Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.99
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Asy Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam JYRS: Journal of Youth Research and Studies Jurnal Fakta Hukum (JFH) Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL
Anwar, Reski
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL

 1 
Eksistensi Pemaknaan Santet pada Pembaharuan Hukum Pidana: Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Anwar, Reski
ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL Vol. 2 No. 01 (2021): Islamitsch Familierecht Journal
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/ifj.v2i01.1700

Abstract

This paper discusses about witchcraft which is one of the controversial delict in draft criminal law september 2019 (RKUHP) in Indonesia. This is because most of the general public assumes that witchcraft is believed to be an act that can harm people, suffer and or even kill people. However, in accordance with the principle of legality and the difficulty of proof, witchcraft deeds so far can not be entered into the realm of justice so that it is not uncommon for people accused of witchcraft to lose their lives without going through legal process. Therefore, in this study by analyzing the witchcraft delict in the construction of RKUHP this study uses normative legal research methods whose data are obtained through literature studies. The results obtained revealed that witchcraft is a criminal act that must be constructed into the category of delik formil whose proof does not necessarily lead to the existence or absence of a supernatural force it self owned by the perpetrator or individual. However, what can be used as a delik is a criminal act committed that is a person who deliberately announces himself to have supernatural powers as article 252 paragraph 1 RKUHP.
Peninjauan Kembali Sebagai Upaya Hukum Yang Efektif Dan Biaya Ringan Bagi Terpidana Di Lapas Narkotika Pangkalpinang Kurniawan, Lendra Dika; Anwar, Reski
ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL Vol. 5 No. 1 (2024): Islamitsch Familierecht Journal
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/ifj.v5i1.4557

Abstract

Abstract: Narcotics Crimes which is a extraordinary crimes are often misreprented as a evil criminal, but on the other hand, the perpetrators usualy experience the vulnerable condition due the injustice law enforcement against drugs crimes. The problem lies in the similarity of the article accused against the suspect, namely the article of the drug dealer rather than a drug addiction. Judicial Review can be a solution option for the inmates of the Pangkalpinang Class II Narcotics Correctional Institution who are seeking justice.The derivations of research materials used are primary and secondary materials, by way of document search. Using an observational method by interviewing legal counsel who handles narcotics cases to explain the pros and cons of re-filing applications in narcotics cases juxtaposed with pre-existing ruling. The technique that analyze legal materials uses the method of syllogism and interpretation with a deductive mindset. Judicial Review can present a solution in annulling the first-instance decision because it is more efisient process in improving the substance of the article normatively and low cost. Keywords: Narcotics Crime, Judicial Review Abstrak Tindak pidana narkotika yang merupakan kejahatan luarbiasa sering salah diartikan sebagai tindak pidana yang sangat jahat, namun dilain sisi para pelakunya sering mengalami kondisi kerentanan karena ketidakadilan penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Letak permasalahannya adalah pada persamaan Pasal yang dituduhkan terhadap tersangka yakni pasal pengedar alih-alih sebagai pemakai atau bahkan pecandu. Peninjauan Kembali dapat menjadi opsi yang solutif bagi narapidana pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Narkotika Pangkalpinang yang sedang mencari keadilan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi pustaka dokumen. Menggunakan metode yang observatif dengan mewawancara penasihat hukum yang menangani perkara narkotika untuk menjelaskan pro dan kontra pengajuan permohonan kembali dalam perkara narkotika disandingkan dengan putusan yang sudah ada sebelumnya. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan pola piker yang deduktif. Permohonan Peninjauan Kembali dapat menghadirkan solusi dalam menganulir putusan tingkat pertama karena dipandang prosesnya yang lebih efisien dalam perbaikan subtansi pasal secara normatif dan berbiaya ringan. Kata Kunci: Peninjauan Kembali, Pidana Narkotika
Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Penegakan Keadilan: Persfektif Asas Korektif, Rehabilitatif dan Restoratif Anwar, Reski; Mardalena, Mardalena; Lintang, Ayu; Hidayat, Taufik
ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL Vol. 5 No. 1 (2024): Islamitsch Familierecht Journal
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/ifj.v5i1.4627

Abstract

Abstract: Violence is an act that causes pain or suffering, either directly or indirectly, to another person. Meanwhile, domestic violence is categorized as criminal behavior that has a negative impact on the victim; These adverse impacts may be physical, mental or psychological. Due to the negative impacts caused by this law and the large number of cases that frequently occur, a law has been developed that can regulate the eradication of this problem. This written study carried out a literary study. The research methodology implements a normative legal approach because research is not committed to discussing the implementation of regulations and the implementation carried out is a qualitative approach by collecting information from books and journals. Domestic violence (KDRT) is something that often occurs in social violence, where this violence is universal in nature because it can occur within a household without the division of culture, religion, national culture, and the nature of the perpetrators and the victims. Because of this, it can occur in households of ordinary, poor and remote families as well as households of rich, educated, well-known and prominent families. This means that here violence emerges as a result of each individual's personality without thinking in a healthy manner and a high level of egoism, the domestic violence criminal law regulates other ways of racial justice in the criminal law law book which not only regulates prison sentences and criminal law, that is, it can result in criminal wrongdoing. social and justice restoration programs implemented against someone who has committed an evil act. This is intended so that perpetrators do not carry out things that are completely despicable. Keywords: Violence Domestic, Perpetrators, Victims, Justice.
Analisis Hukum Terhadap Dampak Yang Timbul Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Huda, Muhamad Nurul; Anwar, Reski; Fatih, Abillah; Mubarokah, M.; Karmianto, Johan Apris
ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL Vol. 5 No. 2 (2024): Islamitsch Familierecht Journal
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/ifj.v5i2.5032

