Garuda - Garba Rujukan Digital

Penyuluhan dan Pendampingan Sertifikasi Tanah Wakaf di Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Dakum, Dakum; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Putra, Pandu Dewa Agropratama; Mahardhika, Alldino Astha Bagus; Kurniawan, Erico Wildan; Shihab, Akbar Rois; Jalesveva, Karina Sekar
Community Empowerment Vol 5 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kalinegoro mengelola tanah wakaf sebenarnya sudah lama. Namun, sampai saat ini masih memiliki kendala terkait proses sertifikasi tanah wakaf yang dikelolanya seperti akta ikrar wakaf hilang, para saksi wakaf sudah meninggal dunia, dan keterbatasan informasi terkait ikrar wakaf. Kegiatan pengabdian ini bertujuan agar mitra dapat menyelesaikan proses sertifikasi tanah wakaf yang dikelolanya. Kegiatan penyuluhan dan pendampingan sertifikasi tanah wakaf di PRM Kalinegoro ini menggunakan metode Participatory Rural Apraisal (PRA) sehingga masyarakat lebih aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, langkah-langkah yang dilakukan yakni persiapan pengabdian, pelaksanaan pengabdian, dan penyajian hasil pengabdian [SELESAI]. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian ini mitra mampu melakukan pendaftaran sertifikat tanah wakaf dan dapat menyelesaikan permasalahan terkait proses pendaftaran sertifikat tanah wakaf sesuai dengan ketentuan yang berlaku [SELESAI]. Kegiatan ini sangat penting dilakukan agar dapat membantu mitra dalam melakukan pendaftaran sertifikat tanah wakaf dan dapat meningkatkan profesionalitas nazhir wakaf.

Urgensi Pembentukan Undang-Undang Fintech sebagai Upaya Legalisasi Penyelesaian Sengketa Transaksi Fintech di Indonesia Dakum, Dakum
Borobudur Law Review Vol 2 No 1 (2020): Vol 2 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.3964

Perkembangan industri fintech di era revolusi industri 4.0 menjadi tren transaksi keuangan di tengah-tengah masyarakat dunia saat ini, termasuk di Indonesia. Legalitas yang memadai sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diakibatkannya. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi urgensi pembentukan undang-undang fintech sebagai upaya legalisasi penyelesaian sengketa transaksi fintech di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Legal Research dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh adalah perundang-undangan tentang fintech sangat urgen dibentuk sebagai upaya legalisasi penyelesaian sengketa pelanggaran transaksi fintech di Indondesia, terutama sengketa yang dilakukan oleh fintech ilegal. Hal ini dikarenakan peraturan yang sudah ada ternyata belum mengatur secara menyeluruh terkait penyelesaian sengketa transaksi fintech. Dengan demikian, undang-undang terkait penyelesaian sengketa transaksi fintech perlu dirumuskan. Implikasi yang dihasilkan adalah agar pemerintah segera membuat peraturan perundang-udangan terkait fintech, agar semua pihak yang terlibat dalam transaksi fintech merasa nyaman dan terlindungi keamananannya

Peningkatan Pemahaman Hukum dan Produktifitas Wakaf di Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Danurejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dakum, dakum; Machfiroh, Ade Safriani; Zahra, Fatimatuz; Nurmuhamad, Fendy; Pratama, Gito Aji; Sulistyo, Wahyu
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v3i2.38316

