Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.737
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Community Empowerment Borobudur Law Review Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Jurnal Dwija Kusuma
Dakum, Dakum
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Keabsahan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan: Implikasi Ketidaksesuaian Tanggal Penandatanganan dan Akta Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa’; Sulistyaningsih, Puji; Iswanto, Bambang Tjatur; Dakum, Dakum; Muhammad, Fadil
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 5 (2024): Vol 3 No 5 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/13163

Abstract

Pemanfaatan Hak Tanggungan berkaitan erat dengan pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) oleh Notaris atau PPAT. Pada praktiknya, penandatanganan SKMHT oleh Notaris atau PPAT dilakukan sebelum tanggal yang tercantum dalam akta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan SKMHT di mana terdapat perbedaan antara tanggal penandatanganan dan tanggal yang tercantum dalam akta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer seperti undang-undang dan bahan hukum sekunder dari penelitian terdahulu. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. SKMHT notariil merupakan akta partij dengan kekuatan hukum sempurna. Namun, jika pembuatannya tidak memenuhi syarat yang ditetapkan, statusnya dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan yang kehilangan kekuatan hukum sempurna.
Technical Note: Panduan Praktis Strategi Aman dalam Transaksi Fintech di Indonesia Dakum, Dakum; Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa’; Iswanto, Bambang Tjatur; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Sulistyaningsih, Puji; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Journal on Legal Services Vol 5 No 2 (2024): Vol 5 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v5i2.11952

Abstract

Perkembangan Industri Financial Technology (Fintech) yang pesat memberikan kemudahan dalam akses layanan keuangan kepada masyarakat. Perkambangan ini membawa dampak positif namun juga membawa tantangan, terutama dalam hal keamanan dan kepercayaan pengguna. Artikel ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi masyarakat dalam bertransaksi fintech dengan aman dan efektif. Rekomendasi ini mencakup praktik terbaik yang harus diterapkan, seperti memilih platform fintech yang terpercaya, melakukan riset sebelum berinvestasi, menggunakan fitur keamanan tambahan, serta menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Selain itu, artikel ini juga mengidentifikasi sumber daya dan alat yang dapat digunakan oleh masyarakat, termasuk situs resmi untuk memverifikasi legalitas penyelenggara fintech, aplikasi keuangan pribadi untuk mengelola keuangan, serta program edukasi dan webinar yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Pemanfaatan sumber daya ini memiliki tujuan pengguna fintech dapat meningkatkan literasi keuangan dan memahami risiko yang terkait dengan penggunaan layanan fintech. Berdasarkan pemahaman yang holistik dan kesadaran calon pengguna fintech, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan layanan fintech secara optimal, mendukung inklusi keuangan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.
Evaluasi Maqāṣidī terhadap Fatwa DSN-MUI No. 116/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah Dakum, Dakum; Tamtowi, Moh
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 53 No 1 (2019)
Publisher : UINSunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v53i1.493

Abstract

Abstract: The rapid development of digital payment systems has increased the demand for financial instruments that comply with Islamic law, including Sharia-compliant electronic money. DSN-MUI Fatwa No. 116/IX/2017 was issued as a normative response to this demand, but it presents several issues related to contract ambiguity, fund protection, and transparency. This study aims to evaluate the fatwa using the maqāṣid al-sharī‘ah framework developed by al-Imām al-Shāṭibī, focusing on the principles of ḥifẓ al-māl (wealth protection), al-‘adl (principle of justice), and al-maṣlaḥah (public interest). The method employed is normative-qualitative analysis through a juridical-philosophical approach, based on literature review of the fatwa document, al-Muwāfaqāt, and related fiqh and financial regulations. The results reveal that the dual-contract model (wadī‘ah and qarḍ) permitted in the fatwa potentially creates legal ambiguity and undermines user rights, especially in the absence of clear transparency and education mechanisms. Therefore, the fatwa requires operational strengthening and regulatory harmonization with financial authorities to ensure a fair, secure, and Sharia-compliant digital financial system. Abstrak: Pertumbuhan sistem pembayaran digital menuntut hadirnya instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, salah satunya adalah uang elektronik syariah. Fatwa DSN-MUI No. 116/IX/2017 hadir sebagai respons normatif atas perkembangan tersebut, namun mengandung sejumlah isu problematis terkait kejelasan akad, perlindungan dana pengguna, dan prinsip transparansi. Artikel ini bertujuan mengevaluasi fatwa tersebut dengan menggunakan pendekatan teori maqāṣid asy-syarī‘ah yang dikembangkan oleh al-Imām asy-Syāṭibī, dengan fokus pada prinsip ḥifẓ al-māl, keadilan (al-‘adl), dan kemaslahatan (al-maṣlaḥah). Metode yang digunakan adalah analisis normatif-kualitatif dengan pendekatan yuridis-filosofis berbasis studi pustaka terhadap dokumen fatwa, kitab al-Muwāfaqāt, serta sumber fikih dan regulasi keuangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan akad ganda (wadī‘ah dan qarḍ) dalam fatwa tersebut membuka ruang ambiguitas hukum dan potensi pelanggaran hak pengguna, terutama jika tidak disertai mekanisme edukasi dan transparansi yang memadai. Oleh karena itu, fatwa ini perlu diperkuat dengan pedoman operasional yang lebih detail serta harmonisasi regulatif dengan otoritas keuangan demi menciptakan sistem keuangan syariah digital yang adil, aman, dan maslahat.
Efektivitas Penerapan Creative Commons Licenses oleh Penulis, Penerbit dan Pembaca Jurnal Ilmiah dalam Perspektif Budaya Hukum Hak Cipta Sriwangi, Garni; Praja, Chrisna Bagus Edhita; Sulistyaningsih, Puji; Dakum, Dakum
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 3 (2025): Vol 4 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/14119

