Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.111
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Legal Spirit Abdi Kami : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION, INFORMATION TECHNOLOGY, AND OTHERS NALAR: Journal Of Law and Sharia LamLaj
Zubaedah, Rahmi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERKAIT KETIDAKSESUAIAN BARANG YANG DITERIMA DENGAN PESANANNYA DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE Yoesoef Sofwan, Alwien; Apriani, Rani; Zubaedah, Rahmi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 11 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i11.2023.5020-5026

Abstract

Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan bagi sistem perdagangan di Indonesia yaitu adanya transaksi jual beli online. Oleh karena itu, diperlukannya perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam situasi ketidaksesuaian antara barang yang dipesan oleh konsumen dengan barang yang dikirimkan oleh pelaku usaha dalam transaksi jual beli online. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif artinya penelitian hukum ini menggunakan bahan pustaka yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Hasil penelitian yaitu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi pedoman bagi konsumen yang mengalami kerugian serta sebagai dasar hukum yang melandasi perbuatan hukum dalam transaksi elektronik.
TINJAUAN HUKUM PERDATA TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE PADA MARKETPLACE Jati Satrio, Alfian; Zubaedah, Rahmi; Apriani, Rani
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 1 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i1.2024.10-17

Abstract

Penelitian ini membahas untuk untuk mengetahui bagaimana keabsahan jual beli online pada marketplace menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan untuk mengetahui lebih jauh mengenai akibat hukum apabila sebuah perjanjian jual beli online tidak memenuhi syarat keabsahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perkembangan proses jual beli berjalan seiring dengan perkembangan zaman yang ada, sehingga timbul berbagai cara baru untuk melakukan proses jual beli. Salah satunya adalah melalui aplikasi yang sedang marak digunakan atau bisa disebut marketplace. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa peraturan yang mengatur mengenai sah atau tidaknya jual beli melalui marketplace ini belum begitu jelas sehingga masyarakat mempertanyakan keabsahannya. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan hukum dan keabsahan perjanjian jual beli melalui marketplace. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan yuridis normatif atau kepustakaan yang dikaji dengan menggunakan pendekatan perundang undangan, literatur, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perjanjian yang terjadi dalam marketplace itu menggunakan dasar pasal 1313 KUHPer sebagai pedomannya ini dapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang meliputi kesepakatan, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Keabsahan jual beli online pada marketplace dapat dilihat melalui Pasal 1 ayat 1 UU ITE, disimpulkan bahwa jual beli online melalui aplikasi Marketplace dianggap sah karena dilakukan melalui media elektronik dengan menggunakan jaringan internet sehingga merupakan salah satu transaksi elektronik.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Siagian, Ramot Andrew Christian; Zubaedah, Rahmi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 12.C (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Outsourcing is a type of workforce that does not have a direct relationship with the company, where the workforce is transferred to another party or company. Outsourcing is the use of labor services recruited from third parties to fill certain positions in a company. Outsourcing arrangements are regulated in Article 64 of Law Number 13 of 2003 concerning Employment. Currently, legal protection for workers, including agency workers, is regulated in Law no. 6 of 2023 concerning Job Creation. The purpose of this writing is to understand the legal protection provided to outsourced workers in accordance with the provisions of applicable law. The type used in this research is a normative juridical approach method with an approach method using library material data (secondary data) such as an approach to statutory regulations.
Hilangnya Rasa dalam Pernikahan sebagai Alasan Perceraian: Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Istifaroh, Nur Parisa; Zubaedah, Rahmi
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i1.2026.208-211

Abstract

Pernikahan sebagai ikatan suci sering mengalami kehilangan rasa cinta (hilangnya rasa) yang berpotensi memicu perceraian, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini mengkaji apakah hilangnya rasa dapat dijadikan dasar perceraian, prasyarat bukti, proses hukum, serta akibatnya. Menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan analisis pustaka primer, hasil menunjukkan hilangnya rasa bukan alasan langsung, melainkan melalui pertengkaran berkelanjutan. Perceraian memerlukan mediasi pengadilan dan bukti ketidakrukunan. Disarankan konseling pra-perceraian untuk menjaga keutuhan keluarga.
Co-Authors Abidin, Jaenal Affandi, Imanudin Al Ikhsan, Muhammad Iqbal Albanjari, Muhammad Kissan Amara, Nouna Shaina Astar, Abdul Cornella, Yohanna Septinita Alma Dedi Pahroji Ekaputra, Rassya Alvandra Evangeli, Grace Ayu beta Farras, Muhammad Naufal Nawwaf Habib, Farhan Abdurrahman Istifaroh, Nur Parisa Jati Satrio, Alfian Jesica, Jesica Justity Sultan, Arini A. Katana, Evan Kurniati, Grasia Maula, Kholida Atiyatul Priyana, Puti Rani Apriani Roudah, Gheanova Amelia Noor Saripudin, Asep Sathya, Putu Karunia Sai Siagian, Ramot Andrew Christian Sidiq, Ilham Maulana Utomo, Ksatrio Budi Vina Yulianti, Hanipah Yoesoef Sofwan, Alwien