Abstract This dedication was carried out after initial observation to partners, Muhammadiyah Branch Leader Danurejo Kec. Mertoyudan Regency. Magelang. Preliminary observations received information that, the state of partners is still limited in terms of understanding waqf law and increased productivity of waqf property. It is proven that, the registration of the waqf land certificate has not been carried out optimally, such as the process of certification of the land swap waqf that has not been completed for a long time. Waqf land is managed by 5 locations, only 2 locations have been certified and three locations have not been certified. In addition, endowments that are managed are still limited to the use of religious and educational facilities, not yet leading to productive activities. Under these circumstances, the dedication team is very much called to provide counseling and assistance to partners. The purpose of this service is so that partners can better understand waqf law, overcome issues related to waqf law, and can increase waqf productivity. The method used is counseling and assistance including; improvement of understanding of waqf law, process of waqf land certification, management of waqf land becomes more productive, and campaign of community movement likes to have waqf. Key words Waqf law; Productivity; Nadzir professionalism Abstrak Pengabdian ini dilaksanakan setelah observasi awal kepada mitra, Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Danurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang. Observasi awal mendapatkan informasi bahwa, keadaan mitra masih terbatas dalam hal pemahaman hukum wakaf dan peningkatan produktifitas harta wakaf. Terbukti bahwa, pendaftaran sertifikat tanah wakaf belum terlaksana maksimal, seperti proses sertifikasi tanah wakaf tukar guling yang sudah lama belum selesai. Tanah wakaf yang dikelola sejumlah 5 lokasi, baru 2 lokasi yang sudah tersertifikat dan tiga lokasi belum tersertifikat. Selain itu, wakaf yang dikelola masih sebatas digunakan sarana keagamana dan pendidikan saja, belum mengarah kepada kegiatan yang produktif. Berdasarkan keadaan tersebut, maka tim pengabdian sangat terpanggil untuk memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada mitra. Tujuan pengabdian ini agar mitra dapat lebih memahami hukum wakaf, mengatasi persoalan terkait hukum wakaf, dan dapat meningkatkan produktifitas wakaf. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dan pendampingan meliputi; peningkatan pemahaman hukum wakaf, peroses sertifikasi tanah wakaf, pengelolaan tanah wakaf menjadi lebih produktif, dan kampanye gerakan masyarakat gemar berwakaf. Kat Kunci Hukum wakaf; Produtifitas; Profesionalitas nadzir

Peningkatan Pemahaman Hukum dan Produktifitas Wakaf di Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Danurejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Dakum, Dakum; Machfiroh, Ade Safriani; Zahra, Fatimatuz; Nurmuhamad, Fendy; Pratama, Gito Aji; Sulistyo, Wahyu
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v3i2.38316

Abstract This dedication was carried out after initial observation to partners, Muhammadiyah Branch Leader Danurejo Kec. Mertoyudan Regency. Magelang. Preliminary observations received information that, the state of partners is still limited in terms of understanding waqf law and increased productivity of waqf property. It is proven that, the registration of the waqf land certificate has not been carried out optimally, such as the process of certification of the land swap waqf that has not been completed for a long time. Waqf land is managed by 5 locations, only 2 locations have been certified and three locations have not been certified. In addition, endowments that are managed are still limited to the use of religious and educational facilities, not yet leading to productive activities. Under these circumstances, the dedication team is very much called to provide counseling and assistance to partners. The purpose of this service is so that partners can better understand waqf law, overcome issues related to waqf law, and can increase waqf productivity. The method used is counseling and assistance including; improvement of understanding of waqf law, process of waqf land certification, management of waqf land becomes more productive, and campaign of community movement likes to have waqf. Key words Waqf law; Productivity; Nadzir professionalism Abstrak Pengabdian ini dilaksanakan setelah observasi awal kepada mitra, Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Danurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang. Observasi awal mendapatkan informasi bahwa, keadaan mitra masih terbatas dalam hal pemahaman hukum wakaf dan peningkatan produktifitas harta wakaf. Terbukti bahwa, pendaftaran sertifikat tanah wakaf belum terlaksana maksimal, seperti proses sertifikasi tanah wakaf tukar guling yang sudah lama belum selesai. Tanah wakaf yang dikelola sejumlah 5 lokasi, baru 2 lokasi yang sudah tersertifikat dan tiga lokasi belum tersertifikat. Selain itu, wakaf yang dikelola masih sebatas digunakan sarana keagamana dan pendidikan saja, belum mengarah kepada kegiatan yang produktif. Berdasarkan keadaan tersebut, maka tim pengabdian sangat terpanggil untuk memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada mitra. Tujuan pengabdian ini agar mitra dapat lebih memahami hukum wakaf, mengatasi persoalan terkait hukum wakaf, dan dapat meningkatkan produktifitas wakaf. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dan pendampingan meliputi; peningkatan pemahaman hukum wakaf, peroses sertifikasi tanah wakaf, pengelolaan tanah wakaf menjadi lebih produktif, dan kampanye gerakan masyarakat gemar berwakaf. Kat Kunci Hukum wakaf; Produtifitas; Profesionalitas nadzir