Abstract

Lisensi Creative Commons (CC) merupakan instrumen hukum yang mendukung keterbukaan informasi dalam publikasi ilmiah, dengan memberikan fleksibilitas kepada pencipta untuk mengatur hak ciptanya. Meski secara yuridis lisensi ini dimungkinkan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penerapannya di Indonesia belum berjalan efektif, terutama dari aspek budaya hukum. Penelitian ini mengkaji efektivitas penerapan lisensi CC oleh penulis, penerbit, dan pembaca jurnal ilmiah dalam perspektif budaya hukum hak cipta, dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang mencakup substansi, struktur, dan budaya hukum. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mix method), yaitu gabungan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui survei dari kalangan penulis, penerbit, dan pembaca jurnal ilmiah, serta studi pustaka terhadap literatur hukum, dokumen resmi, dan penelitian terdahulu yang relevan. Temuan utama menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum menjadi hambatan utama. Banyak penulis tidak memahami konsekuensi hukum lisensi yang mereka gunakan, penerbit belum menetapkan kebijakan yang konsisten, dan pembaca sering abai terhadap kewajiban atribusi maupun batasan lisensi. Hal ini menunjukkan bahwa lisensi CC lebih banyak diterapkan secara formalistik tanpa pemahaman nilai dan fungsi hukumnya secara mendalam. Untuk memperkuat budaya hukum dalam penerapan lisensi CC, diperlukan edukasi hukum yang sistematis, kebijakan penerbitan yang jelas, serta reformulasi regulasi nasional yang mengakui dan mengatur lisensi terbuka secara eksplisit dalam ranah publikasi ilmiah digital.
Pengaruh Dispensasi Perkawinan Terhadap Rentannya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang) Pamungkas, Seno Aji; Sulistyaningsih, Puji; Dakum, Dakum; Muhammad, Fadil
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 5 (2025): Vol 4 No 5 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9608

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai dispensasi kawin dan perceraian yang timbul akibat pernikahan di usia dini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang serta menganalisis pengaruh dispensasi kawin terhadap perceraian di wilayah tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (undang-undang, peraturan terkait, literatur, artikel, dan bahan hukum lainnya) serta penelitian lapangan di Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor utama yang menyebabkan perceraian pada pasangan yang menikah melalui dispensasi kawin meliputi masalah ekonomi, kecemburuan dan perselingkuhan, praktik poligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kurangnya pengetahuan agama, serta faktor perjodohan. Tingginya perceraian pada pasangan tersebut umumnya dipengaruhi oleh ketidaksiapan baik secara fisik maupun mental dari pasangan yang menikah di usia dini. Kondisi ini kerap menimbulkan konflik, percekcokan, atau pertengkaran dalam rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIKAN HAK ATAS TANAH DENGAN TERBITNYA SERTIFIKAT GANDA Tiani, Aulia Sekar; Susilowati, Rini Endang; Dakum, Dakum
JURNAL DWIJA KUSUMA Vol. 13 No. 2 (2025): SEPTEMBER 2025
Publisher : PPM Sdirjianbang Akademi Militer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63824/jdk.v13i2.360

Abstract

To protect and guarantee legal provisions, the government requires registration of land rights as regulated by Government Regulation No. 24 of 1997. The publication of two land certificates on a parcel of land can lead to a legal case such as in Magelang City. The approach used is a qualitative approach to legal protection of control and ownership of land rights, on the issuance of multiple certificates in one object of the same land, followed by qualitative descriptive analysis of primary data from notaries and document review. The results of this study are the factors that cause the occurrence of multiple land certificates, namely the mistake of the landowner, inaccuracy and lack of accuracy of land officers when conducting examinations and studies of the proposed land. Legal protection that can be done by the government to prevent the issuance of multiple certificates involves synchronization and completeness of legal products, as well as increased integrity in land registration.
Co-Authors Adhisyah, Siti Vickie Dina Maulaya Amiyati, Amiyati Aristina, Mura Bambang Tjatur Iswanto, Bambang Tjatur Basri Basri Chrisna Bagus Edhita Praja Dharma Panji Pratama, Yulio Dyah Adriantini Sintha Dewi Endaryo, Dimas Bagas Fatimatuz Zahra, Fatimatuz Fitri, Emilia Nur Habib Muhsin Syafingi Heniyatun Jalesveva, Karina Sekar Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa’ Kurniawan, Erico Wildan Larasati, Ika Arum Machfiroh, Ade Safriani Mahardhika, Alldino Astha Bagus Maitsaa’ Jaudah, Tsuroyyaa Muhammad Irkham Firdaus Muhammad, Fadil Noviasari, Dilli Trisna Nurmuhamad, Fendy Nurwati Nurwati Pamungkas, Seno Aji Prasetiyo, Adi Candra Pratama, Gito Aji Puji Sulistyaningsih Putra, Pandu Dewa Agropratama Qotrunnada, Tiara Setiawati, Rani Shihab, Akbar Rois Sofian, Muhamad Sriwangi, Garni Suharso Suharso Susilowati, Rini Endang Tamtowi, Moh Tarihoran, Muthiarahmi Tiani, Aulia Sekar Wahyu Sulistyo Wahyuningsih, Astuty Yogi Satria Nugraha, Yogi Satria Yusuf Fatoni