Abstract

Abstrak: Perceraian merupakan ikrar yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya untuk mengakhiri hubungan perkawinan, dengan mengucapkan kalimat talaq maka terjadilah perceraian. Berbicara mengenai jenis perceraian yang jatuh, maka hal itu tergantung dari banyaknya talak yang telah diucapkan. Secara garis besar, berdasarkan boleh atau tidaknya rujuk, talak dibagi menjadi dua jenis, yaitu talak raji’ dan talak bain. Sah atau tidaknya talak mengacu pada hukum Islam, apabila talak diucapkan dihadapan dua orang saksi dan tidak dalam keadaan yang tidak diperbolehkan talak, maka telah terjadi talak. Akan tetapi paradigma semacam ini seakan terbantahkan apabila dibenturkan dengan hukum positif sebagai dasar hukum yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatur tentang tata cara perceraian, yaitu harus dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama. Syarat pokoknya adalah dilakukan atau diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama, maka barulah akta cerai dapat diterbitkan oleh negara melalui Pengadilan Agama setempat. Dengan demikian, barulah mantan istri bisa mendapatkan hak-hak pasca-cerai, termasuk nafkah iddah dan lain-lain karena hal tersebut mempunyai kekuatan hukum terhadap terjadinya perceraian. Namun, kenyataan yang sering terjadi adalah banyak pasangan suami istri yang bercerai di luar pengadilan agama. Kata Kunci: Perceraian di Luar Pengadilan, Akibat Hukum, Hak Istri.
Analisis Komparatif Terhadap Efektifitas Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas 1B): (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas 1B) Alfadiah, Cut Nadita; Anwar, Reski; Hajrianto, Anugrah; Ikrom, Muhammad; Muslim, Muhammad
ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL Vol. 6 No. 1 (2025): Islamitsch Familierecht Journal
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/ifj.v6i1.5394

Abstract

Due to the Covid-19 outbreak, which has expanded to remote parts of Indonesia, the Supreme Court was compelled to issue Supreme Court Regulation No. 3 of 2022, an article pertaining to mediation, in addition to The supreme court Regulation No. 1 of 2016. The point of view of mediation efficiency is where there is a notable difference.. This research aims to determine which mediation is greater effective to carry out at the Tanjungpandan Class 1 B Religious Court. Descriptive qualitative research techniques are used in this study with a normative nature a juridical approach conducted using literacy-based literature studies and interviews. Final results of this research shows that face-to-face mediation based on Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 is considered more effective than Electronic mediation in accordance with Supreme Court Rule No. 3 of 2022. Because it is considered more efficient and easier to understand. Apart from the birth article Regulation No. 3 of 2022 of the Supreme Court since of the appearance of Covid-19, Digital Mediation is not considered mandatory mediation, but rather an alternative. According to the guidelines in the third clause of Supreme Court Rule No. 3 of 2022. Due to the many shortcomings experienced when Electronic Mediation is implemented. Even so, it could be in the future Electronic Mediation will be in the spotlight, this is driven by technological developments and is considered to better support the Mediation process at a low cost, quickly and simply. Keyword: Mediation, Effectiveness, Religious Courts
Komparasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 dalam Rbg (Tata Cara Persidangan) Dan Panggilan Surat Tercatat KMA Studi Kasus Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas 1B Huda, M. Nurul; Prayuda, Hidayatullah; Anwar, Reski; Mukhafidhoh, Lucky; Rismawanti, Rismawanti
ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL Vol. 6 No. 1 (2025): Islamitsch Familierecht Journal
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/ifj.v6i1.5481

Abstract

This research aims to analyze and compare PERMA No. 7 of 2022 with provisions in the Burgerlijk Rechtsvordering (RBG) Regulations regarding trial procedures and the use of registered letters based on the provisions of the Supreme Court (KMA). The approach used is normative juridical, based on applicable laws and regulations. Apart from that, this research also uses an empirical approach through interviews with religious court employees to gain practical understanding regarding the implementation of these regulations. The research results are expected to provide differences between PERMA No. 7 of 2022 and RBG, as well as the registered letter summons process at the Tanjungpandan Religious Court. Keywords: Perma number 7 of 2022, Registered Letter Summons. Keywords: PERMA No. 7 of 2022, Burgerlijk Rechtsvordering (RBG), Registered Letter Summons.
Co-Authors Alfadiah, Cut Nadita Fatih, Abillah Fatmawati Fatmawati Hajrianto, Anugrah Hikmah, Karimatul Huda, Muhamad Nurul Ikrom, Muhammad Karmianto, Johan Apris Kurniawan, Lendra Dika Lailasari Ekaningsih Lintang, Ayu M. Nurul Huda Mardalena Mardalena Mubarokah, M. Muhammad Muslim, Muhammad Mukhafidhoh, Lucky Muttawadi, Ichsan Nurwada, Yesika Prayuda, Hidayatullah Rismawanti, Rismawanti Sari, Novita Sari Taufik Hidayat Tauratiya, Tauratiya Winarno Winarno