Pendampingan Pendaftaran SP-PIRT dan Sertifikasi Halal bagi Industri Rumah Tangga Jenang Lot Karyasari Kabupaten Magelang Dakum, Dakum; Aristina, Mura; Fatoni, Yusuf; Amiyati, Amiyati; Wahyuningsih, Astuty; Setiawati, Rani
Borobudur Journal on Legal Services Vol 4 No 1 (2023): Vol 4 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v4i1.8752

Jenang Lot Karyasari merupakan salah satu home industri yang berlokasi di Dusun Bojong RT/RW 003/012 Desa Mendut Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang. Industri jenang lot Karyasari di Dusun Bojong merupakan industri berskala rumah tangga, dimana penggunaan tenaga kerjanya sebanyak 5 orang yang berasal dari masyarakat sekitar. Industri jenang lot skala rumah tangga ini masih bersifat tradisional, baik dalam proses produksi maupun pemasarannya. Selain itu juga belum memilki ijin P-IRT dalam usahanya serta belum memiliki Sertifikasi Halal home industri. Walaupun demikian, industri jenang lot tersebut masih dapat bertahan sampai saat ini di tengah persaingan dengan industri sejenis dari daerah lain.

Technical Note: Tips Menyusun Permohonan Perwalian Anak Untuk Memenuhi Persyaratan Pendaftaran Calon Tentara Nasional Indonesia Adhisyah, Siti Vickie Dina Maulaya; Larasati, Ika Arum; Endaryo, Dimas Bagas; Iswanto, Bambang Tjatur; Basri, Basri; Nurwati, Nurwati; Heniyatun, Heniyatun; Dakum, Dakum; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Journal on Legal Services Vol 4 No 2 (2023): Vol 4 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v0i0.10251

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh karenanya, technical note ini menyajikan langkah-langkah pengajuan perwalian anak melalui lembaga pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum. Pengajuan permohonan penetapan perwalian anak dapat dilakukan di Pengadilan. Dalam technical note ini dibatasi untuk pendaftaran perwalian di Negeri Mungkid untuk pendaftaran calon TNI. Harapannya melalui technical note ini dapat memberikan manfaat dan kemudahan dalam pengajuan perwalian karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.

Pendampingan Pembuatan Dokumen Perjanjian Kontrak Master Franchisee Martabak Pandawa Dakum, Dakum; Heniyatun, Heniyatun; Sulistyaningsih, Puji; Tjatur Iswanto, Bambang; Syafingi, Habib Muhsin; Prasetiyo, Adi Candra; Nugraha, Yogi Satria; Tarihoran, Muthiarahmi; Fitri, Emilia Nur
Borobudur Journal on Legal Services Vol 4 No 2 (2023): Vol 4 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v4i2.10956

Franchise atau waralaba telah menjadi model bisnis yang semakin populer di dunia usaha saat ini. Proses pembentukan kerjasama waralaba tidak hanya mengandalkan kesepakatan verbal, tetapi juga melibatkan pembuatan dokumen kontrak franchise yang meminimalkan risiko hukum. Martabak Manis Pandawa menginisiasi pendampingan masyarakat di Kabupaten Magelang dalam pembuatan dokumen kontrak franchise untuk memastikan keamanan hukum dan keberlanjutan bisnis waralaba. Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan sosisalisasi dan pendampingan penyusunanan dokumen kontrak. Metode yang digunakan yaitu dengan memberikan ceramah teknik penyusunan dokumen dan pendampingan dalam penyusunannya. Hasil kegiatan mencakup pembuatan dokumen kontrak franchise memberikan hak eksklusif kepada master franchisee untuk mengelola outlet dan mendapatkan keuntungan dari pembukaan outlet baru serta kemudahan bagi dalam membuka usaha.

