dan merumuskan strategi penguatan. Temuan penelitian menunjukkan beberapa hal: (1) kelembagaan BKKHI, yang saat ini bersifat koordinatif, tidak memiliki kapasitas atau kwenangan hukum untuk memastikan pelaksanaan dan konsistensi pelaporan lintas sektor; (2) tidak ada pedoman teknis IPK; (3) lemahnya integrasi data antar-kementerian; dan (4) minimnya pelibatan masyarakat, akademisi dan sektor-sektor non-state lainnya. Artikel ini merekomendasikan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, perlunya penguatan kelembagaan dengan dasar hukum yang kuat. Kedua, pedoman teknis Monev perlu segera disusun. Ketiga, diperlukan sistem verifikasi bertingkat dengan mengedepankan integrasi data ilmiah dan partisipatif. Keempat, pelibatan aktor non-state agar terwujud akuntabilitas publik dan relevansi data lapangan.
Edukasi dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan UMKM dan Organisasi melalui Implementasi Buku Kas Sederhana di Dusun Gandari, Lombok Barat Januartha, I Gede Yogi; Rasmini, Ni Wayan; Jemarut, Wihelmus; Yasa, I Komang Widya Purnama
Nuras : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2026): January
Publisher : Lembaga Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kamandanu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/nuras.v6i1.928

Abstract

This community service program was carried out in Gandari Hamlet, Narmada Village, Narmada District, West Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province, with the aim of improving financial literacy and financial management skills of micro business actors and local organizations through the implementation of a simple cash book system. This activity was motivated by low public awareness of financial recording and weak cash flow management practices. The implementation of the program uses a participatory and educational approach which is carried out through three stages, namely observation and identification of financial problems, education and training in the use of simple cash books, and evaluation and assistance in the implementation of financial records. Data collection was carried out through field observations, interviews, and questionnaires involving ten participants. The results of the activity showed that most of the participants had not previously made written financial records. After the training, as many as 60% of participants began to record daily transactions consistently, while 70% stated that simple cash books are easy to use and beneficial for business management. This program has succeeded in fostering financial awareness, discipline, and accountability among participants, as well as encouraging the creation of sustainable financial practices and empowering local micro-enterprises to be more transparent and independent.
Penetapan Upah Minimum dalam Perpektif Teori Keadilan John Rawls Wihelmus Jemarut; I Gusti Agung Andriani; Pahrur Rizal
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.1.6457.133-144

Abstract

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini yakni bagaimana dasar penetapan upah minimum sebelum PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan; upah minimum berdasarkan PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan; dan berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan? Tujuannya yakni membuat komparasi antara ketiga periode tersebut dan menganalisisnya menggunakan teori keadilan John Rawls. Metode yang digunakan yakni metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minumum sebelum PP No. 78 tahun 2015, ditentukan berdasarkan survei Standar Hidup Layak (SHL); PP No. 78 tahun 2015 menetapkan upah minimum berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi; dan PP No. 36 tahun 2021 menetapkan upah minimum berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Upah minimum berdasarkan PP No. 78 Tahun 2015 dan PP No. 36 Tahun 2021 mengindikasikan (1) absennya keperpihakan Negara/Pemerintah terhadap kaum lemah dan (2) kurang mempertimbangkan karakter ekonomi setiap daerah. John Rawls, prinsip pembedaan perlu diterapkan untuk memperbaiki kondisi mereka yang kurang beruntung dalam masyarakat.