Penanaman Budaya Masyarakat Anti Korupsi di Desa Margoyoso Salaman Muhammad, Fadil; Heniyatun, Heniyatun; Suharso, Suharso; Dakum, Dakum; Maitsaa’ Jaudah, Tsuroyyaa; Qotrunnada, Tiara; Dharma Panji Pratama, Yulio
Borobudur Journal on Legal Services Vol 5 No 1 (2024): Vol 5 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v5i1.11963

Permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat saat ini adalah adanya kecenderungan untuk tidak bersikap jujur, yang pada akhirnya mengarah pada sikap membiarkan pelaku korupsi. Hal ini menjadikan korupsi sebagai budaya yang terstruktur, bahkan hingga tingkat masyarakat pedesaan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencegah perilaku korupsi di tingkat masyarakat pedesaan dengan menanamkan budaya anti korupsi. Strategi dari penyuluhan kegiatan ini dengan mengadakan kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara berkelanjutan kedepannya. Dengan metode pemecahan masalah berupa pemaparan materi lalu diskusi dan tanya jawab serta dengan adanya tindak lanjut berupa pemantauan dan penyuluhan hukum dengan tema yang variatif, penanaman budaya masyarakat anti korupsi ini akan menjadi lebih dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di desa Margoyoso Salaman. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini memberikan hasil yang bermanfaat kepada masyarakat karena lebih memahami bagaimana pentingnya penanaman budaya masyarakat anti korupsi dan mengetahui langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan nantinya untuk manfaat jangka pendek dan jangka panjang.

Effectiveness of Complete Systematic Land Registration (PTSL) Against Waqf Land Certification at Magelang Regency Dakum, Dakum; Nurwati, Nurwati; Firdaus, Muhammad Irkham
AL- IKTISAB Journal of Islamic Economic Law Vol 5 No 2 (2021)
Publisher : University of Darusssalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/al-iktisab.v5i2.6817

The government's policy on Complete Systematic Land Registration (PTSL) is a policy initiated by the Ministry of Agrarian Affairs of the Republic of Indonesia in 2017, then further refined in 2018 as it still has problems in its implementation. The policy is expected to expedite the existing land certification process in Indonesia, including waqf land certification. However, this policy should be tested to measure the level of effectiveness against the facilities and acceleration of the certification process, especially the waqf land certification at Magelang Regency. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of government policies on PTSL towards accelerating the certification of waqf land at Magelang Regency. Research methods are field research and qualitative approach by checking interview results, PTSL related regulations, regulations related to registration of waqf land certification, scientific journals related to soil certification, etc. The results of this study show that the implementation of government policies on PTSL towards accelerating the certification of waqf land is not optimally implemented in Magelang Regency. This can be seen from the percentage of waqf land certification levels at Magelang Regency still low, despite experiencing a decline after the birth of government policy on PTSL.

Analisis Kendala dalam Implementasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia Muhammad, Fadil; Sofian, Muhamad; Sulistyaningsih, Puji; Iswanto, Bambang Tjatur; Dakum, Dakum; Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa’
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 6 (2024): Vol 3 No 6 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/13157

Penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas perlindungan lingkungan hidup. Artikel ini menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya implementasi hukum pidana lingkungan, termasuk aspek regulasi, penegakan hukum, serta keterlibatan masyarakat dan sektor swasta. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tantangan dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antar instansi, kurangnya sumber daya dalam penegakan hukum, serta minimnya kesadaran masyarakat menjadi faktor utama dalam kegagalan pencegahan pidana lingkungan. Selain itu, penerapan sanksi pidana yang masih bersifat ultimum remedium membuat hukum pidana lingkungan kurang memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan. Artikel ini juga membahas perbandingan dengan regulasi di negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang menerapkan mekanisme pengawasan ketat serta sanksi yang lebih tegas. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia, diperlukan revisi kebijakan yang lebih progresif, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta peran aktif masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Dengan pendekatan yang lebih terpadu, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani pidana lingkungan.

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search